Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Harga Cabai Meroket di Minggu Kedua Januari 2025, Ini Datanya

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap harga rata-rata cabai merah dan cabai rawit masih mengalami kenaikan sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan bahwa harga cabai merah mengalami kenaikan di 85,28% wilayah di Indonesia. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga cabai merah naik 34,55% dibandingkan dengan Desember 2024.

    Kendati demikian, Pudji menyampaikan bahwa secara nasional, rata-rata harga cabai rawit merah pada minggu kedua Januari 2025 masih di dalam rentang harga acuan penjualan (HAP).

    Data BPS mencatat, rata-rata harga cabai merah sampai minggu kedua Januari 2025 adalah Rp51.612 per kilogram. Perlu diketahui, HAP bawah untuk harga cabai merah adalah Rp37.000 per kilogram, sedangkan HAP atas yang ditetapkan adalah Rp55.000 per kilogram.

    “Secara rata-rata, rata-rata harga cabai merah tertinggi terjadi di luar Pulau Jawa dan Sumatra sebesar Rp53.457 per kilogram, dan rata-rata harga cabai tertinggi juga terjadi di kabupaten,” kata Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Jika dilihat secara rinci, pada minggu kedua Januari 2025, rata-rata harga cabai merah di Pulau Sumatra dibanderol Rp48.148 per kilogram. Untuk wilayah ini, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp103.333 per kilogram. Sementara itu, harga terendah terjadi di kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni Rp21.056 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, BPS mencatat harga rata-rata cabai merah mencapai Rp52.421 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yakni tembus Rp78.333 per kilogram, sedangkan harga terendah adalah Rp16.889 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp53.457 per kilogram. Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga sebesar Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di Kabupaten Bombana adalah Rp12.500 per kilogram.

    “Secara spasial, peta di wilayah Sumatra, Jawa, dan Kalimantan didominasi kembali oleh warna merah yang menunjukkan terjadinya kenaikan harga cabai merah,” ungkapnya.

    Di samping itu, Pudji mengatakan bahwa lonjakan harga komoditas juga terjadi pada cabai rawit. Sampai dengan minggu kedua Januari 2025, harga harga cabai rawit naik 42% dibandingkan Desember 2024.

    Pudji juga menyebut bahwa komoditas cabai rawit mengalami kenaikan harga di 75% wilayah di Indonesia sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    “Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kedua Januari 2025 sudah berada di atas rentang HAP, yaitu mencapai Rp67.816 per kilogram,” ungkapnya.

    Asal tahu saja, HAP bawah harga cabai rawit ditetapkan sebesar Rp40.000 per kilogram, sedangkan HAP atas adalah Rp57.000 per kilogram.

    Secara terperinci, data BPS menunjukkan harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatra mencapai Rp56.573 per kilogram sampai dengan minggu kedua Januari 2025.

    Adapun, harga tertinggi terjadi di kabupaten Kepulauan Anambas sebesar Rp113.333 per kilogram, sedangkan harga terendah di kabupaten Sarolangun sebesar Rp26.000 per kilogram.

    Untuk Pulau Jawa, Pudji mengungkap harga rata-ratanya adalah Rp74.262 per kilogram. Dari sana terlihat harga tertinggi terjadi di Jakarta Utara yang mencapai Rp110.000 per kilogram. Sedangkan harga terendah di level Rp24.852 per kilogram di kabupaten Bangkalan.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa—Sumatra adalah Rp69.378 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di kabupaten Nduga yang tembus Rp180.000 per kilogram, sedangkan harga terendah terjadi di kabupaten Bombana sebesar Rp25.000 per kilogram.

  • Kembali Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tertekan pada Level Rp 16.271 Per Dolar AS

    Kembali Melemah, Nilai Tukar Rupiah Tertekan pada Level Rp 16.271 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Senin (13/1/2025), kembali melemah.

    Dari data Bloomberg pada pukul 09.55 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.271 per dolar AS atau melemah 81,5 poin (0,50%).

    Sebelumnya pada perdagangan akhir minggu lalu, nilai tukar rupiah menguat 0,17% ke posisi Rp 16.190 per dolar AS. Sementara itu dalam pasar obligasi, imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 3 bps ke level 4,18% dan indeks obligasi turun tipis 0,01%.

    Dalam merespons kondisi pelemahan rupiah, Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) terakhir telah menahan suku bunga acuan pada level 6%.

