Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Jadi Penyebab Deflasi Januari 2025

    Kebijakan Diskon Tarif Listrik 50 Persen Jadi Penyebab Deflasi Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50 persen menyebabkan terjadi deflasi sebesar 0,76 persen pada Januari 2025. Pada Januari 2025 tarif listrik mengalami deflasi 32,03 persen dan andil deflasi yang mencapai 1,47 persen.

    “Deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50 persen bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA pada Januari 2025,” ucap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS pada Senin (3/2/2025).

    Pada Januari 2025 saat tarif listrik diskon 50 persen, terjadi deflasi bulanan sebesar 0,76 persen, inflasi tahun ke tahun sebesar 0,76 persen dan  secara tahun kalender terjadi deflasi sebesar 0,76 persen.

    Lebih lanjut, kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang alami deflasi 9,16 persen dan memberikan andil deflasi 1,44 persen.

    “Komoditas yang dominan menjadi pendorong deflasi kelompok ini adalah tarif listrik yang andilnya terhadap deflasi sebesar 1,47  persen,” tutur dia.

    Amalia mengatakan, secara historis dalam 5 tahun terakhir, perubahan tarif listrik juga pernah terjadi pada Juni dan Agustus 2022 karena adanya penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III 2022.   Diskon tarif listrik ini juga menjadi acuan dalam perhitungan indeks harga konsumen.

    “Artinya, diskon itu dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal.  Harga diskon bisa didapatkan atau tersedia untuk banyak orang. Dengan demikian diskon tarif listrik sebesar 50 persen juga tercatat dalam perhitungan inflasi yang dilakukan BPS,” tutur Amalia.

    Selanjutnya, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi 0,08 persen dan memberikan andil deflasi 0,01 persen.

    Sedangkan kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi 1,94 persen dan memberikan andil inflasi 0,56 persen. Komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain cabai merah dan cabai rawit yang andil inflasinya sebesar 0,19 persen dan 0,17 persen. Ikan segar ,minyak goreng, dan bensin memberikan andil inflasi 0,03 persen.

    “Komoditas yang memberikan andil deflasi adalah tomat dengan deflasi 0,03 persen, serta timun, tarif kereta api, tarif angkutan udara dengan andil deflasi masing-masing 0,01 persen,” kata dia.

    Dari 38 provinsi yang dipantau BPS tercatat 34 provinsi mengalami deflasi dan empat provinsi mengalami inflasi. Untuk inflasi tertinggi terjadi di Kepulauan Riau (0,43 persen) dan deflasi terdalam terjadi di Papua Barat (2,29 persen) saat tarif listrik diskon 50 persen.

  • Prabowo Diskon Tarif Listrik 50%, BPS: Penyumbang Utama Deflasi Januari 2025

    Prabowo Diskon Tarif Listrik 50%, BPS: Penyumbang Utama Deflasi Januari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi bulanan pada Januari 2025 sebesar 0,76%. Kondisi deflasi ini menjadi yang pertama di tahun ini. Sedangkan terakhir Indonesia mengalami deflasi terjadi pada September 2024.

    Salah satu faktor utama deflasi pada Januari 2025 adalah diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kompensasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%.

    Diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% dengan andil terhadap IHK sebesar 1,47%.

    “Deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA di Januari 25,” kata Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan, Senin (3/2/2025).

    Dia menjelaskan diskon ini berdampak signifikan terhadap penurunan indeks harga konsumen (IHK) pada bulan tersebut.

    Secara historis, perubahan tarif listrik juga pernah tercatat pada Juni dan Agustus 2022 akibat penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III 2022. Amalia menegaskan bahwa pencatatan diskon dalam perhitungan inflasi mengikuti Consumer Price Index (CPI) Manual yang menjadi acuan kantor statistik dunia, termasuk BPS.

    “Diskon itu dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal ,” jelasnya.

    Dengan adanya pencatatan tersebut, BPS memastikan bahwa kebijakan diskon listrik telah memberikan dampak langsung terhadap pergerakan inflasi nasional.

