Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya Bandung 8 November 2025

    Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya Bandung 8 November 2025

    Ekonomi Jabar Tumbuh 5,2 Persen, Dedi Mulyadi Bongkar 5 Jurus Rahasianya
    Tim Redaksi
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III tahun 2025 mencapai 5,20 persen secara tahunan, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen.
    Data tersebut disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS)
    Jawa Barat
    , yang juga mencatat provinsi ini berada di posisi kelima tertinggi di Indonesia dengan kontribusi 12,73 persen terhadap
    pertumbuhan ekonomi
    nasional.
    Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    menjelaskan, selama sembilan bulan menjabat, ia telah menerapkan sejumlah kebijakan utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
    Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperkuat konektivitas antarwilayah melalui pembangunan 666 kilometer jalan baru, yang dibiayai dari pajak kendaraan bermotor.
    “Mobilitas masyarakat bisa mendorong tumbuhnya perekonomian,” ungkap Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).
    Selain itu, Dedi menekankan pentingnya menjaga kualitas pembangunan infrastruktur, terutama jalan dan irigasi.
    Ia menegaskan, pembangunan yang tidak berkualitas hanya akan menguras anggaran.
    “Kalau jalannya cepat rusak, maka akibatnya adalah pembangunan balik lagi ke jalan, balik lagi ke jalan. Sehingga, kita tidak punya kesempatan untuk melakukan investasi sumber daya manusia yang lebih besar ke depan,” tutur dia.
    Dedi juga menerangkan, arah kebijakan belanja infrastruktur besar-besaran diimbangi dengan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
    Sejak awal menjabat, mantan Bupati Purwakarta ini rutin mempublikasikan kondisi kas daerah setiap hari melalui akun media sosial pribadinya.
    Menurut Dedi, berbagai langkah yang diambil bukan hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan sosial dan ekonomi.
    Ia memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih nyaman di Jawa Barat.
    Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya memberantas premanisme melalui pembentukan satuan tugas dan menghilangkan percaloan tenaga kerja di industri dengan aplikasi Nyari Gawe.
    Selain itu, Pemprov Jabar juga menangani berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan yang ingin berinvestasi di wilayahnya.
    Hasilnya, berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi di Jawa Barat pada triwulan III tahun 2025 mencapai Rp77,1 triliun, atau sekitar 15,7 persen dari total investasi nasional.
    “Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat,” tegas Dedi.
    Ia menambahkan, bersama seluruh jajarannya, akan tetap fokus melaksanakan kegiatan pembangunan demi kepentingan masyarakat Jabar.
    “Kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, atau kritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jemawa, terus mawas diri, dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Penerima Bansos Agar Makin Akurat

    Kemensos dan BPS Konsolidasi Data Penerima Bansos Agar Makin Akurat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menggelar pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (7/11/2025), untuk membahas pemutakhiran dan konsolidasi data penerima bantuan sosial (bansos) agar penyaluran bantuan tepat sasaran.

    Gus Ipul mengatakan, pembaruan data dilakukan secara berkala karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu.

    “Tentu dengan adanya pertemuan rutin seperti ini, kami dengan BPS bisa mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan dan sekaligus kalau ada hal-hal yang meragukan, akan kami cek ulang agar data makin akurat,” ujarnya.

    Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desil 1 sampai 4 mencapai 35,04 juta keluarga, terdiri atas 16,3 juta KPM penerima bansos reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS). Seluruh data penerima tersebut telah diverifikasi dan validasi selesai dilakukan, sementara penyaluran bantuan berlangsung secara bertahap.

    “Untuk KPM bansos reguler dan penerima BLTS dari desil 1 sampai 4 sudah selesai diverifikasi dan divalidasi. Sebanyak 16,3 juta KPM sudah clear dan mulai disalurkan bertahap,” kata Gus Ipul.

    Selain penerima reguler, terdapat 18,7 juta calon penerima baru BLTS. Dari jumlah itu, 16,8 juta KPM telah diverifikasi dan menghasilkan 12,6 juta layak menerima bantuan serta 4,2 juta tidak layak (inclusion error). Sementara 1,9 juta KPM lainnya masih dalam proses verifikasi.

    Menanggapi hal itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa inclusion error akan digantikan oleh kelompok exclusion error, yakni mereka yang seharusnya berhak tetapi belum terdata.