    Sementara itu, pada saat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus tertekan, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini juga dibuka melemah. IHSG pada pukul 09.30 WIB melemah 0,31% atau 22,18 poin ke level 7.066,6.

  • Daun Asal Jakarta Laku Keras di Amerika, Harga Olahannya Rp97 Juta/Kg

    Daun Asal Jakarta Laku Keras di Amerika, Harga Olahannya Rp97 Juta/Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Daun dari tanaman Kratom menjadi komoditas yang menjanjikan. Bahkan popularitas tanaman herbal ini tengah menanjak di Amerika Serikat.

    Data BPS tahun 2023 menunjukkan AS sebagai pengimpor terbesar kratom dari Indonesia, dengan volume mencapai 4.694 ton dan nilai ekspor sekitar US$ 9,15 juta.

    Selain AS, negara lain seperti India, Jepang, Jerman, dan Republik Ceko juga menjadi tujuan ekspor, meski dengan volume yang lebih kecil, namun tetap menjadi pasar yang menjanjikan.

    Sementara berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dari seluruh ekspor kratom Indonesia, DKI Jakarta menjadi pemain utama. Kontribusinya mencapai US$ 4,45 juta, atau sekitar 60,75% dari total nilai ekspor.

    Kalimantan Barat dan Jawa Timur menyusul di posisi kedua dan ketiga dengan kontribusi signifikan. Di pasar luar negeri, Kratom yang diolah menjadi bentuk ekstrak dihargai mencapai US$ 6.000 atau sekitar Rp 97,9 juta per kg (kurs Rp16.317).

    Namun, kratom memiliki tantangan terkait legalitasnya di pasar internasional. Di AS, permintaan kratom terus meningkat meski status legalitasnya masih belum mendapat pengesahan penuh dari Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA).

    Meskipun demikian, dilansir dari Bloomberg, masyarakat Amerika membeli begitu banyak kratom dan produk berbahan dasar kratom, baik secara online atau di minimarket pom bensin, toko serba ada, toko rokok, dan bar, sehingga menjadi industri senilai US$ 1 miliar.

    Sementara di Jepang dan Jerman mengizinkannya dalam penggunaan terbatas. India, dengan kebijakan yang lebih longgar, menjadi salah satu pasar ekspor terbesar. Legalitas yang bervariasi ini menuntut perhatian Indonesia dalam menjaga kualitas produk agar dapat memenuhi standar global yang terus berkembang.

    Di dalam negeri, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur adalah provinsi utama yang menopang ekspor kratom, menyumbang hampir seluruh nilai ekspor nasional. Ini menunjukkan pentingnya penguatan hilirisasi di wilayah penghasil untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan lebih lanjut dari komoditas ini.

    Tanaman kratom sendiri dikenal karena manfaatnya dalam pengobatan tradisional, seperti mengatasi nyeri, kecemasan, hingga membantu proses detoksifikasi bagi pengguna opioid. Meskipun di Indonesia sempat menuai kontroversi dan disebut sebagai “narkoba baru,” kratom justru berhasil menembus pasar AS dan berkembang menjadi industri bernilai miliaran dolar.

    (mkh/mkh)

  • Menanti kehadiran ayah di posyandu dampingi Makan Bergizi Gratis

    Menanti kehadiran ayah di posyandu dampingi Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Suara ibu-ibu berceloteh ditimpa tangis para balita yang kegerahan, riuh terdengar pagi itu di Posyandu Dahlia, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.

    Sekitar 45 orang yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menerima Makan Bergizi Gratis di posyandu tersebut. Selain Posyandu Dahlia, makanan juga diberikan kepada sasaran yang sama di Posyandu Anyelir, Kecamatan Ciracas.

    Setelah beberapa saat menunggu, Wakil Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka beserta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan tampak hadir untuk ikut mendistribusikan makanan hari itu.

    Menu makanan yang disajikan terdiri dari nasi rempah, telur saus mentega, tumis labu siam bakso, jeruk, dan susu. Beberapa anak terlihat lahap memakan sajian tersebut, namun, beberapa ibu-ibu terlihat gelisah.

    “Lauknya kurang, biasanya saya kasih anak saya makan ikan kalau di rumah,” ujar Windy, ibu usia 24 tahun yang hadir di Posyandu Dahlia.

