KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK
) meluncurkan hasil
Survei Penilaian Integritas
(SPI) 2024 pada Rabu (22/1/2025).
Indeks integritas nasional
pada 2024 berada di angka 71,53. Angka ini naik dari tahun 2023, yaitu 70,97.
“Jadi bapak Ibu sekalian, kalau boleh saya ulang, kenaikan SPI dari di bawah 70 menjadi 71,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, dalam Peluncuran Hasil
SPI 2024
di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu.
Pahala mengatakan, skor SPI secara nasional berada di kategori kuning (waspada) bawah. Hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar dalam melakukan perbaikan.
“Jadi kira-kira secara nasional kita baru ada di tingkat yang kuning bawah,” ujarnya.
Pahala juga menyampaikan bahwa KPK menggandeng 41 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) untuk terlibat dalam pelaksanaan serta analisis hasil SPI.
Selain itu, KPK melibatkan 641 instansi yang terdiri atas 94 Kementerian/Lembaga, 545 Pemerintah Daerah, dan 2 BUMN.
Adapun total responden yang disurvei berjumlah 601.453.
“Proses survei dimulai dari Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah mengirimkan data populasi, kemudian dilakukan sampling responden, pengiriman link kuesioner yang dikirim melalui WhatsApp dan email, lalu pengisian kuesioner,” tuturnya.
Dalam hasil SPI ini, KPK membagi kementerian, lembaga non-kementerian, dan pemda berdasarkan besaran anggaran dan jumlah pegawai yang ditandai dengan besar, sedang, dan kecil.
Kemudian, kategorinya dibagi menjadi 3, yaitu merah (rentan), kuning (waspada), dan hijau (terjaga). Berikut rinciannya:
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,3.
Tertinggi Kementerian Keuangan, terendah Kementerian Perhubungan.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 79,5.
Tertinggi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan terendah Kemenaker.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Kementerian PPPA dan terendah Kementerian BUMN.
– Tipe besar:
Kategori hijau dengan skor 78,4.
Tertinggi Bank Indonesia, dan terendah Polri dengan skor 70,9.
– Tipe sedang:
Kategori hijau dengan skor 80,9.
Tertinggi BPS dan terendah Basarnas 74,2.
– Tipe kecil:
Kategori hijau dengan skor 79,6.
Tertinggi Wantanas dan terendah KPI 68,2.
– Tipe besar:
Kategori merah dengan skor 67,8.
Tertinggi Provinsi Jawa Tengah, dan terendah Sumatera Utara.
– Tipe sedang:
Kategori merah dengan skor 68,1.
Tertinggi Provinsi Bali dan terendah Provinsi Riau.
– Tipe kecil:
Kategori merah dengan skor 66,2.
Tertinggi Yogyakarta, dan terendah Maluku Utara.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BPS
-
/data/photo/2024/11/13/6734797c76231.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53
Nasional
22 Januari 2025")
KPK Umumkan SPI, Indeks Integritas Nasional 2024 Naik Jadi 71,53 Nasional 22 Januari 2025
-
Zulhas Perintahkan Bulog Serap Beras 3 Juta Ton, Harga Rp 12.000/Kg
Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton pada awal tahun 2025. Penyerapan ini dilakukan karena produksi awal tahun ini diprediksi melonjak.
Zulhas mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pada awal tahun meningkat 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
“Tadi kami rapatnya agak panjang, memang harus beli sebanyak 3 juta ton dalam waktu yang pendek ini Januari, Februari, Maret, April, 3 juta itu menyerap dalam bentuk beras,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
Bulog akan menyerap gabah dari penggilingan-penggilingan yang bekerja sama. Harga untuk penyerapan beras ini Rp 12.000 per kilogram (kg).
