Jakarta, CNBC Indonesia- Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi selama 2024 sebesar 5,03%.
Pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebutkan kinerja ekonomi RI 2024 sangat baik di tengah gejolak ekonomi global dan era suku bunga tinggi. Dimana catatan PDB 5,03% (yoy) ini lebih tinggi dari Singapura, Malaysia hingga Arab Saudi
Selengkapnya saksikan Breaking News,CNBCIndonesia (Rabu, 05/02/2025)
Jakarta –
Di akhir Februari ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan melakukan lelang frekuensi 1,4 GHz yang setelah melalui tahapan konsultasi publik aturannya. Melalui spektrum tersebut, Komdigi akan dialokasikan untuk keperluan Broadband Wireless Access (BWA).
Layanan BWA ini sebelumnya pernah terjadi di Indonesia, yang itu ditandai dengan keberadaan First Media, Internux dengan produk Bolt, Indosat Mega Media (IM2), Berca, hingga Jasnita.
“Ini akan kemungkinan menghidupkan BWA karena untuk meningkatkan penetrasi fixed broadband,” ujar Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Wayan Toni Supriyanto ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Indonesia tengah dihadapi tantangan besar dalam meningkatkan layanan Fixed Broadband (FBB), di mana dari segi penetrasi dan kualitas saat ini hanya mencapai 21,31% rumah tangga (Komdigi, 2024) dari sekitar 69 juta rumah tangga di Indonesia (BPS, 2019) dengan kecepatan download rata-rata 32,10 Mbps (Ookla, Oktober 2024).
Selain itu, harga rata-rata bulanan untuk kecepatan internet mencapai hingga 100 Mbps masih cukup mahal. Tingginya biaya internet pelanggan dan biaya penggelaran jaringan Fiber Optic (FO) terutama di daerah rural dan sub-urban, serta regulasi dan infrastruktur yang belum mendukung secara optimal, menjadi tantangan utama.
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah terobosan kebijakan untuk mendorong pembangunan layanan akses internet di rumah secara masif dan cepat dengan biaya yang relatif terjangkau sesuai kemampuan masyarakat.
Rencana kebijakan untuk internet murah ini akan fokus pada wilayah dengan tingkat penetrasi layanan internet yang masih terbatas atau bahkan yang belum ada penetrasi sama sekali. Adapun pelanggan dari layanan internet murah ini ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan daya beli terbatas.
Lebih lanjut, Wayan menegaskan operator internet yang bisa mengikuti lelang frekuensi 1,4 GHz ini hanya kepada mereka sudah mengantongi izin jaringan tetap block packed switched, bukan operator seluler.
“Khusus untuk jaringan tetap block packed switched, bukan seluler ya, seluler nanti diberikan lagi,” ucapnya.
Setelah melalui tahapan konsultasi publik RPM tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi 1,4 GHz yang berakhir pada 2 Februari 2025, Komdigi akan menggelar lelang frekuensi 1,4 GHz dengan lebar pita 80 MHz itu pada pekan ketiga Februari 2025.
“Yang mendapatkan akses 1,4 GHz kan yang dicari adalah untuk internet. Jadi, kita akan dorong orang yang dapat itu untuk membawa fiber optik, nah baru dia naikkan aksesnya gitu. Bukan kita berikan pada orang yang sudah dapat koneksi terus dia nggak membangun,” pungkasnya.
(agt/fyk)
JABAR EKSPRES – Kebijakan efisiensi anggaran yang bakal dilakukan Pemprov Jabar maupun Pemerintah Pusat bakal berdampak pada laju pertumbuhan perekonomian, karena bakal mengerem geliat sejumlah lapangan usaha.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Darwis Sitorus, Rabu (5/2).
“Pasti akan ada dampaknya kebijakan efisiensi itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Ikut Pangkas Perjalanan Dinas Luar Negeri
Darwis memprediksi, sektor yang bakal terdampak dari kebijakan itu adalah resto dan perhotelan, karena sektor tersebut yang sejauh ini banyak menyerap dan berkembang dari kegiatan pemerintah.
“Efisiensi kan tidak hanya perjalanan dinas. Tapi kegiatan seperti seminar, FGD juga dibatasi. Itu bakal berdampak pada hotel resto,” jelasnya.
