Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.

    “Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.

    Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

    “Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.

    “Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]

  • Dalam 2 Pekan, Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan 2 Izin Fasilitas PLB – Page 3

    Dalam 2 Pekan, Kanwil Bea Cukai Jakarta Terbitkan 2 Izin Fasilitas PLB – Page 3

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada Januari 2025 sebesar USD21,45 miliar. Angka itu turun 8,56 persen dibandingkan nilai ekspor Desember 2024 yang mencapai USD23,46 miliar.

    “Pada Januari 2025, nilai ekspor mencapai USD21,45 miliar atau turun 8,56 persen dibandingkan Desember 2024 atau secara month to month,” kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia A. Widyasanti, dalam konferensi pers Ekspor-Impor Janauri 2025, Senin (17/2/2025).

    Nilai ekspor tersebut didukung oleh nilai ekspor migas yang tercatat senilai USD1,06 miliar atau turun 31,35 persen, sedangkan nilai ekspor non-migas tercatat turun sebesar 6,96 persen dengan nilai USD20,40 miliar.

    Amalia menjelaskan, penurunan nilai ekspor Januari 2025 secara bulanan terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor non-migas, terutama pada komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati atau HS15, dan juga bijih logam, terak dan abu HS26.

    Adapun penurunan nilai ekspor migas terutama didorong oleh penurunan nilai ekspor gas dengan andil sebesar minus 1,08 persen.

    Lebih lanjut, BPS mencatat secara tahunan, nilai ekspor Januari 2025 mengalami peningkatan sebesar 4,68 persen. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan ekspor non-migas terutama pada ekspor kapal perahu dan struktur terapung atau HS89, logam mulia dan perhiasan atau HS71, dan juga ekspor bahan kimia anorganik atau HS28.

     

     

  • Angka Perceraian di RI Masih Tinggi, Banyak yang Kena ‘Ghosting’

    Angka Perceraian di RI Masih Tinggi, Banyak yang Kena ‘Ghosting’

    Jakarta –

    Sepanjang 2024 tercatat sebanyak 408.347 kasus perceraian di Indonesia. Menurut Direktur Bina Ketahanan Remaja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Edi Setiawan, dua pemicu utama perceraian didominasi perselisihan hingga kekerasan dalam rumah tangga.

    “Ini fakta yang kita dapat dari Kementerian Agama, ternyata kasus cerai itu disebabkan karena sebagian besar pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga sebesar 61,7 persen, memang ada masalah ekonomi seperempat atau 20 persen-nya,” tandas Edi kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Bila dirinci lebih lanjut, ada temuan menarik yang mengaitkan perilaku ghosting dengan perceraian. Bahkan, angkanya relatif cukup tinggi hingga 8,4 persen.

    Ghosting dalam laporan tersebut didefinisikan pada pihak yang ditinggal pergi tanpa ada kabar dalam kurun waktu yang lama. Terbanyak kedua, adalah kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yakni 1,3 persen.

    Namun, Edi meyakini jumlah kasus bisa melampaui laporan yang tercatat, mengingat hanya sedikit dari pasangan yang berani mengadukan KDRT ke pihak berwajib.

    “Yang terakhir adalah mabuk-mabukan, bahaya juga nih, artinya dia belum kenal dengan suaminya, suaminya mabuk-mabukan tapi sudah telanjur menikah karena itu kenali dulu pasangan kalian, karena menikah itu bukan soal tinggal bersama tetapi soal hidup bersama, bagaimana kita melakukan adaptasi dan penyesuaian dengan pasangan kita,” lanjut Edi.

    Di sisi lain, tingginya angka perceraian membuat banyak remaja memilih menunda menikah, sampai dirinya benar-benar siap secara mental, fisik, dan finansial. Sejalan dengan laporan perkawinan yang menurun dalam satu dekade terakhir.

    Penurunan perkawinan otomatis berdampak pada menurunnya angka perceraian, 467 ribu kasus pada 2023 dan 516 ribu kasus pada 2022 menurut data Badan Pusat Statistik Nasional.

    (naf/kna)

  • Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti krisis pangan beras yang terjadi di Jepang, Malaysia, hingga Filipina akibat cuaca ekstrem.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi peringatan bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional guna mengantisipasi ancaman krisis pangan global.

    Pasalnya di Jepang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Negeri Sakura itu melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem.

    Amran mengatakan kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, yakni dari 2.023 yen per kilogram atau sekitar Rp215.423 menjadi 3.688 yen per kilogram atau sekitar Rp393.000.

    “Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia, Amran mengatakan kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4% yang merupakan angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    Menurut Amran, negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. “Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, di mana Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” imbuhnya.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp6.500 per kilogram dan membeli beras Rp12.000 per kilogram.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan bahwa swasembada beras bukan hanya target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” tandasnya. ‎

    Potensi Beras

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi produksi beras sebanyak 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025.

    Produksi beras di Indonesia berpotensi mengalami lonjakan hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024. Pada periode itu, produksi beras hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare. Luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. 

    Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Mentan Andi Amran menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. 

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” ujarnya.

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Mentan Amran. 

    Di media sosial, gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%—angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Amran.

    Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama. 

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” kata Amran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg. 

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Menurut BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg. 

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden 
    Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp.6.500/kg dan membeli beras Rp.12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Amran.

    Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. 

    “Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern,” tambahnya.

    Amran menutup dengan menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya. ‎

  • Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Jepang. Ia menyebut harga beras di tiga negara tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

    Amran mengatakan kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. Menurutnya kenaikan harga beras di negara itu hingga 82%.

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp 215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp 393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga. Di sisi lain harga beras impor kini lebih tinggi.

    Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Amran.

    Kemudian, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%. Angka inflasi tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ucap Amran.

    Sementara, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” tutur Amran.

    Kondisi di Indonesia

    Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Amran menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras dan memperkuat cadangan pangan nasional. Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan

    Amran mengungkap, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp 13.000-Rp 14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp 16.000/kg.

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mengutip data BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 sempat di level Rp 14.274/kg.

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg dan membeli beras Rp 12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Mentan Amran.

    Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. Amran pun menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Airlangga Dorong Batam Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pesan kepada Kepala Badan Pengelola (BP) Batam Amsakar Ahmad yang baru dilantik, untuk memastikan keberlanjutan Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional.

    Menurut Airlangga Batam menjadi salah satu kawasan pusat industri, perdagangan, dan investasi yang strategis karena berada dekat dengan jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. 

    Sesuai dengan PP Nomor 4 Tahun 2025 dan PP sebelumnya Nomor 46 Tahun 2007, kepala BP Batam dijabat secara ex officio oleh wali kota Batam dan wakil kepala BP Batam oleh wakil wali kota Batam. 

    Sebagai Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Airlangga melantik Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan wakilnya Li Claudia sebagai kepala dan wakil kepala BP Batam.

    “Kita berharap akan melanjutkan agar Batam menjadi pusat pertumbuhan ekonomi tidak hanya di level Kepulauan Riau tetapi di level nasional,” ujar Airlangga dalam pelantikan kepala dan wakil kepala BP Batam di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Batam termasuk KPBPB dan memiliki Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan Batam pada 2023 sebesar 7,04%. Sedangkan pada triwulan III tahun 2024, Batam mampu bertumbuh sebesar 7,50%. 

    Pertumbuhan ekonomi yang baik tersebut diikuti dengan penyerapan tenaga kerja yang baik dengan komposisi pekerjaan didominasi oleh jasa dan manufaktur.

    “Tentunya perkembangan ekonomi ini diikuti dengan investasi di mana di Q3 tahun lalu, PMA-nya Rp 4,5 triliun, sementara PMDN-nya Rp 2,4 triliun, sehingga total realisasi investasi Rp 6,9 triliun. Jumlah ini jauh lebih tinggi dari 2023. Jadi, kami mohon nanti Kementerian Investasi dan Hilirisasi memprioritaskan Kepulauan Riau dan Batam karena ini adalah muka Indonesia di selat Malaka,” imbuh Airlangga.

    Adanya KPBB dan KEK di Batam menjadi fasilitas fiskal dan non fiskal yang bersaing dengan kawasan ekonomi yang ada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Di Batam terdapat empat KEK yaitu KEK Batam Aero Technic yang menjadi pusat MRO pesawat, KEK Nongsa yang menjadi pusat data center, IT serta ekonomi digital, KEK Tanjung Sauh yang menjadi pusat produksi dan pengolahan serta logistik, dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam yang akan menjadi pusat layanan kesehatan internasional yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Internasional Apollo India. 

    Airlangga juga mendorong pembangunan pelabuhan dan bandara kelas internasional agar menjadi quick win di bidang pariwisata. 

    Dalam pelantikan tersebut, Airlangga juga berterima kasih kepada Kepala BP Batam dan Wakil Kepala BP Batam sebelumnya yakni Muhammad Rudy dan Purwiyanto. Keduanya, kata Airlangga, sudah melakukan dedikasi tinggi dengan berbagai pembangunan infrastrukturdi Batam yang memiliki progres secara baik.

  • Stok beras di Jakarta aman untuk Ramadhan dan Lebaran

    Stok beras di Jakarta aman untuk Ramadhan dan Lebaran

    Arsip foto – Pekerja menata tumpukan karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan membenahi swasembada pangan dalam jangka waktu paling lama lima tahun untuk menciptakan ketahanan pangan di Indonesia. ANTARA FOTO/Zaky Fahreziansyah/RIV/aww.

    Stok beras di Jakarta aman untuk Ramadhan dan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras aman untuk Ramadhan, Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah dan bahkan hingga enam bulan ke depan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan, stok beras saat ini sebanyak 60.275 ton.

    “(Di) Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) 49.591 ton dan PT Food Station Tjipinang Jaya 10.684 ton. Selama enam bulan ke depan untuk beras (ditambah dari Bulog), stoknya itu aman,” kata dia.

    Sementara itu, komoditas kebutuhan warga lain yang juga aman stoknya, yakni gula pasir (250 ton), minyak goreng (33.876 liter), daging sapi (554 ton) dan daging ayam (788 ton). Sedangkan cabai merah keriting (25 ton), cabai rawit merah (24 ton), cabai rawit hijau (7 ton), bawang merah (89 ton) dan bawang putih (36 ton).

    Adapun untuk permintaan komoditas pangan saat Ramadhan yang diprediksi naik antara lain cabai merah keriting (7,53 persen), daging sapi (17,38 persen), daging ayam (17,20 persen) dan bawang merah (10,67 persen).

    Duna menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga pangan menjelang Ramadhan, Pemprov DKI melakukan antara lain pemantauan ketersediaan dan harga pangan secara rutin dan melaksanakan kegiatan pangan murah keliling dengan melibatkan BUMN dan BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta.

    Kegiatan pangan murah keliling diadakan di kantor-kantor instansi Pemprov DKI Jakarta, rumah susun (rusun), Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan lokasi lainnya. Eliawati mengatakan total pelaksanaan pada bulan Februari sebanyak 21 hari pada 163 titik lokasi.

    Pemprov DKI juga melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian pangan subsidi bagi masyarakat tertentu serta pemenuhan gudang-gudang penyimpanan di BUMD Pangan Provinsi DKI Jakarta (PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya).

    Selain itu juga melakukan kerja sama antardaerah untuk pemenuhan pasokan pangan dan bersinergi dengan pemerintah pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi. Eliawati menambahkan, khusus untuk komoditas hortikultura dan pangan strategis lainnya, DKI Jakarta telah menjalin kerja sama dengan 39 kabupaten/kota melalui berbagai skema termasuk pertanian kontrak.

    Mudah-mudahan upaya ini bisa menjaga inflasi di Jakarta tetap terkendali. Kebutuhan pangan tetap terpenuhi dan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” katanya. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, angka inflasi Jakarta periode Januari 2025 sebesar 0,14 persen (year on year) atau di bawah angka inflasi nasional sebesar 0,76 persen (year on year).

    Sumber : Antara

  • Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat

    Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dilantik Presiden di Istana Negara

    Duet Karel – Solossa siap tingkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Bupati Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, Karel Murafer, dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Kamis (20/2) di Istana Negara, Jakarta, siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat.

    “Program pemerintahan yang akan kami jalankan bertujuan untuk menciptakan Maybrat aman, nyaman, maju, dan mandiri. Kami siap meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maybrat,” ujar Karel Murafer, di Jakarta.

    Bupati Karel menyampaikan, strategi utama pemerintahannya akan mengacu pada instruksi Presiden serta Menteri Dalam Negeri, dan sesuai dengan anggaran APBD 2025 yang telah disahkan bersama DPRD.

    Dalam rangka mewujudkan visi misi tersebut, pemerintah daerah akan berfokus pada program-program prioritas, termasuk program unggulan ‘Makan Bergizi Gratis’ (MBG), serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi anggaran dan koordinasi dengan pemerintah pusat.

    Dalam waktu dekat, Bupati Karel dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa akan melaksanakan program 100 hari kerja yang mengutamakan pencapaian yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Salah satu prioritas utama mereka adalah memperjuangkan agar semua masyarakat yang berada di 17 distrik di Maybrat mendapatkan nomor identitas dari Kementerian Dalam Negeri. Ini akan memudahkan akses mereka terhadap berbagai layanan publik.

    Selain itu, Wakil Bupati Ferdinando Solossa menambahkan bahwa komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan daya beli masyarakat.

    Dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maybrat masih tergolong standar, Bupati dan Wakil Bupati bertekad untuk memperbaiki sektor-sektor tersebut secara menyeluruh.

    Wakil Bupati, Ferdinando Solossa, juga menegaskan terkait isu stunting dan kemiskinan ekstrem sebagai tantangan besar yang harus diatasi segera. Menurutnya, untuk mengatasi permasalahan ini, mereka akan melaksanakan program-program yang tepat sasaran, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.

    Salah satu langkah awal adalah melakukan review efisiensi anggaran, memastikan bahwa setiap dana yang digunakan dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah.

    Bupati Karel dan Wakil Bupati Ferdinando menegaskan bahwa meskipun akan ada efisiensi anggaran di pemerintahan, hal tersebut tidak akan mengurangi komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Kami akan melakukan penyesuaian dalam struktur kelembagaan dan kebijakan yang ada untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien,” ujar Ferdinando.

    Mereka berkomitmen untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan memperkuat sektor-sektor yang sudah berjalan dengan baik, guna memastikan bahwa Maybrat semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera.

    Melalui langkah-langkah strategis ini, Bupati Karel Murafer dan Wakil Bupati Ferdinando Solossa berharap dapat menciptakan Maybrat yang lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih mandiri.

    Dengan fokus pada efisiensi anggaran, peningkatan layanan publik, dan pemerataan pembangunan di seluruh distrik, mereka optimis dapat mewujudkan perubahan positif bagi seluruh masyarakat Maybrat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pertamanya pada Rabu (19/2/2025) kemarin. Uniknya, pemilihan hari Rabu ini mirip dengan kebiasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang sering melakukan reshuffle pada hari Rabu.

    Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya Prabowo melakukan reshuffle dengan mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia juga melantik pejabat baru di Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Meski demikian, tidak dijelaskan apakah pemilihan hari Rabu hanya sebuah kebetulan atau sesuai kebutuhan setelah 100 hari pemerintahan. 

    “Mengangkat Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan.

    Meski demikian, Kalender Jawa, menempatkan hari pelantikan sebagai Rabu Pahing. Lantas, apa artinya?

    Menurut penjelasan dalam Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya R. Gunasasmita, dalam tabiat manusia berdasarkan hari kelahiran, Rabu dikaitkan dengan peredaran bumi. Orang yang lahir pada hari ini dianggap berani menanggung risiko, sangat baik terhadap orang lain, lugas dan tegas dalam perkataan serta perbuatan, serta berkecukupan.

    Kemudian, dalam kategori tabiat manusia berdasarkan hari pasaran, Pahing memiliki sifat “Chendana”, yakni memiliki keinginan atau cita-cita tinggi, pandai menyimpan maksud, dan suka dengan hal-hal baru.

    Jika melihat tabiat manusia berdasarkan kombinasi hari dan pasaran, orang yang lahir pada Rabu Pahing disebut memiliki sifat keras kepala, senang disanjung, angkuh, tidak mau disaingi, dan mudah mendapatkan teman baru.

    Lebih lanjut, orang yang lahir pada tanggal 19 disebut memiliki sifat dermawan, mudah marah, keras hati, dan bijaksana.

    Jokowi dan Rabu Pon

    Pada masa pemerintatahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia memiliki kebiasaan mengambil keputusan kenegaraan pada Rabu Pon, yang dianggap sebagai hari baik.

    Mengutip pemberitaan sebelumnya, Rabu Pon memiliki sifat lakuning rembulan, yang berarti menjadi penerang bagi orang lain. Orang yang lahir pada Rabu Pon disebut memiliki jiwa sosial tinggi, pandai bergaul, dan mampu menghibur orang lain.

    Weton Rabu Pon juga dikaitkan dengan keberuntungan dalam hidup karena orang-orang ini tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita. Selain itu, mereka cenderung berwawasan luas dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat.

    Namun, sifat buruk Rabu Pon disebut tergambar dari kebiasaannya yang kurang disiplin dalam menerapkan sesuatu. Mereka juga mudah bingung dalam pengambilan keputusan, yang bisa berujung pada penyesalan atas keputusan yang telah diambil.