Namun, Zulhas mengatakan berdasarkan hasil rapat, Bulog mengusulkan harga penyerapan beras itu dikisaran Rp 12.000/kg sampai Rp 12.500/kg. Keputusan kisaran harga itu akan diteruskan pada rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami rakor sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa ratas (rapat terbatas) dulu. Jadi sekarang masih berlaku Rp 12.000. Tapi untuk mencapai 3 juta, itu usulan bulog, kami setuju di sini, tapi nanti akan dibawa ke ratas,” jelasnya.
Ditemui dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi penugasan penyerapan 3 juta ton merupakan penugasan dalam satu tahun. Namun menurutnya memang Bulog perlu melakukan penyerapan pada semester I atau 6 bulan pertama 2025.
“Karena kalau nanti di second semester, produksinya itu di bawah, rebutan sama penghiling padi. Kalau rebutan, maka harganya akan naik. Kan kita disuruh jaga daya beli masyarakat juga,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebenarnya dalam tugas penyerapan, Bulog melakukan dengan beberapa skema, yakni menyerap gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG) dan beras.
(ada/rrd)
-
BI Tetap Optimistis Ekonomi RI Menguat, Meski Pangkas Proyeksi 2025 dan 2026
Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengaku tetap optimistis terhadap ekonomi Indonesia dapat terus meningkat ke depan, meski pihaknya melakukan revisi ke bawah terhadap proyeksi ekonomi Tanah Air untuk periode 2025 dan 2026.
“Kami Bank Indonesia optimis tahun ini Indonesia akan mencapai kinerja yang lebih baik dari 2024,” ujarnya dalam peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2024, Rabu (22/1/2025).
Perry memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2025 akan berada pada rentang 4,7%—5,5%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi dalam Pertemuan Tahunan BI (PTBI) lalu, yang sebesar 4,8%%—5,6%.
Begitu pula untuk ekonomi 2026 yang diproyeksikan turun, dari 4,9%—5,7% menjadi 4,8%—5,6% atau dengan nilai tengah dari 5,3% menjadi 5,2%.
Sejalan dengan hal tersebut, Perry turut optimistis bahwa inflasi akan terus terjaga rendah dalam target Bank Indonesia yang sebesar 2,5%±1%.
Rupiah juga akan terus dijaga stabil yang sesuai dengan fundamentalnya, serta mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit lebih tinggi sehingga mampu tumbuh hingga 13% pada 2025.
Meski penuh dengan optimistis, Perry menyatakan pihaknya terus mewaspadai gejolak global termasuk persoalan geopolitik yang masih terus berlanjut. “Arah kebijakan BI akan terus diarahkan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Perry.
Sebagaimana keputusannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, yang memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 5,75% untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pemangkasan BI Rate maupun pertumbuhan ekonomi disebutkan sejalan dengan masih turunnya daya beli masyarakat khususnya kelas menengah.
“Konsumsi rumah tangga lemah, khususnya golongan menengah ke bawah sehubungan belum kuatnya ekspektasi penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (15/1/2025).
Adapun, pemerintah dalam APBN menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis sebesar 5,2% pada 2025.
-
Menguat Tipis, Nilai Tukar Rupiah Capai Rp 16.326 Per Dolar AS
Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Rabu (22/1/2025), masih tertekan, tetapi sedikit menguat.
Dari data Bloomberg pada pukul 09.56 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.326 per dolar AS atau menguat tipis 16,5 poin (0,10%).
Sehari sebelumnya, nilai tukar rupiah terapresiasi 0,15% menjadi Rp 16.343 per dolar AS seiring pelemahan indeks dolar AS. Indeks obligasi juga naik sebesar 0,18% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 4 bps menjadi 7,13%.
Dikutip dari Antara, Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menyampaikan, kekhawatiran yang mereda terhadap kebijakan tarif dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mendorong penguatan nilai tukar rupiah serta mayoritas mata uang regional Asia lainnya.
Sementara itu, pada saat nilai tukar rupiah hari ini sedikit menguat, IHSG pada hari ini juga dibuka di zona hijau.
IHSG pada pukul 09.40 WIB menguat 0,86% atau 61,96 poin ke level 7.243,7. IHSG pada awal perdagangan hari ini bergerak dalam rentang 7.223-7.262. Perdagangan IHSG pada 40 menit pertama mencatatkan 3,51 miliar lembar saham senilai Rp 3,0 triliun dari 312.978 kali transaksi.
-
Produksi Beras RI Januari-Maret 2025 Diproyeksi Mencapai 8,59 Juta Ton – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras pada tiga bulan pertama 2025 dapat mencapai sekitar 8,59 juta ton.
Rinciannya pada Januari sebanyak 1,31 juta ton, Februari 2,08 juta ton, dan Maret 5,20 juta ton.
Apabila proyeksi tersebut tercapai, maka jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, produksi beras mengalami peningkatan hingga 50,97 persen.
Hal itu karena pada Januari sampai Maret 2024, produksi beras total berada di angka 5,69 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, apabila produksi meningkat, hulu dan hilirnya juga perlu dijaga.
Menurut dia, dari sisi hilir, saat ini inflasi disebut sangat stabil. Nilai tukar petani terus terjaga cukup baik.
“Bapak Menko Pangan tadi pesannya petani dan peternak kita jangan sampai merugi, apalagi pada saat panen raya,” kata Arief saat rapat koordinasi bidang pangan di Medan, Sumatera Utara, dikutip dari siaran pers pada Rabu (22/1/2025).
Berdasarkan data BPS, indeks Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) saat momentum panen raya selalu berada melebihi 100 poin dalam 2 tahun terakhir.
Di puncak panen raya tahun 2023 di bulan Maret dan April, NTPP berada di 103,83 dan 104,06.
Sementara pada puncak panen raya tahun 2024 yang ada di bulan April dan Mei, NTPP tercatat di 105,54 dan 104,63.
“NTPP yang stabil lebih dari 100 harus kita jaga terus, apalagi saat momentum panen raya berlangsung,” ujar Arief.
Ia juga mengingatkan agar Bulog dapat mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani.
Bulog diminta menyerap gabah dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang baru, yaitu sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dari Rp 6.000 per kg.
“Saat ada serapan dari Bulog, nanti itu bisa dipakai untuk intervensi pasar dan program pemerintah bagi masyarakat,” ucap Arief.
“Jadi kita perlu perjuangkan nasib petani dengan penyerapan optimal agar harga petani tidak jatuh,” lanjutnya.
-
Jelang Rilis Kinerja Perbankan, IHSG Diproyeksi Melemah
Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan IHSG dapat memulai pelemahan menuju support terdekat di level 7.093 jika tetap berada di bawah 7.231 sebagai resisten Fibonacci terdekat.
“Sementara itu, adanya penutupan harian di atas 7.231 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melanjutkan tren naiknya menuju 7.301,” kata Ivan dalam riset hariannya.
Adapun, level support IHSG berada di 7.093, 7.022, 6.931, dan 6.875. Di sisi lain, level resistennya di 7.231, 7.301, dan 7.402. Indikator MACD menunjukkan adanya momentum bullish.
Ivan memperkirakan IHSG hari ini bergerak di antara support 7.140 dan resisten 7.215. Daftar saham pilihan Binaartha Sekuritas hari ini, terdiri dari: ADRO, ANTM, BMRI, BRPT, dan CPIN.
Berbeda dengan Phintraco Sekuritas (Phintas), yang memprediksi IHSG hari ini melaju di antara support 7.150, pivot 7.200, dan resisteen 7.230. Saham-saham pilihan Phintas adalah ICBP, PTBA, TLKM, JSMR, dan INDY.
Head of Research Phintas, Valdy K mengatakan, IHSG sempat uji resisten dan level psikologis 7.200 di Selasa (21/1). Akan tetapi, IHSG gagal menjaga posisinya tersebut dan ditutup di level 7.181,82 kemarin.
“Pola shooting star yang terbentuk tersebut mengindikasikan kondisi rawan profit taking di Rabu (22/1). Waspadai terhadap support area baru di 7.130–7.150,” kata Valdy dalam riset hariannya.
Kebijakan hari pertama Donald Trump sejauh ini berdampak positif pada IHSG. Nilai tukar rupiah menguat 0,15 persen ke Rp16.330 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Selasa. Hal ini terkait dengan pelemahan harga komoditas energi yang dinilai memperlebar ruang pemangkasan suku bunga acuan The Fed.
Dengan demikian, pasar tampaknya mengapresiasi keputusan RDG BI untuk pangkas suku bunga acuan sebesar 25 bps di Januari 2025.
Beralih ke dalam negeri, fokus pasar akan mulai tertuju pada rilis kinerja keuangan 2024 yang diperkirakan dimulai pada pekan ini. BBCA dijadwalkan rilis di Rabu (22/1), disusul oleh BBNI dan BRIS di Kamis (23/1) dan BBRI pada pekan depan (30/1).
Valdy berujar, “Umumnya, kinerja saham-saham bank menjadi salah satu indikator yang digunakan pelaku pasar untuk menilai kondisi makro ekonomi Indonesia.”
-
DPRD Kota Bandung Ungkap Jenis Bantuan untuk Warga Miskin
BANDUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memaksimal program-program dalam penanggulangan warga miskin.
Garis kemiskinan masih jadi masalah yang belum terdongkrak secara signifikan di Kota Kembang. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Bandung, angka kemiskinan masyarakat pada tahun 2024 berada di angka 3,87 persen.
Apabila melihat presentase 2 tahun sebelumnya, memang Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berhasil menekan angka kemiskinan sebanyak 0,5 persen. Namun, hal tersebut dinilai belum cukup apabila mengacu pada target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024–2029 diangka 2,74 hingga 2,81 persen.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan, mendorong Pemkot Bandung bisa memaksimalkan bantuan yang diterima warga miskin. Salah satunya yakni terkait fasilitas para pencari kerja (pencaker).
“Ya, kalau kaitan dengan pendapatan kita bisa ngobrol masalah terkait dengan upaya membuka lapangan kerja, meningkatkan kompetensi si pencari kerja. Ini tentunya bisa menggerakan perekonomian Kota Bandung,” kata Heri saat ditemui Jabar Ekspres, baru-baru ini.
Menurutnya, langkah menciptakan lapangan kerja bagi pencaker menjadi upaya efektif dalam mengentaskan warga miskin di Kota Bandung. Apalagi, kata dia, angka pengangguran di Kota Kembang masih cukup tinggi.
“Harus diupayakan untuk menciptakan lapangan kerja sebagai sarana fasilitas bagi pencari kerja termasuk tingkatkan kompetensinya,” ujar Politikus Partai NasDem ini.
Tekan Angka Warga Miskin dengan Pemberdayaan UKM
Tak hanya itu, Heri melanjutkan, pemkot juga harus mamberdayakan para pelaku Usaha Menengah Kecil (UKM). Sehingga angkatan kerja itu bisa terserap melalui bidang tersebut.
Heri juga merincikan terkait bantuan yang diterima warga miskin Kota Bandung. Pemkot kata Heri, memiliki program bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Maka dari itu, dirinya meminta pemkot agar memaksimal program tersebut. “Kita juga rajin membuat program rutilahu (rumah tidak layak huni). Kalau dari segi rumahnya tidak layak huni maka kita bisa membuat layak huni tersebut dengan program rutilahu,” ucapnya.
Adapun dari sisi kesehatan, pemkot juga memberikan bantuan fasilitas kesehatan (faskes) melalui program Universal Health Coverage (UHC).
-
Komisi 5 DPRD Jabar Sorot Isu Tingginya Pengangguran
JABAR EKSPRES – Tingginya angka pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah Provinsi Jawa Barat menyita perhatian.
Menyikapi isu tersebut, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah bersama anggota Komisi 5 lainnya, melakukan kunjungan kerja ke SMKN 1 Depok pada Senin 20 Januari 2025.
“Kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas isu tingginya angka pengangguran dari lulusan SMK di Jawa Barat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Selasa (21/1).
BACA JUGA: RTH di Kawasan Industri Jadi Sorotan, Kunjungan Dinas atau DPRD Sumedang ke Perusahaan harus Jelas Tujuannya
Maulana menerangkan, dalam kunjungan tersebut pihaknya menyoroti belum adanya data terintegrasi yang dimiliki sekolah terkait lulusan mereka.
Dia mempertanyakan, sejauh mana informasi terkait keberlanjutan lulusan SMK, termasuk jumlah yang bekerja atau menganggur, serta di mana mereka bekerja.
“Belum ada data terintegrasi dari sekolah, khususnya terkait kelulusan mereka. Kemana mereka bekerja? Kalau ada data seperti itu, harusnya bisa menjawab persoalan ini,” terang Maulana.
Dia menambahkan, apabila survei atau analisa lembaga tertentu menyatakan pengangguran itu banyak dari SMK, maka langkah apa yang dilakukan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar.
Selain itu, Maulana memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk melakukan pemetaan (mapping) terhadap siswa kelas 12 menjelang kelulusan.
“Harus ada mapping lulusan sejak kelas 12, diarahkan kerja di mana atau kuliah ke mana,” bebernya.
Disdik Harus Segera Ambil Langkah
Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengaku bahwa dirinya juga meminta agar Disdik Jawa Barat, dapat segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan ini.
“Saya menegaskan pentingnya evaluasi terhadap kurikulum dan pola pendidikan di SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Ya, pemerintah harus segera melakukan evaluasi kurikulum,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat.
Sebagai informasi, kunjungan ini merupakan salah satu bentuk pengawasan Komisi 5 DPRD Jabar terhadap sistem pendidikan di wilayahnya.
-
Pj Wali Kota Kediri Kukuhkan Pengurus Perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur Kota Kediri Masa Bakti 2024-2029
Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah mengukuhkan Pengurus Perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur Kota Kediri Masa Bakti 2024-2029. Pengukuhan dilaksanakan di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (21/1/2025). Dalam pengukuhan ini R. Arie Koesnandar menjadi Ketua Perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur Kota Kediri.
“Atas nama Pemerintah Kota Kediri mengucapkan selamat dan sukses atas dikukuhkannya pengurus perwakilan Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur Kota Kediri. Semoga setelah pelantikan ini Bapak Ibu pengurus beserta anggota senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa berkegiatan di dalam yayasan ini. Serta menginspirasi banyak lansia di Kota Kediri untuk tetap produktif,” ujarnya.
Zanariah menjelaskan menurut data BPS jumlah lansia Kota Kediri sekitar 40.777 jiwa yang tersebar di 46 kelurahan. Tentu ini merupakan jumlah yang cukup banyak dan menjadi kekuatan besar jika para lansia ini terawat kesehatannya. Terutama terkait Umur Harapan Hidup (UHH) Kota Kediri. Setiap tahun UHH di Kota Kediri terus meningkat. Pada tahun 2024, UHH ada pada usia 75,94.
Angka ini lebih tinggi dari UHH Kota Kediri tahun sebelumnya, yakni 75,74. Serta unggul dari rata-rata UHH Jawa Timur dan Indonesia. Selain itu, yang lagi ramai dibahas adalah Kota Kediri sebagai kota/kabupaten paling berkelanjutan di Indonesia pada tahun 2024 menurut UI Greencity Metrics.
“Hal ini menandakan bahwa lingkungan akses layanan kesehatan dan perekonomian di Kota Kediri sangat mendukung lansia untuk dapat hidup bahagia. Ada sekolah lansia tangguh yang telah berjalan di tahun ketiga sebagai wadah Bapak Ibu untuk belajar dan bersosialisasi,” jelasnya.
Pj Wali Kota Kediri mengungkapkan di Kota Kediri juga sudah tersedia berbagai program yang disiapkan bagi warga Kota Kediri sejak masih dalam kandungan hingga meninggal. Namun memang tidak memungkiri memang masih perlu adanya pengembangan terkait layanan yang ada agar Kota Kediri menjadi Kota Ramah Lansia.
“InsyaAllah ke depan di masa kepemimpinan Mbak Vinanda dan Gus Qowwim Kota Kediri akan lebih sustain di segala bidang. Selain itu dukungan dan masukan dari Bapak Ibu terkait program Pemkot Kediri juga akan berarti guna mewujudkan Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif,Produktif, dan Bermartabat),” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, Pj Wali Kota Kediri juga menyerahkan piagam penghargaan dan cinderamata atas kepedulian dan pelayanan terhadap lansia di wilayah Kelurahan Dermo kepada Aiptu Suhartono. Turut hadir, Wali Kota Kediri Terpilih Vinanda Prameswati, Wakil Wali Kota Kediri Terpilih KH. Qowimuddin Thoha, Ketua Umum Yayasan Gerontologi Abiyoso Jawa Timur Mashoed, Sekretaris Daerah Bagus Alit, perwakilan Forkopimda, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]
-
Bahlil Lapor Prabowo Butuh Rp 48 T buat Terangi 6.700 Dusun
Jakarta –
Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh kecamatan di Indonesia teraliri listrik dalam lima tahun ke depan. Target tersebut dicanangkan setelah menerima laporan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tentang masih adanya ribuan dusun yang belum terlistriki.
Dalam laporannya, Bahlil menyebutkan bahwa terdapat 340 kecamatan yang belum mendapatkan akses listrik dari PT PLN (Persero). Di wilayah-wilayah tersebut, masyarakat masih menggunakan listrik secara swadaya dengan bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi.
“Sebagian besar masih menggunakan listrik swadaya, itu pun sedikit, dan yang menggunakan BBM yang harganya mahal. Terdapat 340 kecamatan yang belum kita kasih listrik sekitar 6.700 dusun,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Selasa (21/1/2025).
Menurut Bahlil, sebanyak 6.700 dusun tersebut setara dengan sekitar 1,3 juta rumah tangga yang belum terlayani listrik PLN. Ia menambahkan bahwa untuk melistriki seluruh wilayah tersebut, diperlukan anggaran sebesar Rp 48 triliun selama lima tahun.
“Kita membutuhkan anggaran kurang lebih sekitar Rp 48 triliun selama 5 tahun untuk kita menerangi dusun-dusun, desa-desa, dan kecamatan yang belum terlistriki. Kami yakin, insya Allah, apa yang Bapak Presiden arahkan ini akan mampu kita lakukan, bisa kita wujudkan semuanya akan terlistriki,” tegasnya.
Menanggapi laporan tersebut, Prabowo menyatakan optimisme program elektrifikasi ini dapat selesai dalam lima tahun mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh wilayah Indonesia mendapatkan akses listrik.
“Tadi saya mendapat laporan masih adanya beberapa ribuan dusun yang belum menikmati listrik dan memerlukan biaya Rp48 triliun untuk melistriki semuanya. Kalau 48 triliun dibagi lima, berapa itu Rp 9 triliun. Rasa-rasanya lima tahun kita bisa selesaikan itu,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, kebutuhan anggaran untuk program ini akan dipenuhi melalui penghematan yang dilakukan pemerintah di berbagai bidang.
“Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang. Alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan akan mengagetkan dunia,” jelasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia memiliki 7.281 kecamatan dan 340 di antaranya belum sepenuhnya teraliri listrik. Namun, ini tidak berarti seluruh wilayah di kecamatan tersebut gelap total.
Biasanya dalam satu desa terdapat beberapa dusun, sehingga hanya dusun-dusun tertentu di kecamatan tersebut yang belum menikmati akses listrik, sementara wilayah lainnya sudah teraliri listrik
(acd/acd)