Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemenperin Buka-bukan Peluang Industri Elektronik RI Lepas dari Ketergantungan Impor

    Kemenperin Buka-bukan Peluang Industri Elektronik RI Lepas dari Ketergantungan Impor

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebut terdapat peluang bagi industri elektronik untuk terlepas dari ketergantungan impor bahan baku. Namun, tantangan tersebut masih akan menghantui tahun ini. 

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Setia Diarta mengatakan industri elektronika Indonesia tahun ini terus menghadapi tantangan yang tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya, tetapi peluang untuk berkembang tetap terbuka. 

    “Salah satu isu utama adalah ketergantungan tinggi pada impor bahan baku dan komponen elektronik,” kata Setia kepada Bisnis, dikutip Senin (27/1/2025). 

    Adapun, kondisi tersebut dinilai tidak hanya memengaruhi efisiensi biaya produksi, tetapi juga melemahkan daya saing produk lokal di pasar domestik dan global.

    Setia atau akrab disapa Tata itu menyebut peluang yang dimiliki industri elektronika masih terbuka. Apalagi, Indonesia adalah pasar domestik yang sangat besar, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa. 

    “Ini menjadi modal utama untuk menciptakan basis permintaan yang kuat bagi produk elektronik lokal,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan kebijakan lewat implementasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang menjadi insentif penting bagi industri untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produk elektronik, memperkuat ekosistem industri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

    Dia mengakui iklim usaha dan investasi di Indonesia membutuhkan perbaikan lebih lanjut, terutama dalam menyederhanakan proses perizinan, menekan biaya tenaga kerja yang tidak seimbang dengan produktivitas, serta memastikan stabilitas kebijakan yang konsisten. 

    “Ketimpangan infrastruktur, yang saat ini terkonsentrasi di Pulau Jawa [khususnya Jabodetabek], juga menjadi tantangan tambahan dalam mendorong pemerataan pertumbuhan sektor ini,” tambahnya. 

    Lebih lanjut, dia juga menyoroti penguasan teknologi industri yang masih tertinggal. Menurut Tata, sektor ini masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi mutakhir seperti chip semikonduktor, Artificial Intelligence (AI), dan Internet of Things (IoT). 

    “Meskipun perkembangan IoT di Indonesia menunjukkan potensi positif, belum adanya ekosistem teknologi yang terintegrasi menjadi penghambat utama,” jelasnya. 

    Tata melihat industri elektronik masih menunjukkan kinerja yang positif. Hal ini tercerminkand dari data Badan Pusat Statistik (BPS) triwulan III/2024. Sektor industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik tumbuh 7,25% year-on-year (YoY). 

    Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 13,68% yoy. Namun, pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 4,11%. 

    “Data ini memberikan harapan bahwa industri elektronika masih dapat berkembang mendukung transformasi digital,” pungkasnya. 

  • Raih kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemkot Cilegon terus konsisten kedepannya

    Raih kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemkot Cilegon terus konsisten kedepannya

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

    Raih kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pemkot Cilegon terus konsisten kedepannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Senin, 27 Januari 2025 – 08:03 WIB

    Elshinta.com – Kota Cilegon meraih kenaikan signifikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir. 

     

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Cilegon, Kota Cilegon tercatat naik 0,59 poin atau 0,75 persen dari 78,83 dibandingkan tahun 2024. 

     

    Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan kota yang berfokus pada peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

     

    Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan keberhasilan meningkatkan IPM secara konsisten ini menjadi lebih bermakna, mengingat tantangan besar yang dihadapi selama empat tahun pandemi Covid-19. 

     

    “Pandemi bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang memacu kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi demi memastikan Cilegon tetap maju,” kata Helldy saat melakukan kegiatan Car Free Day (CFD) di Cilegon, Minggu (26/1/2025).

     

    Meski diterpa krisis global, kata Helldy, Kota Cilegon berhasil mempertahankan roda pembangunan dengan inovasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak. 

     

    Bahkan, ia telah menginisiasi berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkokoh fondasi pembangunan kota. 

     

    Selain itu, Pemkot Cilegon telah meluncurkan program Pembiayaan Amanah yang menawarkan pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp25 juta (micro financing), serta memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal secara gratis.

     

    Sebagai kota industri terkemuka di Banten, Cilegon tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif. 