  • Maksimalkan Potensi Lokal Jadi Strategi Gaet Investasi di Kota Bontang

    Maksimalkan Potensi Lokal Jadi Strategi Gaet Investasi di Kota Bontang

    Data BPS Kecamatan Bontang Selatan tahun 2022 mencatat peningkatan produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2021 sebesar 2.638 ton dibandingkan produksi perikanan budidaya laut pada tahun 2020 yang mencapai angka 2.474 ton.

    “Kawasan Bontang Lestari merupakan daerah yang strategis dalam pengolahan hasil laut karena kawasan tersebut nantinya akan didirikan pelabuhan laut,” ujarnya.

    Potensi lokal lainnya untuk investasi yakni pengolahan karet (polimer), pergudangan, perumahan (real estate), produksi & pengolahan garam, industri turunan soda ash, serta sarana olahraga & rekreasi.

    Upaya mendorong potensi lokal ini sekaligus menjadi langkah untuk mendorong semakin tumbuhnya iklim investasi di daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Faktor pendukung penting lainnya, selain indeks daya saing investasi yang perlu menjadi perhatian dalam upaya menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah, meliputi iklim usaha yang kondusif untuk berinvestasi, kejelasan prosedur untuk berinvestasi, kemudahan berinvestasi di daerah.

    Kemudian ketersediaan informasi proyek-proyek investasi strategis yang bersifat clean and clear dalam bentuk dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer).

    Termasuk sentimen positif daerah yang memberikan gambaran umum tentang suasana kondusif di daerah.

    “Potensi lokal lainnya untuk investasi yakni pengolahan karet (polimer), pergudangan, perumahan (real estate), produksi & pengolahan garam, industri turunan soda ash, serta sarana olahraga & rekreasi,” tegas Aspian Nur.

  • BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    BPS Umumkan Ekonomi Indonesia Januari 2025 Alami Deflasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Januari 2025 terpantau deflasi 0,76%.

    Kepastian terjadinya deflasi bulanan ini disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam paparan bulanan hari ini, Senin, (3/2/2025).

    “Pada Januari 2025 secara bulanan atau MtM dan tahun kalender ytd terjadi deflasi 0,76% atau terjadi penurunan IHK dari 106,80 pada Desember 2024 menjadi 105,99 pada Januari 2025”, kata Amalia.

    Dia menyebut deflasi bulanan terjadi di tengah kebijakan pemerintah memberi diskon tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan PLN hingga 2200 VA, kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan harga eceran produk tembakau, dan curah hutan kriteria menengah dan diatas normal sehingga berdampak kepada produksi hortikultura. 

    Deflasi adalah kondisi penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Deflasi dapat menyebabkan dampak negatif pada perekonomian, seperti penurunan pendapatan bisnis, peningkatan pengangguran, penurunan investasi, stagnasi ekonomi yang berujung meningkatnya beban utang.

    Amalia juga menekankan, deflasi bulanan pada Januari 25 menjadi catatan pertama. Deflasi bulanan terakhir yang dicatat BPS sebelumnya terjadi pada September 2024. 

    “Pada Januari 25 angka bulanan (mtm) dan year to date (ytd) akan sama karena pembandingnya sama. Sementara itu, secara year on year (yoy), terjadi inflasi sebesar 0,76%,” kata Amalia.

    BPS mencatat kelompok penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah dari perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang deflasinya sebesar 9,16% dan ini memberikan andil deflasi sebesar -1,44%.

    Realisasi ekonomi Januari 2025 itu di luar perkiraan sejumlah analis. Sebelumnya Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.

  • Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    Pj Bupati Bogor Sebut RLS Rendah Sebab Siswa ‘Lanjut’ ke Pondok Pesantren

    JABAR EKSPRES – Pj Bupati Bogor Bachril Bakri menyebut, rendahnya rata-rata lama sekolah (RLS) disebabkan karena para pelajar melanjutkan ke Pondok Pesantren (Ponpes).

    Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, pada 2022 hingga 2024 mengalami kenaikkan dari 8,34 menjadi 8,39 tahun.

    Bachril Bakri menilai, selain para siswa yang putus sekolah sejak SMP. Mereka melanjutkan ke Ponpes atau sekolah pendidikan agama.

    Menurutnya, melanjutkan jenjang tersebut tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan.