Kegiatan semacam itu memang menjadi andalan sektor hotel resto selama weekday. “Sebagian besar ya pendapatan dari hotel saat weekday itu sekitar 60 persen berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah,”jelasnya.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Relokasi Anggaran dari Tiap OPD Capai Rp 4 Triliun
Di sisi lain BPS mencatat sektor akomodasi dan makanan minuman secara C to C 2024 memiliki kontribusi 3,07 persen, Itu berada di urutan ke 8 teratas dibanding sektor lain. Kondisinya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,4 persen.
Sebelumnya, Pemprov Jabar saat ini juga tengah menyiapkan efisiensi anggaran. Beberapa program bakal dipangkas. Itu mengikuti intruksi presiden maupun keinginan Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi.
Inpres No 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan presiden itu memang memberi amanat kepada Gubernur dan Bupati ataupun Wali Kota. Di antaranya untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar. Mengurangi belanja perjalanan dinas 50 persen. Hingga selektif dalam memberikan hibah lansung.(son)
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4700425/original/045666800_1703750481-plt_kepala_bps__10_.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Ramalan BPS Soal Dampak Pemangkasan APBN Rp 256,1 Triliun – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia A. Widyasanti, merespons terkait penghematan besar-besaran anggaran belanja pemerintah tahun ini. BPS belum dapat memberikan analisis mendalam mengenai hal tersebut tetapi diperkirakan dampaknya akan terasa di kuartal I 2025.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian dan Lembaga untuk mengefisiensikan anggaran hingga Rp 256,1 triliun pada 2025. Dengan perintah ini kementerian dan lembaga melakukan pemangkasan anggaran belanja.
Amalia menyatakan bahwa data terkait penghematan ini baru dapat diperoleh lebih jelas pada rilis triwulan berikutnya. Untuk saat ini, BPS fokus pada pencatatan perkembangan ekonomi untuk triwulan IV 2024, yang mencakup data dari bulan Oktober hingga Desember 2024.
Oleh karena itu, hasil lebih lanjut mengenai dampak penghematan tersebut terhadap ekonomi secara keseluruhan akan diumumkan pada laporan mendatang.
“Nanti kita lihat saja pada rilis triwulan berikutnya, karena kami tentunya pada rilis hari ini kami mencatat perkembangan ekonomi untuk triwulan IV- 2024 yang merekam pencatatan dari bulan Oktober, November dan Desember,” kata Amalia dalam konferensi pers, pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2024, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Adapun BPS mencatat, pada triwulan IV-2024 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan tahunan (YoY) sebesar 5,02%. Dari angka tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup solid meskipun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.
“Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran PDB pada triwulan IV-2024 atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.674,9 triliun dan atas dasar harga konstan Rp 3.296,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 bila dibandingkan dengan triwulan IV-2023 secara yoy tumbuh sebesar 5,02%,” ujarnya.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV-2024 juga tercatat positif jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Q-to-Q), yakni tumbuh sebesar 0,53%.
Secara kumulatif, perekonomian Indonesia pada 2024 tercatat tumbuh 5,03%. Angka tersebut mencerminkan kinerja yang stabil sepanjang tahun.
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Ekonom nilai deflasi jadi sinyal pelemahan daya beli masyarakat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Selasa, 04 Februari 2025 – 17:16 WIB
Elshinta.com – Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai, deflasi bulan Januari 2025 yang tercatat 0,76 persen (month to month/mtm) menjadi sinyal melemahnya daya beli masyarakat.
Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan deflasi ini disebabkan oleh diskon tarif listrik 50 persen bagi pelanggan rumah tangga dengan daya hingga 2.200 VA, Achmad memandang tren ini menunjukkan indikasi yang lebih serius terhadap permintaan domestik.
“Analisis lebih dalam mengungkapkan bahwa meskipun faktor ini berkontribusi pada penurunan indeks harga konsumen (IHK), angka deflasi yang signifikan ini merupakan bukti nyata dari melemahnya daya beli masyarakat,” kata Achmad, di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan laporan Bank Indonesia (BI), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus mengalami penurunan sejak pertengahan 2024, mencerminkan kehati-hatian masyarakat dalam berbelanja.
Tren inflasi tahunan yang terus melambat, dari 3,00 persen (year on year/yoy) pada April 2024 menjadi hanya 2,12 persen (yoy) pada Januari 2025, kian memperkuat indikasi lemahnya konsumsi rumah tangga.
Achmad menilai, penurunan daya beli ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, namun mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi.
Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.
Ia mengatakan bahwa hal itu berarti sekitar 10 juta individu mengalami ketidakpastian ekonomi tanpa mendapat bantuan signifikan dari pemerintah.
“Kelas menengah memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Mereka adalah konsumen utama bagi sektor barang dan jasa, dan juga merupakan kelompok yang memiliki kemampuan investasi yang cukup besar. Penurunan jumlah kelas menengah berarti berkurangnya konsumsi rumah tangga, yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya lagi.
Lebih lanjut, Achmad menuturkan lemahnya daya beli masyarakat turut berdampak pada sektor usaha, terutama ritel dan manufaktur.
Indeks penjualan ritel yang terus menurun sejak kuartal III-2024 menunjukkan bahwa konsumen semakin mengurangi pengeluarannya.
Tingginya biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan energi global, juga semakin menekan margin keuntungan usaha.
Akibatnya, beberapa usaha kecil dan menengah (UKM) terpaksa melakukan efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja.
“Beberapa di antaranya terpaksa menutup usaha, sementara yang lain harus melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Fenomena ini menimbulkan efek domino, di mana meningkatnya angka pengangguran semakin memperburuk daya beli masyarakat,” katanya pula.
Untuk mengatasi pelemahan daya beli, Achmad menyarankan beberapa langkah strategis.
Pertama, penciptaan lapangan kerja berkualitas melalui insentif bagi industri padat karya.
Kedua, penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi bahan pokok yang lebih tepat sasaran.
Ketiga, pengendalian harga komoditas strategis dengan memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
“Penyederhanaan regulasi dan peningkatan insentif investasi dapat menarik lebih banyak modal asing dan domestik untuk mempercepat pertumbuhan industri. Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja baru dapat dipercepat dan daya beli masyarakat dapat diperbaiki secara berkelanjutan,” ujarnya lagi.
Sumber : Antara
Jakarta, FORTUNE – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 mencapai 5,03 persen atau lebih rendah dari capaian 2023 pada level 5,05 persen. Dengan demikian, hasil tersebut belum memenuhi target yang dimuat dalam asumsi makroekonomi APBN 2024 yang dipatok 5,2 persen.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia berdasarkan harga berlaku (ADHB) pada 2024 mencapai Rp22.138,98 triliun. Sementara itu, berdasarkan harga konstan (ADHK), angkanya juga berada pada level yang sama.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 tercatat sebesar 5,03 persen, dengan seluruh sektor usaha mengalami pertumbuhan positif,” kata Amalia dalam konferensi pers yang disiarkan secara virtual, Rabu (5/2).
Beberapa sektor mengalami pertumbuhan signifikan sepanjang 2024. Jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 9,80 persen, disusul oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,69 persen, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman dengan pertumbuhan 8,56 persen.
Sementara itu, industri pengolahan yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional tumbuh 4,43 persen. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan bermotor tumbuh 4,86 persen, sedangkan pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya mencatat kenaikan tipis sebesar 0,67 persen.
Dari sisi kontribusi terhadap PDB, sektor industri pengolahan masih menjadi yang terbesar dengan porsi 18,98 persen. Ini kemudian disusul oleh perdagangan besar dan eceran serta reparasi kendaraan bermotor sebesar 13,07 persen, pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 12,61 persen, konstruksi 10,09 persen, serta pertambangan dan penggalian sebesar 9,15 persen.
Secara keseluruhan, lima sektor utama ini menyumbang 63,90 persen terhadap perekonomian nasional.
Adapun komponen dengan distribusi terbesar adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04 persen atau tumbuh 4,94 persen.
Peringkat kedua, adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), pengeluaran untuk barang modal yang memiliki umur pakai lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, tumbuh 4,61 persen.
Komponen ini berkontribusi 29,15 persen terhadap kelompok dimaksud.
Bisnis.com, JAKARTA — Plt. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan realisasi produk domestik bruto atau PDB per kapita Indonesia pada 2024 mencapai US$4.960,33 yang setara dengan Rp78,62 juta.
“PDB per kapita tahun 2024 adalah sebesar Rp78,62 juta atau sebesar US$4.960,33 per kapita,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (5/2/2025).
PDB per kapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan setiap penduduk di suatu wilayah tersebut, terpantau naik dari 2023 yang sebesar US$4.919,7 atau setara Rp75 juta. Artinya, terjadi kenaikan PDB per kapita sekitar Rp3,6 juta pada 2024.
Adapun perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp22.139,0 triliun, naik Rp1.246,6 triliun dari PDB ADHB 2023 yang sejumlah Rp20.892,4 triliun.
Amalia menjelaskan secara umum ekonomi Indonesia 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 5,03% atau melambat dibanding capaian 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%.
Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,8%.
Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48% yang terdorong oleh peningkatan aktivitas Pemilu dan Pilkada 2024.
Adapun, konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) masih menjadi penyumbang utama PDB pada 2024, dengan akumulasi kontribusi sebesar 83,19% atau masing-masing sebesar 54,04% dan 29,15%.
Melihat dari sisi pertumbuhan, konsumsi rumah tangga pada 2024 tumbuh level 4,94% atau lebih tinggi dari 2023 yang sebesar 4,82%.
Di mana transportasi dan komunikasi menjadi kelompok yang tumbuh paling tinggi dalam konsumsi rumah tangga, yakni sebesar 6,56% (year on year/YoY) karena seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat.
Di sisi lain, restoran dan hotel juga mendorong kelompok konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi sebesar 6,53%, seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama libur sekolah dan libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Bisnis.com, JAKARTA – Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dengan sumbangsih 18,98% sepanjang 2024. Lapangan usaha ini juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional tahun lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 18,67% pada 2023 dan naik dari tahun 2022 sebesar 18,34%.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, industri pengolahan tumbuh didorong oleh permintaan domestik dan luar negeri. Beberapa subsektor industri penopangnya yaitu makanan dan minuman (mamin), logam dasar, serta barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik.
“Di mana industri mamin tumbuh 5,9% yang ditopang oleh permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri,” ujar Amalia dalam konferensi pers Pertumbuhan Ekonomi 2024, Rabu (5/2/2025).
Di sisi lain, industri logam dasar tumbuh 13,34% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri, khususnya untuk komoditas besi dan baja.
Adapun, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 6,16% karena didorong permintaan ekspor untuk barang logam komponen elektronik dan peralatan listrik.
“Jika dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi secara kumulatif, tahun 2024 dari sisi lapangan usaha adalah sebagai berikut, industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi 0,90%,” jelasnya.
Secara pertumbuhan, industri pengolahan tumbuh melambat ke angka 4,43% sepanjang 2024 atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya 4,64% pada 2023 dan 4,89% pada 2022.
Adapun, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 yang tumbuh mencapai 5,03% juga ditopang oleh lapangan usaha seperti perdagangan yang memberikan sumber pertumbuhan sebesar 0,67%, konstruksi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,64%, dan informasi dan komunikasi dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,50%.
“Lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap ekonomi adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan diikuti oleh konstruksi, kemudian pertambangan yang juga melanjutkan tren pertumbuhan yang positif,” terang Amalia.
Lebih lanjut, lapangan usaha yang juga tumbuh tinggi yaitu jasa Lainnya tumbuh 9,80%, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,69% serta akomodasi dan mamin yang tumbuh 8,56%.
“Hal ini tentunya terlihat didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat, peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan macanegara serta peningkatan kegiatan ekonomi lainnya dan memberikan dampak terhadap peningkatan mobilitas masyarakat,” pungkasnya.
Palangka Raya (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah kini menyelenggarakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kota Palangka Raya menjelang bulan suci Ramadhan.
“Di antaranya mengalokasikan hingga 3.000 kg beras atau 3 ton beras untuk masyarakat. GPM ini sebagai salah satu langkah Pemprov Kalteng dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, sekaligus kendalikan inflasi,” kata Pelaksana Harian Dinas Ketahanan Pangan (Dishanpang) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Bastiah di Palangka Raya, Rabu.
Selama ini, GPM dinilai sebagai salah satu gerakan yang efektif dan berdampak positif bagi masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pangan strategis maupun menjaga daya beli mereka, termasuk menjelang hari besar keagamaan.
