Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPKH Bersama BPS-BPIH Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Haji Indonesia

    BPKH Bersama BPS-BPIH Perkuat Sinergi Tingkatkan Pelayanan Haji Indonesia

    loading…

    BPKH bersama BPS-BPIH perkuat sinergi tingkatkan pelayanan haji Indonesia. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) bersama 30 mitra Bank Penerima Setoran Biaya Ibadah Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) berkomitmen tingkatkan pelayanan haji. Hal itu diwujudkan dengan berbagai inovasi untuk memudahkan jemaah haji.

    Kegiatan yang mengusung tema “Strategi Peningkatan Pelayanan Haji Tahun 2025” ini bertujuan untuk memberikan evaluasi capaian pendaftar Haji 2024, menetapkan target dan merumuskan strategi pendaftar Haji baru 2025 serta meningkatkan sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pelayanan kepada jemaah haji.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi, dan Teknologi Informasi BPKH Harry Alexander menyampaikan, BPKH akan senantiasa berkolaborasi dan bersinergi bersama BPS-BPIH dalam memberikan pelayanan terbaik untuk pendaftaran haji, jemaah haji tunggu serta jemaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji.

    Saat ini, BPKH telah meluncurkan BPKH Apps yang dapat digunakan oleh jemaah haji yang telah mendaftar untuk melihat nilai manfaat virtual account yang telah didistribusikan oleh BPKH atas pengelolaan dana haji.

    Harry Alexander menambahkan, BPKH turut mendorong BPS-BPIH untuk bergabung dalam ekosistem digital haji, salah satunya dengan konektivitas antara BPKH Apps dengan aplikasi mobile milik BPS- BPIH. Upaya ini akan meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji.

    “Selain itu, BPKH dan BPS-BPIH dapat bekerja sama dalam mengembangkan keagenan haji sehingga sosialisasi, literasi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan haji serta pendaftaran haji dapat lebih luas menjangkau masyarakat,” katanya.

    Melalui BPKH Apps, BPKH tengah mengembangkan infrastruktur digital perhajian guna memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

    “BPS-BPIH dapat berkolaborasi dengan BPKH dengan mengembangkan fitur layanan produk perbankan syariah seperti tabungan haji, cicilan Setoran Awal (SA) serta Setoran Lunas (SL), dan tabungan emas serta produk digital tabungan emas,” kata Harry.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Indra Gunawan menyampaikan BPKH bersama BPS BPIH akan terus bersinergi untuk melakukan inovasi dan mengembangkan product champion di perbankan syariah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

    “Kami percaya dengan kerja sama dan sinergi antara BPKH dan BPS BPIH, kita dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan memajukan ekonomi syariah” ujarnya.

    BPKH optimistis dengan langkah-langkah ini, pelayanan kepada jemaah haji akan semakin baik dan memberikan manfaat lebih luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    (cip)

  • Pantau Takjil Berbahaya, BPOM Bakal Intensifkan Pengawasan Pangan Selama Ramadan

    Pantau Takjil Berbahaya, BPOM Bakal Intensifkan Pengawasan Pangan Selama Ramadan

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI memulai intensifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2025. Intensifikasi ini dilakukan sebagai langkah pengawasan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

    Ini menjadi langkah BPOM untuk mengantisipasi kenaikan konsumsi pangan selama bulan Ramadan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan (2024), terjadi peningkatan konsumsi pangan sekitar 20-30 persen selama Ramadan tahun lalu.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan pihaknya akan melakukan pengawasan khusus jelang Ramadan dan Idul Fitri untuk mendeteksi produk yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) secara lebih masif.

    “Kami akan terus mengawal keamanan pangan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat, terutama selama Ramadan dan Idul Fitri,” jelas Taruna Ikrar dikutip dari siaran pers yang diterima detikcom, Jumat (1/3/2025).

    “Intensifikasi pengawasan pangan ini telah kami mulai sejak 24 Februari 2025, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap (per pekan) hingga minggu keempat Maret 2025. Hasil intensifikasi pengawasan akan diumumkan pada minggu ketiga Maret 2025,” lanjutnya.

    Pengawasan secara langsung akan dilakukan oleh 76 unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia bersama lintas sektor. Pengawasan juga menargetkan panganan takjil yang mengandung bahan terlarang seperti formalin, borak, kuning metanil, dan rhodamin B.

    Selain pengawasan secara langsung, BPOM juga akan melakukan patroli siber serta berkoordinasi dengan Asosiasi E-commerce Indonesia untuk menurunkan konten yang yang teridentifikasi tanpa izin edar.

    “Kami mengimbau pelaku usaha pangan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sehingga dapat menyediakan pangan yang aman bagi masyarakat,” tegas Taruna.

    (avk/up)

  • BPKH Soroti Ekosistem Digital Haji

    BPKH Soroti Ekosistem Digital Haji

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atur startegi buat meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Ekosistem digital haji menjadi sorotan.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi BPKH, Harry Alexander mengatakan, pihaknya telah meluncurkan ‘BPKH Apps’ yang dapat digunakan jemaah haji yang telah mendaftar.

    “Melalui aplikasi itu, Jemaah dapat melihat nilai manfaat virtual account yang telah didistribusikan oleh BPKH atas pengelolaan dana haji,” kata Harry.

    Harry juga mendorong Bank Penerima Setoran Biaya Ibadah Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) seluruh Indonesia bergabung dalam ekosistem digital haji.

    “Konektivitas antara BPKH Apps dengan aplikasi mobile milik BPS- BPIH akan meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji,” ujar Harry.

    Dia menyebut BPKH dan BPS-BPIH juga dapat bekerjasama dalam mengembangkan keagenan haji sehingga sosialisasi, literasi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan haji serta pendaftaran haji dapat lebih luas menjangkau masyarakat
     
    “BPKH sedang mengembangkan infrastruktur digital perhajian guna memberikan pelayanan kepada jemaah haji,” katanya.

    BPS-BPIH berkolaborasi dengan BPKH dengan mengembangkan fitur layanan produk perbankan syariah seperti tabungan haji, cicilan Setoran Awal (SA), Setoran Lunas (SL) serta Tabungan Emas.

    “Kami bersinergi untuk melakukan inovasi dan mengembangkan product champion di perbankan syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Indra Gunawan.

    Seperti diketahui, BPKH bersama 30 mitra BPS-BPIH) seluruh Indonesia menggelar diskusi bertema ‘Strategi Peningkatan Pelayanan Haji Tahun 2025’ di Jakarta.

    Tujuannya, memberikan evaluasi capaian pendaftar haji 2024, menetapkan target dan merumuskan strategi pendaftar haji 2025, serta meningkatkan sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pelayanan haji.

    Jakarta: Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atur startegi buat meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Ekosistem digital haji menjadi sorotan.
     
    Anggota Badan Pelaksana Bidang Penghimpunan, Transformasi dan Teknologi Informasi BPKH, Harry Alexander mengatakan, pihaknya telah meluncurkan ‘BPKH Apps’ yang dapat digunakan jemaah haji yang telah mendaftar.
     
    “Melalui aplikasi itu, Jemaah dapat melihat nilai manfaat virtual account yang telah didistribusikan oleh BPKH atas pengelolaan dana haji,” kata Harry.

    Harry juga mendorong Bank Penerima Setoran Biaya Ibadah Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) seluruh Indonesia bergabung dalam ekosistem digital haji.
     
    “Konektivitas antara BPKH Apps dengan aplikasi mobile milik BPS- BPIH akan meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendaftar haji,” ujar Harry.
     
    Dia menyebut BPKH dan BPS-BPIH juga dapat bekerjasama dalam mengembangkan keagenan haji sehingga sosialisasi, literasi dan edukasi tentang pengelolaan keuangan haji serta pendaftaran haji dapat lebih luas menjangkau masyarakat
     
    “BPKH sedang mengembangkan infrastruktur digital perhajian guna memberikan pelayanan kepada jemaah haji,” katanya.
     
    BPS-BPIH berkolaborasi dengan BPKH dengan mengembangkan fitur layanan produk perbankan syariah seperti tabungan haji, cicilan Setoran Awal (SA), Setoran Lunas (SL) serta Tabungan Emas.
     
    “Kami bersinergi untuk melakukan inovasi dan mengembangkan product champion di perbankan syariah yang sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, Analisis Portofolio, Penyelesaian Transaksi dan Penempatan BPKH, Indra Gunawan.
     