    “Kemungkinan masalah RLS banyak yang putus sekola pada setelah SMP karena mereka langsung masuk pesantren,” kata Bachril di kompleks kantor bupati, Jumat (31/1).

    BACA JUGA: Komisi IV DPRD Sentil Pemkab Bogor usai Pondok Pesantren Dituding Penyebab RLS Rendah 

    “Kesekolah pendidikan agama sehingga tidak tercatat sebagai pendidikan lanjutan,” lanjut dia.

    Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan terus mendorong dunia pendidikan agar RLS di bumi tegar beriman mengalami peningkatan lebih tinggi.

    Selaras dengan Bachril, Kepala Dinas Pendidikan Bambang Tawekal mengatakan, pihaknya akan berupaya meningkatkan RLS di Kabupaten Bogor.

    Bambang melanjutkan, harus mengarahkan warga yang putus sekolah ke dalam program kejar paket (PKP).

    BACA JUGA: Masjid Nusantara Resmikan Musholla Al-Qolam di Kampung Ganda, Bogor

    “Karena banyak juga sodara sodara kita yang harus diarahkan belajar dipaket b melalui PKP yang ada,” kata Bambang, Jumat (31/1).

    Dia memberikan contoh, RLS di Kecamatan Sukamakmur. Pada 2023 lalu RLS wilayah tersebut berada di angka 5,97 tahun lalu naik di 2024 menjadi 7,30 tahun.

    Kepala Dinas Pendidikan itu menyampaikan, rasa terima kasih kepada para perangkat daerah yang sudah membantu menaikkan angka RLS.

    “Berarti sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh temen-temen di satuan pendidikan kami ucapkan kepada para camat dan kades yang sudah ikut membantu peningkatan RLS di semua wilayah kecamatan,” tutup dia. (SFR)

  • Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Untung-Rugi Perang Dagang AS vs Kanada cs ke Ekonomi RI

    Jakarta –

    Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menandatangani perintah kenaikan tarif impor terhadap Kanada, Meksiko, dan China. Dinamika perekonomian global dinilai akan berdampak secara tidak langsung terhadap ekonomi Indonesia.

    Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

    Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung yang terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

    “Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita,” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (2/2/2025).

    Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

    “Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangnya.

    Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

    Adapun Bank Indonesia (BI) sebelumnya merilis premi CDS RI 5 tahun per 30 Januari 2025 sebesar 74,74 bps, naik dibanding dengan 24 Januari 2025 sebesar 72,93 bps.

    Sementara berdasarkan data transaksi 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 0,82 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp 0,43 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 5 miliar di SRBI.

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 1,72 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 2,11 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 12,93 triliun di SRBI.

    Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

    “Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

    Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

    “Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom.

    Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

    Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

    “Mungkin next saya rasa mungkin juga Vietnam ya (dikenakan kenaikan tarif). Nah ini semestinya negara-negara lain yang yang belum dikenakan tarif atau mungkin akan ditarif tapi lebih kecil. Nah ini bisa lebih “diuntungkan” untuk bisa, artinya peluang untuk bersaing di pasar Amerika-nya, di produk ekspornya itu meningkat,” terang Faisal.

    “Apalagi dalam banyak hal produk ekspor kita di ke Amerika itu banyak kesamaan dengan Vietnam dan juga China. Nah jadi semestinya dari sisi harga bisa menjadi lebih bersaing ya produk-produk ekspor Indonesia di pasar Amerika,” tambahnya.

    Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

    Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

    “Sehingga kalau kemudian nanti ada peningkatan tarif perdagangan, ini perlu diantisipasi dengan bagaimana skenarionya nanti untuk pengalihan penyaluran produk-produk ekspor yang dari Amerika juga ke negara-negara yang lain alternatif atau ke pasar dalam negeri Malang begitu ya supaya tidak terjadi shock pada industri bersangkutan yang bisa berpotensi malah meningkatkan gelombang PHK mungkin di khawatirkan,” tutupnya.

    Untuk diketahui, Presiden AS Donald Trump pada hari Sabtu memerintahkan tarif sebesar 25% pada impor Kanada dan Meksiko dan 10% pada barang-barang dari China mulai hari Selasa, dengan risiko memicu perang dagang baru yang menurut para ekonom dapat memperlambat pertumbuhan global dan memicu kembali inflasi.

