Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Mantap! Arus Peti Kemas Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Mantap! Arus Peti Kemas Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat peningkatan arus petikemas internasional sebanyak 10,28% pada 2024. Adapun petikemas internasional sepanjang 2024 tercatat sebanyak 3.995.525 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs), sementara pada periode yang sama 2023 sebanyak 3.623.006 TEUs.

    Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra mengatakan, pertumbuhan terjadi pada petikemas ekspor maupun impor. Pada 2024 petikemas ekspor tercatat 2.060.679 TEUs atau tumbuh 10,58% jika dibandingkan tahun 2023 sebanyak 1.863.442 TEUs.

    Sementara untuk petikemas impor mengalami peningkatan 9,96% dari 1.748.736 TEUs pada 2023 menjadi 1.922.855 TEUs pada 2024. Petikemas transhipment juga mengalami pertumbuhan dari 2023 sebanyak 10.827 TEUs menjadi 11.990 TEUs pada 2024.

    “Hampir seluruh terminal petikemas di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang melayani petikemas internasional mengalami pertumbuhan beberapa di antaranya TPK Semarang dan TPS Surabaya,” kata Widyaswendra, dikutip Selasa (11/2/2025).

    Ia menjelaskan, di TPK Semarang peningkatan arus petikemas internasional terjadi karena adanya penambahan kunjungan sejumlah kapal dari beberapa perusahaan pelayaran, di manatercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13% dari 678.428 TEUs di 2023 menjadi 766.913 TEUs di 2024.Tak hanya itu, produksi petikemas perusahaan pelayaran juga mengalami peningkatan.

    “Pelayaran SITC misalnya, tercatat terjadi peningkatan 158%, Wan Hai sebanyak 142%, dan Evergreen 122%,” kata dia.

    Sementara itu di TPS Surabaya terjadi peningkatan arus petikemas internasional sebanyak 9,65% dari 1.375.927 TEUs di 2023 menjadi 1.508.743 TEUs di 2024. Capaian ini karena peningkatan jumlah kunjungan kapal sebanyak 230 dari yang direncanakan sebanyak 192 kapal.

    “Petikemas internasional di wilayah kami Tanjung Priok 2 juga terjadi peningkatan dari 387.798 TEUs di 2023 menjadi 563.113 TEUs di 2024 atau tumbuh 45%,” lanjutnya.

    Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Toto Dirgantoro mengakui, kendati ada tantangan selama 2024, eksportir Indonesia tetap tumbuh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 3%.

    “Memang biasanya, pertumbuhan volume peti kemas selalu lebih tinggi dari rata-rata nilai ekspor secara nasional, karena adanya juga petikemas ekpor yang sifatnya hanya untuk reposisi,” katanya.

    Toto memprediksi nilai ekspor tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi yakni pada angka 4%. Dia berharap, dengan asumsi nilai ekspor 4%, pertumbuhan volume petikemas ekspor akan lebih tinggi.

    “Untuk mendukung hal tersebut, kami berharap Pelindo mengembangkan salah satu pelabuhannya menjadi hub nasional, sehingga tidak perlu mengandalkan Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia untuk melakukan transshipment sehingga bisa memangkas biaya ekspor,” tegas Toto.

    Ekspor Indonesia yang tumbuh positif juga tercermin dalam volume yang ditangani perusahaan pelayaran pada 2024. Ocean Network Express (ONE), salah satu perusahaan pelayaran (main liner operator) asal Jepang, mengakui terjadi pertumbuhan ekspor Indonesia selama 2024.

    President Director PT Ocean Network Express Indonesia sekaligus Country Head ONE untuk Indonesia Keishin Watanabe, mengatakan volume ekspor yang dilayani perusahaan tersebut pada tahun lalu mengalami pertumbuhan sekitar 5-10% atau sekitar 400,000 TEUs.

    “Impor juga hampir sama, namun angkanya sedikit lebih kecil,” kata Watanabe.

    Dia memprediksi arus perdagangan internasional Indonesia tahun ini tetap tumbuh, di tengah proyeksi pelemahan volume perdagangan petikemas secara global.

    BPS sebelumnya melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia Januari hingga Desember 2024 mencapai US$ 264,7 miliar atau naik 2,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari total nilai tersebut ekspor nonmigas yang mencapai US$ 248,83 miliar atau naik sebesar 2,46%.

    Sebagai informasi, PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus petikemas tahun 2024 tumbuh 7,1% jika dibandingkan dengan 2023. Selama 2024, jumlah peti kemas yang dilayani perseroan sebanyak 12.489.927 TEUs atau meningkat dari 2023 yang tercatat sebanyak 11.661.489 TEUs.

    Peti kemas ini terdiri dari 8.494.402 TEUs petikemas domestik dan 3.995.525 TEUs petikemas internasional. Pertumbuhan arus container terjadi hampir di seluruh terminal petikemas yang dikelola oleh perusahaan.

    (bul/bul)

  • Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Tuai Apresiasi WHO, Cek Kesehatan Gratis Disebut Cegah Komplikasi Penyakit

    Jakarta –

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi dimulainya program cek kesehatan gratis (CKG) yang digagas oleh pemerintah. Dia meyakini kehadiran program ini dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

    “Kami meyakini program ini meningkatkan kualitas kesehatan sekaligus mencegah berbagai penyakit karena deteksi dini yang lebih cepat,” kata Eddy dalam keterangannya, Selasa (11/2/2025).

    “Setelah Program MBG berjalan, sekarang Cek Kesehatan Gratis juga dijalankan. Aksi nyata Presiden Prabowo ini kembali menegaskan komitmennya bahwa no one is left behind. Tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus turut memuji program CKG, lantaran dianggap sebagai terobosan kebijakan preventif mencegah penyebaran penyakit lebih dini, sehingga peluang kesembuhan relatif lebih tinggi.

    “Saya kira apresiasi WHO cukup jelas menggambarkan urgensi program ini. Sekarang implementasinya yang harus berjalan dengan baik oleh kementerian pelaksananya,” ungkap Eddy.

    Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia ini mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata usia harapan hidup Indonesia telah mencapai berbagai kemajuan dalam bidang kesehatan, seperti peningkatan usia harapan hidup tahun 2024 menjadi 74,15 tahun.

    Di sisi lain, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 10 negara di ASEAN dalam hal kematian Ibu. Sedangkan, kematian anak menempati peringkat ke-7 dari 10 negara di ASEAN.

    “Selain itu, angka stunting di Indonesia juga tergolong tinggi. Untuk itu, program ini saya kira baik sekali karena bisa membantu mendeteksi dini masalah kesehatan, memungkinkan intervensi lebih awal, dan mencegah komplikasi yang lebih serius,” jelasnya.

    “Dengan demikian program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan di masa depan. Program ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya kesehatan diri dan keluarga,” tutup anggota DPR RI Dapil Cianjur dan Kota Bogor ini.

    (akn/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pelindo Petikemas Catat Arus Kontainer Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Pelindo Petikemas Catat Arus Kontainer Ekspor Tumbuh 10,58% di 2024

    Jakarta –

    PT Pelindo Terminal Petikemas mencatatkan kenaikan arus peti kemas internasional di tahun 2024 sebanyak 10,28%. Arus peti kemas internasional meningkat dari sebanyak 3.623.006 TEUs di tahun 2023, menjadi 3.995.525 TEUs.

    Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra mengatakan pertumbuhan terjadi pada peti kemas ekspor maupun impor. Pada tahun 2024 peti kemas ekspor tercatat 2.060.679 TEUs, atau tumbuh 10,58% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebanyak 1.863.442 TEUs.

    Sementara untuk peti kemas impor mengalami peningkatan 9,96 persen dari 1.748.736 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.922.855 TEUs di tahun 2024. Peti Kemas transhipment juga mengalami pertumbuhan dari tahun 2023 sebanyak 10.827 TEUs menjadi 11.990 TEUs di tahun 2024.

    “Hampir seluruh terminal peti kemas di lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas yang melayani peti kemas internasional mengalami pertumbuhan beberapa di antaranya TPK Semarang dan TPS Surabaya,” kata Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

    Di TPK Semarang peningkatan arus peti kemas internasional didorong oleh penambahan kunjungan sejumlah kapal dari beberapa perusahaan pelayaran. Tak hanya itu, produksi peti kemas perusahaan pelayaran juga meningkat. Pelayaran SITC misalnya, tercatat terjadi peningkatan 158 persen, Wan Hai sebanyak 142 persen dan Evergreen 122 persen. TPK Semarang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 13 persen dari 678.428 TEUs di tahun 2023 menjadi 766.913 TEUs di tahun 2024.

    Sementara itu di TPS Surabaya tercatat terjadi peningkatan arus peti kemas internasional sebanyak 9,65 persen dari 1.375.927 TEUs di tahun 2023 menjadi 1.508.743 TEUs di tahun 2024. Penyebabnya salah satunya adalah peningkatan jumlah kunjungan kapal sebanyak 230 dari yang direncanakan sebanyak 192 kapal.

    “Peti kemas internasional di wilayah kami Tanjung Priok 2 juga terjadi peningkatan dari 387.798 TEUs di tahun 2023 menjadi 563.113 TEUs di tahun 2024 atau tumbuh 45 persen,” terangnya.

    Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) mengakui, kendati ada tantangan selama 2024, namun eksportir Indonesia tetap tumbuh. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Sekretaris Jenderal GPEI Toto Dirgantoro mengatakan nilai ekspor Indonesia 2024 tumbuh kurang lebih 3%. Toto mengapresiasi pertumbuhan petikemas yang cukup besar sebagaimana dilaporkan oleh pihak pelabuhan.

    “Memang biasanya, pertumbuhan volume petikemas selalu lebih tinggi dari rata-rata nilai ekspor secara nasional, karena adanya juga peti kemas ekspor yang sifatnya hanya untuk reposisi,” katanya.

    Toto memprediksi nilai ekspor tahun 2025 akan tumbuh lebih tinggi yakni pada angka 4%. Dia berharap, dengan asumsi nilai ekspor 4%, pertumbuhan volume petikemas ekspor akan lebih tinggi.

    “Untuk mendukung hal tersebut, kami berharap Pelindo mengembangkan salah satu pelabuhannya untuk menjadi hub nasional, sehingga tidak perlu mengandalkan Singapura atau Tanjung Pelepas Malaysia untuk melakukan transshipment sehingga bisa memangkas biaya ekspor,” tegas Toto.

    Ekspor Indonesia yang tetap tumbuh positif juga tercermin dalam volume yang ditangani perusahaan pelayaran pada 2024. Ocean Network Express (ONE), salah satu perusahaan pelayaran (main liner operator) asal Jepang, mengakui pertumbuhan ekspor Indonesia selama tahun 2024.

    Sementara itu, President Director PT Ocean Network Express Indonesia dan sekaligus Country Head ONE untuk Indonesia Keishin Watanabe mengatakan volume ekspor yang dilayani perusahaan pada tahun lalu mengalami meningkat 5-10%, atau bertambah sekitar 400,000 TEUs.

    “Impor juga hampir sama, namun angkanya sedikit lebih kecil,” kata Watanabe.

    Dia memprediksi arus perdagangan internasional Indonesia tahun ini tetap tumbuh, kendati ada ada kecemasan bahwa secara global, volume perdagangan petikemas akan sedikit mengalami pelemahan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia Januari hingga Desember 2024 mencapai 264,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), naik 2,29% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

    Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dari total nilai tersebut ekspor nonmigas yang mencapai 248,83 miliar dolar AS atau naik sebesar 2,46%.

    Sebelumnya diberitakan bahwa PT Pelindo Terminal Petikemas mencatat pertumbuhan arus peti kemas tahun 2024 tumbuh 7,1% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Selama tahun 2024, jumlah peti kemas yang dilayani oleh perseroan sebanyak 12.489.927 Twenty-foot Equivalent Units (TEUs), meningkat dari tahun 2023 yang tercatat sebanyak 11.661.489 TEUs.

    Adapun peti kemas ini terdiri dari 8.494.402 TEUs peti kemas domestik dan 3.995.525 TEUs peti kemas internasional. PT Pelindo Terminal Petikemas menyebut pertumbuhan arus container hampir terjadi di seluruh terminal peti kemas yang dikelola oleh perusahaan.

    (ega/ega)

  • Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Perlawanan ‘Raja-raja Kecil’ & Efek Berganda Kebijakan Efisiensi Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Surat dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membatalkan agenda rapat pembahasan tentang efisiensi anggaran. Dasco dalam surat itu mengemukakan bahwa sedang ada rekonstruksi anggaran dari pemerintah.  

    Tidak ada penjelasan secara detail apa itu rekonstruksi anggaran. Apakah itu artinya bakal terjadi penundaan efisiensi atau justru ada proses refocusing  anggaran yang lebih moderat, menyusul munculnya suara kritis dari berbagai pihak.  

    “Bersama ini diminta kepada Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XIII DPR untuk menunda pembahasan efisiensi anggaran mitra kerja,” tulis Dasco dalam surat yang dikutip, Selasa (11/2/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, efisiensi anggaran bermula dari instruksi presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penghematan anggaran secara besar-besaran. Ada sekitar Rp306 triliun anggaran yang akan dipangkas dan dialihkan ke program-program pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG).

    Namun demikian, instruksi efisiensi dari Prabowo itu memicu polemik. Operasional Aparatur Sipil Negara alias ASN mulai terimbas. Terjadi penghematan besar-besaran. Penggunaan lampu, air conditioner alias AC, hingga mobil dinas di Kementerian dan Lembaga mulai dibatasi. Situasi semakin keruh karena kebijakan pembatasan subsidi LPG 3 Kg memicu kekisruhan di masyarakat.

    Surat pembatalan rapat efisiensi anggaran./IstimewaPerbesar

    Entah ada korelasinya atau tidak dengan peristiwa tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung adanya raja-raja kecil yang berusaha menyabotase kebijakan efisiensi anggarannya. Prabowo tampak begitu geram. Prabowo bahkan mengungkapkan berapa kuatnya raja kecil tersebut, sehingga nekat melawan kebijakan yang telah dia susun untuk kepentingan yang lebih mendesak. 

