Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Pergerakan Tanah Desa Cowek Pasuruan, 176 Warga Mengungsi

    Pergerakan Tanah Desa Cowek Pasuruan, 176 Warga Mengungsi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan oleh pergerakan tanah yang terjadi sejak Selasa (28/1/2025) sekitar pukul 23.30 WIB. Fenomena ini berlanjut hingga Kamis (30/1/2025) pagi, menyebabkan kerusakan pada sejumlah rumah warga.

    Suhendro, salah satu warga terdampak, menggambarkan situasi tersebut. “Goncangannya itu gak langsung, jadi pelan-pelan. Jadi goncangan pelan-pelan bahkan tadi pagi beberapa rumah retak,” jelas Hendro.

    Akibat pergerakan tanah ini, 47 rumah mengalami kerusakan, dengan 16 di antaranya mengalami kerusakan parah. Sebagai langkah antisipasi, sebanyak 47 kepala keluarga, total 176 orang, diungsikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Cowek untuk menghindari risiko lebih lanjut.

    “Ada total 47 kartu keluarga yang mengungsi. Totalnya ada 176 orang yang mengungsi di SDN 2 Cowek,” ujar Kepala Dusun, Ahmad Sumitro.

    Pergerakan tanah di wilayah ini diduga dipicu oleh hujan deras yang terus mengguyur, memperparah kondisi tanah dan meningkatkan potensi longsor. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah mengirimkan bantuan serta melakukan pemantauan di lokasi terdampak. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, jajaran Polsek Purwodadi, dan Kepala Desa Cowek turut hadir untuk memastikan keamanan warga.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan memiliki 13 desa/kelurahan yang mengalami bencana alam tanah longsor pada periode 2019-2021.

    Hal ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut rentan terhadap bencana serupa, sehingga diperlukan kewaspadaan dan langkah mitigasi yang tepat.

    Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan keselamatan warga. [ada/beq]

  • Terkoreksi 2 Hari Beruntun, Ini Rekomendasi Saham yang Bakal Cuan

    Terkoreksi 2 Hari Beruntun, Ini Rekomendasi Saham yang Bakal Cuan

    Jakarta –

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi dalam dua hari beruntun akibat aksi profit taking. IHSG hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 7.116-7.210.

    Mengutip riset Ajaib Sekuritas, Kamis (30/1/2025), Pada perdagangan minggu lalu, Jumat (24/01/2025) IHSG ditutup turun -0,92% atau -66,58 poin ke level 7.166. IHSG hari ini (30/01/2025) diprediksi bergerak mixed dalam range 7.116-7.210 .

    Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain, dari dalam negeri, IHSG terkoreksi dalam 2 hari beruntun akibat aksi profit taking menjelang libur panjang bursa hingga 30 Januari 2025. Sementara, pelaku pasar juga merespon negatif rilis laporan keuangan Big Banks yang melandai pada 4Q24.

    Selama sepekan (20-24 Januari 2025) investor asing tercatat jual bersih di pasar ekuitas domestik sebesar Rp 919 miliar. Saham BBCA dalam sepekan paling banyak di net sell investor asing senilai Rp2,25 triliun pasca rilis laporan keuangan. Di sisi lain, posisi rupiah spot cenderung stabil pada level Rp16.100-16.200 per dolar AS (29/01/2025).

    Dari Mancanegara, Bursa Wall Street lanjutkan pelemahan setelah di awal pekan mengalami koreksi dalam. Penurunan tersebut diakibatkan kehadiran DeepSeek sebagai sistem A.I. baru asal China yang memberikan kecanggihan dengan biaya yang lebih efisien.

    DeepSeek berpotensi menjadi pesaing baru bagi A.I. milik OpenAI dan Google. Selain itu, pelaku pasar merespon negatif hasil FOMC The Fed yang menahan suku bunga pada level 4,25-4,5% pada pertemuan Januari 2025. Kebijakan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar bahwa suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama.

    Di sisi lain, jumlah uang beredar dalam arti luas (M3) di Kawasan Eropa pada Desember 2024 tumbuh 3,5% yoy setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 4,3% yoy. Permintaan kredit di bulan Desember 2024 secara tahunan pada segmen korporasi tumbuh 1,5% menjadi EUR 5,20 triliun, sementara pada segmen rumah tangga tumbuh 1,1% sebesar EUR 6,92 triliun. Secara keseluruhan, penyaluran kredit pada pada segmen korporasi dan rumah tangga mencapai level tertinggi di tahun 2024.

