Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    Rapat Tingkat Menteri Rapat Bahas DTSEN, Cak Imin: Sudah Tahap Penyempurnaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kementerian dan lembaga melakukan Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).

    Adapun rapat ini membahas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah masuk pada tahap penyempurnaan.

    Menko PM, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengatakan hal itu penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa valid dan akurat.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal, lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelas Cak Imin dalam jumpa pers usai rapat.

    Ia juga menekankan keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor kunci penghilangan kemiskinan ekstrem.

    Selain itu, penyempurnaan dan penguatan ekosistem DTSEN dilakukan melalui ground checking, serta pelibatan kepala daerah untuk memastikan validitas data.

    DTSEN, lanjut Cak Imin, akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa.

    Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform.

    Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data, yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 mengenai DTSEN bertujuan mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian dan lembaga.

    Total 17 kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat yang berlangsung pada sore hari ini, yakni:

    Menko Perekonomian
    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
    Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan TeknologiKementerian Agama
    Kementerian Sosial
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan
    Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
    Badan Pusat Statistik
    Badan Siber dan Sandi Negara
    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
    Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

    (*)

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan,
    lembaga filantropi
    hingga pengelola zakat, infak, dan sedekah dapat menggunakan 
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ).
    Cak Imin
    , sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa akses itu dibuka agar lembaga-lembaga itu dapat berpartisipasi dalam menanggulangi kemiskinan secara sinergi dengan pemerintah dan tapat sasaran,
     
    “Kita juga bersyukur
    data tunggal sosial ekonomi
    nasional ini akan mempermudah keterlibatan filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial, dan lembaga berbasis keagamaan serta keumatan zakat, infak, sedekah, dan lembaga keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial,” kata Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (27/2/2025).
    “Sehingga partisipasi yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah bisa bersinergi,” ujar dia.
    Menurut Cak Imin, dana sosial berbasis keagamaan  dapat dikelola lebih terukur dengan menggunakan data yang sama dengan yang dimiliki pemerintah.
    Harapannya, bantuan dari pemerintah dan badan sosial non-pemerintah bisa lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
    Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini menambahkan pemerintah tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait lembaga bantuan sosial dan perlindungan sosial nonpemerintah untuk memastikan kepastian hukum dalam penyaluran bantuan.
    “Mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian. Tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius,” kata dia.
    Cak Imin menegaskan bahwa semua bantuan sosial, baik dari pemerintah maupun lembaga sosial, harus berbasis data tunggal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan dan upaya
    pengentasan kemiskinan
    bisa lebih efektif.
    “Pada akhirnya, semua harus menggunakan data tunggal agar upaya kita dalam menanggulangi kemiskinan lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” ujar Cak Imin.
    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi, Registrasi Sosial Ekonomi, dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
    Konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna memastikan akurasi data.
    Ke depan, DTSEN akan menjadi acuan baru bagi seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lembaga Filantropi hingga Pengelola Zakat Dapat Akses DTSEN untuk Salurkan Bantuan

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos

    Guru Non-ASN yang Terdaftar dalam DTSEN Bakal Dapat Bansos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari negara.
    Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    saat menggelar rapat tingkat menteri membahas penyempurnaan DTSEN.
    “Pemerintah akan memastikan DTSEN ini juga berdampak nyata bagi seluruh bentuk-bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan sosial kepada para guru non-ASN,” kata Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025).
    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti mengatakan bahwa rencana ini merupakan janji Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    Namun, saat ini Kemendikdasmen masih melakukan pemadanan data terkait berapa jumlah guru yang akan menerima bansos.
    “Sekarang dalam proses pemadanan data dengan DTSEN. Jadi, saya belum bisa menyebutkan berapa angkanya dan berapa dana per gurunya, sedang dalam penggodokan,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana memberikan bantuan uang tunai (cash transfer) kepada guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
    Hal tersebut menjadi bagian dari peningkatan kesejahteraan guru yang tengah diprioritaskan.
    “Pemerintah sedang membahas usaha meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN yang belum dapat sertifikasi melalui bantuan cash transfer,” kata Presiden Prabowo Subianto dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).
    Adapun besaran dan jumlah penerimanya akan diumumkan tahun 2025.
    Sebab, penerima harus didata terlebih dahulu oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Sekarang oleh Badan Pusat Statistik sedang dihitung dan dicari by nama dan alamat persis siapa yang berhak menerima manfaat itu,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ada perubahan tren konsumsi jelang Ramadan 2025

    Ada perubahan tren konsumsi jelang Ramadan 2025

    Pedagang melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). Menurut pedagang menjelang bulan Ramadhan, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di pasar tradisional itu mengalami kenaikan. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

    Ekonom: Ada perubahan tren konsumsi jelang Ramadan 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 12:37 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, akan ada perubahan tren konsumsi masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025.

    Dilansir dari ANTARA, Esther mengatakan perayaan Ramadan dan Lebaran masih akan tetap meriah, tapi ada penyesuaian.

    “Nanti ketika Lebaran pun tetap akan ramai, tapi masyarakat akan menyesuaikan dengan kantong. Mereka akan tetap mudik, dan lain sebagainya, tapi ada cara sendiri untuk berlebaran dan menyambut bulan Ramadan,” katanya.

    Hal ini juga merupakan pengaruh dari turunnya daya beli masyarakat menyusul sejumlah gejolak politik dan ekonomi yang terjadi baru-baru ini di Indonesia.

    Selain itu, dia menilai turunnya jumlah kelas menengah juga menjadi faktor turunnya daya beli.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia menurun dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.

    Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kelas, sehingga dapat berdampak pada pelemahan perekonomian Indonesia.

    “Daya beli itu memang melemah, karena dibuktikan dengan turunnya jumlah kelas menengah, di angka 9-10 juta,” ujar Esther.

    “Di sisi lain, kita lihat kenaikan harga itu lebih cepat daripada kenaikan upah, membuat pendapatan riil kita turun. Artinya nilai uang kita turun. Kemudian kita lihat bahwa sekarang ini ada efisiensi anggaran, dan lainnya, tapi yang kena juga kelas menengah,” ujarnya menambahkan.

    Di sisi lain, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) Suroto menilai naik-turunnya daya beli masyarakat sangat tergantung pada sumber kebijakan pemerintah seperti kenaikan upah buruh.

    “Kenaikan upah buruh itu langsung berpengaruh ke daya beli masyarakat. Namun, pemerintah kita saya rasa terlalu konservatif dalam menaikkan kebijakan upah buruh,” katanya.

    “Itu kenapa secara relatif sebetulnya dalam sepuluh tahun ini ekonomi masyarakat kelas ekonomi bawah merasakan penderitaan yang semakin berat,” ujarnya menambahkan.

    Sumber : Antara

  • DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    DTSEN Jadi Basis Data Baru Penerima Bansos, Berlaku mulai Kuartal II/2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menindaklanjuti Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4/2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Di mana DTSEN nantinya akan menggantikan data penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

    Cak Imin, sapaannya, menyampaikan bahwa saat ini DTSEN masuk pada tahap penyempurnaan dan rencananya akan digunakan mulai kuartal II/2025.

    “Sekarang kami sedang fokus pada penyempurnaan dan penguatan DTSEN. Penyempurnaan ini urgen agar pemanfaatan DTSEN bisa optimal. Lengkap, akurat, aman, dan siap untuk digunakan,” jelasnya usai Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kemenko PM, pada Kamis (27/2/2025). 

    Pada dasarnya DTSEN dibutuhkan agar akurasi jumlah masyarakat khususnya dalam posisi miskin dan miskin ekstrem yang sebagai penerima bansos dapat semakin akurat. 

    Pentingnya keakuratan DTSEN menjadi salah satu faktor penghilangan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mencapai angka nol pada selambat-lambatnya pada 2026 alias tahun depan. 

    Cak Imin menegaskan bahwa DTSEN akan merevolusi sistem data sosial dan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, prosesnya harus dipastikan dengan teliti agar pemanfaatannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo melalui instruksi presiden, kami perlu memastikan bahwa DTSEN ini akan menjadi basis data tunggal dalam penyaluran berbagai bantuan sosial-ekonomi untuk masyarakat. Agar penyaluran bisa tepat sasaran dan efektif untuk pengentasan kemiskinan,” lanjutnya. 

    Dalam upaya menyiapkan infrastruktur digital, Menko PM dan kementerian serta lembaga pelaksana DTSEN sepakat bahwa seluruh data akan diintegrasikan ke dalam satu platform. Nantinya, Pusat Data Nasional akan menjadi rumah untuk semua data yang keamanannya dijamin oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN).