    “Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang uang itu untuk rakyat untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat,” ujarnya di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, kemarin. 

    Prabowo menekankan bahwa negara punya 330.000 sekolah yang masih perlu untuk diperbaiki saat ini. Bahkan, dia menilai melalui efisiensi anggaran untuk perbaikan sekolah cukup dalam memperbaiki mungkin sekitar 20.000 sekolah. 

    Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa efisiensi yang perlu difokuskan adalah mengirit perjalanan dinas. Apalagi untuk agenda-agenda yang bersifat seremonial dan mubazir.  

    “Enggak usah ke luar negeri, 5 tahun enggak usah ke luar negeri kalau perlu. Yang perlu keluar negeri yang tugas. Tugas ke luar negeri tugas belajar boleh, tugas untuk atas nama negara boleh. Jangan tugas yang dicari-cari untuk jalan-jalan. 

    Tugas Berat Prabowo  

    Kendati efisiensi sejatinya cukup rasional di tengah keterbatasan kemampuan negara membiayai program-programnya, namun kebijakan itu juga berisiko terhadap target-target pencapaian pemerintah, khususnya di bidang ekonomi.

    Badan Pusat Statistik alias BPS telah merilis bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya di angka 5,03% atau masih jauh dari ekspektasi pemerintah. Apalagi mimpi pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan di angka 8%.

    Adapun belanja pemerintah, kendati tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan konsumsi masyarakat, memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada tahun 2024 lalu, kontribusi pengeluaran pemerintah terhadap PDB sebanyak 7,73%. Angka ini naik jika dibandingkan tahun 2023 lalu yang hanya sebesar 7,45%.

    Kendati tidak sebesar konsumsi rumah tangga, namun belanja pemerintah entah itu dalam bentuk insentif maupun belanja riil seperti subsidi, seringkali menjadi stimulan untuk menopang pertumbuhan di sektor lainnya, termasuk konsumsi.

    Di sisi lain, langkah efisiensi pemerintah juga berpotensi menghambat laju pertumbuhan di tengah tren stagnasi ekonomi di kisaran 5% serta ketidakpastian global akibat perang dan kebijakan proteksionisme Trump.

    Ekonom Bank Pertama, Josua Pardede, misalnya, mengemukakan bahwa kebijakan tarif Trump bisa memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 0,06%. Kendati minim, tetapi tetap berdampak.

    1. Tabel kontribusi sektoral ke PDB (%)

    Tahun
    2022
    2023
    2024

    Manufaktur
    18,34
    18,67
    18,98

    Pertanian
    12,40
    12,53
    12,61

    Perdagangan
    12,85
    12,94
    13,07

    Kontruksi
    9,77
    9,92
    10,09

    Tambang
    12,22
    10,52
    9,15

    Sumber, BPS

    Selain itu, Indonesia juga sedang menghadapi persoalan dari sisi struktur ekonomi. Kontribusi manufaktur Indonesia ke PDB hanya di angka 18%. Tahun 2024 lalu 18,98%. Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya 18,34% dan 2023 sebanyak 18,67%. Padahal menurut Himpunan Kawasan Industri alias HKI, untuk tumbuh 8%, minimal dibutuhkan kontribusi sektor manufaktur di angka 21%.

    Adapun, sektor yang kemungkinan akan mengalami pukulan telak dari kebijakan efisensi Prabowo adalah sektor konstruksi. Pada tahun lalu, kontribusi sektor konstruksi ke PDB mencapai 10,09%. Sementara itu, real estate 2,35%. Artinya, kalau digabungkan, sektor kontruksi dan real estate berkontribusi lebih dari 12,4% ke PDB.

    Namun demikian, Prabowo berencana memangkas anggaran infrastruktur sebesar Rp81 triliun. Kinerja sektor ini ke PDB pun berpotensi mengalami pelemahan. Pengusaha di bidang konstruksi telah mewanti-wanti Prabowo bahwa pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

    Kepala Dewan Pertimbangan Organisasi Nasional (DPON) Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (INKINDO) Peter Frans menyayangkan pemangkasan tersebut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang cukup besar, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.

    Dia menuturkan, sektor konstruksi yang selama ini menyerap jutaan tenaga kerja, kini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, saat ini saja sudah banyak perusahaan yang mengurangi pegawainya.  “Dipastikan rasionalisasi besar-besaran akan terjadi di berbagai perusahaan konstruksi baik swasta atau BUMN. Sebab, hingga saat ini tidak ada satu pun proyek yang dikerjakan,” ujar Peter melalui keterangan resmi, Sabtu (8/2/2025)

    Tekan Daya Beli

    Ekonom menilai kebijakan efisiensi dan pengalihan anggaran di Kementerian atau Lembaga maupun daerah pada akhirnya berpotensi menekan daya beli masyarakat semakin dalam.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan belanja—utamanya daerah—akan susut akibat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait realokasi anggaran senilai Rp306,69 triliun.

    Pasalnya, anggaran infrastruktur, perbaikan, pemeliharaan maupun proyek yang didanai dari anggaran K/L dan daerah tersebut jika dipangkas, akan mempengaruhi jumlah pekerja yang bekerja di sektor tersebut. Allhasil, penghasilan masyarakat akan menurun dan mempengaruhi daya beli.

    “Ada pengurangan [anggaran] sehingga pada akhirnya ini pun juga akan berisiko pada penurunan daya beli,” ujarnya dalam Permata Bank 2025 Economic Outlook, Senin (10/2/2025). 

    Termasuk sektor jasa pariwisata yang terancam dengan arahan efisiensi senilai Rp50,5 triliun untuk Transfer ke Daerah (TKD) dan Rp256,1 triliun bagi K/L. 

    Padahal, kelompok konsumsi masyarakat atau rumah tangga menjadi andalan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak ekonomi global. 

    Meski demikian, Josua menegaskan bahwa kekhawatiran akan hal-hal tersebut belum tentu akan terjadi. Terlebih, anggaran tersebut tidak sepenuhnya dipangkas, melainkan dialihkan kepada hal-hal yang menjadi prioritas pemerintah. 

    Menurutnya, hal tersebut juga dapat menimpulkan hasil yang positif apabila realokasi dilakukan kepada pos-pos anggaran yang dapat mendorong daya beli masyarakat.  Josua mencontohkan apabila realokasi ditujukan kepada Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mampu mendorong produktivitas pertanian, maka hal tersebut menjadi positif. 

  • Waspada Efek Domino Efisiensi Anggaran – Page 3

    Waspada Efek Domino Efisiensi Anggaran – Page 3

    Sementara Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Ihsan Ro’is, menilai kebijakan efisiensi anggaran kementerian dan lembaga berpotensi memperlambat laju pertumbuhan ekonomi pada 2025.

    “Penghematan yang dilakukan membuat uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Jika jumlah uang beredar kecil, maka proyek-proyek pembangunan bisa terhambat, dan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Ihsan seperti dikutip dari Antara.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia sepanjang 2024 hanya tumbuh sebesar 5,03 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 yang mencapai 5,05 persen.

    Ihsan menyoroti bahwa dampak efisiensi anggaran akan sangat terasa di daerah yang bergantung pada sektor Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE). Nusa Tenggara Barat, misalnya, menjadi salah satu tujuan utama kegiatan MICE dari berbagai kementerian dan lembaga. Jika anggaran dipangkas, jumlah kunjungan ke hotel, restoran, dan destinasi wisata bisa menurun drastis.

    “Ada daerah yang rentan dan ada yang lebih kuat menghadapi pemangkasan ini. Kita harus melihat dampaknya dengan bijaksana,” kata Ihsan.

    Secara nasional, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat masih sangat tinggi, terutama bagi wilayah timur Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, anggaran transfer ke daerah akan dipangkas sebesar Rp50,59 triliun.

    Lebih lanjut, Ihsan mengakui bahwa efisiensi anggaran sebenarnya dapat memperkuat kondisi fiskal negara, yang saat ini membutuhkan dana besar untuk berbagai proyek pembangunan. Namun, ia mengingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini harus diperhitungkan secara serius.

    “Di satu sisi, kebijakan ini memang bagus karena bisa memperkuat keuangan negara ke depan. Tetapi, dampak negatif terhadap daerah juga harus diperhatikan. Belanja pemerintah masih menjadi faktor dominan dalam mendongkrak perekonomian daerah,” pungkasnya.

  • 5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    5 Tahun, Gus Ipul Optimis Kemiskinan Ekstrim Turun di Bawah 5 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul optimistis mampu menekan angka kemiskinan ekstrim di Indonesia hingga 0% dalam waktu dekat, dan di bawah 5% dalam lima tahun.

    “Itu target yang sangat optimis. Tidak hanya pemerintah dan pemda, tapi juga perguruan tinggi, swasta, kita harapkan semua bisa mengambil peran,” kata Gus Ipul usai Penandatanganan MoU Kemensos RI dan Forum Rektor Indonesia di Graha Unesa, Senin (10/2/2025).

    Gus Ipul mencatat, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 52,54% penduduk miskin ada di Pulau Jawa, dengan 16,19% berada di Jawa Timur. Karena itu, Kemensos menargetkan penurunan kemiskinan ekstrim hingga nol persen dalam waktu dekat dan di bawah 5% dalam lima tahun ke depan.

    Sebagai upayanya, Kemensos menggandeng perguruan tinggi dalam rangka berkolaborasi membangun sinergi dan saling memperkuat antara pemerintah dengan PTN dan PTS untuk menjawab persoalan kemiskinan.

    “Kita ingin, egosektoral, jalan sendiri-sendiri itu dihilangkan ke depan. Supaya langkah-langkah itu terukur berdasarkan kajian akademis,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, menekankan pentingnya kolaborasi ini untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam membantu masyarakat.

    Perguruan tinggi diharapkan memberikan kajian yang mendalam dan solusi berbasis riset untuk mengatasi masalah kemiskinan, bukan hanya memberikan bantuan, tetapi juga memberikan treatment yang tepat.

    “Kajian dari berbagai sisi itulah yang dikerjakan perguruan tinggi yang nanti bisa diimplementasikan di masyarakat,” katanya.

    Sedangkan Rektor Unesa, Nurhasan, menyatakan bahwa riset dan inovasi perguruan tinggi dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, sehingga menjadikannya lebih terukur dan efektif.

    Cak Hasan juga meyakini bahwa kolaborasi ini dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrim di Jawa Timur dan Indonesia. “Kerja sama ini tidak hanya penting, tetapi juga sangat vital dan strategis dalam menghadirkan solusi berkelanjutan,” tandasnya. [ipl/kun]

  • Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Orang Aceh Gemar Investasi Emas, Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Tren investasi emas yang kian meningkat di Aceh dinilai berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Pasalnya, peralihan aset ke dalam bentuk emas yang bersifat tidak produktif dapat mengurangi likuiditas di masyarakat.

    Guru Besar Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala (FEB USK), Prof Said Munasdi, mengatakan bahwa fenomena ini terjadi karena harga emas yang terus naik membuat masyarakat cenderung mengalihkan uang mereka ke dalam bentuk emas, baik sebagai aset safe haven maupun sebagai instrumen investasi.

    “Ketika masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk emas, uang tersebut tidak berputar dalam aktivitas ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan, seperti investasi di sektor riil atau konsumsi yang meningkatkan permintaan pasar,” ujar Prof Said di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Senin (10/2/2025).

    Dampak terhadap Perputaran Uang

    Lebih lanjut, Prof Said menjelaskan bahwa investasi emas yang semakin marak berpotensi menekan sektor-sektor produktif. Hal ini terjadi karena dana yang terserap dalam bentuk emas tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan produksi atau penciptaan lapangan kerja.

    “Semakin banyak uang yang tertanam dalam emas, semakin berkurang jumlah uang yang beredar di masyarakat. Padahal, dalam sistem ekonomi, uang berperan seperti darah dalam tubuh manusia. Jika peredarannya tersendat, maka ekonomi daerah juga melemah,” tambahnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun ini mencapai 4,66 persen, masih di bawah rata-rata nasional yang sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan ekonomi Aceh juga masih didominasi oleh pengeluaran dan konsumsi. Jika tren investasi emas terus meningkat, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin terhambat.

     

  • Pemerintah Perlu Melakukan Diversifikasi Energi untuk Wujudkan Kebutuhan di Masyarakat – Halaman all

    Pemerintah Perlu Melakukan Diversifikasi Energi untuk Wujudkan Kebutuhan di Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri ESDM pada tanggal 03 Febuari 2025 telah secara resmi memaparkan capaian dan kinerja sektor ESDM tahun 2024. 

    Dijelaskan juga keberhasilan atas capaian pada setiap sektor, sektor ketenagalistrikan yang terpasang atas listrik fosil dan Energi Baru Terbarukan (EBT), capaian progam Biodiesel, Lifting Migas, Penyaluran pemanfaatan gas bumi, Penyaluran progam BBM satu harga, pemanfaatan Batubara serta capaian menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada sektor energi.

    Akan tetapi pada tanggal dan hari yang sama terjadi suatu kendala atas akses energi Masyarakat dan UMKM terhadap LPG 3 Kg, hal ini menjadi dampak penerapan kebijakan pengendalian subsidi atas gas LPG 3 Kg yang dilaksanakan 01 febuari 2025, dimana pengecer tidak diperbolehkan untuk melakukan penjualan atas gas LPG 3 Kg, masyarakat diharuskan membeli kebutuhan LPG 3 Kg di pangkalan atau sub pangkalan. 

    Maka, perlunya pemerintah melakukan diversifikasi energi sebagai strategi mewujudkan kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan keterjangkauan harga energi untuk masyarakat.

    Demikian kesimpulan pernyataan dari Ketua Dewan Pembina Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika (PP KMR), Iwan Bento Wijaya. 