    Ia terlihat kerepotan menenangkan anaknya yang menangis keras karena tidak nyaman dengan keramaian di posyandu yang cukup penuh dengan beberapa kader dan petugas yang membagi-bagikan makanan.

    Beberapa ibu lain juga terlihat tak sabar dan memasukkan makanan ke kotak bekal yang mereka bawa dari rumah, karena beberapa lauk tidak termakan oleh anaknya. Beragam anak memang melahap makanannya hingga habis, tetapi beberapa yang lain terlihat memilih-milih lauk yang dimakan.

    “Anak saya sehari-hari suka bakso, jadi baksonya habis, tetapi telurnya tidak habis,” kata Endang Monalisa (45), warga Desa Susukan yang hadir di Posyandu Anyelir.

    Endang datang bersama kedua anak kembarnya, Nizam dan Nadif yang berusia 3,5 tahun.

    Baik di Posyandu Anyelir maupun Posyandu Dahlia, tak terlihat sosok ayah yang mendampingi anak-anaknya hari itu, meski bisa dipahami karena memang pembagian Makan Bergizi Gratis hari itu dilaksanakan di hari kerja, yakni hari Jumat.

    “Mana ini bapak-bapaknya? Saya enggak lihat ada laki-laki ya, enggak ada bapak-bapak yang hadir ya hari ini?” tanya Wakil Menteri Veronica Tan kepada para ibu.

    “Kerja, Bu,” jawab para ibu yang hadir, serempak.

    Veronica pun berpesan kepada mereka, sebaiknya di kesempatan berikutnya, ayah juga turut mendampingi agar bisa melihat perkembangan anaknya dan ikut berperan dalam pengasuhan.

    Pentingnya pengasuhan setara

    Dalam setiap kesempatan pemeriksaan balita di posyandu, memang kehadiran ayah masih jarang terlihat. Terdapat berbagai alasan mengapa kehadiran ayah masih minim, misalnya faktor ekonomi atau beban ganda pada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, terdapat 11,44 juta perempuan yang tercatat sebagai kepala rumah tangga, atau 15,7 persen yang mencari nafkah.

    Pelaksana Tugas Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Indra Gunawan mengemukakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada 400 pekerja informal perempuan di sembilan provinsi di Indonesia, meski jumlah pekerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki, kemungkinan perempuan untuk menjadi pekerja informal lebih besar, yakni sekitar 66 persen atau 54,5 juta pekerja.

    Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perempuan yang memiliki beban ganda dalam keluarga lebih rentan mengalami permasalahan ekonomi, sehingga dapat memunculkan konflik dalam rumah tangga.

    Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum mengemukakan, pengasuhan yang setara dapat mengurangi beban ganda perempuan di dalam rumah tangga.

    “Kalau kita bicara masyarakat kelas menengah di mana mereka dituntut harus bekerja dua-duanya untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga, yang kemudian terjadi adalah beban ganda bagi para perempuan karena perempuan juga tetap dibebankan pada urusan domestik. Maka, yang sedang kami dorong adalah bagaimana kesetaraan di dalam membangun keluarga, di mana dalam pengasuhan, laki-laki dan perempuan harus sama-sama mengasuh anak,” katanya.

    Peran memenuhi kebutuhan ekonomi selama ini memang lebih banyak ditanggung oleh ayah, namun, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menjelaskan, ayah juga mesti terlibat tidak sekadar untuk memenuhi keuangan dalam keluarga, tetapi juga hadir secara emosional untuk memenuhi kebutuhan psikologis ibu dan anak.

    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka mengemukakan, untuk meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan, pihaknya kini tengah menggaungkan Gerakan Ayah Teladan (Gate) dalam lima program percepatan atau quick wins.

    Selama ini dalam menyuapkan makanan ke anak-anaknya, terutama balita, sebagian besar masih dilakukan oleh ibu. Untuk itu, melalui program Makan Bergizi Gratis, diharapkan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, bisa mendapatkan edukasi tentang gizi yang baik bagi keluarga.

    “Komposisi karbohidrat, protein, sayur, dan buah, juga ada tambahan susu, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Diharapkan dengan melihat menunya setiap hari, nantinya masing-masing keluarga, baik ayah maupun ibu bisa melihat bahwa ternyata setiap kali makan kita harus memiliki komposisi seperti ini. Jadi, nantinya ada edukasi juga tentang makanan-makanan apa saja yang memang baik supaya gizinya dapat terpenuhi setiap hari,” ucapnya.

    Edukasi tentang pemenuhan gizi nantinya juga melibatkan kader-kader mulai dari kader posyandu hingga tim pendamping keluarga (TPK) Kemendukbangga/BKKBN yang hingga kini jumlahnya mencapai 600 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia.

    “Anak bisa dikenalkan pula dengan beragam menu-menu lain, sehingga ini juga menjadi sangat penting. Anak lidahnya terbiasa dengan beragam menu, dan nantinya juga mudah-mudahan akan menemukan kebiasaan makan yang baik,” tuturnya.

    Untuk mewujudkan pengasuhan yang setara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menekankan pentingnya perencanaan dalam berkeluarga sehingga dapat mencetak anak-anak yang berkualitas.

    “Keluarga berencana penting banget untuk mengedukasi keluarga. Anak yang berkualitas itu jauh lebih baik. Anak berkualitas itu dijaga baik-baik, dikasih makan yang benar, bergizi, dikasih sekolah yang tinggi,” katanya.

    Posyandu sebagai tempat untuk mengamati perkembangan balita di Indonesia memang sudah semestinya tidak hanya diisi oleh para ibu, tetapi juga para ayah, karena di situlah, orang tua bisa mengetahui capaian perkembangan sang anak.

    Ke depan, selain untuk memantau perkembangan anak yang dilakukan tiap bulan, posyandu juga akan menjadi tempat untuk edukasi gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita, sehingga, peran ayah yang hadir sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem pengasuhan yang setara dalam keluarga.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Gapmmi Minta Aturan Izin Air Tanah Disederhanakan, Dorong Ekspansi Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) berharap aturan baru perizinan pengusahaan air tanah dan persetujuan penggunaan air tanah yang baru diterbitkan dapat lebih sederhana untuk mendukung upaya ekspansi industri. 

    Adapun, beleid terbaru terkait perizinan tanah tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 14/2024 yang terbit dan diundangkan pada 9 Desember 2024. 

    Ketua Umum Gapmmi Adhi S. Lukman mengatakan industri tengah menghadapi perizinan terkait Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) untuk ekspansi industri yang masih tersendat. 

    Surat izin tersebut terkendala di beberapa tempat lantaran masih menunggu revisi aturan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Adhi menyayangkan hal tersebut lantaran tersendatnya kebutuhan air dapat mengganggu proses produksi. 

    “Tapi intinya pemerintah sudah membuat peraturan baru untuk izin air tanah itu mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Adhi saat ditemui di Kantor Kemenperin, Rabu (8/1/2025). 

    Adhi meminta peraturan dari pusat berupa Permen ESDM itu segera diambil kebijakan turunan Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota, Provinsi untuk aturan pelaksanaan dan diharapkan dapat lebih sederhana. 

    “Ada industri yang akan ekspansi, belum bisa dapat izin penggunaan air, padahal industri kan butuh air ya, kalau tanpa air tentunya akan sulit untuk produksi, itu masih kendala, katanya masih menunggu revisi aturan yang dijanjikan awal Januari siap aturannya,” ujarnya. 

    Adapun, Gapmmi memproyeksi kinerja pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh di kisaran 5,5% (year-on-year/yoy) sepanjang 2024.  Perkiraan tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan industri mamin terhadap produk domestik (PDB) sebesar 4,47% yoy pada 2023, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). 

  • Panen Raya Bikin Harga Gabah Anjlok, Bulog Turun Tangan – Page 3

    Panen Raya Bikin Harga Gabah Anjlok, Bulog Turun Tangan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Petani di Sumatera Selatan tengah menghadapi tantangan besar dengan jatuhnya harga gabah menjelang masa panen raya. Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan petani yang berharap hasil panen mereka dapat menopang kebutuhan hidup di tengah naiknya biaya produksi.

    Bulog bersama stakeholder terkait, seperti Dinas Pertanian dan Gapoktan, telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah titik panen di Sumatera Selatan.

    Hasil monitoring menunjukkan bahwa harga gabah di beberapa wilayah memang berada di bawah standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku.

    Penyebab Harga Gabah Jatuh

    Salah satu faktor utama yang memengaruhi penurunan harga gabah adalah peningkatan pasokan di pasar lokal menjelang panen raya.

    Selain itu, beberapa wilayah dilaporkan mengalami kendala distribusi akibat keterbatasan infrastruktur, sehingga memperparah kondisi pasar lokal yang kelebihan stok.

    “Bulog telah mengidentifikasi titik-titik panen yang mengalami penurunan harga gabah. Kami akan melakukan penyerapan sesuai ketentuan untuk memastikan petani tetap mendapatkan harga yang layak,” ujar Mokhamad Suyamto, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, dikutip Minggu (12/1/2025).

    Strategi Bulog untuk Stabilkan Harga

    Untuk mengatasi kondisi ini, Bulog telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, termasuk:

    Monitoring Panen dan Penyerapan Gabah

    Bulog mengoptimalkan data prakiraan panen raya dari KSA BPS dan Dinas Pertanian untuk menentukan titik-titik panen prioritas yang akan diserap.

    Bulog membentuk Tim Jemput Gabah untuk mempercepat proses penyerapan di wilayah yang mengalami penurunan harga. Tim ini bekerja sama dengan mitra penggilingan untuk memastikan proses pengolahan berjalan lancar.

    Bulog tengah menunggu keputusan resmi pemerintah terkait penyesuaian HPP terbaru yang direncanakan diumumkan pada 15 Januari 2025. Penyesuaian ini diharapkan dapat memberikan kepastian harga bagi petani.

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan

    Sumber foto: Evaluasi Triwulan II (LT)

    Evaluasi Triwulan II

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Paparkan Keberhasilan Kendali Inflasi & Kemiskinan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 20:43 WIB

    Elshinta.com Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni memaparkan capaian kinerjanya selama periode 24 September hingga 24 Desember 2024, seperti pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan, serapan anggaran hingga peningkatan layanan publik.

     

    Hal ini disampaikan dalam kegiatan Laporan Kinerja Triwulan II periode 24 September sampai 24 Desember 2024 kepada Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

     

    Pada periode 24 September-24 Desember 2024 Pemprov Sumut berhasil mengendalikan inflasi. Sementara itu, pada bulan September inflasi Sumut berada di angka 1,40% (yoy), lebih rendah dari nasional (1,84%). Bulan Oktober berada sejajar dengan nasional, 1,59% (yoy). Kemudian, pada bulan November inflasi Sumut kembali di bawah nasional 1,49% (yoy), atau 0,14% lebih rendah dari nasional sedangkan di bulan Desember inflasi Sumut meningkat ke angka 2,12%, di atas nasional yang sebesar 1,57%.

     

    “Secara umum kita berhasil mengendalikan inflasi selama periode tersebut, targetnya 2,5(+-) 1, dan ini berimbas pada pertumbuhan ekonomi, Sumatera Utara mencatat pertumbuhan yang signifikan sebesar 5,20% (y-on-y) pada triwulan III-2024, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 4,95%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi q-to-q mencapai 2,25%, juga melampaui tingkat nasional sebesar 1,5%,” kata Fatoni.

     

    Tentunya capaian tersebut didapatkan dengan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya melaksanakan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Utara, Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota, kolaborasi antar stakeholder, melakukan kerjasama antar daerah, menggelar mudik gratis saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2025 juga melakukan high-level meeting.

     

    Tak hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam kesempatan ini Fatoni juga menyampaikan berbagai capaian pembangunan di Sumut. Di antaranya terkait pertumbuhan ekonomi, pembinaan dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kualitas pelayanan publik, persoalan pengangguran, penanggulangan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pengelolaan Angaaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perizinan berusaha, serta kegiatan inovasi dan unggulan lainnya.

     

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang senantiasa membina dan mengevaluasi kami, sehingga dalam tiga bulan ini kami bisa menjalankan roda pemerintahan, pembangunan di Sumut,” kata Fatoni.

     

    Sementara itu, terkait dengan penurunan stunting berdasarkan hasil rilis SSGI (Survey Standar Gizi Indonesia) Kemenkes RI tahun 2023 bahwasanya angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 18,9 persen berada dibawah angka nasional sebesar 21,5 persen artinya prevalensi stunting Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,6 persen, dimana pada tahun 2022 angka prevalensi stunting Sumatera Utara sebesar 21,1 persen. 