    Berikut saham-saham rekomendasi dari Ajaib Sekuritas:

    MYOR
    Buy: 2.520
    TP : 2.600
    Stop loss: 2.400

    MYOR membentuk bullish spinning di area support. Indikator stochastic crossing dari area oversold indikasi rebound.

    Nilai tukar rupiah stabil pada kisaran Rp16.100-16.200 per dolar AS (30/1/2025), meskipun BI-Rate turun 25 bps pada Januari 2025 memberikan sentimen positif bagi emiten sektor konsumsi primer. Pasalnya, beban COGS akan turun karena sebagian besar raw material berasal dari impor.

    BRMS
    Speculative Buy: 394
    TP: 414
    Stop loss: 380

    BRMS tertahan di area support 380 berpotensi membentuk pola morning star. Indikator stochastic di area oversold indikasi rebound.
    Harga komoditas emas masih menguat berada di level USD 2.750 per oz (30/01/2025). Sementara, BRMS optimis target produksi emas di tahun 2024 mencapai 55 ribu troy oz atau melampaui target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 35 ribu troy oz.

    ANTM
    Buy: 1.490
    TP: 1.540
    Stop loss: 1.450

    ANTM di area support membentuk spinning top. Indikator stochastic crossing di area oversold indikasi rebound.
    Harga komoditas emas masih menguat berada di level USD 2.750 per oz (30/01/2025). Ketidakpastian kebijakan di masa kepemimpinan presiden Trump dan konflik geopolitik membuat permintaan aset safe haven, seperti emas tetap tinggi.

    (rrd/rir)

  • Kalahkan Tetangga, Menteri Rosan Rayu Investor ‘Garap’ Durian RI

    Kalahkan Tetangga, Menteri Rosan Rayu Investor ‘Garap’ Durian RI

    Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani menyayangkan Indonesia yang belum menjadi bagian besar eksportir buah durian ke China. Padahal, nilai ekspornya sangat fantastis.

    Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, Rosan menjelaskan impor durian ke China mencapai US$ 7 miliar atau sekitar Rp 114 triliun setiap tahunnya. Namun, sebagian besar durian yang masuk berasal dari Malaysia dan Thailand.

    “Kenapa ya? Padahal pas saya cobain durian dari Malaysia sama durian dari Indonesia rasanya gak kalah, justru lebih enak. Ini PR kita bersama kenapa kita belum ekspor ke China durian yang marketnya terus tumbuh,” ujar Rosan dikutip dari Instagramnya Rabu (29/1/2025).

    Ia pun menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memproduksi durian. Pasalnya, negara Indonesia memiliki iklim tropis dan beragam varietas unggulan.

    “Potensi durian kita luar biasa. Saya mengajak para investor yang punya visi dan semangat untuk bersama-sama mengembangkan sektor ini,” tulisnya.

    Di pasar durian global, posisi RI ternyata sudah disalip oleh Vietnam. Negeri Paman Ho ini ternyata sukses menggeser Thailand. Vietnam kini dinobatkan sebagai produsen durian terbesar di dunia. Nilai ekspor durian Vietnam mencapai US$ 3,3 miliar pada 2024 atau setara dengan Rp 53,13 triliun (US$1=16.125/US$1).

    Dilansir dari The Investor, angka ini melonjak 7,8 kali lipat dibandingkan 2022 dan menjadikan durian hampir menyumbang 50% dari total ekspor buah dan sayur Vietnam. Prestasi ini tak lepas dari tingginya permintaan di pasar China, yang kini menganggap durian sebagai buah mewah dan bahan inovatif di industri kuliner.

    Tim Riset CNBC Indonesia mengungkapkan prestasi Vietnam belum dapat dikejar Indonesia.

    Menurut Tim Riset CNBC Indonesia, Indonesia menghadapi tantangan besar, mulai dari standar kualitas yang tidak konsisten, minimnya teknologi pasca panen, hingga kemasan yang kurang kompetitif. Ketidaksiapan ini membuat durian Indonesia sulit menembus pasar besar seperti China, yang mendominasi konsumsi global dengan porsi 91%. Terbukti, dari laporan BPS di atas, nilai ekspor durian Indonesia kalah saing dari Malaysia dan Thailand.