    “Apalagi, dalam dalam beberapa hari penerapan pengendalian subsidi LPG 3 Kg ini terdapat suatu permasalahan dalam hal distribusi kepada masyarakat, dimana masyarakat sulit untuk mengakses atau mendapatkan LPG 3 Kg. Hal ini direspons oleh Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap rakyat dengan menunda penerapan penjualan LPG 3 Kg hanya pada sub pangkalan tidak kepada pengecer. Melalui semangat dan keberpihakan presiden terhadap rakyat menjadi momentum untuk merealisasikan kebijakan pada tahapan selanjutnya dengan melakukan pendataan dan sosialisasi kepada pengecer untuk menjadi sub pangkalan, sehingga pendataan yang berbasis mikro pada wilayah tingkat RT (rukun tetangga) tercapai dengan tujuan pengendalian atas jalur distribusi energi khususnya LPG oleh negara dan mempercepat diversifikasi energi dengan berbasis angka kebutuhan energi di Masyarakat dengan tetap memperhatikan Tingkat kebutuhan dan keterjangkauan harga dalam mengakses energi tersebut,” kata Iwan dalam keterangannya, Senin (10/2/2025). 

    Komitmen pemerintah dalam menekan angka impor energi khususnya minyak dan gas terus direalisasikan secara bertahap hingga tahun 2045. 

    Pada sektor gas, upaya pemerintah dalam menekan angka impor LPG dengan membangun Jargas (jaringan gas) dan hilirisasi Batubara menjadi DME (Dimethyl Ether). Upaya ini dilakukan untuk penghematan subsidi LPG dan penghematan devisa negara. 

    Maka, diversifikasi energi sangat dibutuhkan dalam pemenuhan energi Masyarakat terutama pada hilirisasi Batubara, hal ini untuk menekan angka impor gas yang dimana setiap tahun adanya kenaikan angka impor gas. 

    BPS juga sudah mencatat tiga tahun belakang Indonesia melakukan impor khususnya gas tahun 2022 sebesar 6.777,1 ribu ton dan tahun 2023 sebesar 6.934,7 ribu ton.

    “Apalagi Menteri ESDM juga sudah sampaikan kebutuhan LPG nasional sebesar 8,05 juta ton dan produksi dalam negeri 1,98 juta ton,” ujar Iwan.

    Dalam upaya pemenuhan kebutuhan energi nasional dan pengurangan emisi GRK, kebijakan diversifikasi energi dengan mempercepat dalam meningkatkan produksi DME, penyaluran kompor Listrik dan kompor gas alam.

    Progam hilirisasi batubara menjadi DME merupakan potensi indonesia untuk wujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional, dimana Indonesia sebagai salah satu negara penghasil Batubara terbesar dunia.

    Peningkatan produksi Batubara Indonesia setiap tahunnya terus meningkat dan melebihi rencana produksi tahunan.

    Hal ini telah diutarakan oleh Menteri ESDM, bahwa dalam tahun 2024 target produksi Batubara sebesar 710 juta ton, akan tetapi produksi Batubara melebihi dari target tahun 2024 mencapai 836 juta ton dengan kebutuhan domestik 233 juta ton dan cadangan 48 juta ton.

    “Dari hal ini dapat dilihat potensi gas DME hasil hilirisasi Batubara menjadi suatu peluang sangat besar dalam ekosistem LPG. Bila dilakukan percepatan produksi DME maka Pertamina sebagai pembeli tunggal apa ekosistem hilirisasi batubara ini dapat berdampak pada penghematan devisa negara, menekan impor LPG dan kepastian akan kebutuhan dan keterjangkauan energi di Masyarakat. Program tersebut juga harus mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan sehingga Masyarakat dapat ikut serta dalam penurunan emisi yang dihasilkan pada sektor rumah tangga,” tutur Iwan.

    Iwan mengatakan, dari sisi regulasi, Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan sebagai dasar hukum kebijakan energi nasional.

    Contohnya adalah road map pengembangan dan pemanfaatan Batubara 2021-2045 yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal minerba.

    Percepatan realisasi Program kebijakan hilirisasi batuara menjadi DME, menjadi Langkah stategi pemerintah dalam menekan angka impor LPG.

    Dimana pemerintah harus memiliki perhatian khusus atas merealisasikan dan meningkatkan produksi DME nasional. Potensi DME Indonesia sangat luar biasa dalam road map pengembangan dan pemanfaatan Batubara, Indonesia memiliki potensi produksi DME sebesar 4, 56 juta ton.

    Hal ini jelas terlihat bahwa bila ini dapat terrealisasi maka sebesar 5,23 juta ton kebutuhan LPG dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Ini juga membuktikan kesiapan dari BUMN untuk turut serta dalam realisasi program DME.

