Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadan.

    Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan GPM akan dimulai dari 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025.

    Menurutnya, BUMN dan swasta akan bekerja sama agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.

    Hal tersebut diutarakan Arief usai melangsungkan rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief memaparkan, nantinya harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah Harga Eceran Tertinggi(HET).

    “Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” sambungnya.

    Arif menerangkan, GPM akan dilaksanakan setiap hari mulai 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025 mendatang.

    Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

    Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

    Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia,dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

    Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini.

    Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kilo liter dengan pembagian Bulog 50 ribu kilo liter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

    Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan di​lakukan secara masif oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton.

    Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

    Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah MinyaKita 70 ribu kiloliter.

    “Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” ujar Arief.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi pangan secara tahunan kerap mengalami kenaikan di momentum Ramadan dan Idul Fitri.

    Pada Maret 2023, inflasi pangan berada di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen. Kemudian pada Maret dan April 2024 masing-masing berada di 10,33 persen dan 9,63 persen.

    Untuk tahun 2025 ini, inflasi pangan dibuka cukup baik di angka 3,07 persen di Januari, sehingga masih dalam koridor target inflasi komponen volatile food yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3 sampai 5 persen.

  • Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    Bukan Dipecat, Satryo Soemantri Resign Jadi Mendikti Karena Alasan Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Satryo Soemantri Brodjonegoro menegaskan bahwa alih-alih diberhentikan dan di-reshuffle, dirinya yang mengajukan pengunduran diri dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Ia menjelaskan, surat pengunduran diri itu bahkan telah rampung ditulis pada Selasa, 18 Februari 2025 malam.

    Surat lantas diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, untuk kemudian diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya baru saja ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) menyerahkan surat pengunduran diri saya sebagai Mendiktisaintek,” kata Satryo, di kantor Kemdiktisaintek, pada Rabu, 19 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Adapun, alasannya melepas jabatan itu, kata Satryo, karena upayanya selama empat bulan terakhir tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah Indonesia.

    “Saya lebih baik mundur daripada diberhentikan,” ujar Satryo.

    Adapun Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kini dijabat oleh Brian Yuliarto. Sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro dilantik menjadi Mendiktisaintek pada 21 Oktober 2024.

    Siapa Saja yang Dilantik Hari Ini?

    Baru empat bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah merombak isi kabinetnya. Ia mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendikti Saintek), Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Wakil Kepala BSSN dalam Kabinet Merah Putih.

    Pada hari ini, Rabu, 19 Februari 2025, Prabowo Subianto pun melantik tiga pengganti untuk posisi tersebut. Ketiganya adalah Brian Yuliarto yang dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Kemudian, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN menggantikan Letjen TNI (Pirn) Hinsa Siburian. Lalu, Pratama Dahlian Persadha sebagai Wakil Kepala BSSN menggantikan Rachmat Wibowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo Subianto juga melantik tiga orang lain sebagai pejabat negara. Ada Amalia Adininggar sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Agustina Arum Sari sebagai Wakil Kepala BPKP. ***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    “Reshuffle” perdana, Budi Arie sebut rencana ketemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pro-Jokowi (Projo) sekaligus Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut rencananya bertemu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, usai menghadiri pelantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

    Pelantikan Mendiktisaintek itu menandai perombakan atau reshuffle perdana di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto.

    “Ya, ya, ini mau ketemu,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan wartawan.

    Walaupun demikian, saat ditegaskan kembali rencana pertemuan itu, Budi Arie menunjukkan gesture tak ingin bicara.

    “Ngobrol aja,” kata Budi Arie menjawab pertanyaan mengenai tujuan pertemuan.

    “Pokoknya untuk Indonesia, untuk negara, bangsa, dan rakyat,” sambung Budi.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie masih enggan menanggapi isu Jokowi ingin membentuk partai.

    “Tanya Pak Jokowi,” kata Budi Arie.

    Saat ditanya apakah Projo akan mendukung jika benar Jokowi membentuk partai, Budi Arie meminta wartawan menunggu saja.

    “Tunggu saja lah,” kata Ketua Umum Projo.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Prof. Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Brian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029.

    Bersamaan dengan pelantikan Brian, Presiden Prabowo juga melantik Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP definitif, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Amalia Adininggar sebagai Kepala BPS definitif, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, kemudian Kepala BSSN Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda Bersinergi dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengajak pemerintah daerah (pemda), khususnya dinas sosial (dinsos) untuk bersinergi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ).
    Data tersebut menjadi instrumen penting dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (
    bansos
    ) lebih tepat sasaran dan mendukung percepatan
    pengentasan kemiskinan di Indonesia
    .
    “Kita kerja sama semua, kita buka semuanya. Kita intervensi bersama-sama, Insya Allah ini akan berdampak signifikan dalam penurunan kemiskinan,” ujar Gus Ipul, sapaan akrab mensos, saat berdialog dengan
    kepala Dinas Sosial
    (Dinsos) se-Jawa Timur di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    Gus Ipul menekankan pentingnya peran aktif pemda dalam memastikan keakuratan DTSEN.
    Ia menginstruksikan seluruh kepala dinsos untuk aktif dalam proses pemutakhiran data, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang selalu berubah.
    “Setiap hari ada yang wafat, pindah tempat tinggal, atau mengalami peningkatan ekonomi. Karena itu, kita wajib melakukan pemutakhiran data secara berkala,” ucap Gus Ipul.
    Pemutakhiran tersebut dilakukan melalui dua jalur, yaitu formal dan partisipatif.
    Jalur formal mencakup usulan dari tingkat RT/RW yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan dan divalidasi oleh bupati atau wali kota.
    Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Semua orang bisa (berkontribusi) meluruskan (memperbaiki) data. (Cukup) buka aplikasi Cek Bansos, ada menu usul-sanggah. Di situ ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti unggah foto rumah, dan dokumen pelengkap lainnya,” jelas Gus Ipul
    “Data tersebut nanti akan diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah desa atau kelurahan,” sambungnya.
    Untuk memastikan bantuan sosial tetap diberikan kepada mereka yang berhak, pemutakhiran DTSEN akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Proses ini akan mengevaluasi status kepesertaan penerima manfaat.
    “Setiap tiga bulan, sistem akan mengevaluasi apakah penerima bansos masih layak atau tidak. Ini adalah bagian dari mekanisme pemutakhiran kami,” ujar Gus Ipul.
    Selain itu, guna memastikan kolaborasi yang lebih efektif, ia berencana berdialog langsung dengan kepala daerah untuk memperkuat anggaran dinsos.
    “Ke depan, saya akan berbicara dengan bupati atau wali kota agar anggaran dinsos diperhatikan dengan baik, sebagaimana sektor pendidikan dan kesehatan,” tutur Gus Ipul.
    Sebelumnya, Gus Ipul menegaskan bahwa inisiatif DTSEN menjadi tonggak penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
    Untuk pertama kalinya, pemerintah memiliki satu data terpadu yang akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian atau lembaga (K/L) dan pemda dalam menjalankan program kesejahteraan sosial.
    DTSEN lahir dari permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial akibat perbedaan versi data di berbagai K/L.
    “Selama ini kita bekerja sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Karena itu, Presiden RI Prabowo Subianto berpesan agar kita bekerja berdasarkan data yang akurat. Sebab, sebelumnya banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” imbuh Gus Ipul.
    Sebagai terobosan dari Presiden Prabowo, DTSEN bertujuan untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan data secara menyeluruh agar menjadi acuan bersama bagi pemerintah pusat dan daerah.
    “Presiden telah menginstruksikan agar seluruh data dari K/L dikonsolidasikan dan diperbarui menjadi satu data tunggal. Data ini nantinya digunakan oleh semua pihak, termasuk pemda,” jelas Gus Ipul.
    Pengelolaan DTSEN diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS), yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang (UU) dalam mengolah data kemiskinan.
    Gus Ipul menekankan bahwa metode pengolahan data tersebut bersifat ilmiah dan dikelola oleh lembaga kredibel.
    “Data ini tidak akan menambah angka kemiskinan di daerah, karena sudah melalui proses statistik yang ketat,” katanya.
    Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul merespons kekhawatiran sejumlah daerah mengenai potensi kenaikan angka kemiskinan setelah penerapan DTSEN.
    DTSEN juga akan mengategorikan masyarakat berdasarkan desil ekonomi, sehingga intervensi pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
    “Dengan adanya data ini, intervensi yang dilakukan pemerintah menjadi lebih fokus, karena masyarakat tidak hanya dikategorikan sebagai miskin atau tidak, tetapi juga dikelompokkan berdasarkan desil 1 hingga 10,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Kepala BSSN sebut perlu bangun kepedulian untuk lindungi data pribadi

    Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, ….

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Letjen TNI Purn. Nugroho Sulistyo Budi memandang perlu kepedulian (awareness) untuk membangun kewaspadaan dalam melindungi data-data pribadi.

    Nugroho, saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa kepedulian dan kewaspadaan menjadi penting karena keduanya dapat menghalau upaya penipuan yang menggunakan perangkat-perangkat digital.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Butuh kerja keras dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, melainkan juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers.

    Ia melanjutkan kesadaran untuk berhati-hati itu juga dapat mencegah segala bentuk modus penipuan berbasis digital seperti phising—tindakan mengelabui korban untuk mendapatkan data-data pribadi mereka.

    “Yang mana (mencegah phising) tidak bisa dilakukan secara sistem maupun perangkat karena itu berpulang pada bagaimana pihak penyerang melakukan social engineering, eksploitasi pemikiran sehingga dia salah pencet, salah melakukan sesuatu. Ini yang harus diwaspadai,” sambung Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho juga meminta bantuan jurnalis melalui kanal medianya masing-masing untuk membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya berhati-hati saat membagikan data-data pribadinya di ruang-ruang digital.

    Nugroho pada Rabu sore resmi menjabat sebagai Kepala BSSN setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Upacara pelantikan Nugroho bersamaan dengan kepala dan wakil kepala badan dari BPKP, BPS, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto.

    Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa dia masih aktif sebagai perwira tinggi TNI.

    Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 pada 3 Januari 2025.

    Posisi Kepala BSSN saat itu pun masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho, yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN karena punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer.

    Ia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Direktur Komunikasi Massa BIN.

    Semasa Prabowo menjabat Menteri Pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sonny Harry Budiutomo Dilantik sebagai Wakil Kepala BPS, Ini Profilnya….

    Sonny Harry Budiutomo Dilantik sebagai Wakil Kepala BPS, Ini Profilnya….

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto hari ini resmi melantik sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS.

    Sonny Harry Budiutomo Harmadi akan mendampingi Amalia Adininggar Widyasanti yang menjabat sebagai Kepala BPS yang baru. Keduanya dilantik dalam perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

    Sonny diketahui merupakan seorang akademisi yang memiliki latar belakang studi di bidang ekonomi dan demografi. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di bidang Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2005.

    Sonny memiliki pengalaman panjang sebagai pengajar. Ia tercatat sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI dari tahun 2002 hingga 2019.

    Kemudian sejak Desember 2019, dirinya mengajar ekonomi dan demografi di Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya.

    Selain berkarier di dunia akademik, Sonny juga memiliki rekam jejak di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2016-2020).

    Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kependudukan di kementerian yang sama dan pernah memimpin Lembaga Demografi FEB UI pada periode 2009-2016. Ia juga menjabat Ketua Pokja Statistik Sosial dan Anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2023-2024.

  • Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Kepala BSSN ungkap arahan Presiden fokus jaga kerahasiaan data

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi mengungkap beberapa arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di antaranya terkait dengan perlindungan data pribadi dan menjaga data-data sensitif yang rahasia.

    Nugroho menyebut arahan-arahan Presiden itu juga menyangkut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    “Bapak Presiden tadi menyampaikan terkait sekali dengan BPS tadi dengan Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dihubungkan dengan era sekarang yang penyelenggaraannya menggunakan digitalisasi,” kata Kepala BSSN yang baru saat jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Nugroho, yang merupakan purnawirawan bintang tiga TNI Angkatan Darat, dilantik sebagai Kepala BSSN oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah kepala dan wakil kepala badan di Istana Negara sore ini. Pengangkatan Nugroho sebagai Kepala BSSN juga ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 P Tahun 2025.

    “BSSN ditekankan untuk dapat mengawal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data sebagaimana yang seharusnya sehingga data itu dapat betul-betul digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pembangunan ke depan,” kata Nugroho menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya sebagai Kepala BSSN.

    Dalam kesempatan yang sama, Nugroho menyebut perlindungan data pribadi, dan perlindungan terhadap laman-laman pemerintah juga menjadi perhatian BSSN.

    “Terkait dengan perlindungan data itu, memang menjadi concern kita bersama, bahwa BSSN bukan merupakan badan tunggal yang mampu melaksanakan itu semua. Kita butuh kerja keras, dan kepedulian bersama karena sekali lagi bicara cyber, bicara data, bukan hanya bicara sistem, perangkat keras, tetapi juga awareness,” kata Kepala BSSN menjawab pertanyaan ANTARA.

    Nugroho, yang resmi menjabat Kepala BSSN, sempat mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala BSSN oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto semasa Nugroho masih aktif sebagai perwira tinggi TNI. Promosi itu diberikan Agus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 yang ditandatangani Agus Subiyanto pada 6 Desember 2024.

