Kementrian Lembaga: BPS

Raih Dua Sertifikat Internasional, Bukti Komitmen Bank Mandiri Dorong Peningkatan Kualitas Pegawai – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Bank Mandiri terus memperkuat komitmen dalam mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme pegawai guna menciptakan pemimpin yang unggul, tangguh dan berdaya saing global. Melalui berbagai inovasi pada skills and knowledge development training bagi pegawai, bank bersandi saham BMRI ini berhasil mengantongi sertifikat internasional.

Di antaranya adalah ISO 21001:2018 Educational Organization Management Systems for Educational Organizations, dan ISO 30422:2022 Human Resources – Learning & Development. Bahkan, bank berlogo pita emas ini mampu menjadi pelopor penerapan ISO 30422 pertama di tanah air.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyatakan, sertifikasi ini menjadi bukti nyata Bank Mandiri dalam memberikan standar terbaik dalam pengelolaan pendidikan dan pengembangan. Selaras dengan upaya untuk mengakselerasi prestasi pegawai Bank Mandiri atau Mandirian.

“Penerapan standar ISO 21001:2018 dan ISO 30422:2022 yang dilakukan oleh Mandiri Corporate University menunjukkan komitmen kami dalam memastikan pengembangan pegawai sebagai prioritas utama. Fakta bahwa Bank Mandiri menjadi pelopor dalam penerapan ISO 30422:2022 di bidang Human Resources – Learning & Development merupakan refleksi dari visi besar kami untuk terus berinovasi dan memimpin transformasi di sektor perbankan Indonesia,” ujar Darmawan dalam keterangan resminya, Kamis (13/2).

Adapun ISO 21001:2018 merupakan standar internasional yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi pendidikan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam secara efektif dan efisien. Sementara itu, ISO 30422:2022 menjadi bukti bahwa Mandiri Corporate University telah berhasil menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan pembelajaran dan pengembangan pegawai yang selaras dengan konteks dan strategi organisasi.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, menyampaikan, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh Bank Mandiri yang berkomitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan mendukung keberlanjutan pengembangan Mandirian.

“Kami optimis, dengan standar internasional ini, Mandiri Corporate University dapat terus memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pegawai, sehingga mampu menjawab tantangan bisnis di masa depan. Hingga, mempertahankan posisi Bank Mandiri sebagai talent pool unggulan di tanah air,” jelasnya.

Hasilnya, Mandirian mampu berkontribusi pada pencapaian finansial perseroan pada tahun lalu yang tumbuh ekspansif. Pada Kuartal IV 2024, Bank Mandiri membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,78 triliun yang ditopang oleh pendapatan bunga bersih (NII) mencapai Rp 75,83 triliun. Hal ini juga didukung oleh realisasi kredit Bank Mandiri secara konsolidasi mencapai Rp 1.670,55 triliun naik 19,5 persen secara year on year (YoY), dengan pertumbuhan positif di beberapa segmen utama.

Realisasi tersebut, sekaligus menjadikan Bank Mandiri sebagai bank dengan loan market share terbesar di industri. Sementara itu, kualitas kredit tetap menjadi perhatian utama Bank Mandiri, tercermin dari upaya perseroan dalam menjaga rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) tetap terkendali di level 0,97% pada akhir 2024, turun 5 basis poin (bps) dari periode tahun sebelumnya.

Pada periode yang sama, kinerja Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Mandiri tercatat tumbuh sebesar 7,73% YoY menjadi Rp 1.699 triliun, didorong oleh kenaikan signifikan pada segmen giro dan tabungan. Porsi CASA mencapai 80,3?ri total DPK, mencerminkan efektivitas strategi perseroan dalam mengoptimalkan pendanaan berbasis dana murah.

14/02/2025 10:54
Efisiensi Anggaran, BRIN Dipangkas Senilai Rp1,42 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Buntut dari kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto, anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipangkas sebesar 24,46% atau sebesar Rp1,42 triliun dari total pagu BRIN untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.

