Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ekspor Industri RI Kalah Jauh dari Vietnam, Hilirisasi Belum Tokcer?

    Ekspor Industri RI Kalah Jauh dari Vietnam, Hilirisasi Belum Tokcer?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor nonmigas di Indonesia memang mengalami pertumbuhan secara tahunan. Kendati demikian, jika dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Vietnam, nilai ekspor nonmigas Indonesia masih jauh dari capaian Negeri Naga Biru itu. 

    Merujuk pada data Kantor Statistik Nasional (GSO) Vietnam, ekspor barang Vietnam pada 2024 mencapai US$405,53 miliar atau naik 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, ekspor kelompok industri pengolahan mencapai US$356,74 miliar atau menyumbang 88% dari total ekspor tahun lalu.

    Sementara itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada 2024 mencapai US$264,70 miliar atau naik 2,29% dari tahun lalu. Adapun, ekspor nonmigas atau pengolahan sepanjang 2024 mencapai US$248,8 miliar atau naik 4,83% dibandingkan periode sebelumnya US$242,85 miliar. Ekspor nonmigas berperan 94% terhadap total ekspor Januari-Desember 2024.

    Peneliti Indef Ariyo DP Irhamna mengatakan, Indonesia masih bergantung pada ekspor bahan baku, sementara Vietnam lebih banyak mengekspor produk jadi. Struktur ekspor Indonesia didominasi oleh komoditas sumber daya alam (SDA) seperti minyak kelapa sawit. 

    “Agenda hilirisasi enggak akan jalan tanpa penguasaan teknologi inovasi dalam negeri. Selama ini pemerintah masih fokus pada sumber daya alam, belum penguasaan teknologi inovasi dalam negeri,” jelas Ariyo kepada Bisnis, Rabu (5/3/2025). 

    Adapun, dalam catatan Indef, Indonesia lebih aktif mengekspor minyak kelapa sawit. Potensi ekspansi ekspor Indonesia untuk produk bernilai tambah tinggi perlu dioptimalisasi melalui hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam yang didukung oleh sektor tersebut. 

    Sementara itu, komposisi ekspor Vietnam didominasi oleh perangkat telepon & peralatan transmisi suara/gambar lainnya, elektronik, dan lainnya. Struktur ekspor Vietnam sudah banyak mengandalkan produk dengan nilai tambah tinggi, seperti produk industri subsektor manufaktur peralatan listrik, mesin, dan perlengkapan. 

    “Vietnam lebih banyak ekspor produk bernilai tambah dibandingkan Indonesia karena Vietnam sejak 10 tahun lalu fokus pengembangan teknologi,” ujarnya. 

    Menurut dia, salah satu kunci dari struktur ekspor Vietnam yang didominasi oleh produk dengan nilai tambah adalah investasi asing di sektor manufaktur seperti industri elektronik dan transportasi. 

    Dalam hal ini, Ariyo menilai pemerintah perlu fokus memperkuat penguasaan teknologi inovasi dalam negeri dengan mendorong komersialisasi hasil riset dan teknologi dalam negeri. 

    “Padahal banyak hasil riset dan inovasi teknologi dalam negeri yang bisa mengakselerasi agenda hilirisasi,” jelasnya. 

  • Perang Dagang, The Fed Diprediksi Makin Sulit Turunkan Suku Bunga

    Perang Dagang, The Fed Diprediksi Makin Sulit Turunkan Suku Bunga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro meyakini ruang pemangkasan suku bunga The Fed akan semakin sempit akibat perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, Meksiko, dan Kanada.

    Asmo menjelaskan perang tarif dagang akan meningkat biaya impor sehingga berkontribusi kepada peningkatan inflasi di Amerika Serikat (AS). Akibatnya, bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) akan semakin sulit menurunkan suku bunga acuan Fed Funds Rate.

    Para pejabat Federal Reserve, sambungnya, sudah mewanti-wanti bahwa kenaikan tarif yang diinisiasi Presiden AS Donald Trump dapat menyebabkan peningkatan inflasi saat rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25 Januari lalu.

    Asmo menjelaskan prediksi awal Federal Reserve akan memangkas suku bunga hingga 75 basis poin (bps) selama 2025 yaitu masing-masing 25 bps pada Juni, September, dan Desember. Kendati demikian, eskalasi perang dagang diyakini akan membuat potensi pemangkasan Fed Funds Rate tersebut semakin sempit.

    “Jika risiko inflasi kembali melonjak, pemangkasan suku bunga mungkin tidak sebesar yang diharapkan,” ujar Asmo dalam keterangannya, Rabu (5/3/2025).

    Sejalan dengan itu, suku bunga yang tertahan tinggi akan membuat investor di pasar keuangan beralih ke aset dolar AS karena lebih aman. Dengan demikian, pasar keuangan di negara berkembang seperti Indonesia juga akan terdampak secara negatif sehingga depresiasi rupiah akan berlanjut.

    “Karena investor beralih ke aset yang lebih aman seperti dolar AS, pasar mengalami volatilitas yang besar. Rupiah melemah 1,5% YtD [year to date], sementara IHSG turun -7,7% [YtD] dengan net outflow [modal keluar] investor asing meningkat Rp21,4 triliun,” jelasnya.

    Sebagai informasi, perang dagang sendiri resmi dimulai usai AS menaikkan tarif impor ke produk asal China, Meksiko, dan Kanada mulai 4 Maret 2025. AS resmi menaikkan tarif dari 10% menjadi 20% untuk barang elektronik asal China; AS juga menerapkan tarif 25% ke semua barang asal Meksiko dan Kanada.

    Akibatnya China, Meksiko, dan Kanada pun tidak tinggal diam. China mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan sebesar 15% untuk produk pertanian AS, serta pungutan tambahan sebesar 10% untuk produk pangan lainnya.

    Sejalan, Kanada membalas dengan tarif 25% atas impor barang dari AS senilai US$30 miliar, yang nantinya akan diperluas menjadi US$155 miliar. Sementara Meksiko akan mengumumkan rincian tarif balasan untuk barang asal AS paling lambat pada 9 Maret 2025.

  • Impor Masih Tinggi, APPDI Dorong Pemerintah Meninjau Ulang Kebutuhan dan Pasokan Daging Nasional

    Impor Masih Tinggi, APPDI Dorong Pemerintah Meninjau Ulang Kebutuhan dan Pasokan Daging Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Impor daging sapi dan kerbau di Indonesia masih mendominasi pasar domestik dengan porsi mencapai 54% dari total kebutuhan nasional. Tingginya angka impor ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pengusaha dan Pengolahan Daging Indonesia (APPDI).

    Direktur Eksekutif APPDI Teguh Boediyana berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data kebutuhan dan pasokan daging nasional, guna memastikan akurasi dan efektivitas kebijakan yang diterapkan.

    “Apakah benar populasi sapi yang ada saat ini mencapai 18 juta ekor seperti yang pernah diklaim, padahal menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlahnya hanya sekitar 11 juta ekor? Ini yang perlu kita pastikan kembali,” ujar Teguh Boediyana dalam acara Investor Market Today, Senin (3/3/2025).

    Teguh menjelaskan bahwa ketidaksesuaian data ini bisa disebabkan oleh perbedaan ukuran sapi di berbagai daerah. Ia mencontohkan bahwa meskipun jumlah sapi di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mungkin sama, produktivitasnya berbeda.

    Seekor sapi di Pulau Jawa umumnya memiliki bobot sekitar 350-400 kg, sementara sapi di Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mencapai 250-275 kg per ekor.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya verifikasi ulang terhadap angka permintaan (demand) dan ketersediaan daging dalam negeri.

    Lebih lanjut, Teguh mengungkapkan bahwa APPDI telah melakukan audiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia terkait akurasi data daging nasional. 

    Ia menyoroti bahwa data yang ada sering kali mencakup berbagai bagian sapi, seperti daging, tulang, kaki, kulit, dan jeroan. Padahal, jika merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI), yang dimaksud dengan daging adalah bagian otot (muscle), sehingga tulang dan bagian lainnya tidak seharusnya masuk dalam perhitungan kuantitas daging konsumsi.

    “Nah, inilah yang berpotensi menyebabkan kesalahan dalam perhitungan neraca kebutuhan daging nasional. Jika data yang digunakan kurang akurat, maka kebijakan yang diambil pun bisa tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan rekalkulasi yang lebih tepat,” tegas Teguh terkait impor daging.

    Selain itu, ia juga menyoroti perbedaan preferensi konsumen terhadap daging. Menurutnya, pola konsumsi daging masyarakat sangat bervariasi, tergantung pada lapisan ekonomi mereka, baik kalangan bawah, menengah, maupun atas (high society).

    Dengan demikian, pemetaan yang lebih rinci terhadap konsumsi daging nasional akan membantu dalam menentukan strategi yang lebih efektif dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor serta mendukung industri daging dalam negeri.

    Dengan evaluasi yang lebih akurat, Teguh berharap pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang lebih tepat dalam menjaga keseimbangan antara produksi lokal dan impor.

    Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada impor daging, meningkatkan kesejahteraan peternak lokal, serta memastikan ketersediaan daging yang mencukupi bagi seluruh lapisan masyarakat.

  • Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen

    Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom prediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 di bawah 5,0 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 bisa di bawah 5,0 persen.

    Salah satu faktor utama adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat berkurangnya stimulus ekonomi berupa bantuan sosial (bansos) yang sebelumnya hadir di awal 2024.

    “Jika kita berbicara data year-on-year (yoy), sulit bagi daya beli rakyat awal tahun 2025 untuk melampaui awal tahun 2024 mengingat pada awal 2024 puluhan triliun bansos dibagikan dalam rangka Pilpres dan Pileg. Faktor ini tidak lagi muncul di awal 2025,” ujar Wijayanto kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, deflasi tahunan yang terjadi di awal tahun 2025 turut mencerminkan adanya tekanan pada permintaan domestik.

    Sebagaimana diketahui, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (yoy) pada Februari 2025, yang merupakan pertama kali sejak Maret 2000.

    Deflasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi pelanggan PLN dengan daya 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah.

    Selain itu, suplai bahan pangan yang stabil dan penurunan daya beli masyarakat turut berkontribusi menyebabkan deflasi bulan ini.

    “Bagaimana dengan bulan Maret 2025? Kemungkinan akan mengalami inflasi year on year (yoy) yang tipis, mengingat diskon listrik sudah berakhir dan Lebaran terjadi di bulan Maret, maju 11 hari dari tahun sebelumnya di bulan April,” tuturnya.

    Adapun Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa komponen harga yang diatur pemerintah (administered price) mengalami deflasi sebesar 9,02 persen (yoy), memberikan kontribusi deflasi sebesar 1,77 persen (yoy). Namun, dua komponen lainnya, yaitu inflasi inti dan harga bergejolak, masih mencatat kenaikan harga secara tahunan.

    Sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, bawang putih dan ikan segar, masih mengalami kenaikan harga, memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan.

    “Biasanya daya beli itu dikaitkan dengan komponen inti. Komponen inti ini memberikan andil inflasi terbesar dengan andil (kontribusi) terhadap (nilai) inflasi (tahunan) sebesar 1,58 persen,” ucapnya.

    Ia mengatakan bahwa sejumlah komoditas pangan dan tembakau juga masih mengalami inflasi secara tahunan, seperti cabai rawit, bawang putih, kangkung, bawang merah, ikan segar, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT), dan sigaret kretek mesin (SKM), sehingga menyebabkan inflasi pada komponen harga bergejolak.

    “Komponen harga bergejolak mengalami inflasi (tahunan) sebesar 0,56 persen (yoy) dengan andil (kontribusi terhadap nilai) inflasi (tahunan) hanya sebesar 0,10 persen,” tuturnya.

    Amalia menyampaikan bahwa pada Februari 2025 terjadi deflasi secara bulanan sebesar 0,48 persen secara bulanan (mtm) dengan penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,99 pada Januari 2025 menjadi 105,48 pada Februari 2025.

    “Secara year-on-year (tahunan) juga terjadi deflasi sebesar 0,09 persen dan secara tahun kalender (year-to-date/ytd) mengalami deflasi sebesar 1,24 persen,” ujarnya.

    Data menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) secara year-to-date (ytd) hingga Februari mencatat deflasi sebesar 1,24 persen. Diskon tarif listrik sendiri menyumbang deflasi sebesar 1,47 persen pada Januari dan 0,67 persen pada Februari. Jika tidak memperhitungkan dampak dari kebijakan tersebut, inflasi ytd seharusnya mencapai 0,9 persen.

    Sumber : Antara

  • Nilai Tukar Rupiah Menguat Pagi Ini, Cek Berapa Nilainya Sekarang

    Nilai Tukar Rupiah Menguat Pagi Ini, Cek Berapa Nilainya Sekarang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Rabu (5/3/2025), sedikit menguat, meskipun masih tertekan.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.38 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.408 per dolar AS atau menguat tipis 37 poin (0,22%).

    Sebelumnya pada Selasa (4/3/2025), nilai tukar rupiah juga menguat 0,21% menjadi Rp 16.445 terhadap dolar AS seiring dengan melemahnya indeks dolar.

    Dalam pasar obligasi, indeks obligasi naik   sebesar 0,12% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 2 bps ke 6,87%.

    Pada saat nilai tukar rupiah sedikit menguat, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini juga kembali hijau. IHSG pada pukul 09.30 WIB menguat  2.06% atau 131,1 poin ke level 6.511,5.

  • Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?

    Usia Pensiun TNI Dibahas Lagi di DPR, Perlukah Ditambah?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bahasan usia pensiun Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali bergulir di
    Komisi I DPR
    RI usai Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.
    Sejak Senin (3/3/2025), Komisi I DPR RI yang juga mitra TNI, mulai menjaring masukan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) hingga peneliti di bidang pertahanan.
    Beberapa pembahasan itu di antaranya usia pensiun tentara, pengisian jabatan sipil, hingga larangan berbisnis.
    Nantinya, melalui revisi Undang-Undang TNI, usia pensiun yang sebelumnya ditetapkan pada 58 tahun untuk perwira dan 53 tahun untuk bintara dan tamtama, diusulkan untuk diperpanjang.
    Berdasarkan draf RUU TNI yang diterima Kompas.com pada Mei 2024, Pasal 53 Ayat (1) UU TNI akan diubah sebagai berikut, “
    Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama.
    ”
    Kemudian, pada Ayat (2), khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
    Adapun usulan ini ditujukan untuk memanfaatkan keahlian dan pengalaman prajurit yang masih produktif, serta menyesuaikan dengan standar usia produktif yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS).
    Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, prinsipnya
    revisi UU TNI
    menyangkut soal perpanjangan usia pensiun prajurit agar menyesuaikan perkembangan yang ada.
    ”Tentu di TNI juga enggak boleh rata karena usia pensiun bagi prajurit yang berpangkat bawah, sersan ataupun yang di bawahnya, itu kalau enggak salah kan 45 tahun sudah pensiun,” ucap Supratman pada 18 Februari 2025, dikutip dari
    Kompas Id
    .
    “Karena, itu pasukan tempur. Nah, ini akan kita sesuaikan, sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada,” ujar Supratman menambahkan.
    Akan tetapi, wacana penambahan usia pensiun menimbulkan
    pro dan kontra
    di masyarakat, mulai dari soal anggaran hingga menghambat regenerasi prajurit.
    Agar Setara PNS
    Merespons ini, Wakil Inspektur Jenderal (Wairjen) TNI, Mayjen Alvis Anwar, menilai, usia pensiun perwira TNI yang diusulkan naik dimaksudkan agar setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
    Selain itu,
    usia pensiun TNI
    yang dinaikkan kemungkinan berkaitan dengan kebutuhan organisasi.
    “Masalah Undang-Undang TNI ya, ya ini kita kan menyetarakan dengan PNS ya, kalau PNS kan usia 60 tahun ya,” kata Alvis, saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (25/2/2025).
    Namun, dirinya tidak bisa memastikan alasan pasti mengapa usia pensiun TNI dinaikkan.
    Hal ini pun diserahkannya kepada pembuat Undang-Undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR.
    “Mungkin itu pertimbangan dari penyusun regulasi Undang-Undang ini untuk rencananya menaikkan usia pensiun dari 58 menjadi 60,” imbuh Alvis.
    Banyak yang nganggur
    Dalam pembahasan RUU TNI di DPR juga mendapat sorotan.
    Anggota Komisi I DPR Irjen Polisi (Purn) Frederik Kalalembang menyindir TNI yang meminta usia pensiun prajurit ditambah.
    Pasalnya, menurut purnawirawan jenderal TNI ini, banyak perwira yang menganggur atau nonjob.
    “Saya mendapat informasi, dan mungkin juga di TNI, bahwa sekarang banyak perwira, khususnya perwira, ini banyak yang nganggur, Pak. Karena tidak ada jabatan, non-job,” ujar Frederik dalam rapat terkait revisi UU TNI di DPR, Jakarta, Senin.
    Politikus Partai Demokrat ini pun menyebut, akan ada triliunan rupiah duit negara yang keluar jika usia tentara diperpanjang.
    Meski begitu, Frederik menduga banyaknya tentara non-job karena ada efisiensi anggaran.
    “Hanya TNI saja karena mungkin masalah efisiensi anggaran, kemudian banyaknya sekarang perwira non-job karena tidak ada jabatan,” kata dia.
    Perlu kajian
    Sementara itu, Direktur riset Setara Institute Ismail Hasani meminta Komisi I DPR RI mengkaji pertimbangan cost and benefit atas penambahan batas usia pensiun prajurit.
    Dia berpendapat, pertimbangan diperlukan agar tidak mengganggu politik anggaran negara.
    “Jadi sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka saya kira penting dipertimbangkan cost and benefit analysis, ketersediaan anggaran sehingga tidak mengganggu politik anggaran negara,” kata Ismail Hasani saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (4/3/2025) kemarin.
    Ia tidak memungkiri, batasan usia prajurit akan berbeda kondisinya dengan batasan usia dosen maupun politikus.
    Ismail mengatakan, politikus mungkin sangat matang saat masih bergelut di dunia politik saat usia 62 tahun.
    “Penting untuk dikaji cost and benefit analysis, penting juga dikaji transisi ketika batasan usia ini diadopsi. Misalnya apakah 62 masih, ya kalau politisi 62 lagi matang-matangnya,” ucapnya.
    Menurutnya, batas usia bagi TNI dan profesi lain seperti politikus tidak bisa disamakan.
    “Tapi kalau tentara, usia 62 masih harus memimpin, saya kira beda kebutuhannya,” imbuh Ismail.
    Lebih lanjut, ia pun mencontohkan batas usia pensiun guru besar yang bisa diperpanjang hingga 70 tahun.
    Di usia tersebut, guru besar tidak lagi membutuhkan energi fisik banyak, melainkan lebih sering mengisi sejumlah acara untuk memberikan pandangan atau pengajaran.
    “Guru besar bisa sampai 70 tahun, tapi kan lebih sering duduk dan ngomong gitu, kan. Tidak membutuhkan energi yang banyak, energi fisik maksud saya, meskipun energi pikiran sangat besar,” tandasnya.
    Tahun lalu dianggap tak mendesak
    Tahun lalu, pembahasan revisi UU TNI yang mencakup perpanjangan batas usia pensiun juga pernah dibahas dan menjadi sorotan.
    Mantan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, usulan perpanjangan usia pensiun TNI perlu dipertimbangkan kembali karena tak mendesak.
    Menurutnya, lebih baik perbaikan TNI difokuskan pada penataan organisasi, alih-alih membahas usia pensiun. Sebab, perpanjangan usia pensiun dinilai dapat menghambat regenerasi dan inovasi di TNI.
    “Jika kita bandingkan dengan negara ASEAN, usia prajurit di Indonesia tergolong lebih awal. Begitu juga dengan negara-negara G20,” kata Jaleswari pada 19 Juni 2024 silam.
    Selain itu, menurut Jaleswari, penambahan usia pensiun akan meningkatkan beban anggaran negara.
    Ia menyebut dari data yang dimilikinya, gaji dan tunjangan selalu menerima proporsi anggaran terbesar.
    “Namun, alangkah lebih baik sebagian anggaran tersebut juga dialokasikan untuk mengembangkan alutsista di tengah ketidakpastian geopolitik,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bulan Febuari 2025 Kota Malang alami deflasi

    Bulan Febuari 2025 Kota Malang alami deflasi

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Bulan Febuari 2025 Kota Malang alami deflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang mencatat tekanan inflasi Kota Malang pada Januari 2025 tercatat masih terkendali. Hal ini tidak terlepas dari koordinasi solid yang dilakukan TPID yang diwujudkan melalui sinergi kolaboratif dalam pengendalian inflasi.

    “Salah satunya adalah pelaksanaan sidak pasar untuk pemantauan harga dan ketersediaan stok barang menjelang bulan Ramadhan pada 26 – 28 Februari 2025. Operasi pasar murah di Kantor Pos kota Malang tgl 24-28 Februari 2025; pemantauan ketersediaan gas LPG 3 kg di pasar dan penjual eceran, pemantauan harga bahan pangan pokok selama bulan Februari 202, rakor rutin mingguan pengendalian inflasi bersama Kemendagri pada bulan Februari 2025,” kata Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Selasa (4/3).

    Selain itu, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Malang pada bulan Februari 2025 mengalami deflasi bulanan sebesar 0,69% (mtm) lebih dalam dibanding bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,60% (mtm). Dengan capaian tersebut, Kota Malang tercatat mengalami deflasi tahunan sebesar 0,22% (yoy).

    “Deflasi periode Februari 2025 terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Lainnya dengan andil -0,70% (mtm). Deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya dengan andil 0,11% (mtm),” katanya. 

    Berdasarkan komoditas penyebabnya, deflasi terbesar Kota Malang didorong oleh penurunan tarif listrik, penurunan harga komoditas bawang merah, daging ayam ras, cabai rawit dan kacang panjang masing-masing dengan andil -0,79%, -0,06%, -0,04%, 0,03% dan 0,02% (mtm). Penurunan tarif listrik seiring masih berlanjutnya kebijakan pemerintah terkait pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% pada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) dengan daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang berlaku sejak Januari 2025.

    “Adapun penurunan harga komoditas bawang merah, cabai rawit dan cabai merah disebabkan oleh berlangsungnya panen hortikultura sejak akhir bulan Januari sehingga pasokan melimpah pada bulan Februari.  Penurunan harga daging ayam ras disebabkan oleh pasokan yang melimpah seiring penurunan harga pakan ternak,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, melakukan peninjauan langsung terhadap operasi pasar yang dilaksanakan di PT Pos Indonesia, Jalan Merdeka, Palembang. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga pangan yang saat pelaksanaan bulan suci Ramadan.

    Amran menjelaskan bahwa operasi pasar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan stabil.

    “Apa yang kita lakukan ini adalah langkah besar-besaran yang dilakukan pemerintah bersama dengan PT Pos dan pihak terkait. Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amran saat meninjau langsung kegiatan tersebut. Selasa (04/03/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pengusaha untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual bahan pokok, seperti minyak goreng dan beras, dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan (HET).

    “Kami ingin mengingatkan seluruh pengusaha, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, agar tidak ada yang menjual barang di atas harga yang wajar, seperti minyak goreng dan beras. Kenapa minyak goreng? Kita adalah negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia yang juga mengekspor ke banyak negara. Jadi tidak ada alasan untuk menjual dengan harga tinggi,” tambahnya.

    Selanjutnya Amran juga menanggapi tudingan harga beras yang melonjak. Menurutnya, kenaikan harga tersebut tidak beralasan mengingat produksi beras Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.

    “Produksi beras kita meningkat tajam hingga 52% menurut data dari BPS, bukan hanya kata saya. Stok beras juga cukup, bahkan Bulog memiliki 2 juta ton cadangan beras. Jadi, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menaikkan harga beras atau komoditas lainnya,” jelas Amran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Selasa (4/3). 

    Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang kedapatan melanggar ketentuan harga.

    “Kami sudah mengambil tindakan tegas, di Jakarta dan Jawa Tengah sudah ada beberapa toko yang disegel. Kami harap hal tersebut tidak terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan,” katanya.

    Amran juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kapolri dan Presiden untuk memastikan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mencoba merugikan masyarakat.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri dan tadi malam juga menghadap Presiden. Kami akan tetap semangat untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan jangan ada yang menyusahkan 200 juta penduduk Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya pada saat  Ramadan seperti saat ini.

    “Bantulah masyarakat kita yang sedang beribadah. Jangan biarkan mereka terganggu dengan kenaikan harga pangan yang tidak wajar,” ujar Deru. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    Anggota Komisi X DPR Nilam Minta Pemerintah Tak Kucilkan Kualitas Pendidikan di Wilayah 3T – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengecualikan aturan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

    Lantaran, jumlah penduduk pada daerah tersebut dan sarana sekolah yang sedikit, sehingga tak diperlukan hitung-hitungan dalam menentukan daya tampung siswa sesuai aturan SPMB.

    Sementara perihal kualitas pendidikan pada wilayah 3T, Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menyoroti kualitas tenaga pendidik yang menurutnya mendesak diperbaiki.

    Sebab kompetensi tenaga pendidik dinilai menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat peserta didik. 

    “Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar Nilam dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Marginal, Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025)

    Dalam RDP dengan BPS, BRIN dan Kemendikdasmen ini, legislator Partai Nasdem tersebut menyatakan, kontribusi tenaga pendidik penting dalam peningkatan kualitas pendidikan, di mana peningkatan itu diharapkan turut menjadi perhatian pemangku kebijakan termasuk pemerintah daerah.

    Salah satunya, alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi guru pada daerah pelosok yang selama ini dipandang alami kesulitan tenaga pendidik. Sehingga diharapkan adanya pemerataan kualitas pendidikan dari meningkatkan kualitas tenaga pengajar.

    “Kualitas pendidikan kita harus bisa merata. Selama ini di daerah-daerah pelosok, terutama yang masuk wilayah 3T itu kan kesulitan tenaga pendidik, nah ini juga harusnya jadi perhatian,” jelas dia.

    Ia juga menyoroti fasilitas pendidikan seperti ruang belajar di wilayah 3T yang masih butuh perhatian serius dari pemerintah. Nilam mencontohkan pada daerah Sulawesi Tengah, masih membutuhkan perbaikan fasilitas belajar mengajar.

    Hal ini juga diperparah dengan persoalan geografis dalam mengakses sarana pendidikan seperti jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur tidak memadai hingga terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah wilayah terpencil.

    Dia berharap pembenahan sekolah dan pemerataan tenaga pendidik sampai ke wilayah pelosok dapat meningkatkan literasi anak di daerah, sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan SDM di daerah maju.

    “Jarak yang jauh dari pusat kota, infrastruktur yang tidak memadai, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan harus segera dicarikan solusi, jangan sampai memperparah kondisi pendidikan kita,” jelas Nilam.

  • BPOM Masih Temukan Penjual Takjil Pakai Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya – Halaman all

    BPOM Masih Temukan Penjual Takjil Pakai Bahan Berbahaya, Ini Daftarnya – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

    TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Direktur Standarisasi Pangan Olahan, Badan POM RI Dra. Dwiana Andayani, Apt. menuturkan, pihaknya masih menemukan penjual takjil yang menggunakan bahan-bahan berbahaya.

    Hal itu diungkap dia dalam kegiatan temu media di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

    Adapun bahan-bahan berbahaya yang dicampurkan ke panganan dan minuman berupa pewarna buatan, formalin, borax maupun pemanis buatan yang melebihi ambang batas.

    Bahan-bahan yang tidak seharusnya untuk makanan itu ditemukan pada pemilik usaha kecil dan menengah.

    “Sampai saat ini masih banyak yang menggunakan pewarna untuk pacar china agar menarik diberi warna merah terang. Pengawet supaya tahan lama serta pemanis buatan,” kata Dwiana.

    Penjual takjil kata dia, sering menggunakan pewarna tekstil untuk panganan kerupuk dan mi berupa metanil yellow, rhodamin b serta boraks.

    “Kami mendorong untuk para pedagang menggunakn bahan yang alami,” tutur dia.

    Pihaknya sudah melaksanakan intensifikasi pengawasan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H/Tahun 2025.

    Intensifikasi pengawasan ini dilakukan untuk mencegah peningkatan peredaran produk pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

    Intensifikasi pengawasan pangan saat hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idulfitri sangat penting mengingat tingginya permintaan akan pangan di masyarakat pada waktu tersebut.

     Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Perdagangan (2024), terjadi peningkatan konsumsi pangan sekitar 20 persen-30% selama Ramadan tahun lalu.