Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024, Ekonom Sebut Mampu Tembus 5%

    Rilis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024, Ekonom Sebut Mampu Tembus 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom memproyeksikan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2024 dan secara keseluruhan tahun akan berada di atas 5%, lebih tinggi dari realisasi kuartal III/2024 yang sebesar 4,95% year on year (YoY).

    Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), David Sumual, melihat peningkatan ini kemungkinan didorong oleh nilai ekspor yang lebih tinggi selama kuartal IV/2024.

    Tercatat, total nilai ekspor (migas dan nonmigas) pada Oktober, November, dan Desember mencapai US$71,88 miliar.

    “Untuk kuartal IV, proyeksi di 5,03% YoY, dan berarti pertumbuhan ekonomi full year 2024 berada pada 5,03% YoY,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (4/2/2025).

    David menjelaskan peningkatan ekonomi ini juga sejalan dengan inflasi yang rendah sepanjang kuartal terakhir tahun lalu, sehingga menjaga tingkat konsumsi secara riil, meski konsumsi secara nilai mungkin melambat.

    Pasalnya, beberapa indikator konsumsi menunjukkan pelemahan, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi likuiditas yang cukup terbatas di rumah tangga.

    Sementara itu, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN), Hosianna Evalita Situmorang, memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada kuartal IV/2024 akan mencapai 5,02% YoY, dan untuk seluruh tahun tumbuh 5,03% YoY.

    Senada dengan David, kenaikan harga komoditas global yang berkelanjutan juga berperan positif, terutama pada sektor ekspor yang membantu perekonomian Indonesia.

    “Meski ada tantangan dari ketidakpastian ekonomi global, faktor-faktor ini memberikan ruang untuk optimisme,” ujarnya.

    Selain itu, proyeksinya juga dipengaruhi oleh faktor musiman, seperti lonjakan konsumsi pada akhir tahun, terutama selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang mendukung permintaan domestik.

    Ke depan, Hosianna memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil pada 2025, dengan konsumsi rumah tangga yang terus tumbuh didorong oleh daya beli yang mulai pulih, meski masih ada tantangan dari kenaikan harga barang dan biaya produksi.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 menjadi 5%, dari outlook Laporan Semester sebesar 5,1% dan target awal 5,2%.

    “Kuartal IV/2024 kami estimasi masih akan ada di 5%. Sehingga, untuk keseluruhan tahun pertumbuhannya masih ada di 5%,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (6/1/2025).

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan realisasi PDB kuartal IV/2024 dan secara keseluruhan tahun pada Rabu (5/2/2025) pukul 11.00 WIB.

  • Gas 3 Kg Langka, DPR Sebut Ada Ketidaktepatan Distribusi LPG

    Gas 3 Kg Langka, DPR Sebut Ada Ketidaktepatan Distribusi LPG

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebutkan soal distribusi gas LPG 3 Kg yang kurang tepat sasaran dan menjadi dilema kelas menengah saat ini. 

    Awalnya, Sugeng menyarankan agar sub pangkalan yang menyalurkan gas LPG ke pengecer perlu mengidentifikasi lebih jelas mengenai siapa saja yang membeli LPG tersebut. 

    “Jangan lagi sampai tingkat sub pangkalan, pengecer menjadi barang bebas. Ingat ini adalah barang subsidi, harus sampai ke alamat yang disyaratkan,” tutur Sugeng kepada wartawan, ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/1/2025). 

    Sugeng kemudian mengutip data LPEM Ul yang menunjukkan tingkat kebocoran kurang lebih 57%. Pihaknya juga terkejut kala INDEF mengolah dengan BPS, dan menunjukkan ketidaktepatan sasaran hingga 62%. 

    “Artinya yang menikmati subsidi LPG 3 kg itu kelas menengah, tetapi begini, situasi menengah hari ini bukan kita tidak empati, kelas menengah hari ini sedang mengalami problem juga sampai turun di Bulan Desember yang lalu,” jelas Sugeng. 

    Pasalnya pada Desember lalu, 11 juta kelas menengah Tanah Air menurun ke kelas bawah. Namun, lagi-lagi menegaskan bahwa hal ini juga tidak bisa dibenarkan secara Undang-Undang. 