    Namun, berselang kurang dari sebulan, Panglima kembali mencopot nama Nugroho sebagai Kepala BSSN karena dia memasuki masa pensiun sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025 yang diteken oleh Jenderal Agus Subiyanto pada 3 Januari 2025. Posisi Kepala BSSN pun saat itu masih diampu oleh pejabat lamanya, Hinsa Siburian sampai akhirnya Nugroho dilantik oleh Presiden sore ini.

    Nugroho Sulistyo yang menjadi pilihan Prabowo untuk memimpin BSSN punya pengalaman panjang di dunia intelijen selama berkarier di militer. Dia pernah menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN), Direktur Komunikasi Massa BIN, dan semasa Presiden menjabat menteri pertahanan, Nugroho dipercaya sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Prabowo Terbitkan Inpres No.4/2025, Data Tunggal Subsidi-Bansos Cs Segera Berlaku

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memastikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sudah dalam proses finalisasi.

    Data tunggal itu akan menjadi referensi untuk seluruh program pembangunan hingga bantuan pemerintah, termasuk subsidi. 

    Adapun DTSEN sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.4/2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto belum lama ini. 

    Amalia, yang baru dilantik menjadi Kepala BPS definitif hari ini, mengatakan bahwa lembaganya ditugaskan untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran data tersebut. 

    “Sehingga nanti pensasaran program pembangunan menggunakan satu referensi yg sama,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan digunakan juga di antaranya untuk referensi sasaran bantua pemerintah. Seperti diketahui, bantuan pemerintah ada yang berbentuk m subsidi hingga bantuan sosial. 

    “Tentunya nanti Data Tungga Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah dan ini nanti akan terus dimutakhirkan,” kata mantan pejabat Kementerian PPN/Bappenas itu. 

    Amalia lalu menyebut data tersebut sudah dalam tahap final dan akan segera resmi digunakan oleh pemerintah. “Sudah final. Sudah proses final,” tuturnya. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan DTSEN akan mulai digunakan pada kuartal II/2025 atau pada April, Mei, dan Juni 2025.

    Sementara, untuk saat ini masih akan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Semua itu penggunaan utamanya pada kuartal kedua nanti,” kata Muhaimin beberapa hari lalu. 

    Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyampaikan rasa syukurnya karena kini Indonesia telah berhasil memiliki data tunggal. Dia pun berterima kasih kepada semua pihak yang ikut membantu proses sinkronisasi data yang ada. 

    “Semoga dengan data tunggal ini semua pensasaran nasional, bantuan sosial, program perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat,” tutup Muhaimin.

  • Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Kepala BPS: Data tunggal sosial ekonomi nasional segera difinalisasi

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut BPS segera melakukan finalisasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sebagaimana diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    Amalia, saat jumpa pers selepas acara pelantikan dirinya dan Sonny Harry Budiutomo sebagai Wakil Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore, menjelaskan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu bakal menjadi referensi tunggal kementerian/lembaga dalam menjalankan program-program pembangunan termasuk untuk menyalurkan bantuan-bantuan dari pemerintah.

    “Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini untuk menyatukan semua data-data sehingga nanti program pembangunan akan menggunakan satu referensi yang sama, dan tentunya nanti Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional akan digunakan untuk program bantuan-bantuan pemerintah,” kata Amalia menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

    Dia melanjutkan dalam prosesnya BPS bakal bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya yang juga terlibat dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Beberapa kementerian/lembaga yang terlibat itu mencakup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

    “BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang juga memang mendapat penugasan dari inpres tersebut. Spesifik BPS memang diminta, ditugaskan membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk mengelola, memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional tersebut,” tutur Kepala BPS.

    Amalia, saat ditanya target kapan pemutakhiran dan finalisasi DTSEN rampung, tidak menjawab detail waktunya, tetapi menyebut proses itu masih berjalan dan mendekati final.

    Amalia Adininggar Widyasanti pada Rabu sore resmi menjadi Kepala BPS definitif setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Kepala BPS dan kepala serta wakil kepala badan lainnya di Istana Negara, Jakarta. Presiden pada sore ini juga melantik Prof Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (mendiktisaintek) menggantikan Satryo Soemitro Brodjonegoro, yang mengumumkan pengunduran dirinya juga pada hari ini.

    Pengangkatan Kepala BPS dan Wakil Kepala BPS ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 28 P Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal pelantikan yaitu hari ini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

    Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

    Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

    Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara