Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Bupati Hamid Buka Job Fair Bondowoso 2025: 1.290 Lowongan, Harapan Baru bagi Pekerja Muda dan Difabel

    Bupati Hamid Buka Job Fair Bondowoso 2025: 1.290 Lowongan, Harapan Baru bagi Pekerja Muda dan Difabel

    Bondowoso (beritajatim.com) – Suasana meriah menyelimuti Gelora Bondowoso, Rabu (12/11/2025). Ribuan pencari kerja memadati area pameran yang dipenuhi deretan stan perusahaan dalam ajang Bondowoso Job Fair 2025. Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, hadir langsung membuka kegiatan tersebut dan meninjau satu per satu stan sambil menyapa para peserta dengan ramah.

    Tahun ini, Bondowoso Job Fair menghadirkan 41 perusahaan dengan total 1.290 lowongan kerja yang dibuka bagi masyarakat. Kegiatan ini diikuti ribuan pelamar dari berbagai latar belakang, mulai dari lulusan baru hingga tenaga berpengalaman, termasuk penyandang disabilitas.

    “Angka pengangguran di Bondowoso kini 2,55 persen, atau sekitar 12.549 orang. Ini tantangan kita bersama untuk terus kita turunkan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Bupati Hamid saat membuka acara.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama Pemkab Bondowoso. Tahun ini, kegiatan mengusung tema ‘Angkatan Muda Pekerja Tangguh Menuju Bondowoso Berkah’, yang mencerminkan semangat generasi muda menghadapi tantangan dunia kerja secara adaptif dan profesional.

    Sebagai bagian dari transformasi digital, Pemkab juga meluncurkan aplikasi “Kerja Berkah” untuk memudahkan masyarakat melamar pekerjaan secara daring. “Aplikasi ini adalah wujud nyata transformasi digital untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan inklusif,” jelas Bupati.

    Di tengah ribuan pelamar, sosok penyandang disabilitas asal Kecamatan Wonosari, Helmi Sodri, menarik perhatian. Ia datang dengan semangat untuk membuktikan bahwa difabel juga mampu bersaing di dunia kerja.

    “Saya melamar di Alfamart saja, karena Alfamart termasuk perusahaan yang memberi peluang bagi penyandang disabilitas. Saya ingin tahu, apakah pencari kerja disabilitas itu masih dianggap ada atau tidak,” ujarnya dengan pelan namun tegas.

    Meski sudah bekerja sebagai guru di sekolah swasta, Helmi datang ke Job Fair untuk mencari pekerjaan tambahan demi membantu biaya kuliah S2 Manajemen Pendidikan Islam di IAI At-Taqwa Bondowoso. “Biayanya cukup besar, jadi saya mencoba mencari pekerjaan tambahan untuk membantu biaya kuliah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala DPMPTSP Bondowoso, Hari Cahyono, mengatakan bahwa Job Fair merupakan langkah strategis untuk menekan angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.

    Berdasarkan data BPS 2025, Bondowoso memiliki 636.159 penduduk usia kerja, dengan 491.623 di antaranya masuk angkatan kerja. Dari jumlah itu, 479.074 telah bekerja dan 12.543 lainnya masih mencari pekerjaan.

    “Dalam empat tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Bondowoso terus menurun signifikan. Kini hanya 2,5 persen, turun 1,08 persen dibandingkan tahun 2024,” jelas Hari.

    Ia menambahkan, hingga hari pelaksanaan, tercatat lebih dari 1.500 pencari kerja telah mendaftar melalui aplikasi “Kerja Berkah”. “Melalui inovasi ini, proses rekrutmen menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan,” tambahnya.

    Salah satu peserta, Auliya Kurniasih (23), lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, juga mengungkapkan optimismenya. “Saya baru pertama kali ikut Job Fair. Karena saya lulusan ekonomi, saya ingin cari pekerjaan yang linier, mungkin di perbankan,” kata warga Desa Pejaten itu.

    Di tengah hiruk pikuk suasana, Job Fair Bondowoso 2025 menjadi simbol semangat baru bagi masyarakat — tempat harapan, peluang, dan kesetaraan berpadu. Seperti kata Helmi Sodri, “Harapan saya, kegiatan seperti ini bisa terus ada dan makin inklusif. Agar semua bisa ikut serta, tanpa terkecuali.” [awi/ian]

  • Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Dinas Sosial Kota Kediri Gelar Bimtek Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG Guna Perkuat Akurasi Data Sosial

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan kompetensi petugas operator kelurahan serta memperkuat sistem pendataan sosial di tingkat daerah, Dinas Sosial Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengoperasian Aplikasi SIKS–NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation), Rabu (12/11), di salah satu hotel di Kediri. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 peserta yang merupakan operator SIKS–NG dari seluruh kelurahan di Kota Kediri.

    Kepala Dinas Sosial Kota Kediri, Imam Muttaqin menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia menjelaskan bahwa tujuan utama bimtek ini adalah memastikan seluruh operator kelurahan memahami cara pengoperasian aplikasi SIKS–NG secara baik dan benar.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin seluruh petugas operator di kelurahan mampu mengelola data sosial secara lebih akurat, cepat, dan sesuai dengan standar nasional. Data sosial yang dikelola dengan baik akan membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran,” terang Imam Muttaqin.

    Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa pemutakhiran data DTSEN menjadi langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menambahkan bahwa data sosial yang valid dan mutakhir akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program-program kesejahteraan sosial di Kota Kediri.

    “Pemutakhiran data DTSEN ini bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan sosial. Dengan data yang akurat, kita bisa memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

    Lebih lanjut, dalam bimtek ini dibahas mulai dasar hukum, konsep, mekanisme usulan, hingga tata cara pembaruan data sosial yang digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial.

    Beberapa regulasi nasional yang menjadi dasar pelaksanaan DTSEN di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 mengenai penetapan peringkat kesejahteraan keluarga (desil bantuan). Selain itu, Keputusan Kepala BPS Nomor 846 Tahun 2024 digunakan sebagai acuan standar pendataan penduduk.

    Imam Muttaqin juga menekankan pentingnya integritas dan tanggung jawab petugas dalam mengelola data sosial. Menurutnya, tugas operator tidak berhenti pada tahap pengumpulan data, tetapi juga memastikan data tersebut dikelola dengan kejujuran dan dipelihara dengan profesionalisme.

    “Tugas kita bukan sekedar mengumpulkan data, tetapi menghidupkan data dengan kejujuran, merawatnya dengan integritas, dan menggunakannya dengan hati nurani. Karena dari data yang benar, lahir kebijakan yang tepat,” ungkapnya.

    Melalui kegiatan ini Imam berharap mampu meningkatkan kapasitas operator kelurahan agar lebih profesional dan memahami pembaruan sistem SIKS–NG yang terus berkembang. Dengan kemampuan teknis yang baik, diharapkan kualitas data sosial di Kota Kediri semakin meningkat dan sinkron dengan sistem nasional.

    “Harapan kami, seluruh peserta dapat memanfaatkan bimtek ini sebaik mungkin. Dengan data yang valid, akurat, dan mutakhir, kita bisa memastikan setiap bantuan sosial tersalurkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan,” tutupnya. [nm/kun]

  • Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Ekonomi kemarin, harga minyak goreng hingga Purbaya periksa arus impor

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Selasa (11/11), mulai dari BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak, Jawa Timur.

    Berikut rangkuman berita-berita ekonomi selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

    BPS sebut harga minyak goreng stabil tinggi

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga minyak goreng untuk seluruh kualitas dalam kondisi stabil tinggi dan tidak pernah turun pada minggu pertama November 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    BI prakirakan kinerja penjualan eceran meningkat pada Oktober 2025

    Bank Indonesia (BI) melalui Survei Penjualan Eceran (SPE) memprakirakan kinerja penjualan eceran pada Oktober 2025 meningkat, sebagaimana tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan September 2025.

