Kementrian Lembaga: BPS

Jakarta –

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,04% terhadap pertumbuhan ekonomi 2024 dan tumbuh 4,94%. Pertumbuhan ini lebih baik jika dibandingkan 2023 yang tumbuh 4,82%. Namun konsumsi rumah tangga RI ini dinilai masih rendah.

Ekonom senior INDEF Tauhid Ahmad berpendapat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di bawah 5% ini mencerminkan daya beli masyarakat Indonesia masih lemah.

“Kalau kita lihat, mengacu ke laporannya BPS, konsumsi rumah tangga kita belum bisa tembus di atas 5%” kata Tauhid dalam acara Outlook Ekonomi DPR dipersembahkan oleh Komisi XI DPR RI bersama detikcom dan didukung oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jakarta, Rabu (5/2/2024).

Tauhid berpendapat untuk bisa menaikkan konsumsi masyarakat ini, pemerintah harus menggenjot sektor-sektor riil. Sebab sektor inilah yang bisa secara langsung meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli bisa ikut meningkat.

“Saya kira ini yang kemudian menjadi poin bagaimana pendekatan lain yang kemudian bisa meningkatkan daya beli. Daya beli ini yang perlu tadi mungkin disampaikan Pak CT (Chairul Tanjung), sektor riil ini yang seharusnya bisa bekerja,” terangnya.

“Kita bersyukur memang ini ada upaya efisiensi (anggaran K/L), cuma kan alokasi ke sektor riil-nya ini belum disampaikan. Baru kita efisiensi ya. Memang sudah ada buat makan berisi gratis, tapi kalau nilainya hanya segitu, rasanya buat sektor riil belum tumbuh lebih besar,” sambung Tauhid.

Tauhid mencontohkan pemerintah bisa memberikan bantuan atau tambahan insentif untuk sektor industri dalam negeri yang saat ini masih dalam tekanan. Contohnya industri tekstil dan alas kaki ataupun sektor padat karya lainnya.

“Misalnya apa, untuk industri atau untuk apa yang kemudian bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan baru atau pendapatan. Ini yang kemudian mungkin bisa dikeluarkan kebijakan-kebijakan baru dari yang sudah ada,” terang Tauhid.

“Memang kemarin sudah ada paket insentif, tapi rasanya masih kurang untuk mendorong daya beli masyarakat tumbuh, terutama di menengah bawah. Apalagi bagi beberapa industri yang sekarang ini layoff. Tekstil kemudian alas kaki dan sebagainya,” jelasnya lagi.

Belum lagi sejumlah sektor padat karya ini diperkirakan akan semakin tertekan imbas perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan sejumlah negara seperti Kanada, Meksiko, dan China. Membuat dorongan di sektor riil ini menjadi semakin penting untuk dilakukan.

“Ini harus dibangkitkan lagi yang kemudian bisa (daya beli) tumbuh begitu. Jadi saya kira itu yang perlu dilakukan ya. Mungkin melalui mitra kerjanya, Komisi XI dengan pemerintah bagaimana ini bisa memperkuat pertumbuhan ya,” jelas Tauhid.

Secara terpisah, sebelumnya Founder & Chairman CT Corp Chairul Tanjung menilai sektor riil perlu lebih diikutsertakan dalam bauran kebijakan ekonomi nasional. Terutama jika pemerintah saat ini benar-benar ingin mengejar target Indonesia Emas 2045.

“Akan bagus kalau bauran kebijakan itu juga mengikutsertakan sektor riil. Jadi bauran kebijakan antara fiskal, moneter dan sektor riil inilah yang bisa membuat orkestrasi Indonesia menuju era emas 2045,” ujar CT.

Pria yang akrab disapa CT ini mengungkapkan bahwa keikutsertaan sektor riil tersebut perlu dilakukan lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak didorong oleh sektor rill dan investasi. Sementara itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 hanya berkontribusi sebanyak 6-8%.

(fdl/fdl)