    (mij/mij)

  • Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini Nasional 29 Januari 2025

    Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini Nasional 29 Januari 2025

    Cak Imin Panggil Kepala BPS Besok, Kejar Selesaikan Data Tunggal Ekonomi Bulan Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM)
    Muhaimin Iskandar
    mengharapkan,
    data tunggal sosial ekonomi
    rampung akhir bulan ini.
    “Ya kita berharap akhir Januari sudah tuntas,” kata Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui wartawan di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).
    Cak Imin akan mengundang BPS dan seluruh kementerian terkait untuk membahas dan menuntaskan data tunggal.
    “Besok saya akan undang Kepala BPS dan semua kementerian terkait untuk menuntaskan sekaligus
    profiling
    kemiskinan dulu,” kata dia.
    Cak Imin menyebut,
    profiling
    kemiskinan dilakukan agar pemerintah mengetahui berapa dana yang akan digelontorkan untuk membantu rakyat.
    “Ya kita tuntaskan berapa uang yang harus diberikan kepada mereka,” tuturnya.
    Untuk itu, kata Cak Imin, Kementerian Sosial, Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, P3KE, BKKBN, pemerintah daerah, dan perangkat desa ikut dalam membahas data tunggal ini.
    “Semuanya digabung jadi satu data tunggal sosial ekonomi, dikoordinasi langsung oleh BPS,” tandasnya.
    Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa BPS saat ini sedang menyelesaikan proses penunggalan data yang mengintegrasikan berbagai sumber, seperti DTKS, P3K, dan data Dukcapil.
    “Nantinya, data ini akan mencakup data individu dan data keluarga sebagai basis sasaran program bansos. Setelah finalisasi, data ini akan diperbarui secara berkala melalui mekanisme yang sedang dirumuskan,” jelas Amalia di Gedung Kementerian PMK, Senin (13/1/2025).
    Menteri Sosial, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul, mengatakan bahwa dalam proses pemutakhiran ini, penerima bansos akan dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin.
    Dia menambahkan bahwa dinamika data, seperti adanya perpindahan tempat tinggal atau kematian, akan diperbarui melalui mekanisme formal di daerah dan jalur partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Optimalkan Pajak, Dinas ESDM Bakal Sisir Perusahan Pengelola Air Permukaan

    Optimalkan Pajak, Dinas ESDM Bakal Sisir Perusahan Pengelola Air Permukaan

    JABAR EKSPRES – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar bakal merevitalisasi dan memeta ulang sumur-sumur air tanah di wilayah Jawa Barat. Selain untuk kepentingan konservasi, itu juga untuk mendongkrak potensi pajak dari penggunaan air di wilayah Jabar.

    Kepala Dinas ESDM Jabar Ai Saadiyah Dwidaningsih mengungkapkan, zona konservasi air tanah yang berada di wilayah provinsi juga telah ditetapkan.

    Wilayah itu cenderung ada di kawasan Jabar Selatan, yakni terbagi dalam dua kategori wilayah, yaitu Cisadea-Cibareno meliputi Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, dan sebagian Kabupaten Bandung.

    Berikutnya wilayah Ciwulan – Cilaki yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, sebagian Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. “Pendekatannya adalah wilayah sungai,” jelasnya.

    BACA JUGA: Wacana Kota Cimahi Perluas Wilayah, DPRD Soroti Kebutuhan Anggaran

    Ai melanjutkan, dalam catatannya setidaknya ada sekitar 6 ribu titik sumur yang tersebar. Tapi baru ada sekitar 200 titik sumur yang memiliki izin sumur. Karena itulah, pihaknya bakal mengoptimalkan upayak revitalisasi maupun pemetaan ulang atas sumur-sumur air tanah itu.

    Selain itu, Dinas ESDM juga bakal mensingkronkan data penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NP) bersama pemerintah daerah atau Kota Kabupaten di Jabar. Termasuk memperbanyak sosialisasi dan FGD terkait harga baku air di wilayah kerja masing-masing cabang dinas.

    Di ketahui, pajak air merupakan salah satu pundi-pundi pendapatan daerah. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, realisasi pendapatan Pajak Air Permukaan Pemprov Jabar di tahun 2023 tercatat di angka Rp 70,684 miliar. Angka itu turun jika dibanding realisasi di 2022 yang tembus Rp 90,579 miliar.

