Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu tentang pengunduran jadwal pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK dan calon aparatur sipil negara (CASN) jadi bahan perbincangan di berbagai tempat.

    Penundaan pelantikan itu telah berimbas kepada sekitar 1,25 juta CASN dan PPPK. Sementara itu, DPR dan pemerintah justru saling lempar tanggung jawab ihwal penundaan pelantikan tersebut.

    Padahal, penundaan itu telah memicu banyak persoalan. Ada istri yang kebingungan memikirkan hari-hari ke depan karena suaminya batal dilantik bulan ini. Ada suami yang menjadi outsouching demi menunggu pelantikan. Ada juga yang terlanjur resign, kemudian menganggur atau kalaupun bekerja, gaji yang diterima di bawah upah minimum dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.

    Isu pembatalan pelantikan CASN dan PPPK begitu mendadak. Diumumkan bulan Maret 2025 di tengah sebagian masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan hari raya. Ada tradisi mudik. Pulang ke kampung dan berkunjung kepada orang tua. Tradisi itu membutuhkan biaya yang besar. 

    Yang jelas wacana pengunduran pelantikan itu memupus harapan sebagain CASN dan PPPK yang sudah memiliki banyak rencana jika dilantik Maret ini. Sayangnya, harapan itu dibiarkan menggantung oleh pemerintah. Ada lebih dari 1,25 juta PPPK dan CASN yang terdampak kebijakan mendadak pemerintah tersebut.

    Ilustrasi CASN./IstimewaPerbesar

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdalih bahwa pengunduran jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dilakukan atas nama keseragaman para calon ASN. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, misalnya, bahkan mengklaim bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR. Dia juga mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk penataan-penataan bagi ASN. 

    Terkait kekhawatiran masyarakat soal ketidakpastian status kelulusan, Aba menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tetap aman dan akan diangkat sesuai dengan mekanisme jadwal terbaru. “Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” paparnya. 

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa selama ini terdapat perbedaan waktu pengangkatan antara instansi satu dengan lainnya. Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

    Haryomo menambahkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda antar instansi. Hal ini menyebabkan sebagian sudah mulai bekerja karena usulan instansi yang lebih cepat, sementara lainnya belum, lantaran SK pengangkatan belum ditetapkan

    “Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama,” ujarnya. 

    Padat Karya Badai PHK

    Terlepas dari teknis pelantikan, pengunduran jadwal tersebut berbarengan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta. Ada puluhan ribu orang yang telah kehilangan pekerjaan selama dua bulan terakhir. Paling fenomenal PHK massal Sritex. Lebih dari 10.000 pekerjanya yang terkena PHK. 

    Kasus Sritex bisa menjadi bencana bagi industri padat karya apabila tidak ditangani dengan baik. Apalagi kasus tersebut telah berimbas kepada lebih dari 10.000 pekerja. Di sisi lain, kejadian tersebut, juga menambah daftar perusahaan yang gulung tikar entah karena bisnis, relokasi industri atau sengketa perdata seperti Sritex.

    Sekadar informasi, selain Sritex, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yahama Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Hung-A, hingga PT Asia Pasific Fiber Tbk (POLY) juga menutup operasional pabriknya dengan alasan tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi ekonomi. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Pekerja Sritex saat menerima kabar PHK./AntaraPerbesar

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Cenderung ke Padat Modal

    Adapun pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mengarahkan kebijakannya untuk mengakomodasi industri padat modal seperti logam dasar, teknologi, hingga pertambangan. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Ilustrasi fasilitas peleburan nikel./BisnisPerbesar

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Pada tahun 2023, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 juta dengan 64% di usia produktif.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata. “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya belum lama ini. 

  • Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.308 Per Dolar AS

    Nilai Tukar Rupiah Melemah Tipis ke Level Rp 16.308 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Senin (10/3/2025), sedikit melemah.

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.51 WIB di pasar spot exchange, rupiah pagi ini berada pada level Rp 16.308 per dolar AS atau melemah 13,5 poin (0,08%).

    Sebelumnya pada akhir pekan lalu, nilai tukar rupiah menguat 0,28% ke level Rp 16.295 per dolar AS.

    Sementara itu, indeks obligasi turun tipis 0,02% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun turun 1 bps ke level 6,87%.

    Pada saat nilai tukar rupiah pagi ini melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini juga kembali dibuka melemah. IHSG hari ini pada pukul 09.45 WIB melemah 0,71% atau 47,2 poin ke level 6.588,7.

  • DKI sepekan, rusun bagi warga eks Kampung Bayam lalu banjir Jakarta

    DKI sepekan, rusun bagi warga eks Kampung Bayam lalu banjir Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita seputar DKI Jakarta selama sepekan yakni sejak Senin (3/3) hingga Minggu (9/3) antara lain penyerahan kunci rusun kepada warga eks Kampung Bayam oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, tiket mudik gratis 2025 ludes, lalu banjir Jakarta.

    Berikut rangkumannya:

    1. Pram-Rano resmi serahkan kunci rusun pada warga eks Kampung Bayam

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno resmi menyerahkan kunci rumah susun (Rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) kepada penghuni eks Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara, Kamis.

    “Saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini, salah satu yang saya janjikan, saya bisa penuhi,” kata Pramono Anung saat dijumpai di Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Wagub Rano bersyukur tiket mudik gratis 2025 ludes dipesan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengaku bersyukur tiket Mudik Gratis 2025 yang disediakan Pemprov DKI Jakarta ludes dipesan oleh calon penumpang yang akan mudik Lebaran.

    “Kami menyiapkan kapasitas 22.000 tempat duduk, kalau habis alhamdulillah. Tadi kita khawatir tiketnya tidak laku,” kata Rano saat ditanya terkait tiket mudik gratis di Jakarta, Sabtu.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Stok beras di Jakarta cukup untuk 6 bulan ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa stok beras yang ada di gudang cukup untuk 6 bulan ke depan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dan “panic buying”.

    ​​”Sekarang ketersediaan beras kami dalam jumlah yang cukup,” Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    4. Banjir Jakarta akibat luapan sungai dan curah hujan tinggi kian meluas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyatakan bahwa banjir yang melanda Jakarta kian meluas hal ini dikarenakan sejumlah sungai di daerah itu meluap serta curah hujan tinggi.

    “Kami mencatat saat ini genangan (banjir) terjadi di 114 RT (rukun warga),” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Diskon tarif listrik beri andil utama deflasi DKI dua bulan terakhir

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penerapan diskon tarif listrik sebesar 50 persen memberi andil pada deflasi DKI Jakarta secara bulanan yaitu pada Januari dan Februari 2025.

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 1,94 persen, sementara pada Februari 2025 andilnya sebesar 0,91 persen.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Paradoks ekonomi Indonesia: pertumbuhan tinggi, ketimpangan melebar

    Paradoks ekonomi Indonesia: pertumbuhan tinggi, ketimpangan melebar

    Ilustrasi – Warga memandang permukiman padat penduduk di bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Melayu, Jakarta. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.

    Paradoks ekonomi Indonesia: pertumbuhan tinggi, ketimpangan melebar
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 08 Maret 2025 – 17:09 WIB

    Elshinta.com – Membahas isu ketimpangan di Indonesia seolah tak ada habisnya. Tanpa perlu mencari, berbagai bentuk ketimpangan mudah sekali ditemukan.

    Pernyataan “yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin” nyatanya bukan sekadar ungkapan klise. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa gini ratio mengalami peningkatan dari 0,379 pada Maret 2024 menjadi 0,381 pada September 2024.

    Tidak hanya itu, jika dilihat dari ukuran ketimpangan lainnya, yaitu berdasarkan ukuran Bank Dunia, 20 persen kelompok pendapatan tertinggi mengalami peningkatan proporsi pengeluaran sebesar 0,33 persen poin selama Maret 2024–September 2024, dari 45,91 persen menjadi 46,24 persen.

    Sementara itu, pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terbawah hanya sebesar 18,41 persen dari total pengeluaran rumah tangga per September 2024. Angka ini hanya meningkat 0,01 persen poin dari kondisi Maret 2024 yang sebesar 18,40 persen.

    Ketimpangan yang masih tinggi di Indonesia sangat disayangkan. Pasalnya, perekonomian nasional yang dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebenarnya cukup besar. Bahkan, Indonesia saat ini menyandang status sebagai upper middle-income country.

    Menurut data BPS, pada tahun 2024, PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau 4.960,3 dolar AS. Jika pertumbuhan ekonomi yang ada dikelola dengan baik, seharusnya ketimpangan dapat ditekan. Namun, fakta bahwa ketimpangan masih melebar menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, melainkan hanya oleh kelompok penduduk atas.

    Fenomena ini selaras dengan teori Simon Kuznets yang menyatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat sebelum akhirnya menurun ketika suatu negara mencapai tahap pembangunan yang lebih matang.

    Pada awal industrialisasi, pertumbuhan ekonomi lebih banyak menguntungkan kelompok atas yang memiliki akses lebih besar terhadap modal dan peluang bisnis, sementara masyarakat miskin tetap tertinggal. Namun, seiring dengan peningkatan investasi dalam pendidikan, sistem perlindungan sosial, dan kebijakan redistributif yang efektif, ketimpangan seharusnya berkurang.

    Jika kita menggunakan hipotesis Kuznets sebagai lensa untuk membaca kondisi Indonesia, seharusnya, pada titik ini, ketimpangan mulai berkurang. Namun, yang terjadi justru sebaliknya—kesenjangan antara kelompok atas dan bawah semakin melebar. Ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, hasilnya tidak terdistribusi secara merata. Pertumbuhan yang ada tampaknya lebih berpihak pada mereka yang sudah mapan, sementara masyarakat berpenghasilan rendah masih berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Artinya, Indonesia belum berhasil melewati fase awal dari Kuznets Curve karena kebijakan yang diterapkan belum cukup efektif dalam mendistribusikan hasil pertumbuhan.

    Indonesia bisa berkaca pada negara-negara maju lainnya seperti China yang telah berhasil mengelola ketimpangan tinggi dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang tepat.

    Pada akhir abad ke-20, China menghadapi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam akibat pertumbuhan yang timpang antara kota dan desa. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pemerintahnya menerapkan strategi redistribusi yang agresif, termasuk pajak progresif, peningkatan belanja sosial, dan program pembangunan pedesaan yang masif.

    Hasilnya, pertumbuhan ekonomi mereka tetap tinggi, tetapi dengan distribusi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya tidak memperbesar kesenjangan, tetapi justru dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika diiringi dengan kebijakan yang tepat.

    Sayangnya, model pembangunan ekonomi Indonesia masih terlalu berorientasi pada kapital besar. Investasi yang masuk lebih banyak mengalir ke sektor industri padat modal, seperti keuangan dan teknologi, yang menghasilkan keuntungan besar bagi investor tetapi hanya menciptakan sedikit lapangan pekerjaan.

    Akibatnya, kelompok kaya semakin menguasai pasar, sementara kelompok miskin dan kelas pekerja hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat bawah pun stagnan, karena pertumbuhan upah tidak sebanding dengan inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

    Selain itu, ketimpangan di Indonesia juga dipicu oleh rendahnya mobilitas sosial akibat ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin sering kali kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah layak.

    Kesenjangan ini semakin diperparah dengan tingginya biaya pendidikan tinggi dan kualitas sekolah di daerah tertinggal yang masih jauh di bawah standar. Akibatnya, mereka yang lahir dari keluarga miskin memiliki kemungkinan besar untuk tetap miskin, sementara mereka yang lahir dalam keluarga kaya memiliki akses lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan mereka.

    Selain pendidikan, aspek kesehatan juga memainkan peran krusial dalam ketimpangan ekonomi. Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas masih sangat bergantung pada kemampuan ekonomi seseorang.

    Meskipun program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berjalan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat berpenghasilan rendah masih kesulitan mendapatkan pelayanan medis yang layak. Ketika kesehatan terganggu, produktivitas pun menurun, dan ini semakin memperkuat lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus.

    Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengoreksi ketimpangan adalah kebijakan fiskal yang progresif.

    Namun, hingga saat ini, sistem perpajakan di Indonesia belum cukup kuat untuk menjalankan fungsi redistribusi secara optimal. Rasio pajak terhadap PDB masih tergolong rendah, sementara beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok menengah dan pekerja formal dibandingkan oleh kelompok kaya dan pemilik modal besar.

    Pajak kekayaan dan pajak warisan yang dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi ketimpangan hampir tidak terdengar dalam kebijakan fiskal nasional.

    Ketimpangan ekonomi yang terus melebar bukan hanya masalah statistik, tetapi juga ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan politik. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dapat menimbulkan frustrasi sosial yang berujung pada ketidakstabilan.

    Sejarah telah membuktikan bahwa ketimpangan yang ekstrem sering kali menjadi pemicu utama berbagai bentuk kerusuhan sosial, meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah, hingga melemahnya legitimasi negara di mata rakyatnya.

    Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pertumbuhan yang tidak inklusif, strategi pembangunan harus diubah agar benar-benar mengutamakan pemerataan. Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan harus diprioritaskan, bukan hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai strategi ekonomi jangka panjang.

    Peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, akan membantu mereka meningkatkan keterampilan dan daya saing di pasar tenaga kerja. Hal ini pada akhirnya akan mendorong mobilitas sosial yang lebih dinamis dan mengurangi ketimpangan antar-generasi.

    Pemerintah juga harus lebih serius dalam menciptakan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis tenaga kerja, bukan hanya berbasis modal. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti manufaktur dan pertanian modern, harus didorong dengan kebijakan insentif yang tepat.

    Selain itu, UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat harus mendapatkan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk akses permodalan, teknologi, maupun perlindungan pasar dari persaingan dengan korporasi besar.

    Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya tidak menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang, tetapi menjadi sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

    Pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada angka PDB dan pertumbuhan investasi tanpa memperhatikan bagaimana hasil dari pertumbuhan tersebut didistribusikan. Selama kebijakan masih cenderung berpihak pada kelompok elite, ketimpangan tidak akan berkurang, dan Indonesia akan terus terjebak dalam paradoks pertumbuhan yang eksklusif.

    Masa depan Indonesia tidak hanya bergantung pada seberapa tinggi ekonomi tumbuh, tetapi juga pada seberapa luas manfaat pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh rakyat. Jika pertumbuhan ekonomi tidak dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih inklusif, maka status sebagai negara berpendapatan menengah atas hanya akan menjadi pencapaian di atas kertas, tanpa makna yang nyata bagi sebagian besar penduduk.

    Untuk benar-benar menjadi negara maju, Indonesia harus berani mengubah arah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka yang impresif, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kehidupan seluruh rakyatnya.

    *) Lili Retnosari dan Tsuraya Mumtaz merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)
    Oleh Lili Retnosari, Tsuraya Mumtaz *)

    Sumber : Antara

  • 7 Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih Nasional

    7 Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih Nasional

    Pemerintah Siapkan Rp 3-5 Miliar untuk Setiap Koperasi Desa Merah Putih
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Deputi Pengembangan Usaha Koperasi
    Kementerian Koperasi

    Panel Barus
    mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan dana atau investasi senilai Rp 3-5 miliar untuk setiap
    Koperasi Desa Merah Putih
    .
    “Pemerintah mempersiapkan investasi sebesar Rp 3-5 miliar untuk setiap Kopdes Merah Putih,” kata Panel dalam siaran pers, Sabtu (8/3/2025).
    Ia menyebutkan, setiap koperasi desa akan dilengkapi dengan bangunan multifungsi, seperti kantor koperasi, outlet penjualan sembako (barang konsumsi), dan
    outlet
    simpan pinjam (modal kerja rakyat desa).
    Lalu, ada pula
    outlet
    klinik dan obat, gudang (saprodi dan offtaker), serta truk untuk mendukung mobilisasi logistik desa.
     
    “Fasilitas-fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha koperasi untuk rakyat,” ucap Panel.
    Terkait pembiayaan, ia melihat bahwa dana itu salah satunya bisa diambil dari dana desa.
    Namun, dana desa saja tidak cukup, sebab dana desa juga sudah dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan desa.
    Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah memikirkan sejumlah skema agar Kopdes Merah Putih bisa mendapatkan pembiayaan dari sektor lain.
    “Pemerintah sedang menggalang kolaborasi pembiayaan dan terus mencari model bisnis yang terbaik bagi operasional Kopdes Merah Putih,” kata Panel.
    Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa koperasi merupakan bagian dari strategi besar membangkitkan ekonomi nasional.
    Panel menjelaskan bahwa masyarakat desa akan mendapatkan manfaat secara langsung dari program tersebut.
    Diketahui berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa.
    Kemudian, berdasarkan data Kemendes PDTT di tahun yang sama, dari total 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 di antaranya masuk kategori Desa Tertinggal dan 4.850 Desa Sangat Tertinggal.
    “Rencana Presiden
    Prabowo Subianto
    yang sangat revolusioner di bidang koperasi dan ekonomi rakyat tersebut akan bertransformasi menjadi gerakan masyarakat desa,” kata dia.
    Diberitakan sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih dalam rangka pemberdayaan ekonomi desa pada Senin (3/3/2025) lalu.
    Berdasarkan rilis resmi Sekretariat Kabinet, kebijakan ini akan diterapkan di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    “Satu yang diputuskan yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat
    Kop Des Merah Putih
    . Nah, itu akan dibangun di 70.000 desa,” kata Zulhas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tak Bernilai di RI, Daun Ini Justru Jadi Harta Karun di Jepang-Belanda

    Tak Bernilai di RI, Daun Ini Justru Jadi Harta Karun di Jepang-Belanda

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masyarakat Indonesia mungkin tak asing dengan daun jeruk. Biasanya kita bisa menemukan daun ini untuk berbagai masakan, termasuk rendang.

    Ternyata, daun jeruk juga dicari di banyak negara dunia. Permintaan masih tinggi, sayang tidak diikuti dengan pengiriman ekspornya yang tercatat terus mengalami penurunan.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor daun jeruk Indonesia sebesar US$3,26 juta atau Rp 53 miliar sepanjang tahun lalu. Angka tersebut menurun US$4,10 juta dari tahun sebelumnya, bahkan jauh di bawah tahun 2019 sebesar US$4,78 juta.

    Ekspor dari Indonesia terbesar masih didominasi negara tetangga Malaysia, begitu juga Jepang. Nilai ekspor keduanya mencapai US$913,32 ribu dan US$690,75 ribu pada 2024 lalu.

    Malaysia jadi pasar terbesar karena adanya kebutuhan industri kuliner dan makanan olahan. Kedekatan wilayah dengan Indonesia juga membuatnya menjadi pemasok utama dengan biaya pengiriman lebih murah.

    Sementara Jepang menggunakannya untuk industri makanan sehat, farmasi, dan produk berbasis herbal seperti teh dan minyak esensial. Ini menjadi bukti daun jeruk Indonesia punya daya saing yang kuat dan tidak ada pertanda akan melemah.

    Negara lain seperti Iran, India dan Belanda juga menjadi pasar ekspor. Namun nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dua negara tadi.

    Melihat tren selama lima tahun terakhir, ekspor daun jeruk tanah air mengalami fluktuasi namun tidak ada pelemahan permanen untuk permintaan. Penurunan dari 2019 ke 2024 kemungkinan juga karena berbagai faktor seperti pandemi Covid-19 dan cuaca.

    Pandemi diketahui mengganggu distribusi dan pengiriman global. Pembatasan impor yang ketat juga dilakukan sejumlah negara tujuan dan biaya logistik mengalami peningkatan.

    Muncul juga pesaing dari negara lain untuk memasok daun jeruk seperti Thailand dan Vietnam. Keduanya juga mengekspor daun jeruk ke pasar global dengan harga kompetitif yang berdampak pada nilai ekspor daun jeruk Indonesia.

    Negara di Uni Eropa dan Jepang diketahui pula punya standar tinggi soal residu pestisida dan kualitas produk. Ini membuat eksportir perlu memenuhi berbagai syarat yang ketat.

    Begitu pula di Indonesia. Saat tren penurunan terus berlanjut, Indonesia berisiko kehilangan pangsa pasar daun jeruk di pasar global.

    Perlu strategi untuk meningkatkan kualitas, begitu juga dengan efisiensi rantai pasok, dan diversifikasi pasar ekspor. Dengan begitu tidak perlu bergantung pada negara-negara pembeli daun jeruk.

    (pgr/pgr)

  • Pemerintah Siapkan Program Rumah untuk Guru

    Pemerintah Siapkan Program Rumah untuk Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Perumahan Permukiman (PKP) menyiapkan program pembangunan rumah bagi para guru.

    Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan rencana penyediaan perumahan bagi guru merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka agar semakin bersemangat dalam menjalankan tugas mengajar.

    “Kami berharap dapat memberikan fasilitas tempat tinggal yang layak bagi para guru, sehingga mereka bisa lebih fokus dan nyaman dalam mengajar,” ujar Mu’ti seusai menggelar pertemuan dengan menteri PKP di Jakarta pada Sabtu (8/3/2025) dikutip dari Antara.

    Senada dengan hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah dalam menyediakan perumahan bagi tenaga pendidik.

    “Presiden Prabowo menekankan bahwa bantuan ini harus tepat sasaran dan memastikan para guru mendapatkan rumah yang layak huni,” ungkap Maruarar.

    Sebagai tindak lanjut, Maruarar juga menyampaikan pihaknya akan menyusun Nota Kesepahaman antara kedua kementerian dan kepala BPS. Hal ini bertujuan agar program bantuan perumahan dapat segera direalisasikan bagi para guru yang memenuhi syarat.

    Mendukung inisiatif tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk memastikan data guru yang berhak menerima subsidi perumahan sudah terverifikasi dengan baik.

    “Kami akan memastikan pemanfaatan data yang kami siapkan dapat digunakan secara optimal,” ujar Amalia.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menambahkan bahwa pihaknya telah menyiapkan rumah subsidi hingga awal Maret 2025.

    “BP Tapera siap mendukung program ini untuk menyediakan rumah layak utuk para guru di Indonesia,” kata Heru.

  • IHSG akhir pekan ditutup menguat di tengah pelemahan bursa kawasan

    IHSG akhir pekan ditutup menguat di tengah pelemahan bursa kawasan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG akhir pekan ditutup menguat di tengah pelemahan bursa kawasan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Maret 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat sore ditutup menguat di tengah pelemahan bursa saham kawasan Asia.

    IHSG ditutup menguat 18,15 poin atau 0,27 persen ke posisi 6.636,00. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 3,10 poin atau 0,41 persen ke posisi 750,39.

    “Presiden Trump mengumumkan semua jenis barang impor asal Meksiko yang tercakup dalam United States-Mexico-Canada Trade Agreement (USMCA), penerus dari pakta perdagangan NAFTA yang dinegosiasikan oleh Pemerintahan Trump pertama, tidak akan dikenai bea masuk selama satu bulan,” sebut Tim Riset Phillips Sekuritas Indonesia dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Trump kemudian mengklarifikasi bahwa barang-barang USMCA dari Kanada juga akan tercakup dalam pengecualian selama satu bulan.

    Dari Eropa, bank sentral Eropa (ECB) menurunkan tiga suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps), masing-masing Deposit Facility Rate menjadi 2.50 persen, Main Refinancing Rate menjadi 2.65 persen dan Marginal Lending Rate menjadi 2.90 persen.

    Keputusan ini mencerminkan penilaian terbaru dari prospek inflasi dan transmisi kebijakan moneter.

    ECB mengakui bahwa kebijakan moneter menjadi lebih longgar, sehingga meringankan biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga.

    Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi sebesar 4,95 persen, diikuti oleh sektor barang baku dan sektor properti yang masing-masing naik sebesar 2,51 persen dan 0,99 persen.

    Sedangkan, lima sektor turun yaitu sektor transportasi & logistik yang turun sebesar 0,91 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor industri yang masing- masing turun sebesar 0,58 persen dan 0,54 persen.

    Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu SONA, MREI, PUDP, MTFN dan JSPT. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FORU, KOTA, KONI, PGUN dan INET.

    Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 963.200 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,78 miliar lembar saham senilai Rp10,38 triliun. Sebanyak 338 saham naik 260 saham menurun, dan 357 tidak bergerak nilainya.

    Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 817,76 poin atau 2,17 persen ke 36.887,17, indeks Shanghai menguat 8,55 poin atau 0,25 persen ke 3.372,55, indeks Kuala Lumpur melemah 11,64 persen atau 0,75 poin ke posisi 1,547,, dan indeks Straits Times melemah 20,92 poin atau 0,54 persen ke 3.919,32.

    Sumber : Antara

  • Harga Emas Perkasa Pekan Ini, Investor Borong Aset Safe Haven – Page 3

    Harga Emas Perkasa Pekan Ini, Investor Borong Aset Safe Haven – Page 3

    Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan ekonomi menambah 151.000 pekerjaan pada Februari, dibandingkan dengan kenaikan 160.000 yang diharapkan oleh para ekonom yang disurvei salah satu kantor berita internasional, sedangkan tingkat pengangguran berada pada 4,1% dibandingkan dengan ekspektasi 4%.

    Wakil Presiden dan analis logam senior Zaner Metals Peter Grant menjelaskan, pelaku pasar saat ini berada dalam fase konsolidasi, dengan minat safe haven memberikan dukungan berkelanjutan.

    Ketua Fed Jerome Powell sebelumnya mengatakan Federal Reserve akan mengambil pendekatan hati-hati terhadap pelonggaran kebijakan moneter, menambahkan bahwa ekonomi saat ini “terus berada di tempat yang baik”.

    Meskipun menjadi lindung nilai inflasi, suku bunga yang lebih tinggi dapat meredam daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil.

    Pasar saat ini memperkirakan penurunan suku bunga Fed sebesar 76 bps pada akhir tahun, dimulai pada bulan Juni.

     

  • Midtrans-tiket.com Beri Kenyamanan dan Keamanan Transaksi Saat Lebaran

    Midtrans-tiket.com Beri Kenyamanan dan Keamanan Transaksi Saat Lebaran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Midtrans, perusahaan penyedia layanan payment gateway dan tiket.com melakukan kerja sama strategis menjelang arus mudik Hari Raya Lebaran 2025. Kolaborasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi pengguna tiket.com yang akan mudik atau berwisata selama libur Lebaran.

    Melalui kerja sama ini, Midtrans mendukung tiket.com dalam menghadirkan berbagai metode pembayaran yang aman dan nyaman bagi para pengguna, termasuk melalui GoPay, QRIS, dan over the counter di gerai ritel Indomaret. Layanan ini berlaku untuk berbagai produk dan layanan tiket.com, termasuk pembelian tiket transportasi, akomodasi, dan berbagai pilihan liburan lainnya.

    Co-Founder & Chief Commercial Officer tiket.com, Dimas Surya Yaputra mengatakan, tiket.com memahami bahwa menjelang Hari Raya dan libur Lebaran, lonjakan permintaan perjalanan dapat menjadi tantangan bagi masyarakat, termasuk dalam memastikan transaksi berjalan lancar.

    “Melalui kolaborasi dengan Midtrans, kami menghadirkan pilihan metode pembayaran yang lebih mudah dan seamless, sehingga dapat bertransaksi dengan aman dan nyaman saat merencanakan perjalanan mereka. Dengan pilihan pembayaran yang lebih beragam, kami ingin memastikan pelanggan dapat merencanakan perjalanan lebih awal tanpa kendala saat bertransaksi,” ujar Dimas dalam keterangan resmi, Jumat (7/3/2025).

    Sementara itu, Head of Online Payments Midtrans, Boan Sianipar, merasa bangga dipercaya menjadi mitra Tiket.com dalam menghadirkan solusi pembayaran yang aman dan mudah.

    “Kami berharap kolaborasi ini dapat membuat perencanaan liburan menjadi lebih menyenangkan, dimulai dari proses booking kemudian pembayaran yang seamless di Tiket.com. Sistem yang handal tentunya menjadi sangat penting pada peak season seperti lebaran ini agar semua transaksi berjalan dengan lancar,” jelas Sianipar.

    Kemitraan strategis antara Midtrans dan tiket.com merupakan langkah signifikan dalam mendorong inovasi dan juga memberikan kemudahan bertransaksi digital di sektor pembayaran digital dan layanan perjalanan. Bank Indonesia mengatakan generasi millenial dan GenZ saat ini menjadi pelaku utama ekonomi, dan berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS), saat ini populasi Indonesia didominasi oleh penduduk usia produktif, di mana generasi milenial dan Z mencapai 53,8% dari total populasi.

    Riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company dalam e-conomy Sea Report juga menunjukkan bahwa sejalan dengan pertumbuhan perekonomian Indonesia, pasar sistem pembayaran digital juga terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saat ini, pembayaran digital menyumbang lebih dari 50% dari total nilai transaksi di Asia Tenggara, dengan Indonesia menjadi salah satu pasar utama dalam kawasan tersebut.

    Dengan menggabungkan layanan teknologi pembayaran Midtrans dan jangkauan luas tiket.com dalam industri perjalanan, kemitraan akan memberikan dampak positif untuk peningkatan efisiensi operasional sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bertransaksi bagi masyarakat luas.

    (rah/rah)