    “Pemanfaatan dan pengembangan Batubara sebagai DME turut meningkatkan nilai tambah secara langsung. Akan tetapi perlu juga diperhatikan oleh pemerintah dalam regulasi hilirisasi batubara terhadap porsi batubara menjadi DME untuk kebutuhan energi nasional. maka tepat Langkah strategis presiden dalam mendorong percepatan produksi DME dalam negeri dan menjaga mata rantai supply, demi wujudkan ketahanan energi nasional,” ujar Iwan.

    “Saya berharap, perlu memasifkan kolaborasi ide, gagasan, inovasi, dan tindakan kapada keseluruhan stakeholder secara berkelanjutan dalam diversifikasi energi sebagai solusi yang berdampak positif pada kebutuhan energi dan penurunan emisi,” ucapnya.

  • Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Prabowo Subianto Minta Urus Swasembada Pangan – Page 3

    Novi Helmy Jadi Dirut Bulog, Prabowo Subianto Minta Urus Swasembada Pangan – Page 3

    Dalam rapat tersebut, disepakati pemerintah menargetkan penyerapan gabah dan beras setara beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Dengan perkiraan surplus sekitar 4 juta ton pada bulan Mei 2025.

    Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tersebut untuk menjaga kestabilan harga pangan di pasar. 

    “Kita sepakat menyerap gabah, beras, setara beras, 3 juta ton sampai dengan April. Mudah-mudahan Mei sudah selesai. Kemudian yang ketiga, sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu,” ujarnya.

    Mentan menyampaikan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), surplus pangan pada Januari hingga Maret diperkirakan mencapai 2,9 juta ton, dan diharapkan dapat mencapai lebih dari 4 juta ton pada bulan April. 

    “Sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu. Untuk Januari, Februari, Maret itu 2,9 atau kurang lebih 3 juta ton. Kalau dengan April, itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu, kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi,” ujarnya.

    Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam menyerap hasil pertanian guna memastikan petani mendapatkan harga yang layak, dan konsumen tetap dapat memperoleh pangan dengan harga yang stabil.

     

    Bincang Liputan6 kali ini menghadirkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kabareskrim Polri dan Kepala BNN. Kali ini, Buwas menjelaskan tentang kondisi beras di tanah air serta upayanya memerangi mafi…

  • DKI sepekan, gas bersubsidi langka hingga kebakaran kapal di Ancol

    DKI sepekan, gas bersubsidi langka hingga kebakaran kapal di Ancol

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir mulai dari gas elpiji 3 kg langka membuat pedagang warteg di Kedoya masak pakai kayu bakar hingga satu orang tewas dan lima luka bakar akibat kebakaran kapal di Ancol.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    1. Elpiji 3 kg langka, pedagang warteg di Kedoya masak pakai kayu bakar

    Jakarta (ANTARA) – Pemilik warung tegal (warteg) di Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat terpaksa memasak menu makanan menggunakan kayu bakar lantaran kesulitan mendapatkan liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) 3 kilogram (kg) sejak beberapa hari terakhir.

    “Masak pakai kayu bakar di dapur, udah berapa hari ini. Sebelah warteg kan kebetulan ada tukang kayu kusen. Jadi kusen yang enggak dipakai, bisa diambil,” kata seorang pemilik warteg bernama Mantoyo di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Satu tewas dan lima luka bakar akibat kebakaran kapal di Ancol

    Jakarta (ANTARA) – Satu korban tewas dan lima orang mengalami luka bakar akibat kebakaran dua unit kapal di Dermaga Marina 20 Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (8/2) malam.

    “Satu korban meninggal dunia berinisial T dan lima korban luka bakar berinisial R, H, MT, MZ dan I,” kata Kasi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran di Kementerian ATR/BPN

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan kebakaran yang sempat melanda gedung Kementerian ATR/BPN di Jakarta tidak menimbulkan korban jiwa.

    “Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Terimakasih atas segala bentuk dukungannya, mohon doa agar kami bisa lebih kuat dan bisa berkarya lebih baik,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (PHAL) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Risdianto Prabowo Samodro di Jakarta, Minggu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. DKI punya program pengembangan UMKM disabilitas Netra

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mempunyai program pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) disabilitas netra sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat disabilitas agar mereka bisa berdaya saing di sektor ekonomi.

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis mengatakan, program yang resmi diluncurkan hari ini menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas netra untuk lebih mandiri dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kota Jakarta.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. BPS DKI catat ekonomi Jakarta tumbuh 4,90 persen pada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 4,90 persen secara kumulatif sepanjang tahun 2024 atau melambat tipis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai sebesar 4,96 persen.

    “Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif itu sebesar 4,9 persen, dengan besaran kue (potensi) ekonomi sebesar Rp3.679,36 triliun,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Rabu.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025