    Di lain sisi, dalam konferensi pers Komisi XII DPR RI tersebut, diungkapkan bahwa Komisi XII DPR RI mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap mengaktifkan kembali pengecer LPG 3 kg bersubsidi per hari ini dalam rangka tetap menjaga rantai distribusi ke masyarakat. 

    Terlebih, pihaknya juga mendukung langkah Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem tata kelola pendistribusian gas 3 kg agar lebih tepat sasaran. Namun hal tersebut juga dilakukan dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi tetap stabil untuk masyarakat.

  • Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Produksi Beras Naik 50 Persen, Pemerintah Percepat Serapan Gabah

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras nasional meningkat 50% pada awal 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah pun akan mempercepat serapan gabah melalui Bulog.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras dari Januari hingga Maret mencapai 8 juta ton dan diperkirakan mencapai 13-14 juta ton hingga April dengan surplus sekitar 4 juta ton.

    “Presiden meminta agar surplus ini segera diserap oleh Bulog untuk menjaga harga di petani tetap stabil,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan serapan gabah untuk mencegah anjloknya harga di petani. Amran menyebutkan, di 70% provinsi, harga gabah masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sedangkan 30% provinsi lainnya sudah di atas HPP karena belum semua daerah memasuki puncak panen.

    “Puncak panen terjadi pada Februari, Maret, dan April. Ini yang harus kita jaga agar petani tidak rugi,” tegasnya.

    Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengalokasikan dana Rp 16,6 triliun untuk Bulog tanpa bunga guna mempercepat serapan gabah.

    “Semua kebutuhan Bulog, mulai dari dana, kesiapan gudang, hingga kebijakan sudah diberikan presiden. Jadi tidak ada alasan kita gagal menjalankan program ini,” kata Amran.

    Untuk melindungi petani, pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg) dan Rp 5.500 per kg untuk jagung.

    “Penggilingan wajib membeli gabah minimal sesuai HPP. Jika ada yang membeli di bawah harga tersebut, akan ada sanksi,” ujarnya mengenai langkah pemerintah mempercepat penyerapan gabah karena produksi beras naik 50%.

    Harga ini disepakati bersama pemerintah, Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi), dan organisasi petani guna memastikan kesejahteraan petani tanpa membebani konsumen.

    “Harga ini sudah melalui kesepakatan semua pihak. Petani untung, konsumen tetap tersenyum, dan pengusaha juga bahagia,” jelasnya.

    Selain serapan gabah, pemerintah memastikan stok pangan dalam kondisi aman menjelang bulan Ramadan. Saat ini, Bulog memiliki cadangan beras sebanyak 2 juta ton dan pasokan minyak goreng serta daging juga dalam kondisi stabil.

    “Kita sudah siapkan semua agar harga tetap stabil menjelang bulan suci Ramadan,” tutur Amran.

    Dalam pertemuan Prabowo dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), JK memberikan masukan strategis terkait serapan gabah dan pengalaman Revolusi Hijau pada masa lalu.

    “Pak JK banyak pengalaman dan memberikan masukan berharga tentang bagaimana menyerap gabah secara efektif,” pungkas Amran.

    Dengan langkah-langkah penyerapan gabah terkait produksi beras yang naik 50%, pemerintah optimistis dapat menjaga keseimbangan harga pangan, melindungi petani, dan memastikan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan tetap terpenuhi.

  • Kolaborasi Mentan dan Menhut Dukung Swasembada Pangan dengan Tanam Agroforestri

    Kolaborasi Mentan dan Menhut Dukung Swasembada Pangan dengan Tanam Agroforestri

    Indramayu, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melaksanakan penanaman agroforestri pangan secara serentak di 17 provinsi di Indonesia.

    Program ini mencakup penanaman padi lahan kering serta tanaman serbaguna atau multipurpose tree species (MPTS). Kegiatan utama berlangsung di kawasan Hutan Kemasyarakatan KTH Tani Jaya 4, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dengan luas lahan sekitar 5 hektare.

    Agroforestri pangan merupakan sistem pengelolaan hutan berkelanjutan yang diterapkan di kawasan hutan negara maupun hutan adat. Program ini melibatkan masyarakat setempat sebagai pengelola utama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta mempertahankan dinamika sosial budaya.

