Kementrian Lembaga: BPS

  • Inflasi RI 1,57% di 2024 Terendah Sepanjang Masa, Ini Sebabnya!

    Inflasi RI 1,57% di 2024 Terendah Sepanjang Masa, Ini Sebabnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 1,57% secara tahunan (year on year/yoy) pada 2024. Inflasi tahunan ini merupakan inflasi terendah sepanjang masa.

    Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, mengungkapkan tingkat inflasi tahun ke tahun pada Desember 2024 adalah sebesar 1,57% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen 105,15 pada Desember 2023, menjadi 106,80 pada Desember 2024.

    “Berdasarkan kelompok pengeluarannnya, inflasi tahunan utamanya didorong oleh kelompok makanan minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 1,90% dan memberikan andil sebesar 0,55% terhadap inflasi umumnya,” papar Pudji.

    Komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah cigaret kretek mesin dengan andil inflasi sebesar 0,13%, serta minyak goreng dengan andil 0,11%.

    Pudji menuturkan komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi cukup besar andalah beras, kopi bubuk, bawang merah, ikan segar, daging ayam ras, dan bawang putih.

    Selanjutnya, komoditas lain di luar makanan minuman dan tembakau, yang memerikan andil inflasi cukup signikan adalah emas perhiasan, dan nasi dan lauk, di mana masing-masing memberikan andil inflasi 0,35% dan 0,06%

    “Sementara itu untuk kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok transportasi dengan andil deflasi 0,04%. Deflasi tersebut didorong oleh komoditas tarof angkutan udara di Desember 2024,” paparnya.

    (haa/haa)

  • Video: BPS Catat Inflasi Desember 2024 Naik Menjadi 0,44% (mtm)

    Video: BPS Catat Inflasi Desember 2024 Naik Menjadi 0,44% (mtm)

    Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia secara bulanan naik menjadi 0,44% (mtm) pada Desember 2024 sehingga Indeks Harga Konsumen (IHK) secara keseluruhan tahun mencapai 1,57% (yoy) atau menjadi yang terendah sepanjang masa.

    Selengkapnya saksikan Breaking News,CNBCIndonesia (Kamis, 02/01/2025)

  • BPS catat inflasi 0,44 persen pada Desember 2024

    BPS catat inflasi 0,44 persen pada Desember 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan terdapat inflasi sebesar 0,44 persen pada Desember 2024 dibandingkan November 2024 (mtm).

    “Pada Desember 2024 terjadi inflasi 0,44 persen secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 106,33 pada November 2024 menjadi 106,80 pada Desember 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini di Jakarta, Kamis.

    Sementara, inflasi tahunan mencapai 1,57 persen (yoy) dan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,57 persen (ytd).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Biang Kerok Inflasi Desember 2024: Cabai Merah & Telur Ayam!

    Biang Kerok Inflasi Desember 2024: Cabai Merah & Telur Ayam!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,44% (month to month/mtm) pada Desember 2024. p

    “Inflasi bulanan Desember 2024 lebih tinggi dibandingkan November 2024, dan juga Desember 2023,” papar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, dalam rilis BPS, Kamis (2/1/2024).

    “Berikutnya kelompok pengeluaran inflasi terbesar, adalah kelompok makanan minuman dan tembakau dengan inflasi sebesar 1,33% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,38%,” lanjut Pudji.

    Adapun, dia menuturkan komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras, cabai merah yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,06% (mtm).

    Berdasarkan komponen inflasi Desember 2024, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,17% pada Desember 2024. Komponen ini memberikan andil inflasi sebesar 0,11%. dan komoditas yang dominan memberikan andil inflasi untuk komponen inti adalah minyak goreng, emas perhiasan dan kopi bubuk

    Selanjutnya untuk komponen harga diatur pemerintah, komponen ini mengalami inflasi 0,03% dan tidak memberikan andil inflasi yang signifikan terhadap inflasi.

    Lalu, Pudji mengungkapkan komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,04% pada Desember 2024. Komponen ini memberikan andil inflasi 0,33%. dan komoditas yang dominan. Komoditas pada komponen ini yang menyumbang inflasi a.l. telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih.

    (haa/haa)

  • Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Bapanas: Penyesuaian HPP gabah-beras-jagung untuk dukung swasembada

    Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, beras dan jagung dilakukan untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan.

    “Dalam mengejar pencapaian swasembada pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan harga pembelian Pemerintah gabah kering panen beras dan jagung pakan,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) beras dan jagung pakan sebagai dasar Perum Bulog untuk menyerap hasil produksi petani dalam negeri.

    “Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada Senin (30/12),” ujarnya.

    Arief menuturkan atas komando langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    Ia menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo, disimpulkan bahwa HPP GKP dan jagung pakan di tingkat petani, disesuaikan Pemerintah menjadi GKP di Rp6.500 per kilogram (kg) dan HPP jagung pakan di harga Rp5.500 per kilogram.

    “Ini dilakukan supaya gairah produksi sedulur petani terus terpacu dan cadangan pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat,” terang Arief.

    Lebih lanjut Arief memastikan bahwa semua hasil panen petani dalam negeri akan diserap oleh Perum Bulog.

    “Selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer,” tambah Arief.

    Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pembahasan penyesuaian HPP GKP telah dilakukan Bapanas bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN).

    Sementara dari kalangan asosiasi antara lain Bapanas juga membahas hal itu bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi).

    “Bapanas juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda),” kata Arief.

    Pemerintah terus bekerja keras untuk mempercepat target swasembada pangan, yang sebelumnya ditetapkan pada 2028, menjadi 2027. Hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Kementerian Sosial Siapkan Data Tunggal untuk Perbaikan Bantuan Sosial, Pertama Sejak Kemerdekaan

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemerintah tengah merancang kebijakan yang mempertimbangkan daya beli masyarakat secara mendalam. Salah satu contohnya adalah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% yang selektif untuk barang mewah, sambil memberikan stimulus ekonomi senilai lebih dari Rp38 triliun.

    Stimulus ini mencakup bantuan beras untuk 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan dukungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kebijakan ini harus dilihat secara utuh. Presiden telah memikirkan semuanya agar ekonomi kita terus membaik. Kami optimistis target-target ekonomi dapat tercapai secara bertahap,” ujar Gus Ipul sapaan lekatnya ditemui di Surabaya, (1/1/2024).

    Gus Ipul menambahkan salah satu fokus utama pemerintah adalah memperbaiki sistem data untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran. Presiden Prabowo, lanjutnya, telah memberikan arahan kepada Kementerian Sosial untuk berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menciptakan data tunggal nasional.

    Data ini akan mencakup seluruh informasi sosial-ekonomi penduduk Indonesia, yang diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan program-program pemerintah.

    “Untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, kita akan memiliki data tunggal yang dikoordinasikan oleh BPS. Data ini akan menjadi dasar bagi seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan program kesejahteraan sosial,” jelas mantan Wagub Jatim ini.

    Selain itu, lanjutnya, Kementerian Sosial juga mengupayakan proses pembaruan data yang dinamis melalui dua jalur. Jalur resmi dilakukan melalui mekanisme di tingkat kelurahan hingga pusat, sedangkan jalur partisipasi memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos.

    Dalam aplikasi ini, warga dapat melaporkan kondisi penerima manfaat dengan menyertakan bukti-bukti pendukung seperti foto rumah atau geotagging lokasi.

    “Semua laporan aman, identitas pelapor tidak akan terungkap. Yang penting adalah fakta dan bukti yang disampaikan, agar data lebih akurat dan program bantuan tepat sasaran,” kata Gus Ipul.

    Menurut Gus Ipul, proses finalisasi data ini sudah berlangsung selama dua bulan dan hampir selesai. Nantinya, data baru yang disajikan BPS akan menjadi dasar untuk program bantuan sosial tahun 2025, menggantikan DTKS yang saat ini digunakan.

    “Kita akan koreksi secara bertahap agar data baru ini benar-benar akurat. Harapannya, program yang dirancang bisa lebih tepat sasaran,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Dokumentasi – Seorang ibu menjunjung bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) sambil mengacungkan jempol. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Sumber : Antara

  • Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan enam bulan di 2025

    Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024.

    Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mitratel (MTEL) Buka Opsi Akuisisi Menara, DigitalBridge Bakal Lepas Induk CENT?

    Mitratel (MTEL) Buka Opsi Akuisisi Menara, DigitalBridge Bakal Lepas Induk CENT?

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel terbuka untuk bertumbuh dengan organik maupun anorganik pada 2025. Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. itu terus melihat peluang untuk tumbuh lewat akuisisi. 

    Pada September 2024, beredar kabar bahwa DigitalBridge Group Inc., perusahaan infrastruktur digital yang berbasis di Amerika Serikat, akan melepas sebagian atau seluruh aset EdgePoint Infrastructure, unit bisnis mereka di Asia Tenggara.

    EdgePoint merupakan pemegang saham di balik PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. (CENT) untuk pasar Indonesia. 

    DigitalBridge bekerja sama dengan penasihat keuangan untuk melakukan kajian strategis yang bisa menghasilkan transaksi penjualan EdgePoint. 

    Perusahaan diperkirakan mengincar valuasi hingga US$4 miliar (sekitar Rp61,64 triliun) untuk aset bisnis menara telekomunikasi ini pada saat itu. 

    Adapun salah satu pembeli potensial jika aktivitas tersebut terjadi adalah Mitratel menurut sumber anonim. 

    Mengenai hal tersebut, Direktur Investasi dan Corporate Secretary Mitratel Hendra Purnama mengatakan pihaknya terbuka dalam segala hal bentuk peluang akuisisi menara maupun serat optik..

    “Ke depan, Kami terbuka untuk setiap peluang yang ada baik mengakuisisi menara ataupun fiber optik,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (31/24/2024).

    Hendra menuturkan, pihaknya selalu terbuka tentang setiap rencana yang akan menambah kekuatan bisnis dari MTEL pada tahun 2025.

    “Strategi ini memungkinkan kami bertumbuh secara berkelanjutan dan tetap menjaga efisiensi guna mendukung transformasi digital di Indonesia,” ucapnya.

    Merujuk pada laporan info memo Mitratel, Selasa (5/11/2024), pada kuartal III/2024 laba yang dibukukan Mitratel tercatat sebesar Rp1,53 triliun atau bertambah Rp102 miliar secara tahunan atau naik 7,1% YoY.

    Sementara itu pada kuartal III/2023, laba Mitratel sebesar Rp1,43 triliun atau bertambah Rp203 miliar atau naik 16,6% secara tahunan. 

    Mitratel dalam jalur meningkatkan rasio penyewa per menara (tenant ratio) pada tahun ini. Mitratel menargetkan rasio operator penyewa menara perusahaan atau tenancy ratio pada tahun ini mencapai 1,56x. 

    Jumlah tersebut meningkatkan sekitar 0,5 basis points (bps) dibandingkan dengan 2023 yang sebesar 1,51x. Mitratel optimistis dapat mencapai target tersebut seiring dengan jumlah menara yang terus bertambah.  

  • Sekolah Lansia Nirmala di Jakut Terima Bantuan Pendidikan

    Sekolah Lansia Nirmala di Jakut Terima Bantuan Pendidikan

    loading…

    Komitmen terhadap pemberdayaan lansia, PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) memberikan bantuan pendidikan kepada Sekolah Lansia Nirmala, Jakarta Utara. Foto: Ist

    JAKARTA – Komitmen terhadap pemberdayaan lansia , PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL) memberikan bantuan pendidikan kepada Sekolah Lansia Nirmala, Jakarta Utara.

    Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), SPSL memberikan bantuan berupa satu set alat musik hadroh, satu set sound system, dan dua unit mesin jahit untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh VP Komunikasi Korporasi SPSL Retno Satiti kepada Ketua Pengurus Sekolah Lansia Nirmala Sri Sintawati, Senin (30/12/2024).

    Senior VP Sekretariat Perusahaan SPSL Kiki M Hikmat mengatakan, program ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya lansia.

    “Bantuan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendukung kualitas hidup lansia agar para lansia tetap dapat beraktivitas secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Kiki.

    Diharapkan bantuan sarana yang disalurkan kepada Sekolah Lansia Nirmala ini, lansia tidak hanya bisa memperkaya keterampilan, tetapi juga semakin termotivasi untuk belajar, berkreasi, dan berkarya sehingga bersama-sama dapat mewujudkan lansia yang sehat secara lahir dan batin.

    Sri mengapresiasi bantuan ini sebagai langkah konkret dalam memberdayakan lansia. Terlebih bantuan dapat meningkatkan keterampilan di berbagai bidang baik seni musik maupun keterampilan praktis seperti menjahit. “Ini sangat mendukung peningkatan kualitas hidup mereka,” ucapnya.

    Pemberdayaan lansia masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah lansia di Indonesia mencapai 22,6 juta jiwa atau 11,75 persen dari total penduduk. Banyak dari mereka yang masih kesulitan mengakses sarana dan fasilitas sosial yang memadai.

    Melalui program ini, SPSL turut mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di antaranya kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, pengurangan kesenjangan, serta pekerjaan layak. SPSL berharap langkah ini mampu mendorong lebih banyak lansia untuk terus belajar dan berkontribusi aktif di masyarakat.

    (jon)