     

    “Pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memastikan Cilegon menjadi kota yang layak huni dan penuh peluang,” tutup Helldy, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kenaikan IPM, Kota Cilegon Beri Bukti Pembangunan yang Berkelanjutan

    Kenaikan IPM, Kota Cilegon Beri Bukti Pembangunan yang Berkelanjutan

    TRIBUNJATIM.COM– Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Cilegon, Kota Cilegon mampu meraih kenaikan signifikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam beberapa tahun terakhir.

    Pada 2024 angkanya tercatat 78,83, naik 0,59 poin atau 0,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pencapaian ini menjadi bukti nyata keberhasilan pembangunan kota yang berfokus pada peningkatan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

    Hal itu dikatakan Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian, di Car Free Day (CFD) Cilegon, Minggu (26/1/2025).

    Acara yang berlangsung antara 06:00 hingga 11:00 WIB ini tidak hanya menjadi sarana rekreasi dan olahraga, tetapi juga mendukung perekonomian lokal dengan memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil untuk memasarkan produk mereka.

    Menurut Helldy, keberhasilan meningkatkan IPM secara konsisten ini menjadi lebih bermakna, mengingat tantangan besar yang dihadapi selama empat tahun pandemi Covid-19. 

    Meski diterpa krisis global, Kota Cilegon berhasil mempertahankan roda pembangunan dengan inovasi dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak.

    Helldy telah menginisiasi berbagai program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan memperkokoh fondasi pembangunan kota.

    “Pandemi bukanlah penghalang, melainkan tantangan yang memacu kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi demi memastikan Cilegon tetap maju,” ujarnya.

    Inisiatif Penting dalam Pembangunan

    Sebagai pemimpin yang berkomitmen, Helldy Agustian telah menggagas berbagai inisiatif strategis, juga telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    Berikut adalah beberapa inisiatif yang telah dan akan dilaksanakan:

    Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

    Sebagai Sekretaris Umum Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Helldy Agustian menghadiri deklarasi Stop BABS di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ia mengapresiasi pencapaian Biak Numfor yang berhasil menerapkan gerakan Stop BABS sebesar 100 persen dan mengajak kabupaten/kota lain di Papua untuk mengikuti jejak tersebut. 

    Di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Pemkot Cilegon bekerja sama dengan industri dan elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Upaya ini termasuk pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak untuk masyarakat serta percepatan penurunan angka stunting. 

    Dalam kapasitasnya juga sebagai Sekretaris Umum AKKOPSI, Helldy Agustian meresmikan program penyediaan air minum yang aman dan dapat langsung diminum di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Biak Numfor. Program ini bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang sehat dan aman.

    Pendidikan: Fondasi Masa Depan yang Kokoh

    Pemerintah Kota Cilegon juga menjadikan pendidikan sebagai pilar utama pembangunan. Melalui program seperti pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), dan pelatihan guru, angka partisipasi sekolah terus meningkat. 

    Tidak hanya PIP, Pemkot Cilegon fokus pada pembangunan infrastruktur pendidikan dengan membangun empat gedung SMP Negeri baru, memberikan beasiswa penuh hingga jenjang sarjana, memperbaiki ruang-ruang kelas, dan menyediakan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis.

    “Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang kami prioritaskan untuk memastikan masa depan generasi muda yang lebih baik,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon adalah Dra. Hj. Heni Anita Susila, M.Pd.

    Kesehatan: Meningkatkan Layanan untuk Semua

    Dengan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan kampanye hidup sehat, angka harapan hidup di Cilegon terus meningkat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon adalah drg. Hj. Ratih Purnamasari, M.K.M menyatakan, “Kami memastikan akses layanan kesehatan berkualitas tersedia untuk semua warga.”

    Selain itu, masyarakat Cilegon dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Atas upaya ini, Cilegon telah menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) sebanyak dua kali.

    Ekonomi: Mesin Penggerak Kemajuan Kota

    Dalam sektor ekonomi, Cilegon berhasil menarik investasi besar dan memberdayakan UMKM, yang kini menjadi salah satu pilar ekonomi kota. “Pertumbuhan ekonomi Cilegon mencerminkan potensi besar yang kami miliki, dan kami akan terus mendukungnya melalui berbagai kebijakan pro-rakyat,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Drs. Didin S. Maulana.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon berencana meresmikan gedung Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Jalan Lingkar Selatan. Gedung ini, yang sebelumnya merupakan kantor Kejaksaan Negeri Cilegon, telah direnovasi untuk menjadi pusat UMKM dan kantor Dekranasda Kota Cilegon. 

    Selain itu, Pemkot Cilegon telah meluncurkan program Pembiayaan Amanah yang menawarkan pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp25 juta (micro financing), serta memfasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), dan sertifikasi halal secara gratis.

    Sebagai kota industri terkemuka di Banten, Cilegon tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif.

    “Pencapaian ini adalah hasil kerja keras bersama. Kami akan terus berinovasi dan berkolaborasi untuk memastikan Cilegon menjadi kota yang layak huni dan penuh peluang,” pungkas Wali Kota Helldy Agustian.

  • KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

    KPK Nilai BI Lembaga Paling Berintegritas Meski Diterpa Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Bank Indonesia (BI) sebagai institusi yang mencetak skor Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 tertinggi. 

    BI meraih skor 86,71 atau yang tertinggi pada kategori lembaga maupun kategori institusi pemerintahan yang lain mulai dari kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun kabupaten. 

    Adapun SPI dilakukan setiap tahunnya sebagai apresiasi atas bentuk penghargaan bagi upaya kementerian atau lembaga maupun pemerintahan daerah dalam mendorong penerapan integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

    Ketua KPK Setyo Budiyanti dalam sambutannya mengimbau seluruh organisasi mengedepankan peningkatan integritas dalam sasaran kinerjanya.

    “Bahkan, tadi disebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama. Jika ini bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, saya yakin semuanya akan lebih tenang. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi,” ujarnya, dikutip dari siaran pers, Minggu (26/1/2025). 

    Menurutnya, SPI ini menjadi penting sebagai tolok ukur integritas dan pendorong perubahan positif di berbagai institusi. 

    KPK juga berharap keberhasilan yang diraih oleh institusi-institusi ini dapat menjadi inspirasi bagi institusi lainnya untuk meningkatkan implementasi tata kelola yang baik, integritas, dan pencegahan korupsi.

    Kasus CSR BI

    Adapun, perolehan skor tertinggi SPI oleh BI terjadi di tengah kontroversi kasus dugaan korupsi terkait dengan penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR), atau dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Bahkan, kasus itu juga ditangani oleh KPK.

    Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan alasan mengapa angka skor integritas tinggi tapi masih muncul kasus korupsi di lembaga tersebut.

    Menurut Pahala, pihaknya memang melakukan pendataan survei penilaian integritas tersebut berdasarkan jawaban dari pihak internal lembaga.

    “Tapi, kalau ditanya kita tangkap enggak itu fenomena dalam survei kita, kita tangkap dalam bentuk apakah ada perdagangan pengaruh atau intervensi,” kata Pahala dalam media briefing hasil SPI 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (24/1/2025).

    Namun, Pahala mengakui hasil survei penilaian tersebut bisa saja berbeda dengan yang terdata oleh KPK. Hal itu lantaran indikator penilaian tersebut juga berdasarkan pada jawaban pihak internal lembaga.

    “Tapi, kenyataannya internal bilang enggak ada, jadi kita sulit juga bilang, kayak apa, hubungan BI yang kasusnya lagi diproses diduga ada perdagangan pengaruh,” ucap Pahala.

    Lebih lanjut, Pahala menekankan bahwa setinggi apa pun skor integritas di suatu lembaga, tidak bisa dianggap tidak terjadi korupsi.

    “Jadi, jangan dianggap juga kalau SPI ini bisa 100% kalau nilainya tinggi enggak ada korupsi, enggak lah, enggak banget. [Skor] 80-an pun kalau ada [korupsi], ada,” ungkapnya.

    Secara rinci, berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik berdasarkan kategorinya.

    Kategori Kementerian

    – Kementerian Luar Negeri (85,73)

    – Kementerian Sekretariat Negara (85,35)

    – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (85,35)

    – Kementerian Keuangan  (83,36)

    – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)

    – Kementerian Perindustrian (83,03)

    – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)

    – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)

    – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)

    – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

    Kategori Lembaga

    – Bank Indonesia  (86,71)

    – Sekretariat Kabinet (85)

    – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)

    – Lembaga Administrasi Negara (84,91)

    – Otoritas Jasa Keuangan (84,87)

    – Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)

    – Badan Standardisasi Nasional (84,49)

    – Badan Pusat Statistik (84,31)

    – Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)

    – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

    Kategori Provinsi

    – Provinsi Jawa Tengah (79,4)

    – Provinsi Bali (77,97)

    – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)

    – Provinsi Sulawesi Utara (73,98)

    – Provinsi Jawa Barat (73,84)

    – Provinsi Kalimantan Timur  (72,75)

    – Provinsi DKI Jakarta (72,5)

    – Provinsi Kalimantan Barat (72,37)

    – Provinsi Gorontalo (71,79)

    – Provinsi Bengkulu (71,76)

    Kategori Kabupaten

    – Kabupaten Batang (80,49)

    – Kabupaten Gunungkidul (80,08)

    – Kabupaten Kulon Progo (80,05)

    – Kabupaten Natuna (79,96)

    – Kabupaten Gianyar (79,87)

    – Kabupaten Lingga (79,82)

    – Kabupaten Wonosobo (79,36)

    – Kabupaten Sukoharjo (79,34)

    – Kabupaten Buleleng (79,14)

    – Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

    Kategori Kota

    – Kota Pekalongan (82,25) 

    ⁠- Kota Tegal (80,62)

    ⁠- Kota Kotamobagu (79,75) 

    ⁠- Kota Yogyakarta (79,39) 

    ⁠- Kota Denpasar (79,02) 

    ⁠- Kota Salatiga (78,94) 

    ⁠- Kota Solok (78,52)

    ⁠- Kota Tebing Tinggi (78,48) 

    ⁠- Kota Magelang (78,21) 

    ⁠- Kota Padang Panjang (78,03)

  • Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Belanja negara memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran belanja negara semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Belanja negara berfungsi sebagai shock absorber (penyerap guncangan ekonomi) yang dapat meredam dampak dari krisis ekonomi, serta sebagai agent of development (agen pembangunan) yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, krisis global, dan tantangan sosial lainnya, belanja negara menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk menanggulangi dampak dari guncangan ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti krisis moneter atau bencana alam) maupun eksternal (seperti resesi global atau fluktuasi harga komoditas). Dalam situasi krisis, belanja negara dapat berperan untuk meredam dampak negatif yang timbul, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti masyarakat miskin dan sektor riil.

    Peran saat krisis ekonomi

    Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, seringkali terpapar guncangan ekonomi global. Misalnya, pada krisis ekonomi global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Pada kedua peristiwa ini, pemerintah Indonesia mengandalkan belanja negara sebagai instrumen untuk meredam dampak ekonomi yang besar.

    Saat krisis keuangan global pada 2008, Indonesia mengalami penurunan permintaan ekspor, pengurangan investasi asing, serta tekanan terhadap sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan belanja negara melalui program stimulus fiskal, seperti belanja infrastruktur dan peningkatan belanja sosial.

    Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp73,3 triliun untuk program stimulus, yang mencakup sektor konstruksi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

    Pandemi global yang dimulai pada 2020 juga memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Pemerintah meningkatkan alokasi belanja negara untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial-ekonomi. Anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial meningkat tajam.

    Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini termasuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak, serta insentif untuk sektor usaha.

    Sebagai shock absorber, belanja negara memiliki beberapa dampak positif, antara lain mampu menjaga permintaan domestik, menstabilkan pasar tenaga kerja, serta mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selama krisis, belanja negara dapat menjaga permintaan domestik yang turun akibat pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, belanja sosial dan transfer ke daerah dapat memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Program-program perlindungan sosial yang dibiayai oleh belanja negara, seperti bantuan sosial atau program padat karya, dapat mencegah lonjakan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meredam ketidakpastian ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.

    Agen pembangunan

    Sebagai agen pembangunan, belanja negara digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja negara dalam bentuk investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan riset akan memperkuat fondasi ekonomi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas jangka panjang.

    Belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

    Dalam beberapa tahun terakhir, belanja negara untuk infrastruktur telah meningkat signifikan.

    Pada tahun 2021 silam, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, dengan fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang tinggi, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

    Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi pada pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, sementara belanja pada sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi beban ekonomi akibat masalah kesehatan.

    Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp542,9 triliun, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total APBN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, anggaran kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp254,4 triliun untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

    Pemberdayaan ekonomi daerah

    Belanja negara juga digunakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui alokasi dana transfer ke daerah dan desa.