Sebagai informasi, BRIN memiliki total pagu TA 2025 sebesar Rp5,8 triliun. Dengan berkaca pada arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Dirjen Anggaran yang dilakukan secara maraton pada tanggal 11-12 Februari 2025, pemangkasan lebih dari 20% tersebut ditetapkan.

“Pertama yaitu bahwa BRIN dikenakan rekonstruksi efisiensi belanja sebesar Rp1,42 atau 24,46% dari total pagu BRIN untuk Tahun Anggaran 2025,” jelas kepala BRIN Laksana Tri Handoko, dalam rapat kerja (Raker) Komisi X DPR dengan Kepala Perpusnas dan PLT Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun, Handoko kemudian menuturkan bahwa efisiensi tersebut difokuskan pada hal-hal sebagai berikut.

Pertama, yakni penghapusan perjalanan dinas ke luar negeri, kecuali atas pembiayaan pengundang, dan atau mobilitas talenta riset inovasi secara selektif. Kedua, penghapusan seluruh fasilitas bagi pimpinan.

“Seluruh unsur pimpinan mulai dari saya, sampai seluruh pimpinan di lingkungan BRIN,” terangnya.

Ketiga, penghapusan seluruh paket meeting dan konsumsi rapat. Keempat, pembatasan signifikan perjalanan dinas dalam negeri kecuali atas pembiayaan pengundang. Kelima, penghapusan kegiatan terkait dengan pameran dan kegiatan seremonial kecuali atas pembiayaan mitra kerja sama.

Keenam, melakukan penyesuaian kembali lebih lanjut terkait standar bea masukan internal untuk seluruh aktivitas di BRIN. Ketujuh, penyesuaian lebih lanjut layanan dan jasa oleh pihak ketiga.

“Kedelapan, penghapusan seluruh survei nasional untuk tahun anggaran ini,” pungkasnya.

13/02/2025 21:19
Unilever Indonesia Raup Laba Bersih Rp3,4 Triliun di 2024, Anjlok 29,8 Persen

JAKARTA – PT Unilever Indonesia, Tbk (UNVR) mencatatkan laba bersih sepanjang 2024 sebesar Rp3,4 triliun atau turun 29,8 pesen secara year on year (yoy) jika dibandingkan pada 2023 sebesar Rp4,8 triliun.

Meski demikian, penjualan bersih UNVR sepanjang 2024 sebesar Rp35,13 triliun atau turun 9 persen jika dibandingkan pada 2023 sebesar Rp38,61 triliun.

Presiden Direktur Unilever Indonesia Benjie Yap menyampaikan penurunan laba bersih sebesar 29,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan penurunan penjualan dan kenaikan investasi yang diperlukan dalam transformasi.

Disisi lain, Benjie menjelaskan perseroan tengah berfokus pada transformasi bisnis dan organisasi, dan baru-baru ini memperoleh persetujuan dari para pemegang saham untuk mendivestasikan bisnis Es Krim.

“Langkah-langkah strategis ini menggarisbawahi komitmen Perseroan untuk memperkuat posisi di pasar dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis, 13 Februari.

Benjie menegaskan sepanjang tahun 2024, pihaknya mengambil tindakan yang tegas dan berani untuk menangani masalah-masalah utama dengan semaksimal mungkin.

“Meskipun berbagai upaya tersebut berdampak pada kinerja jangka pendek, namun langkah-langkah ini berhasil memperkuat fundamental bisnis kami,” tuturnya.

Benjie menegaskan berbagai tindakan untuk me-reset atau menata ulang bisnis yang pihaknya lakukan akan meringankan biaya dan mendorong pertumbuhan.

“Kami mulai melihat progres dan kami percaya upaya-upaya ini akan membangun landasan yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang,” ucapnya.

Ia menjelaskan prioritas utama pihaknya meliputi penajaman fokus pada area-area dengan potensi tinggi; menyelaraskan organisasi seraya membangun talenta yang kuat dan mumpuni dibidangnya seperti mempertajam keunggulan merek serta terus meningkatkan efisiensi dan pelaksanaan operasional.

Menurutnya dengan memastikan implementasi strategi yang efektif dan memberikan hasil yang terukur, kami memposisikan bisnis kami untuk kesuksesan jangka panjang.

“Dengan perencanaan yang matang dan upaya yang terarah, kami yakin bahwa Perseroan dapat menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih kuat,” imbuhnya.

Diketahui, penjualan domestik terkoreksi sebesar 8.7 persen dari tahun ke tahun karena Pertumbuhan Harga Dasar (Underlying Price Growth/UPG) yang negatif sebesar 3,6 persen dan Pertumbuhan Volume Dasar (Underlying Volume Growth/UVG) yang negatif sebesar 5,2 persen.

Selain itu, penjualan setahun penuh secara signifikan dipengaruhi oleh berbagai upaya tegas dan berani, yang bertujuan untuk mengatasi masalah operasional demi memprioritaskan pertumbuhan jangka panjang.

Sementara itu, marjin laba kotor sebesar 47,6 persen, terkoreksi sebesar 213 bps dibandingkan tahun sebelumnya sebagai dampak dari biaya transformasi dan pengurangan stok pelanggan. Hal ini karena ada perbaikan pangsa pasar selama tahun 2024 dibandingkan dengan posisi terendah di Desember 2023, walaupun masih di bawah posisi pangsa pasar secara year to date pada Oktober 2023.

Kemudian, launch dan relaunch 46 inovasi untuk memperkuat merek dan portofolio serta memanfaatkan segmen konsumen yang sedang bertumbuh.

Benjie menyampaikan perdagangan distributif yang sehat perseroan telah memperkuat saluran distribusi sebagai bagian dari transformasi yang dijalankan.

Menurutnya hingga saat ini, transformasi tersebut telah berhasil mengurangi stok di distributor sekitar 50 persen dibandingkan dengan level tahun 2021, mencapai level stok terendah selama lebih dari 10 tahun terakhir serta berdampak baik pada peningkatan pertumbuhan serta keuntungan Perseroan.

“Perseroan berhasil mencapai zero overdue (nol keterlambatan) dari mitra DT (Distributive Trade) dan menerapkan struktur harga yang konsisten dan transparan di penjuru market,” ucapnya.

Benjie menyampaikan perseroan mencatat marjin laba kotor yang sehat sebesar 47.6 persen, didukung oleh program reset biaya yang kuat di aspek operasional.

Menurutnya hal ini mencakup transformasi besar yang dilakukan di pabrik dan juga inisiatif produktivitas untuk yang berbasis non-pabrik. Mempertahankan marjin menjadi sangat penting untuk memposisikan bisnis demi profitabilitas dan keberlanjutan jangka panjang, memastikan kesuksesan yang berkesinambungan di pasar FMCG yang semakin kompetitif.

Benjie menyampaikan ke depannya perseroan tetap berkomitmen terhadap pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan dibandingkan dengan kinerja jangka pendek, dan akan terus mengambil tindakan tegas untuk mengatasi berbagai masalah operasional.

“Melanjutkan kemajuan yang telah dicapai pada 2024, Perseroan akan melanjutkan transformasi Go-To-Market di 2025 termasuk memperluas jangkauan distribusi langsung dan tidak langsung, serta memastikan eksekusi yang mulus di pasar,” imbuhnya.

Benjie menyampaikan peningkatan marjin laba kotor melalui efisiensi operasional dan peningkatan volume.

Menurutnya dalam membangun brand dan portofolio yang lebih kuat dan terus berinvestasi di balik brand untuk memastikan seluruh brand tetap kompetitif dan relevan.

Benjie menjelaskan karena upaya-upaya tersebut akan memberikan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang, Perseroan mengantisipasi akan melihat manfaat dari tindakan reset tersebut pada paruh kedua tahun 2025.

13/02/2025 20:38
Pelunasan Biaya Haji Reguler Dibuka Mulai 14 Februari 2025, Embarkasi Surabaya Rp 60 Juta Lebih

TRIBUNJATIM.COM – Pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H dibuka mulai 14 Februari 2025. Artinya, calon jemaah haji reguler yang hendak berangkat tahun ini sudah mulai bisa melakukan pemusnahan biaya hajinya.

Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit.

Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden pada 12 Februari 2025. “Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari – 14 Maret 2025,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Disebutnya bahwa jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp 2 jutaan.

“Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.

Disampaikan bahwa Keppres Nomor 6 tahun 2025 mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Berikut Besaran Bipih Jemaah Haji:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00

b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00

c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00

d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00

g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

“Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya: penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.

Sementara besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:

a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00

b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00

c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00

d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00

e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00

f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00

g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00

h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00

i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00

j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00

k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00

l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00

m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan; akomodasi; konsumsi; transportasi; pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina; pelindungan; pelayanan di embarkasi atau debarkasi; pelayanan keimigrasian; premi asuransi dan pelindungan lainnya; dokumen perjalanan; biaya hidup (living cost); pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi; pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi; dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M.

Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan,” sebut Muhammad Zain.

Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:

1) Berstatus aktif;

2) Berusia paling rendah 18 tahun;

3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.

b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:

1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;

2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020.

Daftar nama tersebut dapat diakses melalui link sebagai berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1X9JtECyQJiME0VQ2DX4Nm-YhaTJiAWMo

“Melalui link tersebut, semua sudah tertera. Ada nama-nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M,” ujarnya.

13/02/2025 20:37
Dikritik Luhut soal Bansos Rp500 Triliun Salah Sasaran, Mensos Benahi Data Penerima

GELORA.CO – Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsar Pandjaitan yang mengatakan dari Rp500 triliun anggaran bantuan sosial (bansos), hanya setengahnya yang sampai ke masyarakat.

Gus Ipul mengaku belum mengetahui pasti maksud dari Luhut. Namun dia mengatakan bakal evaluasi data penerima bansos.

“Tentu itu kita jadikan bahan evaluasi ya. Kita belum tahu yang dimaksud secara pasti dari pernyataan Pak Luhut itu. Belum tahu persis, tapi kira-kira itu adanya ketidaktepatan sasaran itu menjadi pekerjaan rumah kita berjamah,” ujar Gus Ipul kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Dia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk memperbaiki data penerima dari Badan Pusat Statistik (BPS). Saat ini data tersebut kata dia dipastikan sudah sesuai.

“Maka sejak awal Presiden memberikan arahan, kita diminta untuk memperbaiki data itu. Tiga bulan terakhir ini di bawah koordinasi BPS, kita semua sudah memperbaiki data itu,” kata dia.

“Sekarang sudah final, sudah ada inpres nya, dan tentu langkah berikutnya kita akan melakukan uji-petik. Di lapangan kita akan kerjasama dengan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memastikan bahwa data kita ini sesuai di lapangan. Ini terus kita lakukan verifikasi dan validasi,” sambungnya.

Untuk memastikan keakuratan data penerima Bansos, Gua Ipul menyampaikan setiap tiga bulan BPS melakukan verifikasi bersama Kementerian Sosial.

“Setiap tiga bulan BPS atas masukan-masukan dari berbagai pihak itu akan melakukan verifikasi dan validasi bersama kementerian sosial. Jadi setiap tiga bulan, setiap tiga bulan akan kita lakukan seperti itu. Pemutahiran seperti itu sehingga nanti tentu bisa jadi pada triulan pertama orang dapat, triulan kedua bisa jadi gk dapat Karena adanya pemutahhiran tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Luhut merupakan data penerima bansos pada masa kepemimpinan sebelumnya. Dia kembali menegaskan akan terus mengevaluasi data-data tersebut.

“Dan tentu Pak Luhut berdasarkan fakta-fakta sebelumnya ya, tentu ada historinya itu kita akan nanti sampaikan pada Pak Luhut. Tapi kita mungkin memerlukan informasi lebih lanjut. Dan kita setuju bahwa digitalisasi dalam penyaluran Bansos maupun juga nanti ada hal-hal lain yang bisa mendukung Bansos ini tepat sasaran, tentu kami sampaikan,” tegas dia.