    Baca selengkapnya di sini

    Kemenperin sebut cukai rokok batal naik akan bantu pacu daya saing IHT

    Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan keputusan pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau atau cukai rokok pada tahun 2026 akan membantu memacu daya saing industri hasil tembakau (IHT) dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Pemerintah percepat pembangunan 100 Gudang Bulog lewat SKB demi petani

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini

    Purbaya periksa arus impor di Bea Cukai Tanjung Perak

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau proses pemeriksaan barang impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • DKI kemarin, 150 pelamar disabilitas hingga penjagaan di SMAN 72

    DKI kemarin, 150 pelamar disabilitas hingga penjagaan di SMAN 72

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Selasa (11/11) mulai dari 150 pelamar kerja di Job Fair Disabilitas yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat sudah mendapatkan pekerjaan hingga penjagaan ketat di SMAN 72 Jakarta.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. DKI jadi provinsi pertama yang berkolaborasi dengan BPS data RW kumuh

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS dalam melakukan identifikasi Rukun Warga (RW) kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data

    “Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain,” kata Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti saat peluncuran “Portal Satu Data Jakarta” di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pramono bersyukur 150 pelamar disabilitas sudah mendapat pekerjaan

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku bersyukur 150 pelamar kerja di Job Fair Disabilitas yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu sudah mendapatkan pekerjaan.

    Salah satunya adalah Zidan yang sebelumnya viral di media sosial karena memberikan secara langsung CV-nya kepada Pramono di sela-sela perhelatan Job Fair Disabilitas. Diketahui, Zidan kini bekerja di PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebagai design grafis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. SMAN 72 Jakarta diberikan kebebasan laksanakan belajar di sekolah

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memberikan kebebasan kepada pihak SMAN 72 Jakarta dan Dinas Pendidikan Jakarta untuk kembali melaksanakan proses belajar mengajar secara langsung pasca-ledakan di sekolah itu, pada Jumat (7/11).

    “Kami sudah memberikan kebebasan kepada Kepala Dinas Pendidikan karena kemarin memang saya minta untuk daring dan ternyata memang sebagian murid itu malah ingin tetap secara langsung di sekolah,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Sudin PPKUKM digeledah, Pemkot Jaktim perketat pengawasan program

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur berkomitmen memperketat pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program di jajarannya, usai adanya penggeledahan di kantor Suku Dinas Kantor Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) setempat.

    Penggeledahan itu dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur dalam mengusut kasus dugaan korupsi proyek pengadaan mesin jahit senilai Rp9 miliar.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Petugas masih jaga ketat SMAN 72 Jakarta pascaledakan

    Petugas Polisi Militer Angkatan Laut (Pomal) masih menjaga ketat akses masuk ke SMAN 72 Jakarta, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa.

    Penjagaan ketat dari petugas Pomal itu dilakukan pascaledakan yang terjadi di sekolah itu pada Jumat (7/11).

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Pemprov Jateng raih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment

    Semarang (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Pioneer of Economic Empowerment atau pelopor pemberdayaan ekonomi dalam ajang Indonesia Kita Award sebagai hasil upaya menggenjot investasi dan menumbuhkan ekonomi daerah.

    “Penghargaan ini memberikan semangat bagi kami sebagai pemerintah dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan investasi di Jawa Tengah,” kata Gubernur Jateng Ahmad Luthfi, di Semarang, Selasa.

    Dengan penghargaan ini, kata dia, membuktikan bahwa langkah Pemprov Jateng dalam memperkuat investasi dan menciptakan lapangan kerja, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, realisasi investasi di provinsi ini pada Januari-September 2025 mencapai Rp66,13 triliun atau 84,42 persen dari target tahunan penanaman modal.

    Besaran investasi tersebut terdiri atas penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp29,27 triliun dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp36,86 triliun.

    Ia menyebutkan bahwa capaian tersebut diikuti dengan serapan tenaga kerja sebanyak 326.462 pekerja, terbanyak nomor dua se-Pulau Jawa.

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah pada Triwulan III (Juli-September) 2025 sebesar 5,37 persen secara year on year (yoy), lebih tinggi dari capaian nasional yang tumbuh 5,04 persen.

    Jika dilihat secara kuartal ke kuartal (Q-to-Q), kata dia, ekonomi Jateng tumbuh 1,12 persen, sementara ekonomi Jateng secara kumulatif sampai dengan triwulan III 2025 tumbuh 5,21 Persen (C-to-C)

    Menurut dia, capaian itu tak lepas dari upaya koloborasi dari berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan lainnya.

    “Membangun suatu daerah itu tidak bisa mengandalkan APBD atau pendapatan asli daerah (PAD), itu hanya 15 persen. Sedangkan 85 persen adalah investasi yang datangnya dari dalam maupun dari luar,” katanya.

    Maka dari itu, Pemprov Jateng terus berkomitmen menjaga kepastian dan kenyamanan berusaha, memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri, serta menyediakan layanan perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital.