    Bukan hanya itu, keberadaan DTSEN nantinya juga akan memberikan kemudahan bagi para filantropi dan lembaga sosial yang berbasis keagamaan dalam menyalurkan zakat, infak, maupun sedekah.

    Dalam Rapat Tingkat Menteri ini pula, hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Direktur Utama BPJS Ali Ghufron Mukti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah perwakilan K/L lainnya.

    Untuk diketahui, Inpres No.4/2025 tentang DTSEN telah resmi terbit pada 5 Februari 2025. Ke depan, seluruh program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat dari seluruh lembaga akan mengacu pada data ini.

    DTSEN merupakan integrasi tiga pangkalan data utama, yaitu DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

    Lebih lanjut, konsolidasi data ini kemudian diuji silang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data.

    Adapun masyarakat dapat mengecek status penerima bansos dalam laman resmi https://cekbansos.kemensos.go.id.

  • BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan

    BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan

    dinamika atau perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini khususnya di Jakarta sangat tinggi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan memutakhirkan data yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    “Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Kamis.

    Hasanudin mencatat dinamika atau perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu ini khususnya di Jakarta sangat tinggi, antara lain akibat faktor perpindahan misalnya karena pendidikan dan pekerjaan, kemudian kelahiran, dan kematian.

    Karenanya, pemutakhiran data dibutuhkan dan bahkan menjadi suatu keharusan agar pemerintah dapat menjamin kualitas data.

    “Masyarakat menunggu kita dalam program-program bansos agar kemudian mereka bisa lebih sejahtera. Ada kebutuhan daripada data ini, tentunya (pemutakhiran) ini menjadi penting dan relevan,” ujar Hasanudin.

    Di sisi lain, dia berharap petugas dapat mengambil sesuai dengan fakta di lapangan secara tepat. Hal Ini membutuhkan integritas petugas yang mampu untuk menangkap fakta lapangan menjadi sebuah data.

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, semua proses data akan melalui satu pintu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).

    Dengan data tunggal ini, diharapkan semua penerima sasaran nasional, mulai dari bantuan sosial, bantuan perlindungan sosial, dan sasaran-sasaran pembangunan lainnya menjadi tepat, efektif, dan akurat.

    Adapun Pemprov DKI memiliki bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta,

    “BPS DKI Jakarta sangat ingin berkolaborasi lebih luas terkait dengan bagaimana agar peran kita bisa lebih bermakna, bermanfaat untuk masyarakat Jakarta khususnya,” ujar Hasanudin.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI siapkan mitigasi keluhan warga soal bansos saat DTSEN digunakan

    DKI siapkan mitigasi keluhan warga soal bansos saat DTSEN digunakan

    upaya mitigasi diperlukan demi menghindari komplain dari masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan mitigasi risiko keluhan dari warga tentang bantuan sosial (bansos) sehubungan adanya perubahan sistem dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mulai April 2025.

    Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari saat membuka pelatihan petugas groundcheck DTSEN di Jakarta, Kamis, mengatakan keluhan ini umumnya berasal dari masyarakat yang semula menerima bansos namun tak lagi mendapatkannya karena namanya tak tercantum di dalam DTSEN.

    “Dengan peralihan kepada DTSEN ini, kita perlu melakukan mitigasi resiko juga terhadap penerima-penerima bansos entah itu APBN ataupun nanti APBD, jika mereka dulu mendapatkan bansos tetapi ternyata di DTSEN mereka menjadi tidak lagi menerima bansos,” kata dia.

    Premi berpendapat upaya mitigasi diperlukan demi menghindari komplain dari masyarakat.

    “Mitigasi resiko yang perlu sama-sama kita pikirkan supaya komplain-komplain masyarakat ini bisa kita hindari karena memang cukup banyak laporan kepada lapor Mas Wapres dengan penerima bansos entah itu bansos (bersumber) APBN ataupun APBD DKI Jakarta,” ujar dia.

    Premi mengatakan DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    DTSEN ini nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    “DTSEN ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini,” ujar Premi.

    Pemprov DKI, sambung dia, memiliki bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) cukup banyak yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, yang semuanya merujuk kepada data DTKS.

