Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Cetak sejarah, Indonesia punya Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Indonesia akhirnya mencetak sejarah di era pemerintahan Presiden Prabowo dengan peluncuran data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan baru bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemda terkait penyaluran bansos dan program pemberdayaan.

    Dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Mensos Saifullah Yusuf mengaku gembira karena amanat Presiden Prabowo telah dilaksanakan secara bersama-sama melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

    “Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal,” kata Mensos.

    Sebelum dilantik, ia mengaku telah diberi amanat oleh Presiden Prabowo Subianto agar bekerja dengan data akurat.

    Ia menuturkan saat ini arahan Presiden Prabowo bisa dilaksanakan dengan baik. Laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia.

    “Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud,” imbuhnya.

    Mensos menerangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.

    “Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN,” katanya.

    Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.

    “Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya,” katanya.

    Di Kemensos, ia menerangkan DTSEN selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Amalia mengatakan proses pemadanan data milik sejumlah kementerian dan lembaga ke DTSEN sebelumnya telah dikonsultasikan ke Menko Pemas, Mensos, Menteri PPN, dan Mendagri hingga membuahkan hasil akhir.

    “Kami laporkan DTSEN per 3 Februari sudah dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena proses penunggalan DTSEN adalah kolaborasi semua, tidak hanya kerja BPS,” kata Amalia.

    Amalia menyebutkan dalam DTSEN tercatat 285 juta individu tunggal tanpa ada duplikasi, lalu ada 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah berdasarkan data Dukcapil.

    Namun begitu, data-data ini tidak bersifat final melainkan dinamis sehingga diperlukan pemutakhiran secara berkala.

    “Karena data sosial selalu dinamis setiap hari, kami sudah berdiskusi, kami akan dapatkan data input kembali dan ground check, kami kembalikan kepada tiga menteri sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 4 Tahun 2025,” katanya.

    Sebagai informasi, DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Usai terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2025 tentang DTSEN terbit, Badan Pusat Statistik (BPS) selanjutnya menyerahkan laporan pemadanan data tunggal ke sejumlah kementerian.

    Laporan final DTSEN pun ditandatangani oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sumber : Antara

  • 22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    22 Ribu Produk UMKM Senilai Rp961 Juta Diekspor ke Filipina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza menyampaikan, pihaknya melepas ekspor perdana 22 ribu produk UMKM ke Filipina dengan nilai transaksi Rp961 juta.

    “Ini produk makanan, fesyen, hingga kerajinan,” ujar Helvi di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Helvi, pihaknya berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk melepas ekspor perdana hari ini. Terutama dalam pembiayaan pengiriman ekspor perdana hari ini.

    “Total nilai transaksi sebesar Rp 961 juta atau mendekati Rp 1 miliar,” ujar Helvi.

    Helvi berujar, selain melepas ekspor, Kementerian UMKM juga turut menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sampai saat ini, nilainya telah mencapai Rp300 triliun. Pemerintah saling berkolaborasi lintas kementerian.

    “Program UMKM ini, misalnya di Kementerian Perdagangan lewat UMKM Go Export,” tutur Helvi.

    Helvi memaparkan, kontainer ekspor akan berangkatkan pada tanggal 22 Februari dengan durasi perjalanan selama 19 hari menuju Filipina.

    “Dukungan pembiayaan pengiriman kontainer difasilitasi oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” terang Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana.

    Temmy melanjutkan, potensi sektor fesyen di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Berdasarkan data BPS pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama ini mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai 9,85 miliar dolar AS dengan volume 1,6 juta ton.

    “Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutera, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesoris berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,89 persen,” terang Temmy.

    Temmy menuturkan, keunggulan dari UMKM Indonesia tidak hanya menampilkan kreativitas, tetapi juga menunjukkan keunggulan kualitas produk lokal yang dapat masuk ke pasar dunia.

    Head of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadi pintu bagi para pengusaha UMKM yang tergabung di platformnya agar bisa berdaya saing global.

    Upaya juga dilakukan melalui pemberian pendampingan dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan saat ini. Selain itu, ada juga Kampus UMKM Shopee yang mencakup pelatihan UMKM gratis dengan kurikulum terlengkap, serta ada dukungan Rp2 juta untuk tiap UMKM baru di Shopee.

    “Seperti program ekspor Shopee yang sudah mengantarkan lebih dari 50 juta produk UMKM ekspor ke Asia Timur, Asia Tenggara, dan Amerika Latin. Lalu sudah ada lebih dari satu miliar produk UMKM yang terjual melalui fitur Shopee Live di tahun 2024,” ujar Radynal.

  • 22 UMKM RI Jualan ke Luar Negeri, Sekali Kirim Rp 1 M

    22 UMKM RI Jualan ke Luar Negeri, Sekali Kirim Rp 1 M

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melepas ekspor 22 UMKM RI ke Filipina. Kegiatan ini merupakan hasil dari aktualisasi program Capacity Building pada tahun 2024 melalui platform KAMPUS UKM dengan pendekatan ekosistem dan rantai pasok global.

    “Hari ini, kita menyaksikan pelepasan ekspor perdana produk dari 22 UMKM ke Filipina mencakup produk makanan, fesyen, dan kerajinan dengan total nilai transaksi sebesar Rp961 juta,” ujar Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza saat memberikan sambutan di SMESCO, Jakarta, Kamis (20/2/2025)

    Potensi sektor fesyen di Indonesia, kata dia, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dengan banyaknya UKM yang aktif di sektor ini. Data juga BPS 2024 menunjukkan bahwa ekspor tekstil dan produk tekstil selama mengalami peningkatan, dengan nilai mencapai US$ 9,85 miliar dengan volume 1,6 juta ton.

    Kinerja ekspor di sektor ini mulai dari kategori sutra, serta tekstil, karpet, rajutan hingga pakaian dan aksesorinya berkontribusi terhadap peningkatan ekspor dibanding tahun 2023 sebesar 0,89%.

    Standardisasi terhadap proses produksi dan digitalisasi produk dilakukan dalam upaya penetrasi pasar serta menyiapkan produk dalam memasuki pasar global. Hal itu juga didukung dengan upaya mempertemukan pengusaha UKM terpilih dengan calon pembeli (buyer) melalui program Onsite Business Matching (OBM).

    Onsite Business Matching pada 2024 dilaksanakan sebanyak dua kali, tahap pertama dilaksanakan pada September 2024 dan tahap kedua dilaksanakan pada Desember 2024.

    OBM tahap pertama diikuti oleh 34 peserta UMKM dengan sembilan buyer yang berasal dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Afrika Selatan, Jerman, dan Arab Saudi. Sedangkan OBM tahap kedua diikuti oleh 30 peserta UMKM dengan 12 buyer berasal dari Malaysia, Thailand, Filipina, Australia, Hongkong, dan Uni Emirat Arab.

    (dem/dem)

  • Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Dibalik Fenomena #KaburAjaDulu: Pendidikan Mahal, Kerja Susah

    Jakarta: Fenomena #KaburAjaDulu mencuat di media sosial sebagai respons terhadap meningkatnya biaya pendidikan dan terbatasnya peluang kerja di Indonesia. 
     
    Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama generasi muda yang merasa terdesak untuk mencari peluang di luar negeri.
    Biaya pendidikan yang terus meningkat
    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa biaya pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 
     
    Mengutip Metrotvnews.com, BPS melaporkan kelompok pendidikan pada Agustus 2024 mengalami inflasi 0,65 persen secara bulanan (month to month/mtm). 

    Kenaikan ini membuat akses terhadap pendidikan berkualitas semakin sulit dijangkau oleh masyarakat luas. 
     
    Biaya pendidikan sekolah dasar tercatat mengalami inflasi 1,59 persen (mtm) pada Agustus 2024, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 1,19 persen (mtm).
     
    Kemudian biaya akademi atau perguruan tinggi mengalami inflasi 0,46 persen (mtm) di Agustus 2024, lebih tinggi dari Juli 2024 yang tercatat 0,14 persen (mtm).
     
    Sementara biaya sekolah menengah pertama mengalami inflasi 0,78 persen (mtm) di Agustus 2024, turun dari Juli yang mencapai 1,06 persen (mtm).
     
    Sedangkan penurunan terjadi pada biaya sekolah menengah atas dari 0,79 persen (mtm) di Juli 2024 menjadi 0,36 persen (mtm) di Agustus 2024.
     
    Sebab utama dari inflasi kelompok pendidikan itu ialah adanya kenaikan biaya untuk SPP di sekolah dasar maupun UKT di akademi maupun perguruan tinggi.
     

    Tingkat pengangguran dan terbatasnya peluang kerja
    Di sisi lain, meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia mengalami penurunan menjadi 4,91 persen pada Agustus 2024, jumlah pengangguran masih mencapai 7,47 juta orang, 
     
    Penurunan ini belum cukup signifikan untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang layak. 
     
    Kondisi ini diperparah dengan menyusutnya kelas menengah Indonesia, yang turun dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024. 
     
    Penurunan ini berdampak pada daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 
     
    Faktor-faktor seperti kurangnya investasi di sektor industri berpenghasilan tinggi dan dominasi sektor komoditas dengan upah rendah menjadi penyebab utama fenomena ini. 
    Dampak dan Respons Masyarakat
    Kombinasi antara biaya pendidikan yang kian mahal dan terbatasnya peluang kerja mendorong munculnya tagar #KaburAjaDulu di media sosial. 
     
    Tagar ini mencerminkan keinginan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencari peluang pendidikan dan pekerjaan di luar negeri sebagai alternatif.
     
    Adapun salah satu twit keresahan netizen tersebut adalah :
     
    “#Kaburajadulu ??? Lebih dihargai di luar negri, dan sulit mendapatkan pekerjaan layak di negara sendiri. Apakah masih bisa disebut tidak nasionalis jika bekerja diluar? Toh pada akhirnya kita sendiri yang bertanggung jawab dengan hidup kita sendiri,” – @bsyafaa0272.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini stok sembilan bahan pangan pokok dalam keadaan aman untuk memasok operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kita simpulkan, stok bahan pangan sembilan bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup,” kata Mentan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu.

    Mentan menyampaikan bahwa ketersediaan atau stok bahan pangan pokok seperti komoditas beras saat ini dalam kondisi yang aman dan siap digunakan untuk mendukung operasi pasar.

    Selain itu, Mentan mengaku bahwa saat ini kondisi harga beras dalam kondisi yang relatif stabil di seluruh Indonesia. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara detail harga beras di pasaran saat ini.

    “Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar,” ujar Mentan.

    Mentan menyebutkan sejumlah bahan pangan pokok selain beras yang dalam kondisi aman di antaranya gula, minyak goreng, bawang merah telur ayam ras, dan daging ayam. Kendati demikian, Amran tidak menyebutkan secara rinci jumlah stok pangan tersebut.

    “Sembilan pangan pokok itu di antaranya daging, gula, minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan seterusnya,” tutur Mentan.

    Dalam kesempatan itu, Mentan juga menegaskan, apabila ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, makan akan segera dilakukan penyegelan.

    Amran mengatakan bahwa apabila ditemukan pengusaha menjual pangan pokok di atas HET, maka ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi hingga sejumlah asosiasi pangan melakukan rapat koordinasi persiapan operasi pasar jelang Ramadhan 2025.

    Rapat itu juga diikuti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    Selain itu, BUMN bidang pangan lainnya seperti ID FOOD, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kemudian asosiasi di bidang pangan seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) dan asosiasi lainnya.

    Kemudian, rapat itu juga diikuti dinas yang membidangi pangan dan perdagangan di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi di seluruh Indonesia secara daring.

    Sumber : Antara

  • Mobil Kepala BPS yang Baru Dilantik Prabowo: Mercy-Alphard

    Mobil Kepala BPS yang Baru Dilantik Prabowo: Mercy-Alphard

    Jakarta –

    Amalia Adininggar Widyasanti baru dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS). Menilik harta kekayaannya, Amalia ternyata menyimpan mobil mewah.

    Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Amalia terakhir kali menyampaikan hartanya pada 1 April 2024 untuk periode 2023. Jumlah kekayaannya mencapai Rp 21.193.015.609 (Rp 21 miliaran).

    Sebagian besar kekayaannya itu merupakan aset tanah dan bangunan senilai Rp 11.250.000.000 (Rp 11,2 miliaran), harta bergerak lainnya Rp 25 juta, surat berharga Rp 766 jutaan, kas dan setara kas Rp 7,1 miliaran, dan harta lainnya Rp 900 juta.

    Khusus isi garasinya, Amalia melaporkan tiga unit mobil, satu di antaranya diperoleh dengan status hibah tanpa akta. Berikut ini rinciannya:

    1. Mobil Mazda 2 tahun 2017, perolehan atas hasil sendiri (Rp 150 juta)
    2. Mobil Toyota Alphard tahun 2020, perolehan hibah tanpa akta (Rp 700 juta)
    3. Mobil Mercedes C-250 tahun 2015, perolehan atas hasil sendiri (Rp 250 juta)

    Tidak ada sepeda motor atau kendaraan lain yang terdaftar milik Amalia.

    Harta ini disampaikan Amalia saat menjabat sebagai Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

    Dilantik jadi Kepala BPS

    Sebelum dilantik menjadi Kepala BPS, Amalia merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS yang menggantikan peran Margo Yuwono sejak tahun 2023. Amalia kini menjadi pejabat definitif Kepala BPS.

    Amalia memulai karier di pemerintahan pada Kementerian PPN/Bappenas sejak tahun 2011.

    Amalia pernah menjabat sebagai Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas pada medio 2011 – 2016.

    Kemudian dia menjadi Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas pada 2016 – 2018. Kemudian, sempat menjadi Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan pada 2018 – 2020.

    Perannya berlanjut menjadi Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas dari 2020 hingga awal tahun ini. Sejak 2023, saat dipercaya menjadi Plt Kepala BPS, jabatan deputi di Bappenas tetap diemban juga olehnya.

    (riar/dry)

  • Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed

    Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring sikap `wait and see` atas rilis rapat The Fed
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova menilai pelemahan rupiah dipengaruhi sikap wait and see pelaku pasar atas rilis rapat Federal Reserve (The Fed) besok malam.

    “The Fed akan merilis rencana kebijakan moneter tahun ini yang diperkirakan hanya menurunkan bunga dua kali dan baru akan turun di semester II-2025,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Investor pada pekan ini fokus rilis rapat The Fed bulan Januari 2025 untuk mengukur bagaimana para pembuat kebijakan telah berupaya mempertimbangkan risiko perang tarif yang lebih luas menyusul kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Berdasarkan data pekan lalu, indeks harga konsumen AS di bulan Januari meningkat menjadi tiga persen dari perkiraan atau bulan sebelumnya yang masing-masing 2,9 persen. Capaian ini menjadi sinyal bagi The Fed bahwa mereka takkan terburu-buru melanjutkan pemotongan suku bunga.

    Faktor lain dari pelemahan rupiah terkait rapat moneter Bank Indonesia (BI) yang tak mengubah kebijakan untuk menjaga kurs rupiah melemah terlalu jauh, sebagaimana disampaikan Pengamat pasar uang Ariston Tjendra.

    Apabila BI lebih menekankan kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, maka BI tetap akan mempertahankan suku bunga. Namun, apabila fokus pada pertumbuhan, maka sebaiknya BI memangkas suku bunga 25 basis points (bps).

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Februari 2025 pada Selasa (18/2) dan Rabu (19/2) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada di level 5,75 persen.

    Suku bunga deposit facility tetap di level lima persen. Sedangkan suku bunga lending facility juga diputuskan untuk tetap di level 6,5 persen.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan hari Rabu di Jakarta melemah hingga 47 poin atau 0,29 persen menjadi Rp16.325 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.278 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut melemah ke level Rp16.357 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.275 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    Menteri PKP Pastikan Penyaluran Rumah Subsidi akan Tepat Sasaran

    JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan penyaluran rumah subsidi akan tepat sasaran ke depannya.

    Karena itu, dia bilang akan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dapat menikmati rumah subsidi.

    “Saya minta sama BPS untuk memberikan kriteria MBR, supaya tepat sasaran by name by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat dan tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran,” katanya dalam konferensi pers pembiayaan program 3 juta rumah, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu, 19 Februari.

    Meski begitu, Ara mengatakan, nantinya kriteria MBR di setiap provinsi akan berbeda-beda menyesuaikan tingkat kemampuannya masyarakat di masing-masing wilayah.

    Apalagi, lanjutnya, setiap daerah memiliki angka UMR yang juga berbeda.

    “Misalnya di Jawa Barat, di Papua dan di Sumatera Utara kan berbeda. Makanya ini harus diatur,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Ara menambahkan, Presiden Prabowo Subianto juga meminta agar rumah subsidi yang disalurkan berkualitas.

    Pasalnya, berdasarkan laporan yang diterima masih banyak ditemukan rumah subsidi yang kualitasnya tidak layak.

    “Ada rumah yang kalau hujan banjir, perumahan ada yang retak-retak dan sebagainya. Nah itu tidak boleh terjadi lagi,” ucapnya.

    Ara mengaku pihaknya juga sudah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit perumahan. Tujuannya untuk mengetahui ukuran yang profesional.

    Selain itu, sambung Ara, audit ini juga untuk memastikan rumah subsidi tetap berkualitas.

    Karena itu, dia menilai, tak perlu takut untuk dilakukan audit.

    “Kami sudah minta audit BPK, kan seperti sawit yang audit BPKP. Kalau perumahan yang audit BPK. Dari situ ukurannya adalah ukuran yang profesional. Jadi akan terukur, supaya rumah rakyat itu, rumah subsidi tetap berkualitas,” jelasnya.

    “Jangan rumah subsidi tidak berkualitas. Ukurannya jangan subjektif, yaitu audit. Kalau bagus benar, enggak usah takut di audit,” sambungnya.

  • Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Omon-omon Setop Impor Pangan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto tidak menghentikan impor pangan secara menyeluruh. Beberapa komoditas seperti gula, daging kerbau, dan daging sapi tetap dilakukan.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sebelumnya pemerintah sudah memutuskan untuk menutup keran impor pangan pada 2025. Namun tak lama, pemerintah mengumumkan untuk mengimpor raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) sebanyak 200.000 ton secara bertahap.

    “Tadinya nggak ada yang direncanakan impor [gula], orang kita nggak mau impor kok,” kata Arief saat ditemui di Kantor Bapanas, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief menjelaskan alasan kembali dibukanya keran impor gula adalah untuk penguatan stok cadangan pangan pemerintah (CPP) di BUMN Pangan.

    “Jadi ini [gula] masuk stok ke BUMN, digiling, simpan jadi cadangan. Yang stok yang ada, gula kristal putihnya sekarang lepas karena mau lebaran. Ini stok, kita punya 200.000 ton, kalau ini kita keluarin, ya ini masuk, simpan,” jelasnya.

    Untuk itu, dia memastikan pemerintah tidak mengimpor pangan lainnya di tahun ini, kecuali gula, daging kerbau, dan daging sapi. Sebab, produksi daging sapi dan daging kerbau tidak mencukupi stok di dalam negeri.

    “Nggak [impor lagi], cuma gula, kerbau, sapi. Sapi dan kerbau karena produksi dalam negeri, sapi hidupnya hanya sekitar 60% sapi bakalan yang bisa dipotong. Sapi bakalan itu sapi datang, kecil, terus digemukin,” ujarnya.

    Dalam catatan Bisnis, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menerbitkan persetujuan impor daging sapi dan kerbau untuk mempercepat impor komoditas tersebut sekaligus memenuhi stok daging dalam negeri.

    Pedagang daging sapiPerbesar

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shofan Shofwan menyampaikan bahwa persetujuan impor yang dikeluarkan yakni untuk daging sapi dan daging kerbau sebanyak 117.000 ton. 

    Sepakat, Ketua Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia (APPHI) Ahmad Fahmi mengatakan bahwa persetujuan impor untuk pengusaha swasta juga sudah terbit. “Jadi pelaku usaha yang sekitar 80.000 ton hari ini keluar,” ungkap Fahmi.

    Kakao dan Kurma

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat secara khusus adanya peningkatan impor yang signifikan terhadap komoditas kakao sebesar 119% secara bulanan pada Januari 2025.

    Pada Senin (17/2/2025), Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan total impor komoditas Kakao dan Olahannya (HS 18) senilai US$304,41 juta, naik dari Desember 2024 yang senilai US$140 juta.

    Impor bahan baku kakao yang meningkat ini tercatat dilakukan dengan tujuan mendukung produksi olahan kakao Indonesia dalam kegiatan ekspor. 

    “Sebagian besar impor adalah bijih kakao, utuh/pecah, mentah/sangrai, difermentasi [HS 18010010] total US$266,51 juta,” ujarnya.

    Melihat dari sisi negara pemasok, Indonesia terpantau melakukan impor komoditas tersebut, utamanya dari Ekuador senilai US$136,79 juta. Akibatnya, lonjakan impor ini membuat Ekuador menjadi negara ketiga yang menyumbangkan defisit terbesar, yakni US$133,6 juta, terhadap neraca perdagangan Indonesia periode Januari 2025.

    Secara volume pun importasi kakao dari Ekuador juga mencatatkan lonjakan dari 2.000 ton pada Desember 2024 menjadi 15.800 ton pada Januari 2025.

    Pasalnya, kakao olahan merupakan salah satu produk ekspor unggulan Indonesia, utamanya untuk Amerika Serikat (AS), India, dan China berupa mentega kakao, lemak, dan minyak kakao.

    Ilustrasi kurmaPerbesar

    Indonesia juga melakukan impor kurma dengan volume mencapai 16.426 ton pada Januari 2025, dengan nilai US$20,68 juta atau sekitar Rp335,37 miliar (asumsi kurs Rp16.220 per dolar AS).

    Jika dibandingkan dengan Desember 2024, volume impor kurma hanya mencapai 10.555 ton. Ini artinya, impor kurma melonjak 55,62% secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Januari 2025.

    Amalia mengungkap kurma yang diimpor Indonesia didominasi dari Mesir dengan kontribusi sebesar 61,8% dari total impor pada Januari 2025.

    “Kalau kita lihat dari negara asalnya, impor kurma terbesar berasal dari Mesir sebanyak 10,15 ribu ton dengan kira-kira share 61,8% terhadap total impor kurma Indonesia,” kata Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/2/2025).

    Menyusul, Arab Saudi dengan volume impor mencapai 1.880 ton kurma atau share 11,42%. Serta, Uni Emirat Arab (UEA) sekitar 1.760 ton kurma dengan share sebesar 10,71%.

  • Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Jakarta (ANTARA) – Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika guna merespons berbagai laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan impor barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan DPR melalui Komisi III menaruh perhatian serius terhadap impor barang perdagangan, termasuk di dalamnya impor tekstil dan produk tekstil, karena selama ini banyak impor ilegal yang masuk di dalam negeri.

    “Panja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika yang dibentuk Komisi III DPR ini adalah wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan dalam negeri, industri, dan masyarakat kita,” kata Rudianto di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa panitia kerja (panja) tersebut akan secepatnya bekerja menindaklanjuti berbagai laporan pengaduan dari masyarakat terkait impor barang-barang ilegal yang sudah masuk di Komisi III DPR.

    “Kami akan langsung ke lapangan melakukan pengecekan, termasuk kita akan memanggil pihak-pihak terkait,” katanya.

    Khusus barang impor, dia pun meminta pemerintah melakukan upaya taktis, cermat, dan tepat untuk menekan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil yang masuk ke Indonesia sehingga bisa melindungi industri tekstil dalam negeri dan masyarakat.

    Rudianto mengatakan tingginya volume impor tekstil dan produk tekstil punya basis data yang valid.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2024, impor tekstil dan produk tekstil kurun Januari–November 2024 mencapai 1,96 juta ton dengan nilai 8,07 miliar dolar AS, lebih tinggi 5 persen dibandingkan periode sama tahun 2023 sebanyak 1,79 juta ton dengan nilai 7,63 miliar dolar AS.

    Dia mengatakan praktik dugaan impor tekstil ilegal dan keberadaan mafia impor tekstil ilegal berserta jaringannya juga harus terus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Polri.

    Apalagi berdasarkan data Kementerian Perdagangan terdapat tujuh komoditas impor ilegal yang paling banyak membombardir pasar domestik Indonesia, yakni tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

    “Pemberantasan dugaan impor ilegal tekstil dan mafianya harus menjadi prioritas pemerintah dan aparat penegak. Siapa pun pelakunya harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025