    Melalui dana desa, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk dana desa, yang langsung disalurkan ke lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa belanja negara memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan Indonesia. Misalnya, pada 2020, meskipun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19, belanja negara yang meningkat, terutama di sektor kesehatan dan sosial, berhasil meredam dampak negatif tersebut dan memitigasi penurunan lebih dalam.

    Hasil riset dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Bank Dunia, setiap investasi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa belanja negara dalam infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Ekonom senior Dr. Faisal Basri berpendapat bahwa belanja negara yang tepat sasaran dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah harus memperbesar alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dapat langsung mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan pendidikan.

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menyatakan bahwa belanja negara dalam bentuk anggaran pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur adalah strategi yang diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

    Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Memahami peran tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki efektivitas alokasi belanja negara dan memastikan bahwa belanja tersebut mencapai sasaran yang tepat, terutama dalam mendukung sektor-sektor yang rentan dan memerlukan stimulus.

    Dengan demikian, belanja negara bukan hanya menjadi alat untuk menanggulangi krisis, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    Atase Perdagangan (Atdag) Kairo M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia di gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi Fashn, Beni Suef, Mesir, Kamis (23/1/2025. ANTARA/HO-Kemendag

    Atase Kairo: 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Atase Perdagangan (Atdag) Kairo, Mesir, M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia, yang merupakan hasil penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024. Sebanyak 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia dengan mutu (grade) 3 EK spesifikasi ELB 4000BC dari PT AsalJaya Malang, Jawa Timur, masuk ke gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi di Fashn, Beni Suef, Mesir.

    “Kami menyaksikan realisasi ekspor 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia ke Mesir yang merupakan hasil MoU di ajang TEI 2024. Hal ini menjadi bukti konkret TEI 2024 membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk unggulan Indonesia,” ujar Syahran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Syahran menambahkan berbagai kesepakatan dagang yang tercapai pada TEI 2024 telah membuahkan hasil. Selain biji kopi robusta, produk lain yang mencatatkan transaksi ekspor dengan buyer Mesir dalam agenda TEI ke-39 adalah minyak sawit, rempah-rempah, kertas, serta makanan dan minuman (mamin).

    Lebih lanjut, Syahran menjelaskan pangsa pasar kopi Indonesia di Mesir menempati posisi teratas, yaitu sebesar 41,45 persen. Capaian tersebut mengungguli Vietnam, Brasil, India, dan Italia yang juga merupakan produsen kopi bagi Mesir.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mobilisasi Publik (Central Agency for Public Mobilization and Statistics/CAPMAS) Mesir, total nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir pada Januari–Oktober 2024 lalu mencapai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,61 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 19,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman untuk mempertahankan kepercayaan dengan mitra dagang Mesir. Menurut Dubes Lutfi, kebutuhan kopi di Mesir terus meningkat setiap tahunnya, khususnya biji kopi robusta. Hal ini menjadikan Mesir pasar yang sangat potensial bagi pelaku ekspor kopi Indonesia.

    “Mesir dengan populasi 110 juta jiwa merupakan pasar unggulan untuk kopi Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan buyer harus dijaga dengan memberikan produk berkualitas sesuai spesifikasi yang diminta dan pengiriman yang tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati,” kata Dubes Lutfi.

    Sumber : Antara

  • Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Petani mengangkat hasil panennya di Desa Meunasah Mon Cut, Aceh Besar, Aceh, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/YU

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Produksi beras nasional sepanjang 2024 tercatat mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 2,24 persen atau sekitar 700 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan data ini di tengah kebijakan pemerintah yang berencana menghentikan impor beras mulai 2025.

    Selama periode Januari–Desember 2024, total produksi beras nasional diperkirakan mencapai 30,41 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Meski begitu, proyeksi awal 2025 memberikan optimisme. BPS memperkirakan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pada Januari 2024, produksi beras nasional hanya 0,87 juta ton. Namun, pada Januari 2025, produksi diperkirakan mencapai 1,20 juta ton. Sementara itu, produksi Februari 2024 yang hanya mencapai 1,39 juta ton, diproyeksikan melonjak menjadi 2,08 juta ton pada Februari 2025.

    Dengan demikian, total produksi beras selama dua bulan pertama tahun ini diperkirakan mencapai 3,28 juta ton, atau meningkat sekitar 1,02 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun tren awal tahun menunjukkan peningkatan produksi, perhatian tetap diperlukan untuk bulan-bulan berikutnya. Tantangan utama yang dihadapi petani adalah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi.