    BACA JUGA: Batalkan Sertipikat di Wilayah Pagar Laut Desa Kohod, Menteri Nusron: Dilakukan dengan Prosedur yang Benar

    Angka realisasi Pajak Air Permukaan itu memang masih sangat kecil dibanding berbagai komponen pajak lainnya. Misalnya pajak kendaraan bermotor yang menyentuh Rp 9,201 triliun. Ataupun bea balik nama kendaraan bermotor di angka Rp 6,012 triliun.

    Sementara itu, BPS sempat mencatat jumlah perusahaan pemakai air permukaan di 2014 yang mengantongi izin, pada wilayah Cisadea-Cibareno ada 107 perusahaan. Sedangkan untuk wilayah Ciwulan ada 43 perusahaan.(son)

  • Libur Imlek 2025, Cak Imin Sambangi UMKM di TMII – Page 3

    Libur Imlek 2025, Cak Imin Sambangi UMKM di TMII – Page 3

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo yang mencapai 79 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, harus dibuktikan dengan kerja nyata.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji, apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” sambungnya.

    Kemudian, terkait dengan perintah Prabowo kepadanya agar tidak ada lagi kemiskinan yang ekstrim atau dapat mengurangi hingga menghilangkan kemiskinan pada umumnya, Cak Imin mengatakan, akan melakukan berbagai cara.

    “Dengan berbagai cara, Presiden memerintahkan kelola dan gunakan potensi APBN kita, Sumber daya alam kita, Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidir menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pihaknya tengah melakukan pendataan agar masalah kemiskinan di Indonesia bisa dapat terselesaikan.

    “Yang paling pokok, kita data tentang kemiskinan itu betul-betul clear. Siang saya sama kepala BPS mendetailkan mana-mana profiling kaum miskin yang tidak bisa lagi diharapkan untuk berdaya. Ya sudah, hanya bisa dengan bantuan pemerintah,” tegasnya.

    “Mana-mana profiling masyarakat miskin yang masih bisa dikasih stimulan, kerjaan, apakah stimulan produksi ekonomi, apakah alat-alat produksi, berapa jumlahnya, Dari yang ada kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta,” sambung Cak Imin.

  • Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret – Page 3

    Kepuasan Publik ke Prabowo 79 Persen, Cak Imin: Harus Dibuktikan dengan Kerja Konkret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto sebagai Presiden dalam 100 hari kerja. Hasilnya, 79,3 persen puas atas kinerjanya.

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo harus dibuktikan dengan kerja nyata.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji, apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” sambungnya.

    Kemudian, terkait dengan perintah Prabowo kepadanya agar tidak ada lagi kemiskinan yang ekstrim atau dapat mengurangi hingga menghilangkan kemiskinan pada umumnya, Cak Imin mengatakan, akan melakukan berbagai cara.

    “Dengan berbagai cara, Presiden memerintahkan kelola dan gunakan potensi APBN kita, Sumber daya alam kita, Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidir menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” ucapnya.

    Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan, pihaknya tengah melakukan pendataan agar masalah kemiskinan di Indonesia bisa dapat terselesaikan.

    “Yang paling pokok, kita data tentang kemiskinan itu betul-betul clear. Siang saya sama kepala BPS mendetailkan mana-mana profiling kaum miskin yang tidak bisa lagi diharapkan untuk berdaya. Ya sudah, hanya bisa dengan bantuan pemerintah,” tegasnya.

    “Mana-mana profiling masyarakat miskin yang masih bisa dikasih stimulan, kerjaan, apakah stimulan produksi ekonomi, apakah alat-alat produksi, berapa jumlahnya, Dari yang ada kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta,” sambung Cak Imin.

     

  • Kepuasan Publik Tinggi atas Kinerja 100 Hari Kerja, Cak Imin: Bukti Prabowo-Gibran Kerja Konkret

    Kepuasan Publik Tinggi atas Kinerja 100 Hari Kerja, Cak Imin: Bukti Prabowo-Gibran Kerja Konkret

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengatakan kepuasan publik tinggi atas kinerja 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan apresiasi masyarakat atas kerja-kerja konkret pemerintah selama ini.

    Menurut Cak Imin, dalam waktu 100 hari kerja, pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil meraih kepercayaan masyarakat melalui program-program yang dijalankan.