     

    Selain itu, Pemprov Sumut juga berhasil menurunkan angka kemiskinan pada periode ini. Berdasarkan data BPS angka kemiskinan Sumut menurun dari 8,15% tahun 2023 menjadi 7,99% pada 2024. Ini mencerminkan pengurangan jumlah masyarakat miskin dari 1.240.000 jiwa menjadi 1.228.000 jiwa. Lebih jauh lagi, kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 118.420 jiwa (0,78%) pada tahun 2023 menjadi 81.983 jiwa (0,54%) pada tahun 2024.

     

    Saat ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara berjumlah 408 ribu jiwa atau 5,10 persen dari jumlah angkatan kerja. Tren TPT Sumatera Utara 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 TPT Sumatera Utara sebesar 5,24 persen atau 408.000 jiwa, terjadi penurunan pengangguran sebanyak 5.000 jiwa. 

     

    “Sesuai dengan arahan dari pusat, kita mengimplementasikan 3 strategi yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah kantong kemiskinan, tentu ini semua didukung anggaran yang cukup,” kata Fatoni.

     

    Fatoni mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah melakukan sejumlah upaya melalui berbagai kegiatan andalan, salah satunya adalah dengan melaksanakan Gerakan Serentak. Di antaranya, Gerakan Serentak Penanganan Stunting se-Sumut, Gerakan Serentak Pembangunan se-Sumut dan Gerakan Memberikan Tablet Tambah Darah Serentak se-Sumut.

     

    Selanjutnya, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Kesetiakawanan Sosial Serentak se-Sumut, Gerakan Serentak Lindungi Pekerja Rentan se-Sumut, Gerakan Bedah Rumah Serentak se-Sumut, Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumut, Gerakan Berkoperasi Serentak se-Sumut dan Gerakan Inovasi Serentak se-Sumut. Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Polda/Polres/Polsek se-Sumut, Bulog dan mengimplementasikan 4K.

     

    “4K itu yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Begitupun dengan upaya-upaya lainnya dalam membangun Provinsi Sumut telah kami lakukan,” ucap Fatoni.

     

    “Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat menjadi masukan dan kami laksanakan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depannya,” sambungnya. 

     

    Secara keselurhan terdapat 10 aspek yang disampaikan Fatoni ke Kemendagri, selain inflasi dan pembangunan sebagai bentuk pertangungjawaban. Aspek lain tersebut antara lain BUMD, stunting, pelayanan publik, pengangguran, kesehatan, serapan anggaran, kegiatan unggulan dan perizinan. Kemudian selain itu ada 106 indikator pemerintahan yang dinilai selama dia memimpin Sumatera Utara.

     

    “Alhamdulillah, secara umum semua berjalan dengan baik, ini berkat kerja keras kita bersama, perlu kita pertahankan dan kita perbaiki apa yang masih dirasa kurang,” kata Fatoni.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Finalisasi Penyaluran BBM Subsidi Tepat Sasaran, Bahlil Segara Rapat dengan BPS

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan finalisasi data penerima BBM subsidi terbaru.

    Dia mengatakan bahwa ESDM segera mengadakan rapat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk pemutakhiran data penerima. BPS sendiri saat ini tengah mengkonsolidasikan data penerima BBM subsidi yang berasal dari PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Sosial (Kemensos).

    “Kami saja belum melakukan rapat. Ini saya baru abis mau rapat sama Kepala BPS,” ucap Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan skema baru penyaluran BBM subsidi bakal diterapkan usai pemutakhiran data penerima oleh BPS rampung. 

    Namun demikian, dia belum bisa memastikan skema baru itu bisa diterapkan pada Januari 2025 ini. Yang pasti, kata dia, skema baru penyaluran BBM subsidi bakal berlaku tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin [berlaku Januari]. Tapi kalau tahun ini, InsyaAllah,” kata Bahlil.

    Skema baru penyaluran BBM subsidi belakangan direncanakan berbentuk blending antara bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. Khusus subsidi barang hanya akan diberikan untuk kendaraan berpelat kuning alias transportasi publik dan UMKM.

    Dalam kesempatan lain, Bahlil mengungkapkan penggodokan skema baru penyaluran subsidi BBM telah mencapai 98%.

    “Ya 98% lah ya [progres penggodokan skema penyaluran BBM subsidi],” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2025).

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkeinginan untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi agar bisa langsung ke penerima.

    Berdasarkan catatan Bisnis, sebelum dilantik menjadi presiden, Prabowo sudah berjanji akan mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai.   