    Seperti diketahui, BPKH bersama 30 mitra BPS-BPIH) seluruh Indonesia menggelar diskusi bertema ‘Strategi Peningkatan Pelayanan Haji Tahun 2025’ di Jakarta.
     
    Tujuannya, memberikan evaluasi capaian pendaftar haji 2024, menetapkan target dan merumuskan strategi pendaftar haji 2025, serta meningkatkan sinergi antara pihak-pihak terkait dalam pelayanan haji.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Kemenpar buka peluang RI menjadi markas kapal pesiar dunia

    Kemenpar buka peluang RI menjadi markas kapal pesiar dunia

    Jadi kami menantikan kolaborasi dengan operator kapal pesiar global untuk menjadikan Indonesia home port kapal pesiar internasional.

    Denpasar (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI membuka peluang lebih besar kepada operator kapal pesiar dunia untuk menjadikan Indonesia sebagai markas kapal wisata mewah tersebut.

    “Jadi kami menantikan kolaborasi dengan operator kapal pesiar global untuk menjadikan Indonesia home port kapal pesiar internasional,” kata Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, di sela menyambut kedatangan kapal pesiar jumbo di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali, Jumat.

    Alasannya, kata dia lagi, saat ini Pemerintah memiliki komitmen tinggi, baik dalam memajukan infrastruktur maritim yang saat ini sedang dibangun dan didukung kebijakan yang progresif.

    Ada pun salah satu fasilitas kepelabuhan yang mendukung wisata kapal pesiar adalah Pelabuhan Benoa di Denpasar, yang saat ini terus berbenah dan memiliki panjang dermaga pesiar mencapai 500 meter.

    Pekan lalu, Pelabuhan Benoa juga mampu melayani tiga kapal pesiar jumbo sekaligus pada waktu yang sama.

    Selain didukung dermaga dan fasilitas lain, Pelabuhan Benoa juga kedalaman alur dan kolam mencapai minus 12 low water spring/LWS, sehingga memungkinkan kapal pesiar berbadan besar sandar di dermaga Benoa.

    Berdasarkan data Pelindo Regional 3 Cabang Pelabuhan Benoa, pada 2024 pelabuhan itu melayani 59 kunjungan kapal pesiar atau meningkat dibandingkan 2023 mencapai 48 kapal pesiar, dan pada 2025 diperkirakan meningkat hingga 77 kunjungan kapal pesiar.

    “Sektor pariwisata maritim diharapkan berkontribusi signifikan yang salah satunya melalui Pelabuan Benoa di Bali,” ujarnya lagi.

    Dari segi potensi, kata mantan jurnalis televisi itu, Indonesia memiliki kekayaan alam maritim yang besar karena 75 persen keanekaragaman maritim dunia ada di tanah air.

    Potensi tersebut berpeluang menjadi daya tarik pariwisata maritim di Indonesia.

    Ni Luh Puspa menambahkan tahun 2025, Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara 14,6 juta hingga 16 juta, sehingga perlu kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah daerah, salah satunya Bali.

    Pasalnya, Bali memegang porsi besar jumlah kunjungan turis asing di tanah air pada 2024 mencapai 6,3 juta atau naik 20,1 persen dibandingkan 2023 mencapai 5,27 juta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Bali.

    Sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 13,8 juta.

    “Sebanyak 45 persen dari total turis asing ke Indonesia dikontribusikan oleh Bali,” ujarnya lagi.

    Di sisi lain, tak hanya Bali, kata dia lagi, pariwisata maritim juga bisa dijelajahi daerah lain, di antaranya Labuan Bajo, Lombok hingga Raja Ampat.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    KPK Ingatkan Pembangunan Desa Harus Sinkron dengan Rencana Daerah hingga Nasional

    JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dana desa harus dipelototi dengan maksimal. Penggunaannya untuk melakukan pembangunan juga harus disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah hingga nasional untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

    Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat berpidato di acara ‘Aksi Memperkuat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah untuk Mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden yang bertajuk Membangun Desa dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan’ di kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis, 27 Februari.

    “Desa merupakan bagian integral dalam satu wilayah pemerintahan kabupaten,” kata Fitroh dikutip dari keterangan resmi KPK, Jumat, 28 Februari.

    “Maka sudah semestinya rencana pembangunan desa, mulai dari RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) harus disinkronkan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) pada tingkat kabupaten yang tentu harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN,” sambungnya.

    Fitroh menyebut alokasi dana desa berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun anggaran 2025 mencapai Rp71 triliun. Sehingga, dia mengingatkan pentingnya pengelolaan yang tepat.

    Salah satu caranya, sambung Fitroh, mewajibkan penggunaan Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswakeudes) guna meningkatkan pengawasan keuangan di tingkat desa. Langkah ini menjadi salah satu yang direkomendasikan Timnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Namun, rekomendasi ini tak bisa sendirian dijalankan sendirian oleh Kemendes PDT. Sinergi harus dilakukan bersama kementerian/lembaga terutama Kemendes PDTT, Kemendagri, Kemenkeu hingga Bappenas.

    “Termasuk (sinergi dengan, red) Kemenpan RB sangat diharapkan agar perbaikan kualitas belanja tidak hanya terjadi di tingkat pusat dan daerah, namun juga sampai ke level pemerintahan desa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, urusan intergritas juga dibahas Fitroh dalam pertemuan ini. “Pemerintah desa berperan penting untuk kemajuan daerah. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan (desa, red) harus amanah, terlebih anggaran untuk desa dari pusat lebih dari ribuan triliun. Seluruhnya bermuara pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan peringatan KPK dan aparat penegak hukum lain akan menjadi perhatian. Langkah ini sebagai bentuk pengawasan untuk menguatkan pemerataan ekonomi di desa.

    Apalagi, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat sebanyak 75.753 penduduk Indonesia masih tinggal di desa. “Semua potensi kita maksimalkan,” jelas Yandri.

    “Kemendes sudah menjalankan 12 aksi dalam rangka mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden. Ada bumdes, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, desa wisata, desa ekspor, desa ramah anak, dan lainnya. Maka peran KPK di sini dapat memperkuat dan mendorong pengawasan roda pemerintahan desa,” pungkasnya.

  • Tak Lagi Diskon, Tarif Listrik Berlaku Normal Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Tak Lagi Diskon, Tarif Listrik Berlaku Normal Mulai 1 Maret 2025 – Page 3

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komoditas tarif listrik menjadi penyumbang utama deflasi ekonomi Indonesia. Diketahui, Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,76 persen pada Januari 2025.

    Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, tarif listrik jadi kontributor utama deflasi imbas adanya kebijakan diskon sebesar 50 persen.

    “Komoditas tarif listrik yang menjadi penyumbang utama deflasi pada Januari 2025,” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (3/2/2025).

    Dia menerangkan, tarif listrik mengalami deflasi sebesar 32,03 persen pada Januari 2025. Angka ini memberikan andil deflasi sebesar 1,47 persen.

    “Pada Januari 2025 tarif listrik ini mengalami deflasi sebesar 32,03 persen dan andil deflasinya 1,47 persen,” ungkapnya.

    Besarnya angka deflasi tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan diskon tarif listrik yang ditetapkan pemerintah untuk Januari 2025.

    “Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya karena deflasi ini terjadi akibat adanya diskon 50 persen bagi pelanggan dengan daya listrik sampai dengan 2.200 VA di Januari 2025,” terangnya.

    Dia mengatakan, perubahan tarif listrik pernah terjadi juga pada Juli-Agustus 2022 lalu. Kala itu, ada penyesuaian tarif tenaga listrik pada kuartal III-2022. Alhasil, perubahan itu berpengaruh pada tingkat inflasi Juli dan Agustus 2022.

    “Diskon itu dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal kemudian harga diskon bisa didapatkan atau tersedia untuk banyak orang. Dengan demikian diskon tarif listrik sebesar 50 persen juga tercatat dalam penghitungan inflasi yang dilakukan oleh BPS yang kami umumkan hari ini,” jelas Amalia.

     

  • DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data

    DTSEN Masuk Tahap Ground Checking, Wamensos Agus Jabo: Ini Langkah Penting Validitas Data
    Penulis
    KOMPAS.com
    –
    Data Tunggal Sosial Ekonomi
    Nasional (
    DTSEN
    ) telah memasuki tahapan uji petik atau
    ground checking
    sebelum benar-benar digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
    ”
    Ground checking
    menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data,” kata Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dalam siaran persnya, Jumat (28/2/2025).
    Ia menyatakan, pada tahap
     ground checking
    ini akan melibatkan lebih dari 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial (Kemensos) bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melatih para pendamping dalam melakukan pengecekan dan pemutakhiran data.
    Hal tersebut dikatakan Wamensos Agus Jabo Priyono yang mewakili Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, saat menghadiri Rapat Tinggi Menteri (RTM) di kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Jakarta, Kamis (27/2/2025)
    Pada kesempatan itu, Wamensos Agus Jabo berkordinasi dan melaporkan
    update
    terbaru tahapan uji petik DTSEN dengan para menteri terkait.
    Para menteri itu adalah Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Menteri Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy,  Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti.
    Lalu juga para pejabat Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan DIgital (Kemenkomdigi), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kememterian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
    Wamensos Agus Jabo menyatakan bahwa progres pada tahapan g
    round checking
    akan dilaporkan dan dikordinasikan secara berkala kepada para stakeholder tersebut.
    Hal tersebut, lanjut dia, penting dilakukan agar penggunaan dan pemanfaatan data bisa akurat guna mendukung efektivitas program pemberantasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sinergi berbagai pihak termasuk antara pemerintah pusat dan daerah.
    Pemutakhiran DTSEN dilakukan melalui dua mekanisme utama.
    Pertama
    , melalui sistem birokrasi berjenjang, dari pemerintah daerah hingga pusat, untuk memastikan data telah diverifikasi secara administratif.
    Kedua
    , dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, agar setiap perubahan kondisi sosial ekonomi dapat terdeteksi lebih cepat dan akurat.
    Untuk mendukung proses ini, Kemensos memiliki aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengecek status bantuan serta melaporkan perubahan kondisi ekonomi mereka, sehingga pendataan lebih akurat dan responsif.
    Sebelumnya, Agus Jabo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto merasa resah karena bantuan sosial (Bansos) di daerah banyak yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, presiden memerintahkan penyusunan data tunggal.
    “Setelah DTSEN keluar kita keluar, kita berangkat dari situ. Targetnya pengentasan kemiskinan,” katanya.
    Ia menuturkan Presiden Prabowo ingin agar persoalan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2026. Program pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas presiden.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kurs Rupiah Dibuka Melemah, Intip Prediksinya Sepanjang Hari Ini – Page 3

    Kurs Rupiah Dibuka Melemah, Intip Prediksinya Sepanjang Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah melemah didorong kekhawatiran atas risiko perang dagang.

    “Seluruh mata uang utama Asia juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS (Amerika Serikat), didorong oleh kekhawatiran yang kembali mencuat terkait risiko perang dagang,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (28/2/2025).

    Presiden AS Donald Trump disebut mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen terhadap mobil dan impor lainnya dari Uni Eropa (UE) dengan alasan bahwa blok itu dibuat untuk merugikan AS.

    Juru Bicara Komisi Eropa memberikan respon bahwa UE merupakan mitra dagang terbesar ketiga AS, serta siap bertindak tegas dan segera terhadap hambatan perdagangan yang tidak adil.

    “(Ini) mengisyaratkan kemungkinan tindakan balasan,” ungkap Josua.

    Pada Kamis (27/2), imbal hasil seri acuan untuk tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (+9 basis points/bps), 6,92 persen (+6 bps), 7,03 persen (+2 bps), dan 7,04 persen (+2 bps).

    Per 24 Februari 2025, kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah mencapai Rp893,3 triliun atau 14,5 persen dari total yang beredar. Angka ini mencerminkan arus masuk bersih sebesar Rp12 triliun secara bulanan dan Rp16,7 triliun sejak awal tahun.

    “USD/IDR diperkirakan akan berada di rentang Rp16.425 – Rp16.550 pada perdagangan hari Jumat ini,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Jumat di Jakarta melemah 89 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.543 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.454 per dolar AS.

     

     

  • Rupiah melemah didorong kekhawatiran atas risiko perang dagang

    Rupiah melemah didorong kekhawatiran atas risiko perang dagang

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah melemah didorong kekhawatiran atas risiko perang dagang.

    “Seluruh mata uang utama Asia juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS (Amerika Serikat), didorong oleh kekhawatiran yang kembali mencuat terkait risiko perang dagang,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Presiden AS Donald Trump disebut mengancam akan memberlakukan tarif 25 persen terhadap mobil dan impor lainnya dari Uni Eropa (UE) dengan alasan bahwa blok itu dibuat untuk merugikan AS.

    Juru Bicara Komisi Eropa memberikan respon bahwa UE merupakan mitra dagang terbesar ketiga AS, serta siap bertindak tegas dan segera terhadap hambatan perdagangan yang tidak adil.

    “(Ini) mengisyaratkan kemungkinan tindakan balasan,” ungkap Josua.

    Pada Kamis (27/2), imbal hasil seri acuan untuk tenor 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun masing-masing tercatat sebesar 6,77 persen (+9 basis points/bps), 6,92 persen (+6 bps), 7,03 persen (+2 bps), dan 7,04 persen (+2 bps).

    Per 24 Februari 2025, kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah mencapai Rp893,3 triliun atau 14,5 persen dari total yang beredar. Angka ini mencerminkan arus masuk bersih sebesar Rp12 triliun secara bulanan dan Rp16,7 triliun sejak awal tahun.

    “USD/IDR diperkirakan akan berada di rentang Rp16.425 – Rp16.550 pada perdagangan hari Jumat ini,” kata dia.

    Nilai tukar rupiah (kurs) pada pembukaan perdagangan Jumat di Jakarta melemah 89 poin atau 0,54 persen menjadi Rp16.543 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.454 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    DKI kemarin, operasional museum hingga pemutakhiran data DTSEN

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta pada Kamis (27/2) kemarin masih layak untuk disimak hari ini.

    Antara lain penetapan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah.

    Selain itu BPS DKI Jakarta akan memutakhirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta kemarin yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari ini:

    DKI tetapkan operasional museum saat Ramadhan sesuaikan jam kerja ASN

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menetapkan jam operasional (buka dan tutup) museum saat Ramadhan 1446 Hijriah menyesuaikan dengan jam kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Jam operasional museum pada saat Ramadhan biasanya mengikuti jam kerja ASN sesuai surat edaran,” kata Kepala Bidang Perlindungan Kebudayaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Linda Enriany saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Para penziarah memadati area Taman Pemakaman Umum TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2025) menjelang masuknya bulan Ramadhan. (ANTARA/Yamsyina Hawnan)

    Jaga bulan suci, KPID DKI sosialisasikan Tayangan Ramah Ramadhan

    Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta mensosialisasikan Surat Edaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadhan.

    “Ini agar media dan lembaga penyiaran tanpa terkecuali dapat menjaga kesucian dan kekhusyukan Ramadhan melalui tayangan yang edukatif, informatif dan menghibur tanpa melanggar norma agama serta budaya kita,” kata Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DLH DKI sebut 840 dari 2.748 RW di Jakarta belum punya bank sampah

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta menyebut sebanyak 840 RW dari 2.748 RW di Jakarta belum memiliki bank sampah.

    “Angkanya masih cukup banyak, dan target kami selama 100 hari ke depan, 840 RW yang belum punya bank sampah, belum membentuk bank sampah, maka wajib membentuk bank sampah tersebut,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Perajin membuat kerajinan dari limbah kertas di Bank Sampah Tri Alam Lestari, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Produk kerajinan limbah kertas tersebut dijual dengan harga Rp50 ribu hingga Rp300 ribu per buah tergantung ukuran. ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/Adm/wpa.

    Pemprov DKI terus pantau pendistribusian elpiji 3 kg

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memantau pendataan dan pendistribusian elpiji 3 kg di tingkat agen serta pangkalan guna memastikan keamanan persediaan hingga Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Ramadhan dan Lebaran.

    “Monitoring dilakukan bersama PT Pertamina ke agen dan pangkalan di lima wilayah kota,” kata Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    BPS DKI akan memutakhirkan data yang ada di DTSEN setiap tiga bulan

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta akan memutakhirkan data yang ada di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penyaluran bantuan sosial hingga perlindungan sosial lebih efektif dan akurat.

    “Data yang terus dimutakhirkan menjadi penting. Dinamika penduduk itu cepat. Komitmen Menteri Sosial, BPS akan berlanjut setiap tiga bulan akan dilakukan pemutakhiran untuk memastikan bagaimana aktualisasi daripada data yang kita miliki,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025