    Dikutip dari Reuters, Trump menandatangani tiga perintah eksekutif terpisah mengenai tarif setelah bermain golf di Florida pada Sabtu (1/2/2025). Dalam perintah tersebut, ia berjanji untuk mempertahankan bea masuk hingga keadaan darurat nasional atas narkoba fentanil dan imigrasi ilegal ke AS berakhir.

    (kil/kil)

  • Siap-siap! Ada Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi 2024 hingga Inflasi Pekan Ini

    Siap-siap! Ada Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi 2024 hingga Inflasi Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah data penting akan dirilis pemerintah pada pekan pertama Februari 2025. Data itu antara lain terdiri dari realisasi pertumbuhan ekonomi 2024, inflasi, dan data luas panen padi.

    Berdasarkan jadwal rilis Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya terhadap enam data penting yang akan dirilis. 

    Pada Senin (3/2/2025), BPS akan merilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merekam inflasi maupun deflasi, kemudian perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Januari 2025. 

    Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) sepakat untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi IHK agar tetap dalam kisaran sasaran 2,5%±1% secara tahunan (year-on-year/YoY) pada 2025.

    Sementara inflasi harga bergejolak atau Volatile Food (VF) akan dijaga dalam kisaran 3%–5% sepanjang 2025. 

    Sebelumnya pemerintah dan Bank Indonesia mengklaim berkat Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP-TPID) antara lain melalui implementasi program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, inflasi IHK 2024 sebesar 1,57% YoY. 

    Selain itu, BPS juga akan mengumumkan kepada publik terkait perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah periode Januari 2025. 

    Pada kesempatan tersebut pula, akan dipublikasikan perkembangan Pariwisata Nasional Desember 2024 dan perkembangan Transportasi Nasional Desember 2024.  

    Bukan hanya kelima data tersebut, pada Rabu (5/2/2025), BPS akan mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 serta keseluruhan tahun. 

    Sebelumnya pada kuartal III/2024, pertumbuhan ekonomi tercatat melambat ke level 4,95% YoY. 

    Selain BPS, BI juga akan melaporkan perkembangan cadangan devisa (cadev) Januari 2025 pada Jumat (7/2/2025). 

    Sebelumnya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa per akhir Desember 2024 mencapai US$155,7 miliar dan memecahkan rekor tertinggi sepanjang masa. Jumlah tersebut terpantau naik US$5,05 miliar dari November 2024 yang senilai US$150,2 miliar.

  • Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    Strategi Meningkatkan Produksi Beras untuk Swasembada Pangan

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah memproyeksikan produksi beras pada periode Januari – Maret 2025 mengalami lonjakan signifikan hingga 50 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi sektor pertanian dan diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Proyeksi ini didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) per 21 Januari 2025. Pada triwulan I-2024, produksi beras tercatat sebesar 5,69 juta ton, sedangkan pada triwulan I-2025 diperkirakan mencapai 8,59 juta ton.

    Dengan demikian, terjadi peningkatan sebesar 50,96 persen yang mencerminkan efektivitas berbagai kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian.

    Menurut Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berdasarkan hitungan sementara produksi pada bulan Januari, Februari, dan Maret, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan menjadi pemantik bagi Indonesia untuk mewujudkan swasembada dan menjadi lumbung pangan dunia.

    “Berdasarkan hitungan sementara produksi di bulan Januari, Februari dan Maret mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini diharapkan jadi pemantik untuk Indonesia mewujudkan swasembada dan juga lumbung pangan dunia.” kata Andi Amran Sulaiman dikutip dari Antara.

    Proyeksi Kenaikan Produksi Beras

    Data dari BPS dan Bapanas menunjukkan bahwa produksi beras pada bulan Januari 2025 mencapai 1,31 juta ton. Kemudian, pada Februari meningkat menjadi 2,08 juta ton, dan pada Maret diperkirakan mencapai puncaknya di angka 5,20 juta ton. Lonjakan ini menunjukkan keberhasilan strategi pertanian yang diterapkan pemerintah, terutama dalam hal efisiensi produksi dan perluasan lahan.