    “Dari hasil verifikasi, ada 4,2 juta yang tidak layak menerima bantuan. Inclusion error ini nantinya akan digantikan dengan data lain yang kami miliki agar bantuan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

    Proses penggantian data akan diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas yang tinggal sendiri di rumah tidak layak huni, keluarga berdaya listrik 450-900 watt, serta kepala keluarga yang menganggur atau bekerja serabutan. 

    “Kita akan verifikasi ulang agar penerima pengganti benar-benar layak menerima bansos,” imbuh Amalia.

    Ia menambahkan, koordinasi antara Kemensos dan BPS akan diperkuat hingga tingkat daerah melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan BPS Provinsi serta Kabupaten/Kota.

    Rencananya, pekan depan akan digelar Rapat Koordinasi Teknis Nasional (Rakornis) untuk memastikan sinergi pemutakhiran data berjalan lebih efektif.

    “Kami sepakat minggu depan akan menyelenggarakan Rakornis antara BPS seluruh Indonesia dengan Kemensos dan Dinas Sosial. Dengan kolaborasi ini, DTSEN bisa terus dimutakhirkan dan Pak Mensos akan mendapatkan data yang lebih solid dan akurat,” ujar Amalia.

    Sementara itu, Gus Ipul mengingatkan kepada para penerima bansos agar memanfaatkan bantuan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.

    “Bansos jangan digunakan untuk berjudi, membeli rokok, atau membayar utang. Gunakan dengan bijak untuk kebutuhan dasar keluarga dan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.

  • 448 Ribu Orang di Sumut Masih Menganggur

    448 Ribu Orang di Sumut Masih Menganggur

    Liputan6.com, Jakarta Jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Agustus 2025 sebanyak 448 ribu orang, turun 10 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Hal tersebut berdadarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Penurunan ini membuat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumut berada di level 5,32 persen, atau menurun 0,28 persen poin dibanding Agustus 2024.

    Kepala BPS Sumut, Asim Saputra mengatakan, penurunan pengangguran ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja di Sumut semakin membaik, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang solid.

    “Penurunan ini menjadi sinyal positif penyerapan tenaga kerja di Sumut semakin kuat. Meskipun masih ada tantangan, tren ini menunjukkan arah perbaikan,” kata Asim di Medan, Jumat (7/11/2025).

    Meski pengangguran menurun, berdasarkan data BPS Sumut, tingkat setengah pengangguran naik menjadi 9,05 persen, atau meningkat 0,34 persen poin dibanding Agustus 2024. Sedangkan tingkat pekerja paruh waktu turun menjadi 24,06 persen, menurun 1,02 persen poin.

    Setengah pengangguran adalah mereka yang jam kerjanya di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain.

    “Tingkat S”setengah pengangguran pada Agustus 2025 adalah sebesar 9,05 persen. Hal ini berarti dari 100 penduduk bekerja terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang yang termasuk Setengah pengangguran,” Asim menjelaskan.

    Sementara, pada Agustus 2025, tingkat setengah pengangguran laki-laki sebesar 9,56 persen, sedangkan tingkat setengah pengangguran perempuan sebesar 8,32 persen.

    Dibandingkan Agustus 2024, tingkat setengah pengangguran laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,45 persen poin untuk tingkat setengah pengangguran laki-laki dan 0,18 poin untuk tingkat setengah pengangguran perempuan.

    Dari total 11,65 juta penduduk usia kerja, sebanyak 8,42 juta orang termasuk dalam angkatan kerja. Sedangkan 3,23 juta orang tergolong bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan Agustus 2024, jumlah angkatan kerja naik 243 ribu orang, sementara jumlah penduduk bekerja meningkat 253 ribu orang.

  • Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos

    Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos

    Hasil Ground Check, Mensos Ungkap Ada 35 Juta Keluarga Penerima Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut ada 35.046.783 keluarga dari desil 1–4 yang masuk kategori Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
    Itu merupakan hasil ground check atau verifikasi langsung yang dilakukan Kemensos, Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial di daerah selama 10 hari.
    “Dapat saya sampaikan hasil pemutakhiran bersama BPS dan juga Dinsos setelah kita diskusikan tadi. Jadi total keluarga dari desil 1 sampai 4 itu 35.046.783 KPM,” ujar
    Gus Ipul
    di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2025) malam.
    Gus Ipul menyampaikan, KPM
    bantuan sosial
    reguler dan Bantuan Langsung Tunai Sementara desil 1 sampai 4 itu ada 16,3 juta KPM.
    Sementara KPM baru BLTS desil 1 sampai desil 4 itu 18,7 juta, dengan 16,8 juta telah diverifikasi.
    “Untuk yang KPM bantuan sosial reguler dan otomatis juga akan menerima BLTS dari desil 1 sampai 4 telah selesai dilakukan verifikasi dan validasi. Ini sudah clear, ini sudah mulai juga disalurkan secara bertahap,” ucapnya.
    Gus Ipul menyebut, dari total KPM baru BLTS desil 1-4 tersebut, sebanyak 4,2 juta dinyatakan tidak layak dan 12,6 juta layak.
    “Sementara sisanya 1,9 juta sedang dalam proses verifikasi,” ujarnya.
    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa 4,2 juta yang tidak layak itu berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
    “Misalkan contoh, kalau dia di dalam data DTSEN dikatakan masuk desil 1-4, ternyata di lapangannya dia sudah mendapatkan pekerjaan yang memang layak, sehingga dalam kondisi kenyataannya dia sekarang posisinya sudah tidak layak mendapatkan bantuan,” ujarnya.
    Kemudian, pengganti 4,2 juta yang tidak layak mendapatkan bantuan itu akan dialihkan kepada mereka yang masuk kriteria.
    Salah satunya adalah rumah tidak layak huni.
    “Tadi kan ada untuk kita mengambil menggantikan salah satu kriteria rumah tidak layak huni. Nah, rumah tidak layak huni itu ada kriteria ada empat. Satu, atap, lantai, dan dinding tempat tinggalnya tidak layak. Ada yang bocor atau atapnya asbes, lantainya masih tanah,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Ekspor Baja Naik di Tengah Gempuran Produk Impor China, Ini Kata Pengusaha

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekspor besi dan baja sepanjang Januari-September 2025 meningkat di tengah gempuran barang impor murah dari China. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor besi dan baja pada Januari-September 2025 mencapai US$21,01 miliar, naik 11,81% year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai US$18,79 miliar. 

    Dari sisi volume, ekspor besi dan baja periode Januari-September 2025 mencapai 17,32 juta ton atau naik 12,25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 15,43 juta ton. 

    The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyebut bahwa ekspor besi dan baja tersebut mayoritas merupakan produk bahan baku. 

    Direktur Eksekutif IISIA Harry Warganegara mengatakan, peningkatan ekspor juga terjadi sepanjang semester I/2025 yang tercatat mencapai 11,3 juta ton, naik sekitar 9,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 10,3 juta ton 

    Namun, jika dilihat lebih dalam, peningkatan ekspor tersebut sebagian besar disumbang oleh komoditas ferroalloy, terutama ferronickel, yang meningkat dari 4,59 juta ton menjadi 5,74 juta ton, atau naik sekitar 25,1%.

    “Artinya, peningkatan ekspor tersebut lebih banyak berasal dari produk hulu atau bahan baku, bukan dari produk baja jadi yang bernilai tambah tinggi,” kata Harry kepada Bisnis, Jumat (7/11/2025). 

    Dia menyebut bahwa pasar domestik saat ini masih menghadapi tekanan berat akibat lonjakan impor baja murah, terutama dari China dan negara-negara Asean. 

    Dampaknya, tingkat utilisasi kapasitas produksi baja domestik hanya berkisar 40%-60%. Padahal, idealnya kapasitas produksi mencapai 80%. Kondisi banjir impor ini membuat pelaku industri makin kesulitan bersaing di pasar dalam negeri.

    “Sebagai contoh produk hot rolled coil [HRC], berdasarkan data BPS dan market intelligence, internal harga China di bawah harga domestik, bahkan di bawah harga impor dari negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan lainnya,” tuturnya. 

    Adapun, harga impor yang masuk ke Indonesia bisa lebih rendah 10%-15% dari harga rata-rata regional. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan perpanjangan bea masuk anti-dumping (BMAD) untuk produk HRC melalui mekanisme sunset review dan berlaku efektif pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 tahun 2024. 