    “Sekarang banyak subsidi kita, setelah dikaji, kurang dinikmati lapisan paling bawah karena subsidi itu adalah diarahkan ke subsidi barang, produk. Kita sudah mengkaji, mengubah subsidi menjadi subsidi kepada keluarga,” ujar Prabowo di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada Rabu (9/10/2024). 

  • 4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    4 Sektor Utama Kerja Sama Indonesia dan Pakistan yang Perlu Ditingkatkan

    loading…

    Pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ada empat sektor utama kerja sama Indonesia- Pakistan yang perlu ditingkatkan. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia Ameer Khurram Rathore.

    “Kita duduk sama-sama membicarakan bagaimana Indonesia dan Pakistan dapat bekerja sama lebih erat lagi. Tadi kita bicara mengenai ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, serta pertahanan,” kata Anindya dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

    Menurut Anin, Pakistan adalah negara besar sekaligus negara muslim yang mempunyai kekuatan terutama di sektor pertahanan, kesehatan, pertanian, dan energi. Dengan demikian, kerja sama di sektor-sektor tersebut perlu ditingkatkan.

    “Beliau (Dubes Pakistan) menyampaikan nanti di (bulan) Agustus ada upaya seperti trade mission dan expo dari Pakistan dan Indonesia dan saya rasa itu baik,” kata Anin.

    Anin mengatakan, untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Kadin Indonesia akan bekerja sama bukan hanya dengan pihak Kedutaan Besar, tetapi juga melibatkan mitra-mitra Kadin Indonesia di Pakistan. Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dan Pakistan bisa ditingkatkan.

    “Kedua negara ini negara yang berkembang, sehingga bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja (dengan) China, Amerika (Serikat) tapi juga akses pasar baru. Dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan. Bukan hanya baik untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” jelasnya.

    Senada dengan Anin, Ameer Khurram Rathore mengatakan bahwa Indonesia dan Pakistan adalah negara sahabat yang memiliki kedekatan baik tentang hubungan agama dan budaya, sehingga lebih mudah bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan bisnis dan perdagangan.

    “Kami sedang melihat beberapa sektor, seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua Kadin. Kami berharap dengan kepemimpinannya akan dapat mengembangkan hubungan perdagangan yang lebih baik lagi di antara kedua negara,” ujar Ameer.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Periode Januari-November 2024, perdagangan Indonesia dan Pakistan surplus dengan nilai ekspor mencapai 3,04 miliar dolar AS dan impor mencapai 529 juta dolar AS.

  • Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Penyaluran Pertalite Dibatasi Tahun Ini, Tinggal Tunggu Data BPS – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah melakukan finalisasi penerima BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar. Pemerintah di tahun ini tengah menyiapkan skema baru penyaluran BBM subsidi ini sehingga penyaluran Pertalite dan Solar tepat sasaran.

    Dalam finalisasi data itu, Bahlil masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, dia berencana menemui Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

    “Kita aja belum rapat, ini saya baru mau rapat sama ketua BPS,” kata Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Dia belum bisa bicara banyak mengenai waktu pelaksanaan skema baru tersebut. Pasalnya, data penerimanya masih harus lebih dulu dipastikan.

    “Setelah saya rapat sama BPS, BPS presentasikan data sejauh mana, baru (diumumkan waktu pelaksanaannya),” ujarnya.

    Bahlil tak memberi kemungkinan skema baru BBM subsidi itu meluncur Januari 2025. Dia hanya menyebut kemungkinan terbesar tetap berjalan tahun ini.

    “Saya enggak bisa menjamin (dirilis Januari 2025), tapi kalau tahun ini InsyaaAllah,” pungkasnya.

    Penerapan BLT

    Untuk diketahui, skema penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite bakal segera diubah dalam waktu dekat. Salah satunya dengan mengalihkan komponen biaya subsidi ke dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), agar penyalurannya lebih tepat sasaran.

    Namun, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menerima koordinasi lanjutan terkait pengalihan skema subsidi BBM. Tiko, sapaan akrabnya, masih menunggu kebijakan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    “Belum, belum, masih nunggu kebijakan pemerintah dulu. Lagi nunggu dari ESDM,” ujar Tiko saat dijumpai di Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim, Jakarta, dikutip Rabu (25/12/2024).