    Jika panen raya bertepatan dengan musim hujan pada Maret hingga Mei 2025, upaya mitigasi perlu segera disiapkan agar hasil panen tidak terganggu.

    Salah satu solusi yang perlu diperhatikan di antaranya penyediaan alat pengering gabah. Dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap menghadapi kesulitan mengeringkan gabah saat musim hujan. Jika kadar air gabah terlalu tinggi, harga jualnya bisa turun drastis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ketersediaan alat pengering gabah perlu mendapat perhatian serius, sebagaimana pemerintah selama ini gencar menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor.

    Keberhasilan sektor perberasan nasional bukan hanya bergantung pada peningkatan produksi di tingkat hulu, tetapi juga pada efisiensi pascapanen dan kestabilan harga di tingkat petani. Penguatan sinergi antara produksi, pengelolaan hasil panen, dan distribusi menjadi faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir, mendapat perhatian yang sama. Selain kesiapan pascapanen, langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan cadangan beras nasional. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada seberapa banyak produksi dihasilkan, tetapi juga bagaimana stok pangan dikelola agar stabil sepanjang tahun.

    Dengan adanya sistem cadangan yang kuat, gejolak harga akibat faktor cuaca maupun kondisi pasar global dapat diminimalkan.

    Impor beras

    Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras mulai tahun ini tentu menjadi keputusan yang harus dikawal dengan baik. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan potensi produksi yang meningkat di awal tahun, optimisme tetap perlu dibangun, namun tetap disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang konkret.

    Dinamika perubahan iklim yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir mengharuskan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengantisipasi potensi gangguan terhadap produksi beras. Anomali cuaca seperti El Niño dan La Niña bukan lagi hal baru bagi sektor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi prediksi cuaca dan penguatan infrastruktur irigasi menjadi bagian penting dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

    Salah satu pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya adalah perlunya keseimbangan antara produksi dan cadangan beras nasional. Keputusan impor beras pada 2024 sebesar 4 juta ton menunjukkan bahwa ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, langkah darurat seperti impor menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

    Namun, dalam kondisi ideal, ketahanan pangan harus dicapai melalui peningkatan produksi dan efisiensi pengelolaan cadangan beras domestik. Kebijakan penghentian impor beras 2025 menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin memperkuat sektor pertaniannya.

    Jika kebijakan ini berhasil, bukan hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi kesejahteraan petani juga akan meningkat karena harga gabah yang lebih stabil dan menguntungkan. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun akses pasar.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian telah menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Petani semakin terbiasa menghadapi ketidakpastian cuaca dan telah mulai menerapkan berbagai inovasi teknologi dalam budidaya padi.

    Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik, dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Selain dukungan terhadap produksi, pemerintah juga perlu memperkuat akses pasar bagi petani. Salah satu masalah yang sering muncul adalah harga gabah yang fluktuatif, terutama saat panen raya.

    Jika harga terlalu rendah, petani bisa mengalami kerugian dan kehilangan insentif untuk terus menanam padi. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga, baik melalui Bulog maupun mekanisme pasar lainnya, perlu terus diperkuat. Optimisme untuk mencapai swasembada pangan harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi berbagai skenario.

    Pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi beras. Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan agar produksi beras tahun ini melimpah bukan hanya menjadi target, tetapi bisa benar-benar terwujud.

    Langkah konkret yang bisa segera diambil mencakup peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan gudang penyimpanan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani kecil. Dengan dukungan yang tepat, produksi beras nasional tidak hanya akan meningkat, tetapi juga menjadi lebih tahan terhadap tantangan cuaca dan dinamika pasar global.

    Dengan segala tantangan yang ada, semangat untuk mencapai swasembada pangan harus tetap dijaga. Jika semua pihak bekerja sama dan menjalankan perannya dengan baik, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat. Kebijakan penghentian impor beras harus diiringi dengan langkah-langkah konkret yang memastikan produksi nasional benar-benar mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Jika hal ini bisa dicapai, Indonesia tidak hanya akan lebih mandiri dalam hal pangan, tetapi juga bisa menjadi salah satu negara yang memiliki sistem ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

    Sumber : Antara

  • Bank Mandiri Salurkan Kredit Pertanian hingga Pengolahan Pangan Guna Dukung Penguatan Gizi Nasional – Halaman all

    Bank Mandiri Salurkan Kredit Pertanian hingga Pengolahan Pangan Guna Dukung Penguatan Gizi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bank Mandiri konsisten menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah lewat dukungan Program Makan Bergizi Gratis. Hal ini dilakukan oleh Bank Mandiri guna mendukung penguatan gizi nasional dengan terus menyalurkan pembiayaan dan berbagai inisiatif sosial. 

    Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat memperkuat Angka Kecukupan Gizi, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2019 yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari. Adapun program tersebut turut menyasar 600.000 anak sekolah di 26 provinsi di Indonesia.

    Dalam jangka panjang, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan mampu menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, produktif yang turut menopang cita-cita Indonesia Emas 2045. Hari Gizi dan Pangan Nasional yang jatuh setiap 25 Januari merupakan pengingat akan pentingnya gizi seimbang di tengah-tengah tantangan kesehatan global. 

    Sejalan dengan itu,  Bank Mandiri telah menyalurkan kredit ke pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pertanian dengan subsektor kehutanan, perikanan dan pengolahan pangan. 

    Badan Pusat Statistik pada 2023 mencatat jumlah petani di Indonesia sebanyak 27.802.434 orang, dimana sebanyak 17.251.432 orang merupakan petani gurem. Hingga September 2024, Bank Mandiri mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit ke sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14 persen secara year-on-year (YoY). Total pembiayaan dalam periode tersebut sebesar Rp128,6 triliun, dengan pembiayaan pengolahan pangan meningkat 16,7 persen YoY menjadi Rp63,8 triliun dalam periode yang sama.

    Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, peran aktif Bank Mandiri tak terbatas pada pembiayaan, melainkan juga menghadirkan solusi inovatif yang mendukung seluruh rantai pasok pangan. 

    “Kami juga menyediakan solusi digital dan dukungan kapasitas untuk pelaku usaha dari hulu hingga hilir,” ungkap Darmawan.

    Menghadirkan lebih dari 100 ribu “Mandiri Agen,” Bank Mandiri juga berusaha mempermudah pelaku kecil dan menengah dalam ekosistem pangan dalam mengakses layanan perbankan. Kepedulian Bank Mandiri terhadap peningkatan kapasitas petani juga terwujud melalui pembangunan Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di Kabupaten Jembrana, Bali, dengan kapasitas produksi sebesar 24 ton beras per hari.

    Fasilitas ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani lokal, sekaligus menciptakan rantai nilai yang lebih kompetitif. Sebelumnya, Bank Mandiri telah membangun SPBT serupa di Kabupaten Kebumen dan Pamarican, Kabupaten Ciamis.

    Darmawan menyatakan SPBT sebagai wujud nyata Bank Mandiri untuk memastikan para petani memiliki daya saing yang lebih tinggi. 

    “Langkah ini selaras dengan komitmen kami untuk ikut memberdayakan masyarakat sekaligus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan,” kata Darmawan.

    Program pemberdayaan masyarakat sejalan dengan tanggung jawab sosial korporasi atau CSR guna mengimplementasikan tata kelola keuangan berkelanjutan. Program tersebut juga selaras Sustainability Beyond Banking, salah satu pilar penopang Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola atau Environmental, Social and Governance (ESG) Bank Mandiri.

  • Menko Zulkifli minta Bulog lakukan manajemen gudang dengan baik

    Menko Zulkifli minta Bulog lakukan manajemen gudang dengan baik

    Nah sekarang akan masuk Februari, Maret, dan April panen raya. Jadi beras Bulog karena panen raya tidak boleh keluar dulu. Bulog harus menyerap sebanyak-banyaknya agar di petani harganya 6.500 (harga gabah kering panen)

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk melakukan manajemen gudang dengan baik karena saat ini telah memasuki masa panen beras.

    Hal ini disampaikan oleh Zulkifli saat meninjau Gudang Bulog, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu, sebagai persiapan musim panen raya.

    “Nah sekarang akan masuk Februari, Maret, dan April panen raya. Jadi beras Bulog karena panen raya tidak boleh keluar dulu. Bulog harus menyerap sebanyak-banyaknya agar di petani harganya 6.500 (harga gabah kering panen),” kata Zulhas dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Zulkifli mengatakan, selain harus menyerap gabah petani, Bulog juga perlu melakukan manajemen gudang yang baik dengan melibatkan berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah.