    “Tingkat kepuasan publik dan rakyat kepada pemerintahan baru ini menunjukkan indikator harapan besar. Yang pertama, kepercayaan yang diberikan buat kami ini sebuah penghargaan yang harus dibuktikan dengan kerja konkret,” ujar Cak Imin di sela-sela acara mengunjungi UMKM di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (29/1/2025).

    “Pemerintah hari ini diuji apakah rasa percaya masyarakat, pemberian apresiasi masyarakat itu, bisa dibuktikan dalam produk-produk pemerintahan,” kata dia menambahkan.

    Cak Imin mengatakan, kementerian dalam koordinasinya telah diberi target oleh Presiden Prabowo untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem tahun 2025 ini. Menurut dia, 100 hari kerja ini menjadi modal untuk merealisasikan target nol kemiskinan ekstrem tahun ini.

    “Kalau (kementerian) di dalam koordinasi saya, Pak Presiden memerintahkan supaya tahun ini tidak ada lagi kemiskinan ekstrim. Targetnya hilang kemiskinan ekstrim, secepat-cepatnya kita juga mulai mengurangi dan menghilangkan kemiskinan pada umumnya,” tandas Cak Imin.

    Prabowo, kata Cak Imin, memerintahkan dirinya agar memanfaatkan APBN dan sumber daya alam yang ada untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem tersebut. Menurut dia, target Presiden Prabowo menjadi pekerjaan rumah (PR) utama bagi kementeriannya dan kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

    “Dengan berbagai cara, presiden memerintahkan untuk mengelola dan gunakan potensi APBN kita, sumber daya alam kita. Kalau perlu sumber daya alam kita dikonsolidasi menjadi pendongkrak, penyelamat kemiskinan. Kemiskinan akan menjadi prioritas dari awal-awal pemerintahan Pak Prabowo,” jelas Cak Imin.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan secara jelas dan terang soal data kemiskinan. Menurut dia, setelah 100 kerja pemerintah Prabowo-Gibran, dirinya akan fokus mendetail data masyarakat miskin yang tidak bisa diberdayakan sama sekali dan masyarakat miskin yang masih bisa diberdayakan.

    Yang masih bisa diberdayakan, kata dia, akan diberikan stimulus atau insentif agar bisa menjadi produktif. Sementara yang tidak bisa diberdayakan lagi, akan diberi perlindungan dan bantuan sosial.

    “Dari  data kemiskinan kita sekarang, ya sekitar 25 juta. Dari 25 juta itu berapa persen yang bisa didongkrak menjadi produktif dan diberdayakan, mana yang memang betul-betul tanggung jawab kesejahteraan, perlindungan sosial, bantuan terus,” pungkas Cak Imin mengenai 100 hari kerja Prabowo-Gibran.

  • Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan

    Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan

    Seorang pedagang berjalan di atas rel kereta di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2024 sebanyak 449,07 ribu orang atau turun 0,16 persen dibanding Maret 2024 yakni 464,93 ribu orang. ANTARA FOTO/Fauzan/foc.

    Membenahi langkah atasi kemiskinan perkotaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 28 Januari 2025 – 17:50 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Januari 2025 merilis angka kemiskinan September 2024. Persentase penduduk miskin pada periode tersebut tercatat sebesar 8,57 persen.

    Angka ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah dan pertama kalinya menyentuh kisaran 8 persen. Tidak hanya itu, kemiskinan di daerah perkotaan juga mengalami penurunan yang signifikan.

    Di tengah isu ketidakpastian global, capaian ini menjadi sinyal positif dan memberikan optimisme atas pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

    Selama ini, laju penurunan angka kemiskinan di daerah perkotaan hampir selalu lebih lambat dibanding daerah perdesaan. Namun, data terbaru menunjukkan tren yang berbeda.

    Pada September 2024, penurunan kemiskinan di daerah perkotaan mencapai 0,43 persen poin yaitu dari 7,09 persen pada Maret 2024 menjadi 6,66 persen. Besarnya penurunan kemiskinan perkotaan tersebut jauh melampaui rata-rata penurunan kemiskinan perkotaan selama periode September 2021-Maret 2024 yang hanya sebesar 0,16 persen poin.

    Indikator kemiskinan lainnya, seperti indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di daerah perkotaan juga mencapai level terendahnya selama dua dekade terakhir. Pada September 2024, indeks kedalaman kemiskinan di perkotaan tercatat sebesar 0,981, sementara indeks keparahan kemiskinan tercatat sebesar 0,215.

    Indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan, sedangkan Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin rendah nilai kedua Indeks ini, maka semakin bagus.

    Meski demikian, capaian impresif ini belum sepenuhnya mengembalikan kondisi ke tingkat pra-pandemi. Pada September 2019, sebelum pandemi COVID-19 melanda, persentase penduduk miskin di perkotaan berada pada level 6,56 persen, atau sekitar 0,1 persen poin lebih rendah dibandingkan kondisi September 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan masih belum sepenuhnya tuntas.

    Ketika membahas kemiskinan perkotaan, fenomena urbanisasi tidak dapat diabaikan. Urbanisasi telah menyebabkan lonjakan populasi di daerah perkotaan. Menurut data BPS, dalam sepuluh tahun terakhir, proporsi penduduk yang tinggal di daerah perkotaan meningkat tajam atau sekitar 1,2 kali lipat, yaitu dari 50,1 persen pada 2014 menjadi 58,8 persen pada 2024.

    Pesatnya arus urbanisasi sebenarnya dapat memberikan peluang bagus untuk meningkatkan perekonomian perkotaan. Sayangnya, fasilitas yang ada di perkotaan seringkali belum siap menampung penduduk desa yang merantau ke kota tersebut.

    Ketersediaan lapangan kerja misalnya, jangankan para perantau, penduduk yang sudah lama dan menetap di perkotaan saja terkadang sangat sulit mendapat pekerjaan. Belum lagi, tingginya biaya hidup di kota yang berbeda jauh dari biaya hidup di desa, pastinya memperparah kondisi yang ada.

    Daerah perkotaan seringkali dipandang sebagai pusat ekonomi yang maju dengan berbagai peluang kerja yang tersedia. Namun, biaya hidup di perkotaan yang cenderung lebih tinggi kerap kali diabaikan.

    Untuk memenuhi kebutuhan dasar di perkotaan, biaya yang diperlukan lebih besar dibandingkan di daerah perdesaan. Hal ini tercermin dari besarnya garis kemiskinan perkotaan yang nominalnya lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan perdesaan.

    Berdasarkan data Susenas September 2024, secara nasional garis kemiskinan perkotaan tercatat sebesar Rp615.763 per kapita per bulan, sementara di daerah perdesaan sebesar Rp566.655 per kapita per bulan.

    Dengan tekanan biaya hidup yang lebih tinggi dan sulitnya mendapat pekerjaan yang layak, pada akhirnya tidak sedikit dari para perantau tersebut memilih bekerja di sektor informal, terpaksa tinggal di pemukiman kumuh, dan jatuh ke lingkaran kemiskinan.

    Dari sinilah, diperlukan evaluasi kebijakan urbanisasi, terutama terkait kesiapan para perantau dan kesiapan kota itu sendiri. Hal ini agar para perantau mampu beradaptasi dengan kehidupan perkotaan, dan justru tidak menambah permasalahan sosial ekonomi di perkotaan.

    Selain tantangan dari urbanisasi, semakin tingginya biaya hidup di perkotaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan para penduduk miskin juga menjadi tantangan besar. Apalagi, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, sebanyak 55,09 persen kepala rumah tangga miskin di perkotaan hanya berpendidikan SD atau sederajat ke bawah. Hal ini membuat mereka juga hanya mampu terserap pada pekerjaan padat karya atau usaha informal, yang pendapatannya tidak terlalu tinggi.

    Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 juga menunjukkan bahwa rata-rata upah buruh dengan pendidikan tertinggi SD ke bawah tercatat hanya sebesar Rp2.080.684 per bulan.

    Besaran upah ini merupakan rata-rata upah terendah secara nasional jika dibandingkan dengan kelompok buruh dengan pendidikan lainnya. Dengan upah yang didapat tersebut, untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di perkotaan dapat dibilang jauh dari cukup.

    Sebagai ilustrasi, kebutuhan dasar minimal rumah tangga di perkotaan dapat dihitung dengan mengalikan garis kemiskinan perkotaan yang sebesar Rp615.763 per kapita per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin yang sebanyak 4,71 orang per rumah tangga pada September 2024.

    Dengan cara ini, diperoleh angka sekitar Rp2,8 juta per rumah tangga per bulan. Artinya, dengan pendapatan sebesar Rp2.080.684, rumah tangga tersebut masih menghadapi kekurangan hampir satu juta rupiah untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sekaligus keluar dari jerat kemiskinan di perkotaan.

    Selain tantangan domestik, kemiskinan perkotaan juga dipengaruhi oleh ancaman eksternal seperti krisis ekonomi global dan perubahan iklim. Fluktuasi harga bahan pokok akibat ketidakpastian global, secara langsung dapat memengaruhi daya beli rumah tangga miskin.

    Sementara itu, perubahan iklim meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam, terutama di kawasan kumuh. Banjir yang semakin sering terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan produktivitas penduduk miskin.

    Dibutuhkan program percepatan pengentasan kemiskinan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan ini. Program yang dibuat juga harus dirancang dengan memperhatikan kondisi spesifik perkotaan, seperti tingginya biaya hidup dan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi.

    Salah satu langkah penting yang dapat dilakukan adalah memperluas jangkauan program bantuan sosial yang berbasis data terpadu yang akurat, sehingga kelompok paling rentan dapat menerima dukungan yang sesuai.

    Selain bantuan sosial, program pengentasan kemiskinan juga harus mencakup pemberdayaan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Misalnya, pelatihan berbasis teknologi atau keahlian di sektor jasa yang berkembang di wilayah perkotaan. Langkah ini akan membantu penduduk miskin memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih layak.

    Selanjutnya, untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang, peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga harus menjadi fokus utama. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak hanya mampu bersekolah, tetapi juga mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.

    Di bidang kesehatan, penguatan program jaminan kesehatan untuk kelompok miskin harus dilakukan agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa beban biaya yang berat.

    Peran sektor swasta juga tidak kalah penting. Dengan menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan, sektor swasta dapat membantu meringankan beban pemerintah dalam mengatasi kemiskinan perkotaan.

    Kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program-program yang telah dirancang.

    Kemiskinan perkotaan tidak dapat diatasi dengan langkah-langkah parsial atau sementara. Dibutuhkan sinergi kebijakan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pengurangan ketimpangan sosial.

    Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan angka kemiskinan perkotaan dapat terus ditekan hingga mencapai tingkat yang benar-benar mencerminkan pemulihan pasca pandemi, serta memberikan harapan bagi jutaan warga kota untuk keluar dari jerat kemiskinan.

    Sumber : Antara

  • DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita Jelang Ramadan 2025

    DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyakita Jelang Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mendesak pemerintah segera menurunkan harga Minyakita yang masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang Ramadan 2025. Harga Minyakita yang tinggi dinilai dapat membebani masyarakat, terutama saat kebutuhan pokok meningkat selama bulan suci.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga rata-rata nasional Minyakita per pekan ketiga Januari 2025 mencapai Rp 17.502 per liter, jauh di atas HET Rp 15.700 per liter. Kenaikan ini telah berlangsung selama kurang lebih delapan bulan.

    “Kebutuhan masyarakat biasanya meningkat selama Ramadan. Jika harga Minyakita terus naik, ini akan menjadi beban berat bagi masyarakat. Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas,” ujar Nasim Khan, Senin (27/1/2025).

    Menurut data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 23 Januari 2025, harga rata-rata nasional Minyakita berada di angka Rp 17.400 per liter. Kenaikan harga sebesar 7,41% ini terjadi sejak Juni 2024, tidak hanya di daerah terpencil, tetapi juga di kota-kota besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

    Nasim menyampaikan keluhan masyarakat yang ditemuinya saat kunjungan kerja ke Jawa Timur. “Saya melihat langsung harga Minyakita di pasar tradisional dan toko kelontong. Banyak warga mengeluh karena harga mencapai Rp 19.000 per liter,” ungkapnya.

    Nasim menyoroti pentingnya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Regulasi ini mengatur batas eceran minyak goreng yang dijual di pasaran agar sesuai dengan HET.

    Ia juga meminta pemerintah melakukan inspeksi menyeluruh, mulai dari distributor hingga toko kelontong, untuk mencari tahu penyebab tingginya harga Minyakita.

    “Pekan depan, Komisi VI DPR akan memanggil Kementerian Perdagangan untuk rapat dengar pendapat. Kita perlu memahami apakah masalahnya ada di distribusi, regulasi, atau faktor lain. Saya harap ada solusi konkret agar harga Minyakita segera turun. Kasihan masyarakat,” tegas Nasim.