    Andi menjelaskan bahwa sistem tumpang sari dengan tanaman pangan pada lahan kering memiliki potensi yang luas, mencapai 500.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 389.000 hektare berada di kawasan perhutanan sosial dan lahan kehutanan lainnya.

    “Ini langkah luar biasa. Penanaman agroforestri dengan pola tumpang sari padi dapat mencakup hingga 1 juta hektare. Jika diterapkan dengan baik, Indonesia akan lebih cepat mencapai swasembada pangan. Presiden sangat mendukung sektor pertanian, mulai dari penyediaan pupuk, benih, hingga alat dan mesin pertanian,” ujar Andi Amran dalam keterangannya, Selasa (4/1/2025).

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa berbagai upaya terus dilakukan untuk mencapai swasembada pangan, seperti meningkatkan produksi, termasuk optimalisasi lahan dengan sistem pompanisasi serta pencetakan sawah di berbagai wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa produksi padi mengalami peningkatan signifikan, dengan kenaikan sebesar 52% pada Januari, 51% pada Februari, dan 50% pada Maret.

    “Ini adalah hasil nyata dari perhatian penuh Presiden terhadap sektor pertanian. Kita patut bersyukur karena di tengah kondisi dunia yang menghadapi kelaparan dan stunting, Indonesia masih mampu menyediakan pangan yang cukup dan bergizi bagi masyarakatnya,” tambahnya.

    Namun, Andi juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu. “Kunci menghadapi tantangan ini adalah dengan memastikan swasembada pangan. Indonesia harus mampu menjadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

    Sementara itu, Raja Juli Antoni menekankan bahwa penanaman padi gogo di lahan hutan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengoptimalkan produksi pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya mendapat amanat untuk memaksimalkan potensi hutan. Ini bukan membuka hutan baru, tetapi merevitalisasi lahan yang sebelumnya mengalami kebakaran atau kekeringan agar kembali produktif dengan tanaman pangan, khususnya padi gogo,” jelasnya.

    Menhut juga menegaskan bahwa keseimbangan antara pelestarian hutan dan pembangunan harus tetap dijaga. “Hutan harus tetap lestari, namun pembangunan juga harus berjalan. Saat ini terdapat 1,1 juta hektare lahan yang dapat dioptimalkan. Insyaallah, langkah ini akan membawa kita lebih dekat menuju swasembada pangan,” pungkasnya.

  • Demi Serap Gabah Petani, Prabowo Sampai Suntik Bulog Rp16,6 T

    Demi Serap Gabah Petani, Prabowo Sampai Suntik Bulog Rp16,6 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan produksi beras hingga April mendatang diprediksi surplus 4 juta ton. Perum Bulog diperintahkan segera melakukan penyerapan hasil panen petani.

    Untuk itu, menurut Amran, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penambahan modal bagi Bulog, demi menjamin percepatan penyerapan produksi padi petani. Apalagi, saat ini masih banyak daerah di Indonesia yang harga gabahnya di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kg gabah kering panen (GKP) di tingkat petani.

    Presiden, ujarnya, juga meminta jajarannya turun langsung menjaga momentum panen raya pada bulan Februari – Maret 2025 ini supaya tak ada pihak yang dirugikan.

    Adapun, Presiden juga disebut sudah memberikan suntikan modal berupa utang kepada Bulog sebesar Rp 16,6 triliun, tanpa bunga. Amran menjelaskan pemberian modal itu diberikan supaya rencana penyerapan beras petani di momen panen raya berjalan lancar.

    “Bahkan Bapak Presiden kemarin karena kondisi modal Bulog kurang, beliau mengucurkan langsung tanpa bunga. Itu Rp 16,6 triliun untuk Bulog,” kata Amran usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (4/2/2025)..

    “Sekarang sudah diproses, kalau tidak salah mungkin uangnya sudah ditransfer ke Bulog, jadi semua kebutuhan, kemudian persiapan gudang, dana, semua sudah diberikan oleh bapak Presiden,” sambung Amran.

    Menurut Amran dengan cara itu tidak ada alasan lagi Bulog tidak dapat mengeksekusi program untuk menyerap gabah dari petani.