    Karena itu, saat DTSEN menjadi data rujukan maka, diperlukan sosialisasi pada seluruh pemegang kebijakan di jajaran Pemprov DKI Jakarta.

    “Karena memang bantuan sosial ini tidak hanya pada Dinas Sosial,” katanya.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bos Freeport Ungkap Keuntungan Indonesia Punya Bank Emas

    Bos Freeport Ungkap Keuntungan Indonesia Punya Bank Emas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, mengungkapkan dampak adanya layanan bisnis emas atau bullion service pertama di Indonesia. Menurutnya hal ini membuat impor emas dari luar negeri bisa berkurang.

    “Oh iya (tidak perlu impor banyak),” kata Tony, usai peluncuran Bank emas, Rabu (26/2/2025).

    Seperti diketahui, Indonesia masih melakukan importasi emas batangan dalam jumlah yang besar dari tahun ke tahun. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor logam mulia dan perhiasan atau permata mencapai 562 ton pada April 2024. Angka tersebut naik drastis dari April 2024 yang hanya 293 ton. Bahkan April 2023 hanya 350 ton.

    Impor terbanyak berasal dari Australia, Hong Kong, Swiss, dan Singapura.

    Tony menjelaskan sebagian hasil produksi emas dari Freeport akan dijual langsung kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Setidaknya ada 30 ton emas yang akan dijual kepada Antam pada tahun ini.

    Lebih lanjut, produksi emas ini berasal dari olahan lumpur anoda dari PT Smelting, yang merupakan salah satu anak usaha Freeport, dengan jumlah produksi 24-28 ton, dan mungkin akan terus bertambah produksinya.

    Selain itu, menurut Tony adanya bank emas akan berdampak terhadap peningkatan cadangan emas negara.

    “Peredaran emas itu lebih banyak lagi di dalam negeri, dan tentu saja itu akan berdampak pada cadangan (emas) RI. Maksudnya bukan cadangan ditambang ya. Tapi foreign exchange reserve kita dalam bentuk emas,” sambungnya.

    (hsy/hsy)

  • Kemensos Bakal Salurkan Bansos untuk Guru Non ASN & Non Sertifikasi Berbasis DTSEN – Page 3

    Kemensos Bakal Salurkan Bansos untuk Guru Non ASN & Non Sertifikasi Berbasis DTSEN – Page 3

     Ia mengatakan pemadanan nama-nama guru yang akan diberikan Bansos dicek sesuai DTSEN. Sehingga, saat ditemukan nama ganda bisa langsung dicek sesuai NIK tunggal di DTSEN. 

    “Dengan DTSEN kita bisa bersihkan dan buat lebih bagus,” katanya. 

    Menurutnya, kolaborasi antar kementerian/lembaga ini merupakan upaya menyukseskan program Presiden Prabowo.

    “BPS membantu menyiapkan datanya,” katanya.

     

    (*)

  • Taj Yasin: Keselarasan Kurikulum SMK dan Dunia Usaha Terus Dilakukan Guna Kurangi Pengangguran – Page 3

    Taj Yasin: Keselarasan Kurikulum SMK dan Dunia Usaha Terus Dilakukan Guna Kurangi Pengangguran – Page 3

    Liputan6.com, Magelang Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa keselarasan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terus dilakukan. Ia mengatakan, hal itu sebagai upaya menekan tingkat pengangguran.

    “Keselarasan itu harus benar-benar dioptimalkan agar setiap lulusan SMK dapat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri,” tegasnya.

    “Untuk mengatasi pengangguran, (sekolah) akan kita match-kan dengan DUDI,” imbuh Taj Yasin.

    Selain itu, dirinya pun mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada masyarakat, baik lewat Balai Latihan Kerja (BLK) atau menggandeng pihak swasta.

    “Pemerintah akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, kemarin dari BAZNAS Jateng juga memberikan pelatihan kepada para santri untuk mendapatkan keterampilan,” ungkap Taj Yasin.

    Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir.

    Tercatat, pada tahun 2021 angka pengangguran berada pada 5,95 persen, kemudian turun menjadi 5,57 persen pada 2022, dan 5,13 persen pada 2023. Sedangkan pada Agustus 2024 turun menjadi 4,78 persen.

    Penurunan angka pengangguran tersebut tidak lepas dari program-program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya adalah link and match pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri.