Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Komisi IV DPR RI Apresiasi Peningkatan Produksi Beras di Era Mentan Amran

    Komisi IV DPR RI Apresiasi Peningkatan Produksi Beras di Era Mentan Amran

    Ia menambahkan bahwa Komisi IV berkomitmen penuh untuk terus mendukung program-program pembangunan pertanian yang digagas pemerintah.

    Dukungan tersebut penting agar Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan secara berkelanjutan sekaligus memperkuat posisinya sebagai negara agraris yang tangguh.

    “Peningkatan produksi dari waktu ke waktu mutlak harus dilakukan karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia,” katanya.

     

    Sebagaimana data BPS, pada tahun 2019, produksi beras periode Januari-Desember mencapai 31,3 juta ton. Angka yang sama juga tercatat pada 2020 dan 2021, yakni 31,3 juta ton. Pada 2022 produksi naik menjadi 31,5 juta ton, kemudian mencapai 31,1 juta ton pada 2023, dan 30,6 juta ton pada 2024.

    Adapun pada tahun 2025 proyeksi produksi beras sepanjang Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,7 juta ton.

    Riyono optimistis capaian tersebut menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk mempercepat kemandirian pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh tanah air.

    “Harus optimis untuk masa depan bangsa yang lebih baik dan berkelanjutan,” jelasnya.

  • Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

    Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN

    Data Bansos Tak Padu dan Tak Tepat Sasaran, Prabowo Terbitkan Inpres DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan banyak program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah tidak tersalurkan secara tepat akibat ketidakakuratan data penerima manfaat.
    Temuan itu dibeberkan
    Gus Ipul
    dalam Rapat Koordinasi Nasional Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang digelar di Hall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).
    Gus Ipul menyebut, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    sampai turun tangan untuk mengatasi permasalahan bansos yang salah sasaran akibat ketidakakuratan data penerima.
    Lalu, bagaimana cara pemerintah mengatasi ketidakakuratan data bansos?
    Gus Ipul mengatakan, Kepala Negara menyadari ada masalah data yang tidak padu dalam penyaluran bansos sehingga diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    “Banyak alasan yang melatarbelakangi terbitnya Inpres nomor empat itu. Bapak Presiden menyadari dengan sungguh-sungguh tentang adanya suatu kenyataan di mana data kita selama ini memang belum padu, karena datanya tidak padu, intervensinya tidak padu,” kata Gus Ipul di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis.
    Gus Ipul melanjutkan, karena datanya tidak padu, maka dampaknya tentu tidak sekuat kalau itu kita intervensi secara bersama-sama.
    “Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tetapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan,” tutur dia.
    Ketidaktepatan sasaran bansos itulah yang menjadi alasan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025.
    Inpres tersebut menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran bantuan, menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
    “Ini salah satu kenapa kemudian Inpres itu terbit dan ini kita rasakanlah di tengah-tengah masyarakat,” ucap dia.
    Mensos mengungkapkan data yang dikumpulkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tentang sejumlah subsidi dan bansos yang ditengarai tidak tepat sasaran.
    Bahkan, bantuan sosial dari total anggaran bantuan sosial dan subsidi yang mencapai lebih dari Rp 500 triliun juga tak luput dari masalah ketidakakuratan data.
    “Jadi, ada sekitar Rp 500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN, tetapi ditengarai subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran,” ucap Gus Ipul.
    Kemudian, beberapa bantuan sosial (bansos), termasuk bansos Program Harapan Keluarga (PKH) dan sembako, hampir sebagian disinyalir tidak tepat sasaran.
    “Bukan berarti semua
    bansos tidak tepat sasaran
    , sebagian tidak tepat sasaran. Bahkan, kalau yang PKH dan sembako, ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran, PIP juga 43,2 persen, gas 3 kilogram, dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran,” ujar dia.
    Karena itu, Gus Ipul tampak terkejut mengetahui ada penerima manfaat yang pernah menerima bansos dari Kementerian Sosial yang sudah 10 tahun, 15 tahun, bahkan 18 tahun.
    “Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan
    ground check
    , kita pastikan, kenapa mereka bisa terima bansos sampai 18 tahun, 15 tahun, maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta,” ujar dia.
    Maka dari itu, Gus Ipul memerintahkan jajarannya untuk mengikuti Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam menyalurkan bantuan.
    Di balik permasalahan bansos yang salah sasaran, ada masyarakat yang sadar diri merasa tidak lagi layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
    Di aplikasi Cek Bansos, kata Gus Ipul, masyarakat bisa mengusul untuk mendapat bansos atau sanggah alias menolak mendapatkan bansos karena sudah berdaya.
    “Di aplikasi Cek Bansos, ada menu di situ, usul atau sanggah. Sudah 600.000 lebih usul dan 30.000 lebih yang melakukan sanggahan,” ujar Gus Ipul.
    Artinya, 30.000 masyarakat itu sudah sadar diri jika mereka sudah tidak lagi layak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
    Nantinya, bansos dari masyarakat yang menyanggah itu akan disalurkan kepada mereka yang layak dengan sejumlah pertimbangan agar tidak lagi salah sasaran.
    “Alhamdulillah sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyanggah bahwa dirinya itu tidak layak mendapatkan bansos dan bansos kepada yang lebih layak,” ucap dia.
    Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi bansos kepada rakyat yang membutuhkan meski ada yang menyanggah.
    “Saya ingin menyatakan bahwa alokasi untuk bansos itu tidak berkurang, malah justru bertambah. Cuma penerimanya itu diarahkan kepada mereka yang memenuhi area,” imbuh dia.
    Ia mengatakan, kewenangan untuk menentukan kriteria penerima bansos ada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang membantu pemutakhiran data sesuai DTSEN.
    “Itu terus mutar (datanya). Jadi, kita ajak ini bareng-bareng membantu pemutakhiran data yang dinamis itu,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Premanisme Bisa Bikin Tekor Pengusaha, Ini Penjelasan Wamen Investasi

    Premanisme Bisa Bikin Tekor Pengusaha, Ini Penjelasan Wamen Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan aksi premanisme seperti pemalakan dan pemerasan menjadi salah satu kontributor utama dalam biaya operasional dalam menjalankan proyek investasi.

    Todotua menjelaskan bahwa kondusivitas merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian utama para investor sebelum mau menanamkan modalnya di suatu negara atau wilayah. Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus berupaya menjaga kondusivitas dalam berusaha.

    Dia tidak menampik bahwa di lapangan masih kerap terjadi aksi premanisme. Contohnya, aksi meminta ‘jatah’ oleh organisasi masyarakat (ormas) di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat yang sempat viral beberapa waktu lalu.

    Todotua pun mengungkapkan pihak berwenang langsung coba menindak tegas para pelaku. Menurutnya, aksi serupa langsung turun drastis usai kejadian tersebut.

    “Sampai ada yang ditindak pidana pada saat itu, dan semenjak itu signifikan drop. Semua bergerak juga, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, gubernur Jawa Barat ini salah satu yang paling signifikan bergerak pada saat itu, tekan semuanya,” katanya dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang disiarkan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Dia pun menekankan pentingnya menjaga kondusivitas agar tidak ada lagi calon investor yang ragu menanamkan modal. Apalagi, sambungnya, aksi premanisme bisa buat biaya bertambah signifikan.

    “Urusan-urusan begini itu berkontribusi terhadap 15% sampai dengan 40% daripada cost [biaya operasional],” ungkap Todotua.

    Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

    Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam mencapai menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

    “Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?” kata Todotua.

    Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

    Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

  • Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Isu Perizinan Bikin Rp1.500 Triliun Investasi Belum Terealisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Ketua BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan bahwa terdapat sekitar Rp1.500 triliun potensi investasi yang belum terealisasi sepanjang 2022—2024.

    Todotua menjelaskan padahal banyak calon investor sudah memiliki nomor induk berusaha (NIB) seperti yang tercatat di Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Kendati demikian, realisasi investasi belum ada.

    “Karena apa? Masih pengurusan izin lah, itulah, inilah. Unrealized investment, potensi investasi yang bisa terjadi tetapi tidak bisa terjadi karena beberapa hal,” ujar Todotua dalam Forum Investasi Nasional 2025 yang diselenggarakan secara daring, Kamis (13/11/2025).

    Oleh sebab itu, sambungnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus mempermudah perizinan usaha. Dia mencontohkan pemerintah belum lama ini menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    Menurut Todotua, ada dua substansi baru yang diatur dalam PP 28/2025. Pertama, penerapan service level agreement (SLA) yang membuat setiap tahapan dalam proses perizinan usaha—mulai dari pendaftaran hingga penerbitan izin—akan diberikan batas waktu layanan yang jelas.

    Kedua, kebijakan fiktif positif yaitu izin usaha akan terbit otomatis apabila instansi tidak memberikan keputusan dalam batas waktu SLA yang telah ditetapkan.

    “Jadi dunia usaha itu, pelaku usaha itu, datang di negara kita, ngurus izin, itu selalu dibilang, ‘Berapa lama ngurus izin?’ Ini kan susah. Nah ini kita bikin namanya fiktif positif,” jelas Todotua.

    Mantan CEO Bomba Group ini pun mengingatkan bahwa investasi merupakan komponen terbesar kedua pembentukan produk domestik bruto (PDB). Pada kuartal III/2025 sendiri, Badan Pusat Statistik mencatat investasi berkontribusi hingga 29,09% untuk PDB (hanya kalah dari konsumsi rumah tangga sebesar 53,14%).

    Dengan demikian, Kementerian Investasi dan Hilirisasi coba terus menciptakan iklim usaha yang menarik investor sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai pada 2029. Dia meminta semua pihak bekerja sama dalam menciptakan iklim investasi yang bersahabat itu.

    “Orang mau investasi di sini susah, ditekan, diperas, dipalak, ya kan? Habis itu, enggak pasti izinnya keluar. Siapa yang mau masuk?” kata Todotua.

    Lebih lanjut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, dia menjelaskan pemerintah telah menargetkan investasi sebesar tak kurang dari Rp13.000 triliun selama 2024—2029. Angka itu naik signifikan dibandingkan realisasi investasi sebesar Rp9.200 triliun selama 2014—2024.

    Adapun secara tahunan, perincian target investasi yaitu Rp1.650 triliun pada 2024, Rp1.900 triliun pada 2025, Rp2.175 triliun pada 2026, Rp2.567 triliun pada 2027, Rp2.969 triliun pada 2028, dan Rp3.014 triliun pada 2029.

  • Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Seskab Teddy: Kebijakan tepat harus berdasarkan data akurat

    Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya data akurat sebagai fondasi utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.

    Hal itu ia disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta lebih dari 1.400 Kepala BPS dan Kepala Dinas Sosial dari seluruh Indonesia di Jakarta, Kamis.

    “Dalam pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, data menjadi fondasi untuk pembuatan sekaligus implementasi kebijakan. Percuma ada kebijakan jika tidak menggunakan data yang akurat,” kata Teddy dikutip dari akun Instagram @sekretariat.kabinet.

    Ia menyampaikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menempatkan data sebagai dasar dari setiap kebijakan publik. Menurutnya, tanpa dukungan data yang valid, maka kebijakan yang diambil tidak akan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Teddy mengatakan saat ini seluruh data sosial ekonomi telah terintegrasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh BPS.

    Sistem ini menjadi satu-satunya sumber data acuan dalam penyusunan dan penyaluran berbagai program pemerintah.

    Ia juga berpesan kepada para Kepala Dinas Sosial serta Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota agar menjaga akurasi DTSEN. Menurutnya, hal ini diperlukan agar program dan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

    “Tidak boleh lagi ada data yang salah, tidak boleh ada yang terlewat, tidak ada lagi warga yang harusnya berhak menerima bantuan namun tidak terdata,” tegasnya.

    Dalam sesi dialog, Teddy mendengarkan langsung berbagai tantangan dari perwakilan daerah, seperti sulitnya akses ke wilayah perbatasan, biaya transportasi tinggi, hingga kendala menjangkau desa terpencil.

    Ia menyebut pengalaman tersebut sebagai pengingat bahwa Indonesia sangat beragam, namun memiliki semangat yang sama untuk memastikan data nasional benar, akurat, dan adil bagi seluruh rakyat.

    Teddy juga menyampaikan salam hormat Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional terintegrasi.

    “Presiden Prabowo menyampaikan salam hormat dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras membangun sistem data nasional yang terintegrasi ini. Karena lewat data yang akurat, keadilan sosial dapat benar-benar terwujud,” imbuh Teddy.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Tuah Purbaya Effect ke Perekonomian Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan ekonom menilai efek Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah terasa bagi aktivitas ekonomi Tanah Air kendati baru dua bulan menjabat.

    Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai dampak paling nyata terlihat dari likuiditas perbankan. Setelah dilantik, Purbaya menempatkan dana Rp200 triliun di sistem perbankan. Langkah ini mendorong penyaluran kredit tumbuh dari 6,96% pada Agustus menjadi 7,2%.

    “Pertumbuhan kredit itu sebagian besar masih ditopang oleh debitur BUMN. Dari 1,69% naik menjadi 10,04%,” ujar Sunarsip dalam keterangan resmi acara Katadata Policy Dialogue di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

    Kementerian Keuangan mencatat, dana pemerintah senilai Rp200 triliun yang ditempatkan di bank-bank milik negara (Himbara) telah banyak terserap untuk pembiayaan kredit. Dana tersebut baru disalurkan pada 12 September 2025.

    Dia menilai, tanpa tambahan kredit yang merupakan bagian dari Purbaya Effect, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 kemungkinan tak akan mencapai 5,04%.

    “Itu sebabnya saya bilang Purbaya Effect sudah bekerja,” kata Sunarsip.

    Sunarsip menilai, pertumbuhan ekonomi saat ini masih cukup baik, namun belum didukung oleh perbaikan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi saat ini banyak ditopang oleh konsumsi pemerintah yang tumbuh 5,49% pada kuartal III/2025.

    Sunarsip menyarankan agar pemerintah mengubah pendekatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika sebelumnya fokus pada peningkatan permintaan, kini perlu diarahkan pada penguatan suplai sektoral.

    “Kalau saya, lebih baik perbaiki sisi supply-nya, bukan demand,” ujarnya.

    Dia menilai, konsumsi rumah tangga yang masih stagnan di bawah 5% disebabkan oleh belum pulihnya sejumlah sektor industri pascapandemi Covid-19.

    Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Lutfi Ridho menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya terus berupaya memperkuat konsumsi rumah tangga. Namun, kunci utamanya adalah membangun kepercayaan publik terhadap prospek pendapatan mereka.

    “Mereka harus yakin terutama keyakinan pendapatan di masa yang akan datang,” kata Lutfi.

    Ia menambahkan bahwa DEN akan memfokuskan perhatian pada peningkatan optimisme dan stabilitas pendapatan masyarakat. Jika kepercayaan itu terbentuk, konsumsi rumah tangga bisa kembali jadi motor utama pertumbuhan ekonomi, meski investasi masih akan jadi pendorong utama tahun depan.

    Luthfi Ridho mengatakan, tahun depan pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli kelompok kelas menengah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi saat ini masih bisa dimaksimalkan potensinya.

    “Tren konsumsi rumah tangga turun, dan ini yang ingin kami balikkan. Kelas menengah harus percaya diri atas peluang pendapatan ke depan,” ucap Luthfi.

    Dia menekankan, ada dua kebijakan besar yang menjadi fokus tahun depan, yaitu formula UMP yang seimbang dan perbaikan aturan investasi termasuk terkait tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

    “Semoga keduanya bisa menjawab turunnya daya beli. Tapi output-nya tetap perlu kerja sama semua pihak agar Indonesia semakin kompetitif,” kata Luthfi.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2025 sebesar 5,04%secara year on year (yoy). Angka tersebut dinilai sebagai capaian yang baik.

    Menurut Chief Economist Permata Bank Josua Pardede, capaian di kuartal III/2025 sudah sesuai ekspektasi. Hal itu sekaligus membuka ruang optimistis untuk tahun depan terutama jika konsumsi kelas menengah bisa dipulihkan.

    “Pertumbuhan tahun depan berpeluang lebih baik dari tahun ini. Kuncinya ada pada sinergitas kebijakan internal, yakni fiskal, moneter, dan sektor riil, sembari memberi ‘vitamin C’, yaitu confidence. Demand dan suplai harus dijaga bersama,” ujar Josua.

    Secara kuartalan, merujuk data BPS, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibanding kuartal II yang mencapai 5,12%. Namun, dilihat secara tahunan, pencapaian kuartal III lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Kuartal III sesuai proyeksi kami, termasuk perlambatan konsumsi rumah tangga yang sifatnya musiman. Motor pertumbuhan tetap konsumsi, lalu investasi, dan net ekspor. Tapi memang data BPS menunjukkan daya beli kelas menengah turun,” tutur Josua.

  • BPS Mojokerto Gandeng PWI dalam Gerakan Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

    BPS Mojokerto Gandeng PWI dalam Gerakan Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto terus menggencarkan Gerakan Literasi Statistik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya data dalam pembangunan. Kali ini, tim Humas BPS menyambangi Kantor Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto dalam rangka memperluas jangkauan edukasi statistik kepada kalangan media.

    Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Mojokerto, Yeni Suryati, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Statistik Dunia. Melalui kolaborasi dengan insan pers, BPS berharap literasi statistik dapat semakin meluas dan mendorong penggunaan data yang akurat dalam pemberitaan publik.

    “Kami ingin meningkatkan literasi statistik kepada semua pihak. Ada lima paket kegiatan, di antaranya menyasar OPD melalui pemilihan statistik, mahasiswa di kampus, pelajar di sekolah, dan kali ini wartawan. Kami ingin teman-teman media memiliki pemahaman yang baik agar tidak terjadi miss interpretasi saat menggunakan data BPS,” ungkap Yeni, Kamis (13/11/2025).

    Selain memperkuat gerakan literasi, kunjungan tersebut juga menjadi ajang sosialisasi awal Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang akan dilaksanakan pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Sensus ini bertujuan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, kecuali lapangan usaha A (Pertanian), O (Administrasi Pemerintahan), dan T (Rumah Tangga).

    Yeni menegaskan, SE2026 memiliki tiga tujuan utama, yaitu menyediakan informasi struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta informasi terkait ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

    “Melalui SE2026, BPS ingin mencatat detak jantung ekonomi Indonesia secara utuh — dari usaha besar hingga UMKM, dari sektor konvensional hingga digital,” jelasnya.

    Ia menambahkan, hasil SE2026 akan memberikan manfaat luas bagi berbagai kalangan. Pemerintah memperoleh data terkini sebagai dasar perumusan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, pelaku usaha bisa menggunakannya untuk strategi pasar dan investasi, sementara akademisi dan peneliti mendapatkan basis data komprehensif untuk riset berbasis bukti.

    “Seperti peta daya saing usaha, struktur perekonomian wilayah, kontribusi UMKM, serta penerapan ekonomi digital dan hijau. Ekonomi adalah jantung sebuah negara. Detaknya berpengaruh pada kehidupan masyarakat, baik besar maupun kecil. Melalui SE2026, kami ingin mencatat setiap detak itu untuk kemajuan bersama,” pungkasnya. [tin/beq]

  • Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Produksi Emas Freeport Belum Pulih, Bisnis Bullion Bank Aman?

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia mengungkapkan bahwa produksi emas perseroan belum akan optimal dalam waktu dekat. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan emas seiring langkah bullion bank memperkuat posisi mereka di pasar logam mulia,

    Wakil Direktur PTFI Jenpino Ngabdi mengatakan, tahun ini perusahaan baru memulai kembali produksi emasnya, namun kapasitasnya masih jauh dari kondisi normal. Adapun insiden longsor di salah satu area tambang perusahaan menjadi alasan produksi emas di Freeport berpotensi menurun. 

    “Untuk produksi saya pikir normal production kita itu setahun sekitar 50 hingga 60 ton. Untuk tahun ini mungkin maksimum 15 ton,” ujarnya saat ditemui di acara Bullion Connect 2025 di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

    Jenpino menuturkan sebagian besar produksi emas Freeport saat ini disuplai ke PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam. Meski permintaan tengah meningkat, dia mengakui kapasitas produksi masih terbatas akibat adanya insiden.

    “Kebetulan tahun ini kan kita baru mulai untuk produksi emasnya, jadi kita belum full capacity. Selain itu juga ada insiden kemarin, sehingga produksi kami berkurang,” 

    Adapun untuk tahun depan, Freeport memperkirakan volume produksi emas masih akan menurun sekitar 30% dibanding kondisi normal.

    “Untuk tahun depan kemungkinan supply atau produksi kita berkurang 30% dari kondisi normalnya, karena ada insiden wetmark,” kata Jenpino.

    Dengan demikian, perseroan menargetkan pemulihan produksi emas secara bertahap dan baru akan kembali ke level normal, yakni di kisaran 50 sampai dengan 60 ton per tahun pada 2027.

    Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun permintaan emas global tengah melaju, pasokan domestik dari tambang raksasa seperti Freeport masih dalam fase pemulihan kapasitas.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sektor pertambangan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh negatif alias terkontraksi pada kuartal III/2025. 

    Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud mengungkapkan sektor pertambangan terkoreksi -1,98% pada kuartal III/2025. Dia menjelaskan sejumlah komponen sektor pertambangan yang memang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti pertambangan migas seperti batu bara dan bijih logam.

    Menurutnya, penyebab karena dinamika global. Selain itu, dinamika domestik seperti insiden longsor tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) milik PT Freeport Indonesia di Papua Tengah pada 8 September 2025. 

    “Pertambangan batu bara untuk triwulan III sebetulnya kontraksi 7,29%, karena penurunan permintaan di pasar global. Jadi, batu bara memang kalau kita lihat di data ekspor juga kontraksi. Bijih logam juga kontraksi 3,19% karena ada penurunan produksi bijih tembaga dan emas. Jadi utamanya di wilayah Papua, ini Freeport, kemarin ada kondisi kahar yang menyebabkan penurunan produksi,” ungkap Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/11/2025)

    Sektor pertambangan sendiri masuk ke dalam lima besar lapangan usaha yang paling berkontribusi dalam perekonomian. Pada kuartal III/2025, BPS mencatat distribusi pertambangan terhadap pertumbuhan PDB mencapai 8,51%, hanya kalah dari sektor konstruksi (9,82%), perdagangan (13,19%), pertanian (14,35%), dan industri pengolahan (19,15).

    Sebagai informasi, produksi tembaga dan emas Freeport Indonesia anjlok pada kuartal III/2025. Hal ini sejalan dengan penghentian produksi dari tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) di Papua Tengah. 

    “Penghentian sementara operasi sejak insiden luncuran lumpur September 2025 telah mengurangi produksi sekitar 90 juta pound tembaga dan 80.000 ounce emas pada kuartal ketiga 2025,” tulis Freeport-McMoran Inc. (FCX) dalam laporannya, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Bila diperinci, produksi tembaga PTFI mencapai 311 juta pound atau menurun 29,16% (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 439 juta pound. 

    Jika dilihat secara kumulatif untuk periode 9 bulan pertama tahun 2025, produksi tembaga mencapai 966 juta pound, turun 29% yoy dari 1,37 miliar pound pada 2024. 

    Tak hanya produksi, penjualan tembaga pada kuartal III/2025 juga turun 15,49% yoy atau sebanyak 360 juta pound dari tahun sebelumnya 426 juta pound. Meski volume menurun, harga jual rata-rata tembaga mengalami kenaikan menjadi US$4,52 per pound, dibandingkan US$4,29 per pound pada tahun lalu.

  • Daya Beli Masyarakat Lemah, Industri F&B Garap Pasar Konsumen Muda

    Daya Beli Masyarakat Lemah, Industri F&B Garap Pasar Konsumen Muda

    Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku usaha masih optimistis terhadap prospek industri makanan dan minuman (food and beverages/F&B) dalam negeri di tengah tantangan daya beli masyarakat yang menurun dengan strategi beradaptasi terhadap pasar generasi muda yang besar.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi berdasarkan produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2025 secara tahunan mencapai 5,04% secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi ini lebih lambat bila dibandingkan kuartal II/2025 yang tumbuh 5,12% YoY.

    BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 didorong industri pengolahan, perdagangan, informasi dan komunikasi, serta pertanian.

    Industri pengolahan tercatat tumbuh 5,54% YoY di kuartal III/2025, melambat dari kuartal sebelumnya sebesar 5,68% YoY, dengan kontribusi sebesar 19,15% ke PDB. Lebih rinci, permintaan masyarakat paling banyak pada sektor industri makanan dan minuman yang tumbuh 6,48%. 

    Direktur Sales Tetra Pak Indonesia Hendra Wijaya mengatakan perubahan perilaku konsumen menjadi pendorong utama bagi industri F&B agar terus berinovasi.

    “Konsumen sekarang berbeda terutama dengan porsi generasi muda lebih besar. Mereka lebih peduli pada kesehatan, gaya hidup, dan keberlanjutan. Karena itu, produk-produk inovasi di industri F&B harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan konsumen modern tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (12/11/2025).

    Hendra menjelaskan bahwa Tetra Pak saat ini juga telah merambah kemasan untuk berbagai kategori produk, mulai dari susu, santan, teh, kopi, hingga minuman berbasis nabati alias plant-based. Perusahaan juga berfokus pada pengembangan pasar baru, baik yang bersifat niche maupun massal, seiring perubahan tren konsumsi masyarakat.

    “Generasi muda sekarang lebih memilih produk yang sehat, rendah gula, dan berbasis tanaman. Kami mendukung produsen F&B untuk berinovasi menghadirkan produk seperti itu,” jelasnya.

    Meskipun pelemahan ekonomi berdampak pada hampir seluruh sektor, Hendra optimistis bahwa pertumbuhan industri F&B akan tetap positif seiring dengan meningkatnya populasi Indonesia.

    “Selama populasi naik, industri makanan dan minuman juga akan terus tumbuh,” tambahnya.

    Menurutnya, sektor makanan dan minuman Indonesia masih menjadi salah satu pasar paling dinamis di Asia Tenggara, didorong oleh pesatnya tingkat urbanisasi, meningkatnya pendapatan kelas menengah, dan perubahan gaya hidup konsumen.

    Selain itu, menurutnya inovasi menjadi kebutuhan bisnis yang mendesak, seiring meningkatnya permintaan konsumen terhadap pilihan makanan dan minuman lebih sehat, berkelanjutan, dan praktis. 

    “Pada pasar yang dinamis, seperti Indonesia, pertumbuhan bukan hanya soal volume, tapi juga tentang kemampuan beradaptasi, diferensiasi dan keberlanjutan” tekannya.

    Hendra menyebut pasca pandemi Covid-19 juga dapat menjadi momentum penting bagi para pelaku industri dalam calon pelanggan baru

    Marketing Director Tetra Pak Malaysia, Singapore, Philippines & Indonesia (MSPI)  John Jose juga memproyeksikan masa depan industri makanan dan minuman penuh peluang. 

    “Baik produsen yang sudah mapan maupun yang baru berkembang harus mampu mendukung dan mengadopsi inovasi untuk pertumbuhan berkelanjutan,” terangnya.

  • Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    Komisi VII DPR: Mekanisasi pertanian percepat produksi dan efisiensi

    CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai mekanisasi pertanian merupakan hal penting penting untuk mempercepat peningkatan produksi dan efisiensi pertanian.

    Dia mengatakan penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern akan membantu petani menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen. Dengan peralatan yang lebih baik, menurut dia, petani bisa bekerja lebih efisien.

    “Kalau produktivitas naik, kesejahteraan petani juga meningkat,” kata Lamhot dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Terkait mekanisasi pertanian itu, dia pun menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, senilai Rp2,7 miliar, untuk dukungan pada sektor pertanian dan pengembangan pariwisata daerah.

    Bantuan tersebut disalurkan ke empat kecamatan serta dua destinasi wisata unggulan di Tapanuli Utara. Di sektor pertanian, bantuan berupa traktor roda empat untuk Kecamatan Garoga senilai Rp500 juta, mesin panen padi untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp500 juta, penggiling padi untuk Kecamatan Purba Tua senilai Rp80 juta, dan handtraktor untuk Kecamatan Pahae Jae senilai Rp200 juta.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun terakhir tercatat sekitar 4,3 persen. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi lebih dari 30 persen.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan sektor pariwisata juga harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

    Dia menyampaikan bahwa CSR BRI untuk Salib Kasih dan Huta Ginjang merupakan langkah awal untuk memperbaiki infrastruktur wisata dan menarik lebih banyak pengunjung.

    “Salib Kasih adalah ikon wisata religi, sedangkan Huta Ginjang menjadi titik pandang terbaik Danau Toba. Kita ingin keduanya dikelola lebih baik agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar,” kata dia.

    Dia pun menegaskan bahwa akan terus mendorong kemitraan antara BUMN, DPR, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi rakyat.

    “Pembangunan harus dimulai dari bawah, dari petani, dan dari desa. Ketika rakyat kuat, ekonomi bangsa ikut kokoh,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.