    Menurut dia, gudang baru sangat diperlukan untuk menyerap hasil panen. Selain itu, beras yang sudah terlalu lama biarkan menumpuk di gudang dapat menurunkan kualitas.

    “Kalau beras ini masuk (gudang) bulan Januari atau Juni 2024 kan setahun. Itu juga harus bisa dibagikan karena bisa mutunya turun dan nggak bisa dimakan lagi,” katanya.

    Meski demikian, Zulkifli mengatakan, saat ini, cadangan beras di Bulog sudah sangat banyak.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan kebingungannya mencari tempat penampungan hasil panen pertanian yang diprediksi akan melimpah tahun ini.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi diperkirakan akan naik hingga 50 persen pada Januari, Februari, dan Maret. Begitu juga dengan produksi jagung yang mengalami lonjakan luar biasa.

    “Justru sekarang kita lagi bingung ini. Karena kapasitas industri pabrik kita itu nggak akan cukup menampung hasil produksi kita tahun ini. Oleh karena itu kita larang impornya,” kata Zulhas.

    Ia menjelaskan, produksi jagung diperkirakan mencapai 20 juta ton, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 11 juta ton. Hal ini menyebabkan pihaknya harus mengambil langkah tegas untuk melarang impor jagung, beras, dan produk pertanian lainnya, demi menjaga keseimbangan pasar dalam negeri.

    Zulhas menambahkan bahwa pemerintah kini sedang bekerja keras bersama Kementerian Pertanian dan Bulog untuk membeli hasil panen petani, agar tidak terjadi penurunan harga yang merugikan mereka.

    “Kami sedang mengoordinasikan seluruh stakeholder untuk mendukung Bulog dalam menampung hasil panen ini,” katanya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi Berbagi: Upaya Solidaritas untuk Warga Pra-Sejahtera

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Senyuman bahagia terpancar dari wajah Mbah Muanin, seorang lelaki sepuh kelahiran 1936.

    Ia tak menyangka kediamannya di tengah perkebunan karet Lingkungan Sumber Pakem, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, bakal dikunjungi langsung oleh Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, beserta rombongan.

    “Terima kasih, Bu,” ucap Mbah Muanin kepada Bupati Ipuk yang menyerahkan bantuan melalui program Gerakan Banyuwangi Berbagi, Jumat (24/1/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Bupati Ipuk didampingi oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Hj. Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, serta perwakilan Kodim 0825 dan Lanal Banyuwangi.

    Bukan hanya Mbah Muanin yang merasakan manfaat program ini. Lebih dari 18 ribu warga pra-sejahtera di Banyuwangi yang terdaftar dalam database UGD Kemiskinan menerima bantuan sembako dan sumber protein.

    Program ini melibatkan berbagai elemen, seperti ASN, Kepolisian, TNI, DPRD, BUMN, BUMD, organisasi profesi, hingga pelaku usaha.

    “Gerakan berbagi dan bersedekah ini sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, sekarang kami orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” jelas Bupati Ipuk.

    Pemanfaatan Teknologi untuk Bantuan Tepat Sasaran
    Gerakan ini didukung oleh teknologi melalui aplikasi Smart Kampung, yang memuat data berbasis nama dan alamat (by name by address).

    Para donatur dapat langsung mengakses informasi warga pra-sejahtera untuk menyalurkan bantuan, baik melalui kantor kecamatan terdekat maupun langsung ke lokasi.

    “Kalau sebelumnya bantuan hanya disalurkan ke lingkungan sekitar, sekarang bisa menjangkau pelosok yang mungkin selama ini luput dari perhatian,” tegas Ipuk.

    Gotong Royong sebagai Solusi
    Di tengah keterbatasan fiskal pemerintah, aksi solidaritas seperti ini menjadi solusi efektif dalam penanganan kemiskinan. Terlebih di awal tahun, ketika program bantuan pemerintah masih dalam tahap awal pelaksanaan.

    “Tingkat kemiskinan di Banyuwangi telah mencapai titik terendah dalam sejarah, yakni 6,54 persen menurut data BPS tahun 2024. Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya terus kita lakukan, terutama untuk menekan kemiskinan ekstrem,” ungkap Ipuk.

    Program Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
    Ipuk juga menekankan bahwa penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi dilakukan secara terstruktur. Mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan lapangan kerja, hingga pembangunan infrastruktur.

    “Semua ini sudah tertuang dalam RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan gotong royong dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin kita bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan di Banyuwangi,” tutup Ipuk. (ted)