Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Harga gas 3 kg naik, warga: yang penting stok ada

    Harga gas 3 kg naik, warga: yang penting stok ada

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com

    Harga gas 3 kg naik, warga: yang penting stok ada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Sumsel melalui SK Gubrenur, mulai  hari ini 9 Januari 2025 resmi menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) Gas 3 kg, dari semula Rp15.650, kini HET LPG 3 kg naik menjadi Rp18.500 per tabungnya. Setelah terakhir mengalami perubahan di delapan tahun lalu pada 2017.

    Adapun Penyesuaian HET LPG 3 kg baru ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 19/KPTS/IV/2025 tentang Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas Tabung 3 kg di Sumatera Selatan. Dikeluarkannya keputusan terbaru itu, maka SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/KPTS/IV/2017 tak lagi berlaku.

    Pantauan di beberapa agen atau pangkalan gas 3 kg terlihat belum ada terlihat kekosongan, stok masih terkendalai dan aman. Meski sudah berlaku harga baru yakni harga HET 18.500.

    Salah satu pemilik pangkalan, Subagio , warga Kenten Palembang, Kamis (9/1) mengatakan, sudah mendapatkan pemberitahuan melalui surat edaran terkait rencana penyesuaian harga HET LPG 3 kg.

    Subagio menyampaikan secara pribadi tidak tidak mempermasalahkan terkait penyesuaian harga HET LPG 3 kg yang mulai berlaku hari ini.

    “Yang terpenting ketersediaan stok LPG 3 kg tetap ada di pangkalan,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara.

    Sama seperti disampaikan Subagio, Rahma warga KM 5 Palembang mengatakan penyesuaian harga ini sudah berlaku, tentu sebagai masyarakat berharap pemerintah juga ikut membantu mengawasi peredaran LPG 3 kg jangan sampai harga di pasar jadi lebih tinggi

    Ketua DPD Hiswana Migas Sumbagsel, Didik Cahyono menjelaskan keputusan atas penyesuaian HET LPG 3 kg yang baru tersebut sudah ditandatangani Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi pada 3 Januari 2025.

    Menurut Didik, penyesuaian HET tersebut juga telah melalui proses yang panjang baik berupa kajian akademis maupun melalui forum group discussion, melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari unsur BPS Sumsel, TPID Sumsel, Dinas Perdagangan, Dinas ESDM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi dan UKM, Polda Sumsel, akademisi, hingga pelaku usaha.

    Sebagai catatan dan perbandingan HET LPG 3 Kg 18.500 di Sumsel paling rendah dibanding provinsi tetangga. 
    HET LPG 3 Kg di Lampung tercatat Rp 20.000, Babel Rp 18.000-Rp 25.200 (Daerah Kepulauan), Bengkulu Rp 19.000-Rp 22.000  dan Jambi Rp 17.000-Rp 20.000. (adi)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Kadin Dukung Kemenhut Pemanfaatan Hutan untuk Ketahanan Pangan dan Energi

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.

    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.

    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.

    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.

    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.

    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.

    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.

    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.

    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.

    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan dukungan atas inisiatif Kementerian Kehutanan dalam mengidentifikasi potensi sektor kehutanan. hal itu guna mendukung kemandirian pangan dan energi, seperti yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni beberapa waktu yang lalu.
     
    Langkah itu dinilai sejalan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
     
    “Hutan kita sering kali hanya dipandang sebagai sumber kayu, padahal di dalamnya terdapat potensi luar biasa untuk mendukung kemandirian pangan dan energi,” ujar Rumantara, Project Leader Kadin Regenerative Forest Business Hub (RFBH), dalam keterangannya.

    Kadin RFBH, sebuah task force khusus yang dibentuk oleh Kadin Indonesia, bertujuan mendukung pengusaha dalam penerapan kebijakan Multiusaha Kehutanan (MUK) yang diatur berdasarkan UU Cipta Kerja. Kebijakan ini membuka peluang optimalisasi sumber daya kehutanan, tidak hanya terbatas pada kayu.
     
    “Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, meminta kami mengidentifikasi konsesi yang berpotensi mendukung kemandirian pangan, seperti kawasan sagu, padi ladang, dan tanaman lain yang telah dikelola masyarakat secara tradisional. Dengan pendekatan intensifikasi yang tepat, produktivitas tanaman ini dapat meningkat secara signifikan,” jelas Rumantara.
     
    Metode intensifikasi, yang memanfaatkan teknologi berkelanjutan, diusulkan sebagai solusi utama untuk meningkatkan produktivitas lahan. Kadin RFBH juga mendorong pengusaha untuk mengadopsi model pengelolaan hutan berkelanjutan, seperti agroforestry, silvopastura, dan silvofisheri.
     
    “Agroforestry memungkinkan penanaman tanaman kayu bersama tanaman energi, seperti aren dan pongamia, serta komoditas bernilai tinggi seperti kopi, kakao, vanili, dan tanaman penghasil minyak esensial. Pendekatan ini memperhatikan kecocokan lahan dan kelestarian lingkungan,” tambah Rumantara, lulusan Master Ekonomi Lingkungan Universitas Wageningen.
     
    Silvopastura juga dianggap berpotensi mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan peternakan berbasis hutan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor daging Indonesia pada 2024 mencapai Rp5,87 triliun. “Dengan lahan yang tersedia untuk silvopastura, kita dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging,” ungkapnya.
     
    Kadin RFBH mencatat lebih dari 30 juta hektare kawasan hutan dikelola oleh sekitar 600 perusahaan pemegang izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), serta 8 juta hektare perhutanan sosial yang melibatkan 1,3 juta kepala keluarga. Potensi ini, jika dapat teridentifikasi dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional tanpa mengorbankan kelestarian hutan.
     
    “Jika dikelola dengan baik sesuai arahan Kementerian Kehutanan, sektor kehutanan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan impor, dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan,” ujar Rumantara, yang juga meraih gelar Doktor Lingkungan dari IPB University.
     
    Langkah ini, tambahnya, relevan dengan komitmen Indonesia terhadap target Net Zero Emissions dan pembangunan hijau berkelanjutan. “Kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat adalah kunci untuk merealisasikan potensi besar sektor kehutanan,” tutupnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Pakar Ungkap Plus Minus Batas Usia Pensiun jadi 59 Tahun – Page 3

    Pakar Ungkap Plus Minus Batas Usia Pensiun jadi 59 Tahun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi 59 tahun mulai 2025 perlu disikapi dengan hati-hati.

    Hal ini karena kebijakan tersebut memiliki implikasi luas, baik bagi pekerja lanjut usia yang menghadapi tantangan kesehatan dan produktivitas, maupun generasi muda yang bisa kehilangan peluang kerja akibat lambatnya regenerasi tenaga kerja.

    “Tanpa langkah mitigasi yang memadai, perubahan usia pensiun ini dapat membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat,” kata Achmad, Kamis (9/1/2025).

    Dia menilai, dengan memperpanjang usia pensiun berarti pekerja lanjut usia harus tetap berada di dunia kerja dalam waktu yang lebih lama. Meski ini dapat memberikan tambahan waktu untuk menabung bagi masa pensiun, tidak semua pekerja mampu mempertahankan produktivitas pada usia yang semakin lanjut.

    “Sebuah survei dari OECD menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja mulai menurun secara signifikan setelah usia 55 tahun, terutama di sektor yang membutuhkan tenaga fisik,” ujarnya.

    Selain itu, sebuah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 30% pekerja lansia melaporkan mengalami penurunan kinerja akibat masalah kesehatan. Terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik, risiko kesehatan pekerja meningkat seiring bertambahnya usia.

    D isisi lain, diskriminasi usia di tempat kerja masih menjadi tantangan nyata. Misalnya, banyak perusahaan yang lebih memilih merekrut pekerja muda karena dianggap lebih adaptif terhadap teknologi baru, sementara pekerja senior sering kali diabaikan dalam promosi atau pelatihan ulang.

    “Fenomena ini terlihat dalam survei global yang menunjukkan bahwa pekerja di atas usia 50 tahun memiliki peluang promosi 30% lebih rendah dibandingkan rekan mereka yang lebih muda. Banyak pekerja senior menghadapi anggapan bahwa mereka kurang adaptif terhadap teknologi baru atau perubahan cepat di organisasi,” jelasnya.

  • Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Ambisi Prabowo di BRICS Dibayangi Proteksionisme Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto ingin Indonesia lebih diperhitungkan dalam peta geopolitik global. Keanggotaan Indonesia di BRICS, menjadi salah satu representasi kebijakan luar negeri Prabowo. Lewat BRICS, dia ingin Indonesia kembali aktif dalam diplomasi luar negeri, termasuk berperan penting dalam mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif.

    “Pencapaian ini mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu – isu global, serta komitmen untuk memperkuat kerja sama multilateral demi mewujudkan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan,” demikian rilis resmi Kementerian Luar Negeri.

    Meski masuk BRICS, Indonesia tidak serta merta bersikap oposan terhadap Barat. Prabowo dalam beberapa kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia ingin menjalin hubungan yang baik dengan semua negara. Tidak ingin diombang-ambingkan oleh satu poros manapun. Tidak condong ke China, juga tidak terlalu pro ke Barat maupun Amerika Serikat alias AS. Ia ingin hubungan dengan kedua negara itu seimbang. Wajar jika, China dan AS menjadi dua negara yang pertama dikunjungi Prabowo usai dilantik sebagai Presiden ke 8 Indonesia.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, keanggotaan Indonesia di BRICS bukannya tanpa risiko. Kemunculan sosok Donald Trump yang akan dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, memicu ketidakpastian terkait kebijakan luar negeri AS, termasuk sikapnya terhadap BRICS. Apalagi, Trump juga telah mengancam akan menaikan tarif hingga 100%, jika negara-negara BRICS melanjutkan program dedolarisasi atau menciptakan mata uang sendiri.

    Trump selama ini dikenal sebagai seorang yang sangat konservatif dan memiliki sikap keras terhadap segala hal yang berpotensi menganggu kepentingan AS. Proteksionisme Trump para periode pertama memimpin AS, melalui instrumen tarif, pernah terbukti memicu gejolak dalam ekonomi global.

    Hubungan antara AS dan China memanas. IMF pada tahun 2018-2019, sampai harus mengoreksi proyeksi dan memperkirakan ekonomi global melemah 0,2%. Pelemahan ekonomi global itu ikut berimplikasi terhadap realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah dari 5,17% pada 2018 menjadi 5,02% pada tahun 2019.

    Selain itu, Indonesia juga hampir saja terkena aksi retaliasi dari pemerintahan Trump, karena menerbitkan aturan pajak digital. Aturan ini akan memperlakukan perusahaan yang melakukan perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE), sebagai subjek pajak berdasarkan significant economic presense. Mereka harus membayar pajak penghasilan bukan PPN ke otoritas lahan Indonesia. Sasaran utamanya adalah perusahaan over the top multinasional, yang mayoritas berasal dari AS.

    Aturan pajak digital Indonesia itu kemudian masuk dalam daftar investigasi otoritas perdagangan AS. Namun demikian, setelah pemerintahan Trump berakhir dan diganti dengan Joe Biden, isu tentang aturan pajak digital tidak lagi terdengar. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sendiri juga tidak bersifat aktif untuk menarik pajak dari perusahaan multinasional asal AS. Pasalnya, aturan turunannya sampai sekarang juga belum diterbitkan oleh pemerintah.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    Kini, peta politik AS dan Indonesia sama-sama sudah berubah. Trump dan Prabowo, sejatinya memiliki kesamaan untuk melindungi kepentingan nasional. Prabowo, misalnya berulangkali menekankan tidak terlalu mempedulikan dengan status G20 dan tetek bengek-nya. Dia juga ingin kembali menegaskan mazhab politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, tidak dikendalikan oleh asing, salah satunya dengan masuk sebagai anggota kelompok negara BRICS.

    Trump juga menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya. Slogannya yang terkenal ‘Make America Great Again’. Dia akan memperketat imigrasi. Menerapkan kebijakan proteksionis dan ekonomi agresif yang bisa berimplikasi terhadap hubungan dengan Indonesia yang kini telah tercatat sebagai anggota penuh BRICS. “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Hubungan Dagang Indonesia dan AS

    Indonesia memiliki hubungan dagang yang cukup kuat dengan AS. Neraca perdagangan Indonesia dengan AS tercatat surplus. AS juga merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua Indonesia, setelah China.

    Pada periode Januari – November 2024, defisit perdagangan AS dengan Indonesia mencapai US$16,3 miliar. Itu artinya AS memberikan keuntungan secara ekonomi bagi Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024*
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Menariknya angka yang disajikan oleh otoritas data AS dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agak berbeda. BPS mencatat ada tahun 2021, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian Indonesia.

    Direktur Desk China-Indonesia Celios Muhammad Zulfikar Rakhmat mengingatkan bahwa Trump merupakan pemimpin yang kerap membuktikan ucapannya. Tanpa kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisa jadi bumerang bagi ekonomi Indonesia. “Hal ini juga akan menyebabkan penurunan tajam pada volume ekspor, terutama untuk produk-produk yang sangat bergantung pada pasar AS,” ungkap Zulfikar.

    Di sisi lain, politikus Gerindra yang juga keponakan Prabowo Subianto, Budisatrio Djiwandono menegaskan bahwa keanggotaan di BRICS bukanlah langkah konfrontasi RI dengan Barat. Keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.”

  • Makin Perkasa, Dolar AS Babat Mata Uang Dunia

    Makin Perkasa, Dolar AS Babat Mata Uang Dunia

    New York: Dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan Rabu dan yen merosot mendekati level yang memicu intervensi tahun lalu setelah data AS yang kuat mendorong lonjakan imbal hasil dan memangkas beberapa taruhan pada penurunan suku bunga Federal Reserve.
     
    Mengutip Yahoo Finance, Rabu, 8 Januari 2025, indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang, mengalami kenaikan sebesar 0,4 persen.
     
    Sementara, euro turun sekitar 0,5 persen semalam dan diperdagangkan pada USD1,0345 di awal sesi Asia. Poundsterling juga turun dan dibeli USD1,2478. Yuan Tiongkok kemungkinan akan membuka sesi onshore di bawah tekanan, setelah menyentuh level terendah dalam 16 bulan di awal minggu.

    Para pedagang mencermati data tenaga kerja AS yang akan dirilis pada Jumat dan pada hari pelantikan di 20 Januari, ketika Donald Trump diperkirakan akan memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden AS dengan serangkaian pengumuman kebijakan dan perintah eksekutif.
     

     

    Data ekonomi AS

    Data semalam menunjukkan lowongan pekerjaan di AS meningkat secara tak terduga untuk periode November, PHK rendah, sementara aktivitas sektor jasa meningkat pada Desember dan ukuran harga yang dibayarkan untuk input mencapai titik tertinggi dalam dua tahun – kemungkinan peringatan inflasi.
     
    Pasar obligasi bereaksi dengan menaikkan imbal hasil obligasi 10 tahun lebih dari delapan basis poin hingga menyentuh level tertinggi delapan bulan di 4,699 persen, sementara imbal hasil obligasi 30 tahun naik 7,4 bps dan kurang dari sembilan bps dari level 5,0 persen.
     
    Menurut data LSEG yang diperoleh dari suku bunga berjangka, para pedagang hanya memperkirakan sekitar 37 bps pelonggaran sepanjang tahun ini.
     
    Dolar mengikuti hal yang sama dan kontras antara ekonomi AS yang solid dan data yang lemah di Australia dan Selandia Baru telah membuat mata uang Antipodean jatuh ke titik terendah dalam beberapa tahun.
     
    Selandia Baru benar-benar mengalami resesi dan, setelah kehilangan lebih dari 11 persen terhadap dolar AS tahun lalu, kiwi berada pada posisi USD0,5636 pada Rabu, tidak jauh dari level terendah dua tahun di USD0,5588 yang dicapai pada akhir Desember.
     
    Dolar Australia merosot 9,2 persen terhadap dolar sepanjang 2024 dan, pada USD0,6228, tidak jauh dari titik terendah pada 2022 di USD0,6170. Data inflasi bulanan Australia menunjukkan IHK utama merangkak naik dari titik terendah tiga tahun pada November, meskipun penurunan inflasi inti memperkuat alasan untuk penurunan suku bunga.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Skema Baru Subsidi BBM Cs, Ekonom Wanti-Wanti Lonjakan Inflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menerapkan skema baru penyaluran subsidi energi seperti BBM dan listrik berbentuk blending, yaitu lewat bantuan langsung tunai dan subsidi langsung pada barang. Ekonom pun mewanti-wanti dampak skema baru tersebut ke kenaikan inflasi.

    Rencananya, subsidi energi tersebut tidak akan berlaku umum namun hanya kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan, khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyambut baik rencana skema subsidi baru tersebut karena bisa menjadi solusi agar penyalurannya lebih tetap sasaran. Hanya saja, sambungnya, ada potensi kenaikan inflasi apabila pemberian subsidi BBM dan listrik dibatasi.

    Oleh sebab itu, Yusuf mendorong pemerintah memitigasi potensi kenaikan inflasi. Pertama, pemerintah harus mewaspadai periode-periode pada saat inflasi secara umum naik seperti hari besar keagamaan.

    Kedua, pemerintah harus memilah-milah secara regional pemberian subsidi langsung untuk barang karena hanya diberikan kepada transportasi umum. Di daerah yang pengelolaan transportasi umumnya tidak berjalan baik, ditakutkan pemanfaatan subsidinya tidak optimal.

    “Sehingga orang akan lebih banyak menggunakan transportasi pribadi dan dalam konteks tersebut saya kira itu yang kemudian akan mendorong kenaikan inflasi secara umum,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Rabu (8/1/2025).

    Selain itu, dia menyarankan agar pemerintah tidak langsung mencabut subsidi BBM secara langsung namun secara bertahap. Dengan adanya proses transisi, dampak negatifnya ke inflasi bisa ditekan.

    Lebih lanjut, Yusuf merasa juga ada celah pembengkakan anggaran apabila penyaluran subsidi energi tersebut dilakukan secara serampangan. 

    “Sehingga menurut hemat saya skema ini dalam perjalanannya tentu akan harus dievaluasi secara bertahap,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%. Dia pun memastikan skema tersebut berlaku tahun ini.

    Menurutnya, saat ini progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi masih tahap pemutakhiran data penerima BLT agar data penerima tidak tumpang tindih.

    Maklum, sambungnya, selama ini data penerima BLT masih berbeda-beda antara PT Pertamina (Persero) hingga Kementerian Sosial (Kemensos). Oleh karena itu, semua data tersebut akan dikonsolidasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Sekarang datanya semua dikumpul ke satu pintu lewat BPS. Sudah 3 kali perubahan, sudah tinggal sedikit lagi. Karena kita tidak ingin data-data penerima peralihan subsidi itu tidak tepat sasaran,” jelas Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

  • Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Proteksionisme Trump Jadi Ujian Perdana Keanggotaan RI di BRICS

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS. Keanggotaan Indonesia itu menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk menjalankan politik luar negerinya secara lebih aktif.

    Banyak pro dan kontra. Apalagi BRICS sering bersikap oposan terhadap kebijakan-kebijakan Barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, peta politik global, juga mulai berubah. Konservatisme kembali bangkit dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS. 

    Trump yang dikenal sebagai pengusung kebijakan populis dan lebih melihat ke sektor domestik alias inward looking, tidak tinggal diam dengan eksistensi kelompok kerja sama negara yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan itu. 

    Saat ini BRICS, termasuk dengan bertambahnya Indonesia, merepresentasikan 35% PDB global. BRICS dalam beberapa momen juga sangat gencar menjadi poros alternatif yang menentang hegemoni Barat di bidang ekonomi. Dedolarisasi menjadi salah satu misi BRICS untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap Amerika Serikat.

    Donald TrumpPerbesar

    Namun demikian, sosok Donald Trump yang akan dilantik pada bulan ini sebagai presiden AS menjadi tantangan bagi kampanye dedolarisasi BRICS. Pengalaman beberapa tahun lalu, kebijakan populisme Trump pada periode pertamanya sebagai presiden telah membawa ketidakstabilan dunia.

    Perang dagang, terutama dengan China, benar-benar mengguncang ekonomi global. Kebijakan ini sepertinya juga akan berlanjut dalam periode keduanya menjadi presiden yang segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Tarif bakal kembali menjadi senjata.

    Populisme Trump dengan segala bentuk kontroversinya jelas akan mempengaruhi relasi AS dan Indonesia yang sekarang telah menyandang status sebagai anggota penuh BRICS. Apalagi jika Indonesia ikut cawe-cawe dalam kampanye dedolarisasi. Sebagai catatan, pada tanggal 2 Desember 2024 lalu, Trump telah mengancam untuk mengenakan tarif 100% kepada BRICS jika ‘ngotot’ membuat mata uang baru.

    “Gagasan bahwa Negara-negara BRICS mencoba untuk menjauh dari dolar sementara kita berdiri dan menonton sudah berakhir,” kata Trump.

    Ancaman itu kendati masih bersifat retorika, tetap tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman perang dagang beberapa tahun lalu menjadi bukti. Di sisi lain, kepentingan Indonesia terhadap AS cukup besar. AS merupakan negara tujuan ekspor utama asal Indonesia. AS bahkan terus mencatat defisit perdagangan dengan Indonesia.

    Data Neraca Perdagangan AS terhadap RI 2020-2024

    Tahun
    Ekspor
    Impor
    Defisit

    2020
    7.383
    20.198,2
    12.815,2

    2021
    9.380,8
    27.048
    17.667,3

    2022
    9.836
    34.542,8
    24.706,8

    2023
    9.838,3
    26.798,4
    16.960

    2024
    9.236,9
    25.611,3
    16.374

    (dalam juta US$, 2024 Januari-November) sumber:Cencus.gov

    Sebaliknya bagi Indonesia, perdagangan dengan AS terus begerak positif. BPS mencatat ada tahun 2021 misalnya, surplus neraca perdangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Sementara itu, pada tahun 2024, data sampai November, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$23,8 miliar. AS adalah negara eksportir terbesar kedua barang asal Indonesia. Nomor satu China. Adapun surplus neraca perdagangan Indonesia dengan AS dari Januari-November 2024 kalau mengacu kepada data Cencus.gov mencapai US$16,3 miliar.

    Dengan porsi hubungan dagang antara Indonesia dan AS yang cukup besar, pemerintah tetap perlu berhati-hati mengambil kebijakan luar negerinya. Salah mengambil dosis kebijakan, bisa menjadi bencana bagi perekonomian.

    Apalagi, pada periode pertama Trump berkuasa, Indonesia sempat mendapat ancaman akan dinvestigasi oleh otoritas perdagangan AS karena kebijakan pajak digital yang menyasar korporasi-korporasi multinasional asal negeri Paman Sam.

    Komentar Pemerintah Soal BRICS

    Di sisi lain, Wakil Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa Indonesia tak pernah mengganggu kepentingan Amerika Serikat (AS) setelah resmi bergabung menjadi anggota penuh aliansi BRICS.

    Menurutnya, setiap ancaman yang dilontarkan oleh Presiden Terpilih Donald Trump tidak perlu dikhawatirkan. Mengingat Indonesia menganut politik bebas aktif dalam sikap geopolitiknya.

    “Tidak harus khawatir [dengan AS] karena kita kan bebas aktif, ya. Kita boleh kerja sama dengan berbagai pihak dan kita tidak mengganggu kepentingan AS dalam hal ini,” katanya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025) malam.

    Presiden Prabowo Subianto Perbesar

    Dia menjelaskan bahwa ancaman Trump karena adanya penerapan konsep dedolarisasi atau menghapus penggunaan dollar AS dalam transaksi yang menjadi agenda BRICS, merupakan hak negara.

    Bahkan, Mari melanjutkan bahwa saat ini banyak negara yang sudah memiliki sistem serupa untuk mengurangi ketergantungan transaksi dagang dengan dollar AS.

    “Kalau toh ada [ancaman Trump soal dedolarisasi], itu kan istilahnya hak negara, ya. Kita mau melakukan transaksi, sekarang pun kita kan sudah punya sistem untuk bisa langsung [transaksi tanpa dollar AS]. Kalau kita berdagang dengan China, itu sudah ada sistemnya, Rupiah langsung ke Yuan, dan Malaysia juga punya sistem itu,” tuturnya

    Mari menyebut bahwa sejauh ini pun belum ada protes mengejutkan dari AS mengenai sistem transaksi ini. Mengingat, diversifikasi itu memang sudah dilakukan. Contohnya, yuan diperhitungkan sebagai mata uang transaksi dagang, tanpa harus dikonversi terlebih dahulu ke dolar AS.

    Penggunaan mata uang lain selain dolar, kata Mari Elka, merupakan suatu perkembangan dalam keuangan internasional yang pasti akan terjadi. Namun di sisi lain, dolar masih dominan untuk digunakan dalam transaksi dagang, maupun sebagai aset.

    “Jadi sebetulnya selama ini belum ada yang protes ya bahwa kita melakukan itu. Dan saya rasa itu suatu perkembangan dalam dunia keuangan internasional yang memang akan terjadi lambat laun,” imbuhnya.

  • Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Permukiman Kumuh Kota Bandung Bakal Ditata, Seperti Apa? – Page 3

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I), atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia. 

    “Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat, termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong,” kata Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Fahri mengatakan, RT dan RW ini dapat juga difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya. 

    “Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari program 3 juta rumah,” imbuhnya. 

    Untuk itu, Fahri menyatakan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan untuk menyusun formula dalam penyediaan hunian layak bagi rakyat. 

    “Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka,” ungkap dia. 

    Dewan Pakar HUD Encep R Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian. 

    “Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022, jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen,” paparnya. 

     

  • Kurs Rupiah Dibuka Melemah, Dipengaruhi Ekspektasi Kebijakan The Fed – Page 3

    Kurs Rupiah Dibuka Melemah, Dipengaruhi Ekspektasi Kebijakan The Fed – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pada Rabu pagi, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta mencatat pelemahan sebesar 34 poin atau 0,21 persen. Kurs rupiah turun menjadi 16.177 per dolar AS dibandingkan posisi sebelumnya di level 16.143 per dolar AS.

    Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, mengungkapkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dipicu oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga acuan dalam beberapa bulan mendatang.

    “Penguatan dolar AS disebabkan oleh ekspektasi bahwa The Fed masih akan menahan suku bunga untuk sementara waktu,” ujar Rully dikutip dari ANTARA di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

    Proyeksu Suku Bunga Teh Fed

    The Fed sebelumnya memproyeksikan suku bunga akan berada di level 3,4 persen pada tahun 2025, yang menunjukkan potensi pemotongan sebesar 100 basis poin (bps) atau setara 1 persen.

    Pada tahun 2026, suku bunga diperkirakan turun lebih lanjut menjadi 2,9 persen, dengan penurunan sebesar 50 bps.

    Dengan kondisi tersebut, dolar AS berpotensi kembali menguat, membuat rupiah sulit menembus level Rp16 ribu per dolar AS dalam waktu dekat. 

    “Hari ini, kurs rupiah kemungkinan besar akan bergerak di kisaran 16.100 hingga 16.200,” tambah Rully.

     

     

  • Isu Defisit Merebak, Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman

    Isu Defisit Merebak, Produksi Beras 2025 Dipastikan Aman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 dipastikan aman dan masyarakat tidak perlu khawatir dengan isu defisit produksi.

    Berdasarkan data amatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras di awal tahun 2025, khususnya pada Januari dan Februari, mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Dampak El Nino memang sempat menyebabkan penurunan produksi pada awal tahun lalu. Namun, pemerintah melakukan intervensi dengan program pompanisasi dan optimasi lahan rawa (Oplah), yang berhasil meningkatkan produksi beras Agustus-Desember 2024 hingga mencapai tambahan 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Arief Cahyono, dalam keterangannya di Jakarta, 7 Januari 2025.

    Arief menambahkan bahwa tren positif tersebut berlanjut di awal tahun 2025. Data BPS mencatat peningkatan produksi beras sebesar 37,25% pada Januari dan 50,10% pada Februari dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    “Bapak Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada tahun 2025, meningkat dibandingkan produksi tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton,” tambah Arief.

    Guna mencapai target tersebut, pemerintah telah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian, terutama di daerah-daerah sentra produksi beras.