Diketahui, Bansos yang selama ini dikucurkan untuk masyarakat RI dinilai belum memenuhi syarat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. Berdasarkan unggahan akun Instagram pribadinya, dia mengatakan dari total bansos Rp 500 triliun yang dikucurkan dalam lima tahun terakhir, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Pasalnya banyak masyarakat yang tidak memenuhi syarat justru yang mendapatkan bansos.

“Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama,” ujar Luhut dikutip dari akun pribadi Instagramnya, Senin (10/2/2025).

Ia juga mengatakan pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi Bansos. Caranya, yakni dengan membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Konsolidasi ini akan diuji silang dengan basis data kependudukan (SIAK) milik Kemendagri agar lebih akurat dan Badan Pusat Statistik untuk finalisasi integrasi data.

“Upaya ini tidak berhenti di sana. Kami juga akan menyinkronkan data penerima manfaat dengan program perlindungan sosial lainnya-bantuan sembako, subsidi listrik, dan LPG-agar kualitas data semakin baik,” tulisnya.

Luhut mengatakan semua ini adalah bagian dari GovTech. Sebuah ekosistem digital pemerintahan yang diminta oleh Presiden Prabowo Subianto agar rampung pada 17 Agustus nanti.

“Kami bekerja keras agar sistem ini menjadi solusi jangka panjang, memastikan bansos benar-benar membantu mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan tanpa penyimpangan,” ujarnya.

13/02/2025 20:37
Filipina Tiru RI Larang Ekspor Bijih Nikel, Bakal Rebutan Investor?

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai wacana larangan ekspor bijih nikel Filipina berpotensi menjadikan negara itu sebagai kompetitor bagi Indonesia. Ini khususnya dalam hal investasi hilirisasi.

Menurutnya, saat Filipina melarang ekspor bijih nikel, negara itu bakal fokus pada hilirisasi sebagaimana dilakukan RI. Filipina, kata dia, akan mengembangkan industri smelter di dalam negeri.

Apalagi, Filipina hanya memiliki dua pabrik pengolahan untuk logam bahan baku baja tahan karat dan baterai untuk kendaraan listrik.

“Filipina bisa jadi akan menjadi pesaing utama Indonesia, secara potensi jelas lebih besar dan menarik Indonesia. Namun, jika Filipina mampu memberikan kemudahan dan nilai lebih, ini ancaman juga bagi Indonesia,” jelas Bisman kepada Bisnis, Kamis (13/2/2025).

Oleh karena itu, Bisman mengingatkan pemerintah Indonesia untuk memberikan daya tarik investasi. Menurutnya, ‘pemanis’ itu antara lain dengan memberikan jaminan kepastian hukum, kemudahan perizinan, masalah tanah, dan dalam hal tertentu dimungkinkan adanya insentif.

Di sisi lain, Indonesia masih melakukan impor bijih nikel dari Filipina. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diakses pada Rabu (12/2/2025), impor bijih nikel dan konsentrat dari Filipina mencapai 10,18 juta ton dengan nilai US$445,09 juta pada 2024.

Bisman berpendapat pelarangan ekspor bijih nikel Filipina tak akan berpengaruh besar untuk industri di Tanah Air. Menurutnya, produksi nikel Indonesia sangat besar, hanya karena beberapa masalah hambatan produksi maka smelter Indonesia perlu impor salah satunya dari Filipina.

Dengan kata lain, dalam kondisi normal, RI sebenarnya tidak perlu impor nikel lantaran produksi dalam negeri mencukupi.

“Jika Indonesia tetap perlu impor dan Filipina setop masih ada alternatif impor dari negara lain seperti Rusia, Australia dan lainnya, pengaruh hanya soal jarak Filipina paling dekat,” tutur Bisman.

Sebelumnya, Filipina berencana meratifikasi rancangan undang-undang (RUU) untuk melarang ekspor mineral mentah, termasuk bijih nikel. Larangan ekspor tersebut paling cepat akan berlaku pada Juni 2025.

Filipina adalah produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, dengan sebagian besar hasilnya dikirim ke luar negeri sebagai bahan mentah untuk diproses.