    Namun, dalam perpanjangan tersebut, produk Wuhan Iron and Steel (Group) Co. tidak dikenakan BMAD (0%) sehingga rasio impor dari China pada 2024 berada pada level yang tinggi (32%) serta terjadi peningkatan volume impor menjadi 462.000 ton.

    Sebelumnya, pengusaha baja juga disebut tengah memutar otak membuat strategi agar dapat bertahan menghadapi gempuran produk impor murah, khususnya HRC atau baja canai panas.  

    Pasalnya, impor HRC terus meningkat dan menekan daya saing produk lokal. Data Komite Antidumping Indonesia (KADI) menunjukkan, pangsa impor baja HRC naik signifikan dari 23,5% pada 2023 menjadi 31,6% pada 2024. 

    Chairman The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) Muhamad Akbar Djohan mengatakan, untuk menghadapi tantangan tersebut, produsen baja kini getol menjalin sinergi dengan industri hilir pengguna baja.  

    “Produsen baja memperkuat kerja sama dengan industri hilir melalui kontrak jangka menengah–panjang, skema pembayaran khusus, joint project/konsorsium penawaran dan pelaksanaan proyek bersama,” kata Akbar kepada Bisnis, beberapa waktu lalu. 

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Top, Amerika krisis pangan, Indonesia Berjaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Mengutip laporan Reuters.com, kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, Reuters juga melaporkan food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Bank Salurkan Kredit Rp 8.162,8 Triliun hingga September 2025, Tumbuh 7,7%

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,70 persen secara tahunan (YoY) pada akhir September 2025. Sehingga total penyaluran kredit hingga bulan kesembilan tahun ini mencapai Rp 8.162,8 triliun. 

    “Pada September 2025, kredit tumbuh sebesar 7,70 persen year on year. Agustus sebelumnya adalah sebesar 7,56 persen, menjadi Rp 8.162,8 triliun,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Jumat (7/11/2025).

    Berdasarkan jenis penggunaan, Dian melanjutkan, kredit investasi tumbuh tertinggi sebesar 15,18 persen. Fiikuti oleh kredit konsumsi sebesar 7,42 persen, sedangkan kredit modal kerja tumbuh sebesar 3,37 persen (YoY). 

    “Dari kategori debitur, kredit korporasi tumbuh sebesar 11,53 persen sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 0,23 persen,” terang dia. 

    Dian juga turut menyoroti adanya penurunan suku bunga kredit rupiah sebesar 50 basis poin (bps) dibanding periode sama tahun sebelumnya. Mengikuti penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang kini berada di posisi 4,75 persen.   

    Dari sisi lain, dana pihak ketiga atau DPK tercatat tumbuh sebesar 11,81 persen secara tahunan menjadi Rp 9.695,4 triliun. Adapun pertumbuhan DPK per Agustus 2025 tercatat sebesar 8,51 persen year on year.

    Rasio Alat Likuid

    OJK pun menganggap likuiditas industri perbankan pada September 2025 memadai, dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) masing-masing sebesar 130,47 persen dan 29,30 persen.

    “Masih di atas threshold masing-masing 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio atau LCR berada di level 205,94 persen,” imbuh Dian. 

     

     

  • Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025

    Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tak berencana menggelontorkan tambahan stimulus perekonomian pada akhir tahun ini, atau kuartal IV-2025.

    Keputusan ini ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2025 sebesar 5,12%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan untuk tak lagi menambah program stimulus pada akhir tahun ini karena pemerintah sudah lebih dulu menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) tambahan sebelum rilis ekonomi terbaru itu.

    “Jadi enggak ada, enggak ada. Cukup yang kemarin sudah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pada Oktober 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan untuk periode November-Desember 2025, sebagai penambah dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebelumnya yang telah dirancang senilai Rp, 16,23 triliun.

    Paket stimulus ekonomi tambahan yang diumumkan langsung oleh Airlangga pada Oktober 2025 itu senilai Rp 30 triliun, sehingga dalam periode akhir tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 46,23 triliun.

    Airlangga mengatakan, seluruh paket stimulus ekonomi yang disalurkan pemerintah itu menjangkau mulai dari tingkat masyarakat tidak mampu, rentan, hingga kelas menengah.

    “Kemarin kan stimulus-nya salah satunya kan sampai desil ke 4 ya, terus terkait dengan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji kan itu kelas menengah,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk kuartal IV-2025 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.

    “Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

    Adapun program tersebut berupa tambahan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan akhir tahun. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.

    “Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya,” ucapnya.

    Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.

    “Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Febrio.

    Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver,” terangnya.

    “Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima,” tegas Febrio

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025

    Sudah Cukup! Pemerintah Tak Lagi Tambah Stimulus Ekonomi Akhir 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah tak berencana menggelontorkan tambahan stimulus perekonomian pada akhir tahun ini, atau kuartal IV-2025.

    Keputusan ini ditetapkan meskipun pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 melambat. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 hanya tumbuh 5,04% secara tahunan atau year on year (yoy), lebih rendah dari kuartal II-2025 sebesar 5,12%.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, keputusan untuk tak lagi menambah program stimulus pada akhir tahun ini karena pemerintah sudah lebih dulu menggelontorkan berbagai program bantuan sosial (bansos) tambahan sebelum rilis ekonomi terbaru itu.

    “Jadi enggak ada, enggak ada. Cukup yang kemarin sudah,” kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

    Pada Oktober 2025, pemerintah memang telah menggelontorkan paket stimulus ekonomi tambahan untuk periode November-Desember 2025, sebagai penambah dari paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebelumnya yang telah dirancang senilai Rp, 16,23 triliun.

    Paket stimulus ekonomi tambahan yang diumumkan langsung oleh Airlangga pada Oktober 2025 itu senilai Rp 30 triliun, sehingga dalam periode akhir tahun ini pemerintah sudah menggelontorkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 46,23 triliun.

    Airlangga mengatakan, seluruh paket stimulus ekonomi yang disalurkan pemerintah itu menjangkau mulai dari tingkat masyarakat tidak mampu, rentan, hingga kelas menengah.

    “Kemarin kan stimulus-nya salah satunya kan sampai desil ke 4 ya, terus terkait dengan PPh ditanggung pemerintah untuk gaji kan itu kelas menengah,” ucap Airlangga.

    Sebelumnya, berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk kuartal IV-2025 ini menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendorong perekonomian nasional tumbuh lebih cepat. Salah satunya dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang kini masih di bawah 5%.

    Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan secara spesifik langkah yang ditempuh untuk mendorong pertumbuhan itu menyasar seluruh lapisan masyarakat. Paling besar ditujukan pada kelas menengah dan bawah.

    “Kita intervensinya sampai ke desil 4. Kita ingin mereka bisa belanja dan juga bisa memutar lagi konsumsi lebih banyak sehingga roda perekonomian juga tumbuh lebih cepat,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (7/11/2025).

    Adapun program tersebut berupa tambahan perlindungan sosial yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi tambahan akhir tahun. Bantuan tambahan sebesar Rp900 ribu diberikan kepada 35 juta Keluarga Penerima Manfaat.

    “Program-program seperti program keluarga harapan itu masih terus berjalan. Itu juga ditambah dengan Bansos. Ini biasanya sekitar 18 juta keluarga yang kita cover di bawah itu desil 1 sampai desil 2 biasanya,” ucapnya.

    Pemerintah juga menyiapkan program magang nasional untuk lulusan fresh graduate. Gaji anak magang sekaligus ditanggung pemerintah sehingga tidak membebankan perusahaan.

    “Nah tetapi secara perlinsos itu kita masih sangat kuat. Bahkan kalau ditambah lagi dengan program-program yang sifatnya juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” papar Febrio.

    Di samping itu dilakukan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Nah perlu kita ingat bahwa walaupun ini terlihat seperti hanya sekedar memasak ini melibatkan ekosistem yang sangat besar mulai dari hulu sampai hilirnya. Kalau kita bicara tentang 82,9 juta orang anggarannya sekitar 300 triliun setahun itu tiap hari 1 triliun melibatkan pembelian dan penjualan dan pengolahan makanan dari hulu sampai ke hilir. Dan juga melibatkan banyak orang yang mengolah dan juga mendeliver,” terangnya.

    “Ini ekosistem yang sangat besar dan kita harapkan ini banyak akan berpengaruh ke desil bawah. Walaupun penerimanya ini tidak kita batasi hanya desil bawah. Ini semua yang anak sekolah, paut, SD, SMP, SMA, bayi dan ibu expecting itu menerima,” tegas Febrio

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]