    Beberapa faktor utama yang mendukung peningkatan produksi beras di awal 2025 meliputi:

    1. Stabilitas Harga Beras

    Salah satu faktor penting yang mendorong kenaikan produksi beras adalah stabilitas harga yang tercipta di pasar. Dengan harga beras yang relatif stabil, petani merasa lebih aman dan termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka. 

    Hal ini karena mereka yakin bahwa hasil panen mereka akan memiliki nilai jual yang menguntungkan, sehingga mereka lebih termotivasi untuk mengolah lahan secara maksimal.

    2. Bantuan Alat Pertanian

    Pemerintah telah memberikan berbagai bantuan alat pertanian dalam beberapa tahun terakhir, seperti traktor, pompa air, serta alat penyemprot tanaman dan hama. Bantuan ini sangat membantu petani untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 

    Dengan alat yang lebih modern dan efisien, petani dapat mengelola lahan pertanian mereka lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah, yang pada gilirannya meningkatkan hasil panen.

    3. Percepatan Penyaluran Pupuk Subsidi

    Sejak 1 Januari 2025, pemerintah telah memangkas 145 regulasi yang mengatur distribusi pupuk, yang mempermudah dan mempercepat penyaluran pupuk subsidi kepada petani. 

    Dengan sistem distribusi yang lebih cepat dan tepat sasaran, petani dapat memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih tepat waktu, yang membantu mereka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian mereka.

    4. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi

    Untuk memperluas cakupan produksi, pemerintah juga melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada, sementara ekstensifikasi melibatkan perluasan lahan pertanian. 

    Pemerintah berupaya untuk mengembangkan 1 juta hektare lahan pertanian baru dan mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektare. Langkah ini bertujuan untuk menambah luas areal tanam dan meningkatkan kapasitas produksi beras di tanah air.

    Dengan dukungan dari berbagai kebijakan dan upaya pemerintah ini, produksi beras di Indonesia diharapkan dapat terus meningkat, memastikan ketersediaan beras yang stabil dan menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat di masa depan.

    Manfaat dari Lonjakan Produksi Beras

    Lonjakan produksi beras di Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan, tidak hanya untuk ketahanan pangan dalam negeri, tetapi juga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 

    Peningkatan produksi ini membuka peluang besar bagi negara untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat daya saing sektor pertanian. 

    Selain itu, keberhasilan ini juga dapat menjadi langkah strategis dalam upaya Indonesia mewujudkan swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

    Peningkatan produksi beras di Indonesia pada awal 2025 membawa berbagai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta perekonomian nasional. Manfaat tersebut antara lain:

    1. Harga Beras Lebih Terjangkau

    Dengan lonjakan produksi beras yang signifikan, diperkirakan harga beras akan turun menjadi sekitar Rp12.000/kg pada awal 2025, dibandingkan dengan harga pada awal 2024 yang sempat mencapai Rp15.000/kg. Penurunan harga ini tentunya akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, yang sangat bergantung pada konsumsi beras.

    2. Ketersediaan Beras Terjamin

    Peningkatan produksi beras akan menjamin ketersediaan beras di pasaran, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kelangkaan bahan pokok ini. Hal ini akan memastikan stabilitas harga dan pasokan, yang penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi krisis pangan.

    3. Mengurangi Ketergantungan pada Impor 

    Salah satu dampak positif dari lonjakan produksi beras ini adalah berkurangnya ketergantungan Indonesia pada impor beras. Dengan produksi dalam negeri yang meningkat, kebutuhan beras dapat dipenuhi secara lebih mandiri, yang pada gilirannya akan mengurangi beban anggaran negara yang selama ini digunakan untuk impor.

    4. Peluang Menjadi Eksportir Beras 

    Dengan produksi beras yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi eksportir beras. Keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri dapat membuka pasar ekspor baru, memperkuat posisi Indonesia di pasar global, dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertanian.

    Melalui berbagai strategi yang telah diterapkan, lonjakan produksi beras pada triwulan pertama 2025 diharapkan dapat membawa Indonesia menuju ketahanan pangan yang lebih kuat serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian secara berkelanjutan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ekonom Prediksi Terjadi Disinflasi pada Januari 2025, Ini Penyebabnya

    Ekonom Prediksi Terjadi Disinflasi pada Januari 2025, Ini Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan Indeks Harga Konsumen atau IHK bulanan pada Januari 2025 masih akan mencatatkan inflasi, tetapi lebih lambat dari bulan sebelumnya, alias terjadi disinflasi.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan IHK akan mencatat tingkat inflasi bulanan sebesar 0,4% secara bulanan atau (month to month/MtM). Angka tersebut lebih rendah dari 0,44% pada Desember 2024.

    “Kelompok harga bergejolak menjadi pondorong terbesar inflasi sepanjang bulan Januari yang lalu,” ujarnya, Minggu (2/2/2025).

    Sekalipun menjadi pendorong inflasi, Josua memperkirakan inflasi kelompok harga bergejolak inflasi 1,71% (MtM), sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami kenaikan 2,04%.

    Kenaikan komponen inflasi harga bergejolak sejalan dengan pola musiman dari masalah pasokan bahan makanan menjelang musim panen. Di sisi lain, seiring dengan berkurangnya permintaan dari musim liburan, inflasi harga bergejolak cenderung menurun dibandingkan bulan sebelumnya.

    Indeks harga yang diatur pemerintah secara bulanan diperkirakan akan stabil, karena pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga yang signifikan untuk energi atau barang/jasa lainnya.

    Sementara itu, inflasi inti diproyeksikan sedikit meningkat menjadi 0,18% (MtM) dipengaruhi oleh pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga emas.

    Adapun, secara tahunan (year on year/YoY), Josua memperkirakan tingkat inflasi umum akan meningkat dari 1,57% pada Desember 2024 menjadi 1,94% di Januari 2025. Sebaliknya, inflasi IHK inti tahunan diperkirakan turun tipis menjadi 2,24% dari 2,26% di Desember 2024.

    Indeks harga yang diatur pemerintah diperkirakan akan menunjukkan tingkat inflasi sebesar 1,05%, sedangkan indeks harga bergejolak diperkirakan mengalami inflasi sebesar 1,82%.

    “Kami memperkirakan inflasi akan meningkat menjadi sekitar 2% di tahun 2025, seiring dengan revisi peraturan kenaikan tarif PPN oleh pemerintah,” lanjutnya.

    Senada, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) Hosianna Evalita Situmorang meramalkan inflasi Indonesia pada Januari 2025 pada level 0,3% (MtM), dengan inflasi tahunan sebesar 1,83% dan inflasi inti di 2,3% (YoY).

    Hosianna menyebutkan kendati ada faktor musiman yang mempengaruhi harga barang, seperti permintaan tinggi, secara keseluruhan inflasi terjaga dengan baik.

    “Tren ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, seiring dengan kebijakan moneter yang proaktif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi IHK Januari 2025 pada Senin (3/2/2025) pada pukul 11.00 WIB.

  • Nyaris Rp 1 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Nyaris Rp 1 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada akhir Januari 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 0,82 triliun

    “Nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 0,82 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp 0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp 0,43 triliun di pasar SBN, dan beli neto Rp 5 miliar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI),” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (2/2/2025).

    Ramdan menambahkan, Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 30 Januari 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 1,72 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp 2,11 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp 12,93 triliun di SRBI. 

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan.

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 30 Januari 2025 sebesar 74,74 bps, naik dibanding dengan 24 Januari 2025 sebesar 72,93 bps. Sedangkan Rupiah dibuka pada level (bid) Rp 16.260 per dolar AS dan Yield SBN 10 tahun stabil di 6,96 persen.

    Rupiah Akhir Januari 2025

    Sebelumnya, nilai tukar rupiah (kurs) melemah pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (31/1/2025). Rupiah amblas 40 poin atau 0,25 persen menjadi 16.297 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya 16.257 per dolar AS.

    Analis Mata Uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan nilai tukar atau kurs rupiah melemah usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam Kanada dan Meksiko atas kebijakan tarif sebesar 25 persen.

    “Rupiah diperkirakan akan kembali melemah terhadap dolar AS yang menguat. Dolar AS yang sempat melemah pascadata pertumbuhan PDB AS kuartal IV 2024 yang lebih rendah dari perkiraan berbalik menguat setelah Trump yang kembali mengancam tarif 25 persen kepada Kanada dan Meksiko,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).