Presiden Senat Filipina Francis Escudero mengakui wacana larangan ekspor bijih nikel itu meniru Indonesia. Menurutnya, Indonesia berhasil meningkatan nilai tambah di dalam negeri dengan kebijakan tersebut.

Dia menyebut larangan ekspor bijih logam oleh Indonesia pada 2020 mendorong nilai ekspor nikelnya dari US$3 miliar menjadi US$30 miliar dalam 2 tahun. Hal ini terjadi karena perusahaan-perusahaan China membangun smelter di Indonesia.

Menurut Escudero, Filipina dapat mengikuti jejak Indonesia, sebagai contoh negara kaya sumber daya yang mendorong nilai lebih dari mineralnya.

“Jika ini dilakukan, saya yakin ini akan menjadi game changer bagi negara kita jika kita akhirnya memiliki pemrosesan di sini,” kata Escudero dikutip dari Bloomberg pada Senin (10/2/2025).

13/02/2025 20:17
Tak Ingin Ada Korban Lagi, Anggota DPRD Jatim Usulkan Pengadaan Ambulans Laut Untuk Kepulauan Sumenep

Sumenep (beritajatim.com) – Meninggalnya seorang ibu hamil bernama Siti Salihah (20) di Kapal Sabuk Nusantara saat akan dirujuk ke Rumah Sakit di Sumenep, cukup menyita perhatian. Warga Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu ini dirujuk ke Rumah Sakit di wilayah daratan karena kesulitan saat akan melahirkan.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Nur Faizin, mengusulkan pengadaan ambulans laut sebagai solusi operasional kesehatan bagi masyarakat kepulauan di Jatim.

Politisi PKB ini menilai, wilayah kepulauan masih menjadi tantangan besar untuk mengoptimalkan layanan kesehatan. Apalagi jika infrastruktur penghubung antar pulau tersedia.

“Karena itu kami menilai bahwa ambulans laut bisa menjadi alternatif sebelum infrastruktur seperti jalan penghubung antar pulau tersedia,” ujarnya, Kamis (13/02/2025).

Ia memaparkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, terdapat 13 daerah dengan total 508 pulau, termasuk pulau-pulau di Kabupaten Sumenep. Dengan kondisi geografis itu, keterbatasan transportasi menjadi hambatan utama bagi warga kepulauan dalam mendapatkan layanan medis darurat.

“Jangan sampai cerita pilu ibu hamil dari Masalembu yang meninggal di kapal itu terulang lagi. Harus dipikirkan bersama solusinya,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan ambulans laut dapat menjadi penyelamat bagi warga yang membutuhkan layanan kesehatan darurat. Tetapi yang harus diperhatikan, pengadaan ambulans saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan ketersediaan tenaga medis di ambulans tersebut.

“Di ambulans itu juga harus ada tenaga kesehatan yang mendampingi pasien selama menempuh perjalanan laut. Ini untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang tepat sebelum tiba di rumah sakit,” terangnya.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Sumenep layak mendapatkan perhatian lebih, mengingat kontribusi Kabupaten Sumenep dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim cukup besar. Terutama dari sektor minyak dan gas bumi yang berada di wilayah kepulauan Sumenep.

“Sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada masyarakat kepulauan, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan,” tukasnya. (tem/kun)

13/02/2025 18:57
BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran

BPS Pastikan THR dan Gaji ke-13 Pegawai Cair meski Ada Efisiensi Anggaran
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Badan Pusat Statistik (
BPS
) memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (
THR
) dan
gaji ke-13
pegawai tetap cair meski pagu anggaran diefisiensi pada tahun 2025.
Diketahui, BPS kena
efisiensi anggaran
senilai Rp 1,59 triliun dari total pagu anggaran Rp 5,7 triliun. Dengan begitu, pagu pasca efisiensi menjadi Rp 4,11 triliun.
“Untuk efisiensi di BPS ini, kami mengamankan gaji dan juga termasuk gaji ke-13 dan ke-14. Jadi tidak mengganggu hak dari karyawan kami dan juga operasional yang efisien untuk betul-betul karyawan kami bisa bekerja secara optimal,” kata Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Amalia menyebut, efisiensi anggaran juga tidak menyasar pada pembayaran gaji dan operasional dengan anggaran sekitar Rp 3,3 triliun.
Selain itu, dia mengatakan, program penyediaan dan pelayanan informasi statistik dengan alokasi anggaran sebesar Rp 716 miliar, tidak akan terganggu.
Amalia juga memastikan bahwa efisiensi ini dilakukan dengan tetap menjaga pada penyediaan data statistik yang sangat penting hingga operasional untuk pendukung penyediaan data statistik penting.
“Karena kami pegawainya se-Indonesia, Bapak-Ibu, dengan jumlah pegawai 17.500, dan 514 kabupaten kota dan 34 provinsi,” ujar Amalia.
Adapun statistik yang penting tersebut, meliputi statistik sosial rumah tangga, untuk penyediaan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrim, angka gini rasio atau ketimpangan melalui berbagai survei.
Kemudian, statistik ketenagakerjaan, meliputi angka pengangguran, pekerja menurut status formal dan informal melalui survei Angkatan Kerja Nasional, baik di Februari maupun bulan Agustus 2025.
Begitu pula statistik lainnya yang menjadi data dasar dan penting. Amalia pun menegaskan bahwa data yang dihasilkan BPS adalah data yang berkualitas dan akurat.
“Di saat kami mengalokasikan dan mengutamakan statistik-statistik yang super prioritas, itu tentunya tetap kami jaga kualitasnya. Tentunya ada metodologi standar yang kami acu,” kata Amalia.
“Dan ini sebagian besar ada metodologi yang distandarisasi secara internasional dan proses bisnis pun kami jaga, termasuk sampai dengan verifikasi, validasi yang tetap harus ada,” jelasnya lagi
Kendati begitu, BPS tetap mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran senilai Rp 1,05 triliun untuk pembiayaan tiga sensus yang terancam tidak terlaksana.
Beberapa survei penting tersebut, meliputi Sensus Ekonomi 2026 dengan anggaran Rp 828,8 miliar.
Kemudian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 dengan nilai Rp 147,6 miliar. Lalu, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025 senilai Rp 81,2 miliar.
“Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

13/02/2025 18:50
Pelunasan Haji Mulai 14 Februari 2025, Bipih Embarkasi Surabaya Rp60,955 Juta

Jakarta (beritajatim.com) – Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), komponen ongkos haji yang ditanggung setiap jemaah, mulai dibuka pada 14 Februari 2025. Besaran Bipih untuk Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00.

“Pelunasan Bipih jemaah haji reguler 1446 H mulai 14 Februari – 14 Maret 2025,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief di Jakarta, Kamis (13/2/2025) mengutip website Kemenag RI.

Ditjen PHU Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat sudah terbit. Keppres Nomor 6 tahun 2025 ini ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 12 Februari 2025.

Hilman mengutarakan, “Jemaah haji sudah membayar setoran awal sebesar Rp25juta. Rata-rata dari mereka juga mendapat nilai manfaat yang masuk melalui virtual account sekitar Rp2 jutaan. Sehingga mereka dalam proses pelunasan nanti tinggal membayar selisihnya,” sambung Hilman.

Keppres Nomor 6 tahun 2025 diteken Presiden pada 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi. “Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU),” jelas Hilman Latief.

Berapa besar nilai Bipih jemaah haji di masing-masing embarkasi. Berikut besaran Bipih jemaah haji:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331.751,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781.751,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.411.751,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.875.751,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57.235.421,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875.751,00

“Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, dan sebagian biaya akomodasi di Madinah, biaya hidup (living cost),” papar Hilman.

Jemaah haji di Masjidil Haram, Makkah. (Foto: Ainur Rohim/beritajatim.com)

Berikut besaran Bipih PHD dan Pembimbing KBIHU:
a. Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841,00
b. Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039,00
c. Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259,00
d. Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259,00
e. Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259,00
f. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp92.854.259,00
g. Embarkasi Solo sebesar Rp89.457.009,00
h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259,00
i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929,00
j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259,00
k. Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429,00
l. Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309,00
m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259,00

Bipih PHD dan KBIHU ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup (living cost), pembinaan jemaah haji di Tanah Air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH

Keppres juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Sementara Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp9.490.138.000,00.

Jemaah Berhak Lunas

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri pada Ditjen PHU, Muhammad Zain menjelaskan, pihaknya telah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang masuk alokasi kuota tahun 1446 H/2025 M. Daftar nama itu tertuang dalam Surat No B -04045/DJ/Dt.II.II.1/HJ.00/02/2025 tentang Daftar Nama Jemaah Haji Reguler Masuk Alokasi Kuota Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

“Surat ini kami tujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia dan Pimpinan Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk disosialisasikan,” kata Muhammad Zain.

Daftar nama Jemaah Haji Reguler yang masuk dalam alokasi kuota haji tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jemaah haji masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan dengan ketentuan:
1) Berstatus aktif;
2) Berusia paling rendah 18 tahun;
3) Belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir pada tahun 1436 Hijriah/2015 Masehi kecuali pembimbing KBIHU bersertifikat.

b. Prioritas Jemaah Haji Reguler lanjut usia yang ditentukan:
1) Secara sistem berdasarkan urutan usia tertua di masing-masing provinsi;
2) Terdaftar sebagai Jemaah haji paling sedikit 5 tahun atau telah terdaftar sebagai Jemaah haji sebelum tanggal 3 Mei 2020. [air]

13/02/2025 17:36
Anggaran BPS Dipotong Rp1,59 Triliun, 3 Survei Terancam Tak Terlaksana

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memotong anggaran Badan Pusat Statistik atau BPS sebesar Rp1,59 triliun. Akibatnya, tiga jenis survei terancam tidak terlaksana pada tahun ini.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pagu awal anggaran BPS tahun anggaran 2025 sebesar Rp5,70 triliun. Kendati demikian, pemerintah melakukan rekonstruksi sehingga anggaran BPS dipotong Rp1,59 triliun atau setara 27,89% dari pagu awal.

Kendati demikian, setelah melakukan rekonstruksi internal, BPS merasa pemotongan tersebut terlalu besar. Amalia pun meminta agar Komisi X DPR bisa membantu agar pemerintah memberikan relaksasi.

“Kami mengusulkan relaksasi efisiensi anggaran terutama untuk Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenas September,” ujar Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Menurutnya, BPS masih memerlukan Rp1,05 triliun dari pemotongan anggaran yang diminta pemerintah.

Dia merincikan anggaran tersebut diperlukan untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026 sebesar Rp828,85 miliar, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) sebesar Rp146,64 miliar, dan Susenas September 2025 (termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Kuartalan) sebesar Rp81,25 miliar.

Menanggapi itu, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Mercy Chriesty Barends mengaku khawatir dengan besarnya jumlah pemangkasan anggaran BPS. Dia khawatir penyediaan data statistik sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan menjadi tidak tersedia.

“Kalau kebijakan pembangunan tanpa BPS, yang terjadi adalah kehancuran sangat fatal dan itu kita akan bayar harga mahal baik di sektor ekonomi, pembangunan, infrastruktur, semuanya,” kata Mercy pada kesempatan yang sama.

Apalagi, sambungnya, DPR dan pemerintah menyusun UU APBN setiap tahunnya. Masalahnya, indikator utama perekonomian seperti angka kemiskinan, pertumbuhan penduduk, inflasi, dan seterusnya berasal dari BPS.

“Saya dari tadi, ‘Gimana ya kalau ini tidak bisa jalan? Kita mau bahas APBN pakai asumsi makro dari mana kalau ini sampai tidak bisa jalan?’,” ujar Mercy.

Akhirnya dalam kesimpulan rapat, Komisi X DPR menyepakati usulan BPS. Komisi X akan mengusulkan kepada Badan Anggaran DPR agar pemotongan anggaran BPS direlaksasi sebesar Rp1,05 triliun.

“Untuk pembiayaan Sensus Ekonomi 2026, SUPAS, dan Susenan September termasuk Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan sebagai mana bahan paparan,” ujar Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian membacakan kesimpulan rapat.

13/02/2025 16:35