    Produksi Surplus, Bulog Diminta Segera Tumpuk Stok

    Amran mengatakan Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengumumkan produksi beras Januari – Maret 20205 ini diprediksi naik 50% dibanding tahun lalu. Di mana hingga Maret diperkirakan produksi beras mencapai 8 juta ton. Sehingga stok beras pemerintah diperkirakan mencapai 13 – 14 juta ton hingga Maret 2025.

    “Artinya apa, Januari sampai April ada surplus 4 juta ton,” kata Amran.

    Menurutnya surplus 4 juta ton ini nantinya harus segera diserap oleh Perum Bulog. Terlebih kondisinya harga gabah di petani rata-rata di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) khususnya pada wilayah yang mengalami panen raya.

    Dia menambahkan, kondisi itu terjadi pada 70% wilayah di Indonesia, sedangkan sisanya 30% masih berada di atas HPP.

    Sehingga dengan serapan serapan beras oleh Bulog, yang menggunakan patokan HPP patokan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, akan membuat petani lebih sejahtera.

    “Ke depan kami diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk mempercepat serap gabah, karena ini adalah momentum yang paling baik, karena kalau lewat momentum ini bisa menyulitkan petani-petani kita ke depan,” kata Amran.

    (dce)

  • Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Pandangan Akademis Percepatan Rata Rata Lama Sekolah

    Oleh: Dr. Aep Saepudin Muhtar
    Dosen Fisip Universitas Djuanda Bogor

    JABAR EKSPRES – Badan Pusat Statistik baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota setiap tahunnya mempublikasikan berbagai data termasuk data Rata rata Lama Sekolah (RLS) sebagai salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebuah wilayah.

    Rata rata lama sekolah (RLS) menggambarkan lamanya waktu yang dihabiskan oleh penduduk disuatu wilayah untuk mengenyam pendidikan formal.

    RLS dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    RLS juga dihitung berdasarkan jumlah tahun yang dihabiskan penduduk usia tertentu untuk menempuh pendidikan formal.

    BACA JUGA: Akademisi Dukung Pengurangan Hibah Bansos di Kabupaten Ciamis

    Tingginya angka RLS disebuah wilayah menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi.

    Bagi Pemerintah, rata rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting sehingga dalam setiap dokumen RPJMN maupun RPJMD dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU).

    Dalam menargetkan peningkatan angka tersebut tentunya diiringi dengan berbagai kebijakan dan program untuk tercapainya tergat dimaksud.

    Dalam realisasinya pemerintah terkadang mengabaikan target capaian dari target IKU yang sudah ditetapkan, tak terkecuali RLS, sehingga program program yang dilaksanakan tidak mendukung terhadap pencapaian target dimaksud.

    Adapun faktor kegagalan tersebut diantaranya:

    1. Pemerintah tidak sepenuhnya fokus terhadap inti permasalahan.
    2. Terjadinya kesalahan dalam menetapkan Program Prioritas.
    3. Kurangnya koordinasi dan sinergai lintas sektoral.
    4. Minimnya integrasi program yang mendukung percepatan target capaian.
    5. Terjadinya Mispersepsi pada tataran teknis tentang program dan target yang telah ditetapkan.

    BACA JUGA: Terkendala Kajian Akademis, Pemda KBB Baru Bisa Tetapkan 5 Cagar Budaya

    Dalam menentukan angka RLS, BPS tidak hanya berbasis data pada anak usia sekolah, namun usia 25 tahun keatas, bahkan data ini yang menjadi pemicu rendahnya RLS disebuah wilayah, sehingga diperlukan strategi dan kerja lintas sektoral bukan hanya pada dinas pendidikan, termasuk keterlibatan dunia usaha, industry, Lembaga Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Tingkat Desa serta RT/RW.

    Berikut beberapa pandangan akademis untuk percepatan Rata Rata Lama Sekolah (RLS).

  • BPS Wanti-Wanti Harga Telur & Daging Ayam Meroket Jelang Puasa

    BPS Wanti-Wanti Harga Telur & Daging Ayam Meroket Jelang Puasa

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mewanti-wanti adanya lonjakan permintaan telur ayam ras hingga daging ayam ras menjelang Ramadan dan Lebaran 2025.

    Tingginya permintaan pada dua komoditas tersebut disinyalir akan mempengaruhi harga bahan pokok selama bulan puasa dan lebaran.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi dua komoditas yang perlu diwaspadai bersama.

    “Telur ayam ras dan daging ayam ras perlu diwaspadai karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana nanti di bulan Ramadan biasanya akan terjadi kenaikan dari permintaan untuk kebutuhan selama puasa dan menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (4/2/2025).

    Apalagi, lanjut Amalia, telur ayam ras biasanya juga digunakan untuk membuat kue. “Kue-kue itu sudah mulai dibuat pada saat di bulan Ramadan,” ungkapnya.

    Sampai dengan minggu kelima Januari 2025, BPS mencatat bahwa harga telur ayam ras mulai merangkak 2,02% dibandingkan Desember 2024. Adapun, telur ayam ras mengalami kenaikan harga di 59,17% wilayah di indonesia.

    Secara nasional, rata-rata harga telur ayam ras berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP), yakni Rp31.322 per kilogram. Padahal, semestinya HAP telur ayam ras dipatok Rp30.000 per kilogram.

    Di Pulau Sumatra, misalnya, rata-rata harga telur ayam ras adalah Rp29.043 per kilogram dan tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibanderol Rp42.000 per kilogram.

    Sementara itu, rata-rata harga telur ayam ras di Pulau Jawa adalag Rp27.972 per kilogram dan Kepulauan Seribu menjaid wilayah tertinggi yang tembus Rp31.714 per kilogram.

    Adapun, di luar Pulau Jawa dan Sumatra rata-rata harganya Rp34.470 per kilogram, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Mamberamo Tengah Rp100.000 per kilogram.

    Untuk daging ayam ras, rata-rata harganya berada di bawah rentang HAP, yakni Rp38.768 per kilogram pada minggu kelima Januari 2025. Diketahui, HAP daging ayam ras adalah Rp40.000 per kilogram.

    Tercatat, harga daging ayam ras naik 1,34% dibandingkan Desember 2024. Di mana, daging ayam ras mengalami kenaikan harga di 53,06% wilayah di Tanah Air.

    Berdasarkan data BPS, rata-rata harga daging ayam ras di Pulau Sumatera adalah Rp35.196 per kilogram dengan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu Rp47.000 per kilogram.

    Kemudian, di Pulau Jawa rata-rata harganya Rp35.392 per kilogram dan Kepulauan Seribu menjadi wilayah tertinggi yaitu Rp49.238 per kilogram.

    Selanjutnya, rata-rata harga daging ayam ras di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah Rp42.790 per kilogram, dengan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Pegunungan Bintang, yakni Rp100.000 per kilogram.

    Selain telur ayam ras dan daging ayam ras, BPS juga mewanti-wanti harga cabai merah, cabai rawit, hingga minyak goreng dalam beberapa minggu ke depan.

    “Cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan minyak goreng adalah komoditas yang perlu kita waspadai dalam waktu beberapa minggu ke depan,” ungkapnya.

    Dia menambahkan, pemerintah juga perlu mewaspadai faktor cuaca yang sangat mempengaruhi persediaan (supply) cabai merah dan cabai rawit. Pasalnya, ungkap dia, indikasi secara bulanan berada di atas 60% untuk cabai merah dan cabai rawit pada Januari 2025.

  • Harga Cabai Naik Gila-gilaan, Ada yang Tembus Rp180.000 per Kg

    Harga Cabai Naik Gila-gilaan, Ada yang Tembus Rp180.000 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga cabai merah dan cabai rawit kembali melonjak di beberapa wilayah. Bahkan, harga cabai di daerah ada yang tembus di level Rp180.000 per kilogram sampai dengan minggu kelima Januari 2025.

    Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga cabai merah pada minggu kelima Januari 2025 melonjak 39,61% dibandingkan Desember 2024. 

    Secara nasional, Amalia menyampaikan bahwa rata-rata harga cabai merah sudah hampir mendekati harga acuan penjualan (HAP) batas atas. Rata-rata harganya sudah mencapai Rp53.621 per kilogram, sedangkan HAP atas cabai merah adalah Rp55.000 per kilogram.

    Amalia juga mengungkap 86,67% wilayah di Indonesia mengalami kenaikan cabai merah pada minggu kelima Januari 2025.

    “Ada juga kabupaten/kota yang sudah jauh di atas HAP [cabai merah], seperti di Kabupaten Nduga yang mencapai Rp180.000 per kilogram, Jakarta Utara harganya sampai Rp79.286 per kilogram, dan juga di Kabupaten Kepulauan Anambas Rp118.095 per kilogram,” kata Amalia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (4/2/2025).

    Jika dilihat secara terperinci, data BPS menunjukkan bahwa harga rata-rata cabai merah di Pulau Sumatra berada di level Rp51.654 per kilogram. Harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni tembus Rp118.095 per kilogram pada minggu kelima Januari 2025.

    Beralih ke Pulau Jawa, harga rata-rata cabai merah sudah mencapai Rp53.338 per kilogram dengan kenaikan tertinggi terjadi di Jakarta Utara, yaitu Rp79.286 per kilogram.

    Sementara itu, harga rata-rata cabai merah di luar Pulau Jawa dan Sumatra adalah Rp55.040 per kilogram. BPS mencatat harga cabai merah tertinggi tembus di level Rp180.000 per kilogram di Kabupaten Nduga.

    Selain cabai merah, lonjakan harga pangan juga terjadi pada komoditas cabai rawit yang harganya sudah jauh di atas HAP batas atas.

    Secara nasional, rata-rata harga cabai rawit pada minggu kelima Januari 2025 mencapai Rp69.163 per kilogram. Padahal, HAP atas dan HAP bawah masing-masing Rp57.000 per kilogram dan Rp40.000 per kilogram.

    Amalia menyampaikan bahwa harga cabai rawit pada minggu kelima Januari 2025 naik 45,74% dibandingkan Desember 2024. Adapun, cabai rawit mengalami kenaikan harga di 76,39% wilayah.

    Dia mengungkap, harga rata-rata cabai rawit di Pulau Jawa adalah Rp73.266 per kilogram dan tertinggi di Jakarta Utara yang tembus Rp105.714 per kilogram.

    Selanjutnya, harga rata-rata cabai rawit di Pulau Sumatera adalah Rp60.318 per kilogram. Di sana, harga tertinggi terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni Rp125.238 per kilogram

    Sementara itu, harga rata-rata cabai rawit di luar Pulau Jawa dan Sumatera adalah Rp70.917 per kilogram dan tertinggi di Kabupaten Nduga adalah Rp180.000 per kilogram.

  • Gen Z Pilar Perubahan pada Era Digital

    Gen Z Pilar Perubahan pada Era Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan Generasi Z atau Gen Z merupakan pilar perubahan pada era digital. Pasalnya, generasi muda lahir saat teknologi telah menempel di kehidupan.

    Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardhana mengatakan bahwa Gen Z merupakan generasi yang sangat familiar dengan digitalisasi.

    Sehingga, dirinya menyebut bahwa Gen Z berpotensi menjadi pemimpin yang besar dalam beberapa tahun terakhir di era transformasi digital.

    “Gen Z juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin perubahan di era digital mendatang,” kata Wijaya dalam sambutannya di acara Saatnya Gensi Beraksi, Selasa (4/2/2025).

    Potensi tersebut, kata Wijaya bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dari 221,5 juta orang di seluruh Indonesia yang terkoneksi internet, 65% adalah kelompok milenial dan Gen Z.

    Dengan melimpahnya sumber daya tersebut, Pemerintah terus berupaya mencetak pemimpin masa depan dari generasi milenial dan Gen Z.

    “Ini yang harus benar-benar kita manfaatkan dan kita persiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan,” ujarnya.

    Terkhusus daerah Nusa Tenggara Timur (NTT), Wijaya menuturkan dari data Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 5,65 juta jiwa yang tinggal di NTT dan hampir separuhnya yaitu 48,3% atau sekitar 2,48 juta jiwa adalah generasi muda.

    Melihat hal ini, Wijaya yakin bahwa angka ini bisa menjadi pondasi awal bagi NTT untuk terus bertumbuh di perkembangan digital ini.

    Namun, Komdigi masih melihat adanya tantangan yang dikhawatirkan menjadi penghambat pertumbuhan di NTT dikarenakan Indeks Masyarakat Digital NTT berada diangka 39,34. Angka tersebut masih dibawah rata-rata indeks nasional yang berada diangka 43,18.

    “Salah satu komponen yang menyebabkan angka itu masih di bawah rata-rata karena pemanfaatan digitalnya atau teknologi digitalnya masih belum berkembang,” ucap Wijaya.

    Lebih lanjut, Wijaya mengatakan dari empat komponen yang membentuk Indeks Masyarakat Digital, dua komponen yaitu infrastruktur digital dan SDM digita di NTT sudah memadai.

    Namun, pekerjaan dan pemanfaatan digitalisasi di NTT masih belum optimal yang membuat Indeks Masyarakat Digitalnya masih berada dibawah rata-rata.

    “Nah ini yang harus menjadi tantangan bagi adik-adik semua, wabil khusus pada dunia akademisi untuk bisa memanfaatkan ini menjadi salah satu pemicu dan pemantik untuk bisa maju ke depan,” tuturnya.

  • Anies Baswedan Bilang Transportasi Umum Jakarta Tak Kalah dari Tokyo

    Anies Baswedan Bilang Transportasi Umum Jakarta Tak Kalah dari Tokyo

    Jakarta –

    Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan peta integrasi transportasi umum di Jakarta tak kalah dari Tokyo, Jepang. Bahkan, sebaran titiknya saat ini sudah sangat merata.

    Disitat dari akun X resminya, Anies Baswedan mula-mula membagikan foto suasana di stasiun MRT dan jalur pejalan kaki di Jakarta. Dia secara tak langsung mengklaim, tampilannya mirip-mirip di Jepang.

    “Jepang? Bukan. Ini di Jakarta,” tulis Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2017-2022, dikutip Selasa (4/2).

    Menurut Anies, jika di Jepang ada Tokyo yang terkenal akan integrasi kendaraan umumnya, maka Indonesia punya Jakarta. Dia tak lupa membagikan peta terkait untuk menggambarkan betapa terhubungnya fasilitas tersebut.

    “Tapi nggak kalah dari Tokyo, kita di Jakarta juga punya peta integrasi transportasi umum lengkap versi terkini (Januari 2025) karya teman-teman Transport for Jakarta,” ungkapnya.

    Anies Baswedan ajak putranya, Ismail Hakim naik bus listrik di Jakarta. Foto: IG Anies Baswedan.

    Di beberapa kesempatan, Anies Baswedan kerap membagikan kesehariannya naik transportasi umum seperti MRT atau TransJakarta. Bahkan, mantan Menteri Pendidikan era Jokowi tersebut beberapa kali mengajak keluarganya.

    [Gambas:Twitter]

    Menurut data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengguna kendaraan umum di kawasan setempat tembus 190 juta sepanjang Januari-Juni 2024. Bahkan, TransJakarta saja melayani 1,1 juta penumpang dalam sehari.

    Terkait itu, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) sebelumnya juga mengusulkan pejabat-pejabat di Jakarta agar menggunakan transportasi umum saat bepergian. Ide tersebut meniru pejabat-pejabat di Swedia yang ke mana-mana terbiasa naik transportasi massal.

    “Perhitungkan, sekarang setiap hari lebih dari 100-an kendaraan harus dikawal polisi menuju tempat beraktivitas, jalan-jalan di Jakarta akan semakin macet dan membikin pengguna jalan menjadi stress dengan bunyi-bunyian sirene kendaraan patwal,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.

    Djoko berharap, pejabat semestinya bisa menjadi contoh masyarakat untuk penggunaan transportasi publik. Khususnya bagi pejabat yang sehari-hari melintas di Jakarta. Sebab, kota metropolitan tersebut sudah punya kendaraan umum yang saling terhubung.

    “Artinya, ketersediaan layanan angkutan umum di Jakarta sudah sedemikian merata tidak jauh berbeda dengan kota dunia lainnya yang masyarakat dan pejabat sudah terbiasa menggunakan angkutan umum. Angkutan umum yang tersedia di Jakarta sudah beragam, seperti ojek, bajaj, mikrolet, bus, KRL, LRT hingga MRT,” tuturnya.

    “Untuk kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia dikhususkan cukup bagi presiden dan wakil presiden,” kata Djoko menambahkan.

    (sfn/rgr)