Oleh karenanya Pemprov Kalteng secara berkala melaksanakan GPM, tentunya menyesuaikan perkembangan kondisi perekonomian serta kebutuhan di lapangan.
“Makanya titik atau lokasi pelaksanaan GPM pun tak menentu, bisa di pusat kota, bisa juga di wilayah perdesaan di berbagai kabupaten/kota di Kalteng,” jelasnya.
Dalam setiap pelaksanaannya, GPM selalu mendapat respon positif dari masyarakat yang tampak antusias memadati setiap lokasi, lantaran berbagai komoditas yang dijual biasanya lebih terjangkau.
Adapun dalam penyelenggaraan GPM hari ini, ragam komoditas pangan strategis disediakan, meliputi antara lain beras premium 2 ton, beras SPHP 1 ton, gula pasir 650 kg, minyak goreng kemasan 650 liter, bawang putih 80 kg dan bawang merah 120 kg.
Beras premium maupun SPHP dijual Rp60 ribu per lima kilogram, bawang merah Rp26 ribu per kg, bawang putih Rp38 ribu per kg, gula pasir Rp16 ribu per kg, minyak goreng Rp14 ribu dan Rp18 ribu per liter.
Tampak masyarakat berdatangan memadati lokasi Gerakan Pangan Murah yang digelar di kawasan Kantor Dishanpang Kalteng untuk membeli berbagai komoditas pangan yang disediakan. Sementara itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Januari 2025 inflasi year on year Kalteng sebesar 0,28 persen.
Pewarta: Muhammad Arif Hidayat
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan realisasi konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98% secara tahunan pada kuartal IV/2024 dan tumbuh sebesar 4,94% secara kumulatif.
Melihat realiasai tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak lebih besar dari realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% (year on year/YoY) maupun pertumbuhan ekonomi pada 2024 dibandingkan dengan 2023 atau secara kumulatif yang sebesar 5,03%.
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan pada dasarnya konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) dengan distribusi sebesar 53,71% (YoY) pada kuartal IV/2024.
“Penyumbang utama PDB menurut komponen pengeluaran adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB,” ujarnya dalam konferensi pers, Rabu (5/2/2025).
Amalia menyoroti pertumbuhan konsumsi tersebut sejalan dengan indikator konsumsi masyarakat yang tercermin dari indeks penjualan eceran riil pada kuartal IV/2024 yang tumbuh 1,11% (YoY) dan 3,01% secara kumulatif.
Sementara nilai impor barang konsumsi juga tumbuh sebesar 8,31% (YoY) dan 5,37% secara kumulatif. Meski demikian, penjualan domestik sepeda motor terkontraksi sebesar 3,6% (YoY), tetapi penjualan sepanjang 2024 tumbuh 1,54% dibandingkan dengan 2023.
Secara kumulatif, transportasi dan komunikasi menjadi kelompok yang tumbuh tinggi dalam konsumsi rumah tangga karena seiring dengan mobilitas masyarakat yang meningkat.
Di sisi lain, restoran dan hotel juga mendorong kelompok konsumsi rumah tangga tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya kegiatan wisata selama libur sekolah dan libur Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Komponen PDB 2024 menurut pengeluaran. / dok. BPSPerbesar
Adapun, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2024 dan sepanjang 2024 tersebut melampaui konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg dengan nilai tengah sebesar 4,96% (YoY) dan 5,01%.
Meski demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi 2024 lebih rendah dari 2023 yang mencapai 5,05%, tetapi sedikit di atas harapan pemerintah yang sebesar 5%.
Sebelumnya, Proyeksi terendah berasal dari Ekonom JP Morgan Chase Bank NA Sin Beng Ong dan Ekonom HK and SH Banking Corp Ltd Pranjul Bhandari yang masing-masing sebesar 4,8% (YoY).
Sementara estimasi tertinggi, yakni sebesar 5,08% (YoY), dikeluarkan oleh Kepala Ekonom Bank Maybank Indonesia Juniman.
“Aktivitas konsumsi yang meningkat pada akhir tahun terutama ada faktor terkait dengan faktor belanja akhir tahun dari pemerintah,” ungkap Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto, dikutip pada Rabu (5/2/2025).