    Selain itu juga memastikan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten melalui pelatihan vokasi, link and match pendidikan dengan industri, serta program peningkatan keterampilan bagi pencari kerja.

    Saat ini ada tujuh kawasan industri di Jateng, meliputi Kendal Industrial Park (KEK Kendal), Grand Batang City, Batang Industrial Park, Wijaya Kusuma Industrial Park, Jatengland Industrial Park, Kawasan Industri Candi, dan Bukit Semarang baru (BSB).

    Tidak hanya itu, seluruh kepala daerah di Jawa Tengah juga didorong untuk membuka kawasan industri atau kawasan ekonomi baru untuk mendukung investasi di wilayah masing-masing.

    Beberapa daerah seperti Cilacap, Kebumen, Sragen, Semarang, dan lainnya sudah mulai menyiapkan lahan untuk kawasan industri atau kawasan ekonomi baru.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Pemerintah perluas penerapan manajemen risiko pembangunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah mendorong penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) secara lebih luas untuk memastikan kebijakan pembangunan mampu beradaptasi dengan ketidakpastian global dan tantangan lintas sektor.

    Direktur Sistem dan Manajemen Risiko Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pambangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Prakosa Grahayudiandono, menyebutkan pendekatan manajemen risiko akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan menuju Visi Indonesia Emas 2045.

    Penerapan manajemen risiko pembangunan nasional, lanjut dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

    “Untuk itu kebijakan pembangunan bangsa ke depan perlu adaptif terhadap dinamika sosial, keuangan, dan kompleksitas masyarakat kita. Karena manajemen risiko tentu tidak bisa satu ukuran untuk semua, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap sektor,” katanya dalam Diskusi Publik “Sadar Risiko dalam Perspektif Inovasi dan Pembangunan”.

    Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Road to Hari Sadar Risiko Nasional 2025, yang akan diperingati pada 15 Desember 2025.

    Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) Dimas Syailendra Ranadireksa menjelaskan, kegiatan tersebut digelar bersama sejumlah mitra lintas sektor, untuk memperkuat budaya sadar risiko di tengah masyarakat.

    Kesadaran risiko, menurut dia perlu dipandang sebagai langkah reaktif terhadap krisis, sehingga penting adanya perubahan pola pikir masyarakat dari sikap “bagaimana nanti” menjadi “nanti bagaimana”,dari pasif menjadi antisipatif terhadap risiko.

    Terkait pendekatan pengurangan risiko dia mencontohkan di bidang transportasi penggunaan helm dan sabuk pengaman, di kesehatan mengkonsumsi makanan rendah gula untuk mencegah diabetes, dan di ruang digital sadar soal proteksi data.

    Dalam konteks kesehatan publik, melalui pendekatan “harm reduction” atau pengurangan bahaya sebagai bagian dari strategi pengendalian risiko yang lebih realistis.

    Melalui forum ini Dimas menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media dalam memperkuat budaya sadar risiko nasional. Pendekatan tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap krisis, tetapi juga berorientasi pada pencegahan dan inovasi.

    Sementara itu Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Nurma Midayanti Hamid mengatakan peran data statistik juga perlu menjadi perhatian dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko sosial-ekonomi.

    “Tanpa data yang kredibel, sulit bagi masyarakat memahami arah pembangunan, dan sulit bagi pemerintah melegitimasi kebijakan. Jadi untuk itulah, ayo kita bersama-sama untuk membangun literasi data sendiri,” ujarnya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Komdigi Biar Anak-anak Tidak Jadi Korban Kejahatan Digital

    Cara Komdigi Biar Anak-anak Tidak Jadi Korban Kejahatan Digital

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, mengatakan literasi digital bagi anak tak hanya melampaui sekedar kemampuan teknis semata.

    Hal itu tersebut yang harus dimiliki anak-anak karena menjadi kelompok rentan menjadi korban dalam kejahatan di ruang digital. Menurut laporan dari National Center For Missing and Exploited Children (NCMEC) Tahun 2024, ada sebanyak 5.566.015 konten kasus pornografi anak di Indonesia selama kurun waktu 2021-2024.

    Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 89% anak berusia 5 tahun ke atas sudah menggunakan internet, sebagian besar mengakses sosial media, yang membuat mereka rentan terhadap risiko paparan konten negatif.

    “Kami mengajak anak-anak belajar tentang hak dan kewajiban sebagai anak digital yang cerdas dan bertanggung jawab, dan kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan digital anak-anak mereka,” ujar Fifi Aleyda Yahya dikutip dari pernyataan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).

    Ia menambahkan, pendampingan harus dilakukan secara seimbang. Anak perlu memahami batasan konten yang boleh mereka akses, mampu membagi waktu antara belajar dan berkreasi di dunia online, serta tetap aktif bersosialisasi di dunia nyata.

    Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) sebagai upaya melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia.

    Dalam regulasi itu juga mengatur kewajiban dan sanksi bagi platform digital untuk menerapkan verifikasi usia terhadap penggunanya.

    Guna meningkatkan literasi digital kepada anak, Komdigi mengajak anak-anak santri untuk menjadi sahabat tunas yang tidak hanya pintar menggunakan gawai, tetapi juga memiliki kesadaran penuh untuk menjaga diri dan menghormati orang lain di dunia maya.

    Agar pesan tersebut sampai ke anak-anak, Komdigi melakukannya salah satunya menggunakan pertunjukkan tradisional yang menghibur, seperti Wayang Golek. Tidak hanya wayang, kegiatan yang diikuti hampir 300 siswa SD dan MTs ini juga dimeriahkan oleh kesenian silat, permainan tradisional seperti congklak dan egrang, serta pameran aplikasi dan gim karya santri.

    Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, mengungkapkan PP Tunas disebut sebagai bukti serius pemerintah dalam melindungi anak-anak dari kejahatan di ruang digital sehingga tetap diterbitkan meskipun mendapatkan penolakan dari beberapa platform digital.

    “Bagi perusahaan-perusahaan ini kita adalah pasar, karena itu tentu ada reaksi ketika pasarnya dipotong. Tapi alhamdulillah karena kepemimpinan Bapak Presiden yang teguh, beliau menyampaikan bahwa ini memang sudah harus jalan seperti itu, kita harus melindungi anak-anak kita,” tuturnya.

    Meutya mengungkapkan Indonesia menjadi negara kedua di dunia yang menerapkan regulasi penundaan akses anak terhadap platform digital setelah Australia.

    Disampaikan Menkomdigi bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun sistem untuk menerapkan sanksi tegas terhadap platform yang melanggar aturan.

    “Saat ini kita masih punya waktu untuk melakukan perbaikan sistem untuk nanti kita akan betul-betul terapkan sanksi. Sanksi ini dikenakan terhadap platform, bukan kepada ibu, bukan kepada anak,” tegasnya.

    (agt/rns)

  • Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    Dirut Bulog: Perpres pembangunan 100 gudang bersifat “Lex Specialis”

    draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat Lex Specialis (peraturan khusus) untuk mempercepat penguatan infrastruktur penyimpanan pangan nasional hingga wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP).

    Rizal ditemui seusai penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Percepatan Pembangunan Gudang Bulog di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa, mengatakan draf Perpres percepatan pembangunan 100 gudang baru tengah dipersiapkan yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya.

    Rizal menjelaskan Perpres tersebut disusun paralel dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk memperkuat koordinasi lintas sektor agar proyek strategis ini berjalan cepat dan terukur di seluruh Indonesia.

    “Kami secara paralel ini bekerja. Ini selain SKB Tiga Menteri, kami juga lagi ngejar draf untuk Perpresnya. Nah Perpresnya nanti ini sebagai dasar untuk percepatan. Jadi ini Perpresnya Lex Specialis istilahnya, karena harus diminta secepatnya dibangun,” kata Rizal.

    Pemerintah menargetkan sebagian besar gudang dapat beroperasi sebelum panen raya 2026, sehingga hasil gabah dan jagung dari petani dapat langsung terserap tanpa kendala penyimpanan di lapangan.

    Dikatakan langkah itu menjadi respons atas peningkatan produksi pertanian nasional yang dilaporkan Kementerian Pertanian, di mana kapasitas gudang Bulog saat ini masih terbatas dan perlu segera ditingkatkan.

    Apalagi Badan Pusat Statistik memproyeksikan produksi beras secara nasional mencapai 34,77 juta ton sepanjang 2025.

    Rizal menegaskan pembangunan akan dilakukan secepat mungkin dengan memperhatikan faktor cuaca dan kondisi geografis, terutama di wilayah 3T yang memerlukan logistik tambahan dan tantangan medan berat.

    Pembangunan gudang juga diarahkan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar fasilitas baru difokuskan pada kabupaten dan kota yang belum memiliki infrastruktur penyimpanan pangan memadai.

    Bulog turut memprioritaskan daerah kepulauan seperti Nias Selatan dan Morotai yang rawan terisolasi saat musim barat, sehingga gudang berfungsi vital menjaga pasokan pangan tetap stabil sepanjang tahun.

    Beberapa gudang dirancang dilengkapi Rice Milling Unit (RMU) dan pengering (dryer) untuk daerah sentra pangan, sementara di wilayah non-produksi akan dibangun gudang penyimpanan sederhana menyesuaikan kebutuhan lokal.

    Setiap gudang memiliki kapasitas bervariasi antara 1.000 hingga 7.000 ton, tergantung potensi lumbung pangan daerahnya, dengan target keseluruhan rampung dalam waktu satu tahun ke depan.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kanan), didampingi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman (kiri) menjawab pertanyaan awak media di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Selasa (11/11/2025). ANTARA/Harianto

    Pemerintah mempercepat rencana pembangunan 100 Gudang Perum Bulog melalui komitmen Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian untuk memperkuat penyerapan gabah dan jagung petani di dalam negeri.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan rencana pembangunan 100 unit Gudang Bulog tersebut dilakukan untuk memperkuat sistem logistik pangan nasional di berbagai sentra produksi padi dan gabah.

    Adapun penandatanganan SKB tentang Penugasan Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional itu dilakukan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    Penandatanganan dilakukan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman; Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian; Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria; Menteri Keuangan, yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi hingga Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pembangunan gudang tersebut dilakukan di seluruh Indonesia dan akan menggunakan anggaran sebesar Rp5 triliun.

    Zulhas menambahkan sesuai dengan Undang-Undang BP BUMN yang baru, setiap penugasan memerlukan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara BP BUMN dan kementerian terkait. Setelah SKB diterbitkan, akan diteruskan dengan Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mensos Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Pemutakhiran Data Sosial Nasional

    Mensos Gus Ipul Ajak Pemda se-Jawa Barat Perkuat Sinergi Pemutakhiran Data Sosial Nasional

    Bandung (beritajatim.com) – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah di Jawa Barat untuk memperkuat sinergi dalam menindaklanjuti program Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kualitas Pembangunan Jawa Barat yang digelar di Aula Graha Pustaloka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat, Selasa (11/11/2025).

    Rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, serta Kabag Kesra dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat ini bertujuan menyeragamkan persepsi dan langkah bersama dalam pembaruan data sosial ekonomi nasional.

    Gus Ipul menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dan daerah dalam mewujudkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar kebijakan sosial.

    “Saya datang ke sini menindaklanjuti arahan Presiden agar bersinergi dan berkolaborasi, tidak hanya dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, tetapi juga dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Gus Ipul.

    Menurutnya, data yang akurat menjadi kunci utama dalam menentukan intervensi dan distribusi bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.

    “Data inilah yang paling krusial. Kalau data kita akurat, maka intervensi kita akan akurat. Kalau data kita sama mulai dari tingkat desa sampai kementerian, tentu program-program kita akan selaras,” jelasnya.

    Gus Ipul menambahkan, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi rapat karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk besar dan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Namun demikian, ia memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai berkomitmen kuat memperbaiki sistem data kesejahteraan warganya.

    Dalam rapat tersebut, para peserta membahas konsolidasi data, termasuk perbaikan sistem, penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas mengelola kriteria data, sementara Kementerian Sosial berperan membantu proses pemutakhiran. Pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos, SIKS-NG, maupun dengan menyampaikan keluhan ke Command Center Kemensos di nomor (021) 171.

    “Ini sedang kita siapkan semua agar masyarakat turut berpartisipasi,” kata Gus Ipul.

    Selain itu, Gus Ipul berencana mengaktifkan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa sebagai ujung tombak pelayanan sosial dan pemutakhiran data.

    “Masyarakat di tingkat desa bisa mengadukan berbagai persoalan, mulai dari anak yang tidak bisa menebus ijazah, belum mendapat pekerjaan, atau belum menerima bansos. Semuanya bisa disalurkan lewat Puskesos,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyatakan dukungannya terhadap upaya Kemensos dalam memperkuat validitas data sosial.

    “Good data, good decision, good result. Data yang bagus akan menghantarkan kita membuat keputusan yang bagus, dan hasilnya pun bagus,” ujarnya.

    Salah satu daerah yang telah merasakan manfaat dari penerapan DTSEN adalah Kabupaten Kuningan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan Toto Toharuddin menyebut, penggunaan DTSEN berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya.

    “Kuningan saat ini angka kemiskinannya turun cukup signifikan. Mudah-mudahan langkah itu terus diperkuat,” pungkasnya.

    Dengan langkah konsolidatif ini, Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah di Jawa Barat berkomitmen memperkuat pemutakhiran data sosial ekonomi nasional, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat yang merata. (ted)

  • Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Anggota DPR dorong pemerintah lebih agresif kembangkan perekonomian

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah agresif untuk memastikan perekonomian nasional tumbuh lebih cepat pada periode mendatang.

    Pernyataan itu disampaikan Marwan merespons Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,04 persen (yoy) pada kuartal III 2025.

    “Namun, di balik catatan positif ini, kita juga perlu mencermati bahwa momentum pertumbuhan mulai melambat, dan butuh langkah yang lebih agresif untuk memastikan ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih berkualitas pada kuartal IV 2025,” kata Marwan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa.

    Marwan mengatakan angka tersebut patut diapresiasi karena Indonesia mampu menjaga pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi di Tiongkok, dan tekanan geopolitik kawasan.

    Menurutnya, capaian itu menunjukkan ketahanan ekonomi nasional serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang dijalankan pemerintah.

    Ia menerangkan konsumsi rumah tangga mengalami perlambatan dari 4,96 persen menjadi 4,89 persen pada kuartal III 2025.

    Marwan menilai perlambatan itu menggambarkan bahwa daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah, masih tertekan oleh inflasi pangan yang berada di atas tiga persen.

    Padahal, menurut dia, konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi mencapai 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    “Oleh karena itu, penguatan daya beli prioritas utama pemerintah di kuartal IV 2025,” ujarnya.

    Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal yang berpihak langsung pada rakyat kecil, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) karena program tersebut memberikan dorongan langsung pada konsumsi rumah tangga.

    “Kebijakan ini diyakini dapat menambah persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal IV, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga,” ucap Marwan.

    Lebih lanjut, Marwan mendorong peningkatan investasi yang melambat dari 6,99 persen menjadi 5,04 persen. Menurutnya,, langkah cepat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan dunia usaha dan mempercepat penanaman modal baru.

    Marwan menilai, pemerintah harus mengarahkan investasi ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, agro-processing, pertanian modern, teknologi digital, dan energi baru terbarukan.

    Menurutnya, pendekatan seperti itu akan membuat investasi bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional.

    “Pemberian insentif pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen bagi investor yang menyerap tenaga kerja lokal akan menciptakan efek ganda, baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan wilayah,” ucapnya.

    Marwan juga menilai realisasi proyek infrastruktur yang tertunda perlu dipercepat, khususnya di sektor yang mempunyai efek propaganda tinggi seperti transportasi logistik, energi bersih, dan konektivitas antarwilayah.

    Menurut dia, pemerintah daerah juga harus diberikan dorongan dalam penggunaan dana transfer pusat dengan sistem insentif berbasis kinerja.

    “Dengan begitu, belanja pemerintah menjadi instrumen efektif menjaga momentum pertumbuhan di kuartal akhir tahun,” ujarnya.

    Ia setuju bahwa mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025 bukan hal mudah. Namun, menurutnya, dengan sinergi kebijakan yang solid antara fiskal, moneter, dan sektor riil, sasaran tersebut bukanlah mimpi.

    Marwan mencontohkan kolaborasi antara Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan menjadi 4,75 persen dan langkah pemerintah yang terus menjaga stabilitas harga dan memperkuat jaring pengaman sosial akan menjadi pondasi kokoh untuk akselerasi pertumbuhan di akhir tahun.

    “Namun, yang paling penting, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan ini inklusif dan berkeadilan yaitu ketika rakyat bisa merasakan hasilnya dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja yang layak, dan harga yang stabil,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.