Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Strategi Baru Zulhas Pelototi Penyaluran Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan resmi membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi. Pembentukan pokja ini bertujuan demi memastikan penyaluran pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton tepat sasaran.

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Jadi ini pokja pupuk bersubsidi. Jadi yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu kan pupuk bersubsidi, oleh karena itu perlu diawasi,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, di tahun ini pengawasan pupuk bersubsidi sudah berjalan dengan cukup baik. Buktinya, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras.

    Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan. Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai bahwa kondisi ini merupakan kabar gembira. Artinya, apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap 2 s.d 3,5 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman.

    “Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, enggak usah semua, 2 juta ton saja. Maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” kata dia.

    Menurutnya, kondisi ini tidak terlepas dari penyaluran pupuk subsidi yang tepat waktu. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa naik.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” ujar Zulhas.

    (shc/rrd)

  • Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Keras! Zulhas Ancam Tindak Pejabat Tak Beres Urus Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Dalam upaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, pemerintah membentuk kelompok kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi. Dia pun mengingatkan pejabat terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar tidak melakukan penyimpangan.

    “Jadi ini Pokja Pupuk Bersubsidi, ya. Karena yang 9,55 juta ton (pupuk) itu bukan barang dagangan, itu pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlu diawasi,” kata  Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Konferensi Pers di kantornya, Selasa (11/3/2025).

    Menurut Zulhas, dengan adanya kebijakan pupuk subsidi yang diawasi ketat, hal ini telah memberikan hasil nyata terhadap produksi beras yang dihasilkan gabah petani RI. Di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat produksi padi setara beras pada Januari-April 2025 mencapai 13,9 juta ton.

    “Sementara konsumsi beras kita rata-rata 2,6 juta ton per bulan. Kalau dikali empat bulan, totalnya 10,4 juta ton. Artinya, kita surplus 3,5 juta ton,” jelasnya.

    Surplus ini, kata Zulhas, menjadi kabar baik bagi ketahanan pangan nasional. Jika Bulog bisa menyerap minimal 2 juta ton dari surplus tersebut, maka Indonesia bisa mengamankan stok beras tanpa perlu impor hingga tahun depan.

    “Salah satu sebabnya adalah pupuk yang tepat waktu sehingga produktivitas naik. Sebelum waktu tanam, pupuk sudah sampai,” ucap dia.

    Adapun Pokja yang baru dibentuk ini, lanjut Zulhas, akan terus memantau penyaluran 9,55 juta ton pupuk subsidi supaya tidak terjadi penyimpangan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan pupuk tiba tepat waktu dan sesuai kebutuhan musim tanam.

    “Ini kan terus menerus diawasi. Sehingga nanti setahun 9,5 juta ton itu ke mana saja diawasi. Karena kalau enggak diawasi, nanti tahun depan telat lagi,” katanya.

    Saat ditanya apakah evaluasi ini bisa berujung pada tindakan hukum, Zulhas menegaskan akan menyerahkan kepada aparat jika ada penyimpangan.

    “Ya, kalau ada yang tidak beres, ya serahkan ke hukum. Kalau ada pejabat yang tidak beres, ya ditindak,” tandasnya.

    (dce)

  • Blak-blakan Kubu Tom Lembong: RI Tak Pernah Surplus Gula Sejak 1995

    Blak-blakan Kubu Tom Lembong: RI Tak Pernah Surplus Gula Sejak 1995

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim kuasa hukum Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong bersikukuh kebijakan impor raw sugar atau gula kristal mentah yang kala itu diterbitkan olehnya sebagai Menteri Perdagangan periode 2015-2016 bukan sebagai persoalan pidana.

    Kuasa Hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi mengatakan sejak 1995 Indonesia tidak pernah mengalami surplus gula, justru pemerintah diharuskan mengambil langkah di luar serapan dalam negeri agar bisa memenuhi gula konsumsi di pasar. Salah satunya lewat skema impor dari negara mitra.

    “Pertama sejak 1995, silahkan dicek ya, Indonesia itu gak pernah surplus [gula]. Itu silakan di cek keterangan itu sudah pernah disampaikan berkali-kali, bahkan di sidang praperadilan oleh ahli pangan dan pertanian,” ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (10/3/2024). 

    Selama periode 2015-2016, dia mengatakan pasokan gula konsumsi secara nasionaltidak seimbang. Namun angka permintaan naik tinggi. Perkara ini diperburuk oleh ketidakmampuan Indonesia memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

    Kesenjangan tersebut pun menuntut pemerintah mengambil langkah cepat agar komoditas ini tidak langka. 

    “Kebutuhan gula di periode 2015-2016 waktu itu itu jomplang, cukup menganga ya. Nanti ada data BPS-nya itu silahkan dicek langsung aja, kita pernah membuktikan itu di sidang praperadilan karena hasil atau kemampuan Indonesia dalam memproduksi gula kristal putih itu tidak sebanding dengan kebutuhannya,” paparnya.

    Agar kondisi tidak semakin buruk, dia menjelaskan Tom Lembong, yang belum begitu lama ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi posisi Menteri Perdagangan, harus mengambil solusi dengan menerbitkan izin impor raw sugar.

    Menurutnya, kebijakan tersebut semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stok. Termasuk strategi mengendalikan harga gula di pasar agar tidak semakin melonjak naik. 

    “Itulah diperlukan mekanisme impor selain karena kebutuhan stok, menjaga stok, ada juga menjaga harga gula, harga di saat itu lagi tinggi,” beber dia. 

    Alasan lain bahwa Tom Lembong mengizinkan impor raw sugar agar tidak terjadi kenaikan harga gula secara ‘gila-gilaan’ di pasar Tanah Air. Apalagi kala itu harga gula di beberapa wilayah sudah melonjak.

    Zaid menjelaskan Kementerian Perdagangan waktu itu berupaya melakukan stabilisasi harga gula konsumsi dengan mengimpor raw sugar. Hitungannya, impor gula kristal mentah jauh lebih murah harganya ketika sudah disuplai di pasaran.

    Hal ini berbeda dengan impor gula jadi yang harga jual ke masyarakat akan jauh lebih tinggi. 

    “Nah, poin ketiga, dalam konteks menstabilisasi harga ini kita tidak bisa mengimpor bahan jadi karena ada keperluan, ada kebutuhan untuk melakukan stabilisasi harga,” jelasnya.

    Dia menuturkan ada banyak keuntungan dengan melakukan mekanisme itu. Pertama, devisa negara bertambah karena kita mengimpor bahan mentah dan pengolahannya menjadi bahan jadi. Kedua, membuka lapangan pekerjaan baru karena ada proses merubah mentah menjadi matang. 

    “Ketiga, harga jual ke masyarakat itu jauh lebih stabil ketimbang kita mengimpor bahan jadi, itu poin kondisi hari itu,” tutur dia.

  • Terungkap Alasan Tom Lembong Beri Izin Impor Gula di 2015

    Terungkap Alasan Tom Lembong Beri Izin Impor Gula di 2015

    Jakarta –

    Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa melakukan tidak pidana memperkaya orang lain yang mengakibatkan kerugian negara Rp578 miliar, karena menerbitkan 21 surat persetujuan impor gula kristal merah yang diolah menjadi gula kristal putih kepada perusahan gula rafinasi swasta.

    Kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut yang berfokus pada kebutuhan untuk menjaga stok gula dan menstabilkan harga di tengah kondisi yang sulit saat itu.

    Menurut Zaid, salah satu alasan utama di balik impor gula kristal mentah (raw sugar) adalah Indonesia yang sejak 1995 tidak pernah mengalami surplus gula.

    “Jika melihat data yang ada, Indonesia tidak pernah surplus gula. Bahkan jika dihitung berdasarkan periode dua bulan atau tiga bulan, itu bukan cara yang tepat untuk menentukan surplus. Yang dibutuhkan adalah evaluasi tahunan, dan pada 2015-2016, Indonesia mengalami kekurangan yang cukup besar,” ujar Zaid dalam keterangannya, Senin (10/3/2025).

    Saat itu, kapasitas produksi gula dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Zaid menyebutkan bahwa pada tahun tersebut, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ketimpangan antara produksi gula kristal putih dan kebutuhan pasar yang sangat menganga.

    “Kita perlu mekanisme impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik untuk menjaga stok maupun menstabilkan harga. Harga gula saat itu sudah sangat tinggi, dan impor menjadi solusi untuk menekan harga agar dapat segera diterapkan di daerah-daerah yang terdampak harga tinggi,” katanya.

    Zaid menekankan bahwa impor gula mentah pada 2015 juga dipilih untuk menjaga kestabilan harga. Impor bahan mentah, seperti raw sugar, memiliki keuntungan besar. Pertama, karena Indonesia mengolahnya menjadi gula kristal putih (GKP), negara dapat memperoleh devisa tambahan. Kedua, impor mentah membuka lapangan pekerjaan baru karena adanya proses pengolahan gula.

    “Ketiga, harga jual ke masyarakat akan lebih terjangkau daripada jika kita mengimpor gula kristal putih jadi. Ini penting karena harga yang lebih murah bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

    Impor gula mentah juga memungkinkan untuk menstabilkan harga gula di pasar dalam negeri. Zaid mengungkapkan bahwa dengan impor gula mentah, harga jual kepada konsumen bisa ditekan lebih rendah. “Dalam keterangan ahli yang disampaikan di sidang peradilan, masyarakat diuntungkan dengan penurunan harga gula sekitar hampir Rp8 triliun,” ujar Zaid.

    Dengan mekanisme impor yang berjalan, meskipun pada tahun 2015 jumlah impor tidak terlalu besar, sekitar 105 ribu ton, kebutuhan gula domestik tetap dapat dipenuhi dan harga tetap terjaga. Selain itu, Zaid juga menjelaskan mengapa pihak swasta dilibatkan dalam impor gula pada tahun 2015.

    “Tidak ada larangan untuk melibatkan swasta dalam impor gula mentah. Selama mereka memiliki izin impor, mereka bisa melakukannya. Kita perlu gula dengan harga yang terjangkau, dan bekerja sama dengan pihak swasta adalah cara yang tepat. Mengimpor gula kristal putih yang sudah jadi oleh BUMN akan sangat mahal dan harga jualnya tentu akan lebih tinggi,” tegas Zaid.

    Ia menambahkan bahwa aturan yang ada pada saat itu tidak melarang kolaborasi dengan swasta, asalkan memenuhi syarat administrasi yang berlaku.

    Mengapa BUMN tidak langsung melakukan impor? Zaid menjelaskan bahwa PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai badan milik negara tidak memiliki kapasitas untuk menangani impor gula pada waktu itu. “Dalam konteks bisnis, jika suatu perusahaan memiliki kemampuan untuk melaksanakan impor, mereka akan melakukannya sendiri. Namun, PPI tidak memiliki struktur yang diperlukan untuk melakukan impor gula mentah. Jaringan distribusi lebih banyak dimiliki oleh swasta, terutama kooperasi yang sudah berpengalaman di bidang distribusi,” kata Zaid.

    Kebijakan impor gula pada 2015 juga mendapat dukungan dari rapat terbatas yang digelar di Istana Presiden. Zaid mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang matang, melihat kondisi pasar yang kacau dan membutuhkan langkah cepat untuk mengatasi kekurangan gula yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi.

    “Kebijakan ini bukan keputusan yang diambil sembarangan. Semua keputusan terkait impor gula ini sudah melalui proses persetujuan dari berbagai kementerian terkait. Surat persetujuan yang diterbitkan Tom Lembong sudah ditembuskan kepada seluruh kementerian terkait. Jika ada yang salah, kenapa tidak ada keberatan waktu itu?” ujar Zaid.

    Zaid juga menambahkan bahwa meskipun ada suara berbeda mengenai kebijakan ini, keputusan impor gula di 2015 terbukti berhasil menjaga stabilitas harga dan memenuhi kebutuhan konsumen. Ia pun mempertanyakan mengapa kebijakan yang diambil hampir 9 tahun lalu kini dipersoalkan, padahal pada saat itu semua prosedur yang ada telah dipatuhi dengan baik.

    Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Zaid memastikan bahwa keputusan Tom Lembong untuk mengimpor gula di 2015 merupakan langkah yang tepat, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kebijakan ini, menurutnya, telah membantu menjaga ketersediaan gula, menstabilkan harga, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

    (rrd/rir)

  • Kuasa Hukum Klaim Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Tak Bermasalah dan Untungkan Masyarakat – Halaman all

    Kuasa Hukum Klaim Kebijakan Impor Gula Tom Lembong Tak Bermasalah dan Untungkan Masyarakat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kebijakan impor gula yang dilakukan eks Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong diklaim bukan sebuah masalah dan dianggap menguntungkan masyarakat.

    Adapun hal itu diungkapkan kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi menyikapi perkara yang tengah menjerat kliennya itu hingga duduk di kursi persidangan.

    Terkait pernyataan itu Zaid beralasan, sejak 1995 Indonesia dinilainya tidak pernah mengalami surplus gula.

    Sehingga menurut dia pemerintah seharusnya mengambil langkah dengan memenuhi gula konsumsi di pasar salah satunya menyalakan keran impor.

    “Pertama sejak 1995, silahkan di cek ya, Indonesia itu gak pernah surplus, itu silahkan di cek keterangan itu sudah pernah disampaikan berkali-kali, bahkan di sidang praperadilan oleh ahli pangan dan pertanian, Prof Dwi Andreas,” ujar Zaid kepada wartawan Senin (10/3/2025).

    Lebih jauh Zaid menuturkan, pada periode 2015-2016 ketika Tom menjabat sebagai Mendag, pasokan gula konsumsi secara nasional tak sebanding dengan angka permintaan masyarakat yang tinggi.

    Hal ini kata dia diperkeruh dengan ketidakmampuan Indonesia memproduksi gula kristal putih (GKP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

    Alhasil menurut dia akibat keadaan tersebut menuntut pemerintah mengambil langkah cepat agar komoditas ini tidak langka. 

    “Ada data BPS-nya itu silahkan di cek langsung aja, kita pernah membuktikan itu di sidang praperadilan karena hasil atau kemampuan Indonesia dalam memproduksi gula kristal putih itu tidak sebanding dengan kebutuhannya,” ujarnya.

    Atas kondisi tersebut, Tom yang saat itu belum begitu lama ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengisi posisi Mendag pun harus putar otak dengan menerbitkan izin impor raw sugar.

    “Kebijakan tersebut semata-mata memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga stok. Termasuk strategi mengendalikan harga gula di pasar agar tidak semakin melonjak naik,” ucapnya.

    Selain itu kata Zaid, kebijakan impor gula mentah yang diambil Tom juga untuk menekan harga dalam negeri yang kala itu merangkak naik.

    Pasalnya menurut dia, alasan kliennya melakukan impor gula mentah lantaran faktor harga yang lebih murah jika sudah dijual ke pasaran ketimbang melakukan impor gula jadi.

    “Kalau kita mengimpor bahan jadi, pasti harga jual ke masyarakat jauh lebih tinggi untuk itulah diambil kebijakan mengimpor bahan mentah untuk diolah menjadi GKP,” pungkasnya.

    Adapun dalam perkara dugaan korupsi impor gula yang menjerat Tom Lembong ini sudah memasuki tahap persidangan.

    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (6/3/2025) lalu itu, Tom didakwa merugikan negara sebesar Rp 578 miliar.

    Tak hanya itu Tom juga didakwa telah memperkaya diri sendiri serta 10 orang lain dalam perkara tersebut.

    Dalam dakwaannya, Jaksa menyebut, kerugian negara itu diakibatkan adanya aktivitas impor gula yang dilakukan Tom Lembong dengan menerbitkan izin impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan swasta tanpa adanya persetujuan dari Kementerian Perindustrian.

    Jaksa menyebut Tom telah memberikan izin impor gula kristal mentah kepada;

    -Tony Wijaya NG melalui PT Angels Products (AP)

    -Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene (MT)

    -Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya (SUJ)

    -Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry (MSI)

    -Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama (PDSU)

    -Wisnu Hendra ningrat melalui PT Andalan Furnindo (AF)

    -Hendrogiarto A. Tiwow melalui PT Duta Sugar International (DSI)

    -Hans Falita Hutama melalui PT Berkah 
    Manis Makmur (BMM)

    -Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas (KTM)

    -Ramakrishna Pradad Venkathesa Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses (DUS).

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian memberikan surat Pengakuan Impor atau Persetujuan Impor Gula Kristal Mentah (GKM) periode tahun 2015 sampai dengan periode tahun 2016,” kata Jaksa saat bacakan berkas dakwaan.

    Tom kata Jaksa juga memberikan surat pengakuan sebagai importir kepada sembilan pihak swasta tersebut untuk mengimpor GKM untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

    Padahal menurut Jaksa, perusahaan swasta tersebut tidak berhak melakukan mengolah GKM menjadi GKP lantaran perusahaan tersebut merupakan perusahaan gula rafinasi.

    “Padahal mengetahui perusahaan tersebut tidak berhak mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP) karena perusahaan tersebut merupakan perusahan gula rafinasi,” kata Jaksa.

    Selain itu Tom Lembong juga didakwa melakukan izin impor GKM untuk diolah menjadi GKP kepada PT AP milik Tony Wijaya di tengah produksi gula kristal putih dalam negeri mencukupi.

    Tak hanya itu, dijelaskan Jaksa, bahwa pemasukan atau realisasi impor Gula Kristal Mentah (GKM) tersebut juga dilakukan pada musim giling.

    Dalam kasus ini kata jaksa Tom juga melibatkan perusahaan swasta yakni PT PPI untuk melakukan pengadaan gula kristal putih yang dimana seharusnya hal itu melibatkan perusahaan BUMN.

    “Terdakwa Thomas Trikasih Lembong tidak melakukan pengendalian atas distribusi gula dalam rangka pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula yang seharusnya dilakukan oleh BUMN melalui operasi pasar dan atau pasar murah,” jelasnya.

    Dalam dakwaannya Tom juga dianggap telah memperkaya diri sendiri dan 10 pihak swasta yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka.

    Akibat perbuatannya, Tom Lembong menurut Jaksa telah kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47 atau Rp 578 Miliar.

    Angka tersebut ditemukan berdasarkan hasil perhitungan dari Badan  Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI).

    “Merugikan Keuangan Negara sebesar Rp515.408.740.970,36 yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp578.105.411.622,47,” ucap Jaksa

    Tom diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    Inflasi Rendah, Target Pertumbuhan, Peran Pemda

    loading…

    Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menkeu RI. Foto/Dok.SindoNews

    Candra Fajri Ananda
    Staf Khusus Menkeu RI

    PERJALANAN ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mengalami tren penurunan inflasi yang cukup signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi year-on-year (yoy) pada Desember 2024 tercatat sebesar 1,57%, turun dari 2,61% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tren ini berlanjut hingga Januari 2025, dengan inflasi yang hanya mencapai 0,76% (yoy), merupakan angka terendah sejak Januari 2000. Bahkan, pada Februari 2025, Indonesia mencatatkan fenomena yang terjadi untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua dekade, yakni deflasi sebesar 0,09% (yoy). Artinya, penurunan tersebut telah mencerminkan terjadinya perlambatan kenaikan harga barang dan jasa yang berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Deflasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan diskon besar terhadap tarif listrik guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, salah satu faktor utama lainnya yang menyebabkan deflasi adalah turunnya harga komoditas pangan (seperti beras, tomat, dan cabai merah), serta kebijakan pemerintah yang membatasi belanja negara guna menjaga keseimbangan fiskal.

    Meskipun inflasi yang rendah sering dianggap menguntungkan bagi konsumen karena harga barang menjadi lebih terjangkau, tren deflasi juga dapat menjadi sinyal melemahnya aktivitas ekonomi Masyarakat yang berdampak terhadap turunnya permintaan terhadap barang dan jasa.

    Penurunan permintaan barang dan jasa berisiko membuat produsen mengurangi kapasitas produksinya, yang pada akhirnya dapat berdampak pada angka pengangguran. Artinya, jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat, deflasi dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pada konteks ini, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menjadi tantangan bagi dunia usaha.

    Tatkala harga barang cenderung menurun, produsen kehilangan insentif untuk memperluas produksi karena prospek keuntungan yang semakin kecil. Situasi ini berpotensi menurunkan investasi di sektor riil, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat penciptaan lapangan kerja baru. Oleh sebab itu, meskipun inflasi yang rendah sering kali dianggap menguntungkan bagi konsumen, dampaknya terhadap perekonomian harus dicermati secara komprehensif.

    Hubungan antara inflasi dan pengangguran menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Ketika deflasi terjadi, pendapatan produsen mengalami kontraksi, yang dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) guna menekan biaya operasional.

    Peningkatan jumlah pengangguran kemudian memperburuk daya beli masyarakat, menciptakan lingkaran deflasi yang sulit dihentikan tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Oleh sebab itu, menjaga tingkat inflasi dalam kisaran yang sehat menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
    Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi suatu negara. Berdasarkan teori makroekonomi Keynesian, inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, sementara inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut terjadi lantaran inflasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, sehingga menurunkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi dapat menghambat investasi dan konsumsi, yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebab itulah, pemerintah dan otoritas moneter perlu menerapkan kebijakan yang efektif untuk menjaga inflasi tetap dalam kisaran yang stabil dan terkendali.

  • Presiden panggil para menteri bahas Sekolah Rakyat

    Presiden panggil para menteri bahas Sekolah Rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, untuk membahas mengenai program Sekolah Rakyat.

    Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar yang menjadi salah satu pihak yang dipanggil terlibat dalam rapat ini.

    “Ya, kami bahas soal Sekolah Rakyat,” kata Muhaimin ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Menteri-menteri yang telah hadir selain Menko PM, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Hadir pula Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul, sekolah rakyat akan dibangun lewat mekanisme kolaborasi.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat

    Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Siang Ini, Bahas Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    memanggil sejumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025) siang, untuk membahas program
    sekolah rakyat
    .
    “Ya kita bahas soal sekolah rakyat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
    Muhaimin Iskandar
    di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3/2025).
    Diketahui, Prabowo bakal membentuk sekolah rakyat khusus anak-anak tidak mampu yang masih berada di bawah naungan orang tua.
    Selain Muhaimin, menteri-menteri yang terlihat hadir, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
    Lalu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.
    Sementara itu, Mensos menyampaikan, setidaknya ada sekitar 50 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ini.
    Puluhan sekolah yang sudah siap beroperasi ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo.
    Sementara itu, kurikulum sekolah rakyat akan turut didesain oleh Kementerian Dikti dan Saintek.
    “Kemudian untuk pengadaan guru (di) Dikdasmen, Prof (Abdul) Mu’ti. Untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU. Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan Presiden,” ucapnya.
    Sebagai informasi, anak-anak tidak mampu tersebut nantinya bakal dibina secara langsung dan khusus di dalam sekolah rakyat.
    Sebelumnya, pemerintah sudah melakukan uji coba di tiga titik sebelum dibangun di seluruh provinsi.
    Nantinya, sekolah rakyat kemungkinan bakal ada di bawah
    Kementerian Sosial
    (Kemensos).
    “Belum (semua daerah), baru tiga titik dulu. (Di daerah) Jabodetabek,” tutur Muhaimin, awal tahun ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Penyebab Harga Cabai Meledak Sampai Tembus Rp 180.000/Kg Terbongkar

    Penyebab Harga Cabai Meledak Sampai Tembus Rp 180.000/Kg Terbongkar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Awal Ramadan tahun ini diwarnai dengan lonjakan harga cabai di berbagai daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan harga cabai merah terjadi di 224 kabupaten/kota, sedangkan harga cabai rawit naik di 234 kabupaten/kota.

    “Apabila kita perhatikan, maka jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah itu terdapat di 224 kabupaten/kota. Selain itu, ada 234 kabupaten/kota yang juga mengalami kenaikan cabai rawit,” ungkap Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (10/3/2025).

    Bahkan di beberapa daerah, lanjut Amalia, harga cabai merah melonjak drastis hingga jauh di atas rata-rata nasional. Kabupaten Nduga mencatat harga cabai merah mencapai Rp180.000 per kilogram (kg), disusul Kabupaten Boven Digoel Rp132.500 (per kg), dan Kabupaten Puncak Jaya Rp130.000 (per kg). Sementara itu, harga rata-rata nasional untuk cabai merah sendiri telah mencapai Rp57.581 per kg, yang sudah melewati batas atas Harga Acuan Pemerintah (HAP).

    Kondisi serupa juga terjadi pada cabai rawit. Pada minggu pertama Maret 2025, harga cabai rawit secara rata-rata nasional telah mencapai Rp85.694 per kg, melebihi batas atas HAP.

    “Beberapa kabupaten yang tiga teratas ini ada yang outlier, seperti di Kabupaten Nduga, Tarakan, dan Tanjung Selor, yang sudah mencapai Rp180.000 dan di atas Rp150.000 per kg,” tambah Amalia.

    Foto: Petani Cabai. (Dok Kementan)
    Petani Cabai. (Dok Kementan)

    Sebagai informasi, HAP cabai merah Rp37.000-Rp55.000 per kg, dan HAP cabai rawit merah Rp40.000-Rp57.000 per kg.

    Sementara itu, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono mengungkapkan bahwa lonjakan harga cabai di awal Ramadan ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah berkurangnya pasokan akibat libur panen.

    “Kaitan dengan cabai ini, khususnya pas awal puasa kemarin melonjak cukup tinggi, salah satunya karena memang libur petik,” kata Maino dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, di beberapa daerah penghasil cabai seperti Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB), ada tradisi libur panen selama 1-3 hari di awal puasa. Selain itu, cuaca yang masih dipengaruhi curah hujan tinggi juga berdampak pada hasil panen cabai, sehingga menyebabkan lonjakan harga di pasaran.

    “Jadi tradisi teman-teman di Jawa Timur, di NTB, di daerah lain, begitu puasa, awal puasa nanti 1-2-3 hari petik panen. Dan memang dipengaruhi juga hujan, sehingga memang menjadi lonjakan cukup tinggi. Efeknya mungkin sampai hari ini masih cukup banyak pantauan wilayah yang harganya di atas harga acuan pemerintah,” jelasnya.

    (wur)

  • Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Polemik Pelantikan CASN, Padat Karya Rontok, & Prabowo Kumpulkan Taipan di Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Isu tentang pengunduran jadwal pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK dan calon aparatur sipil negara (CASN) jadi bahan perbincangan di berbagai tempat.

    Penundaan pelantikan itu telah berimbas kepada sekitar 1,25 juta CASN dan PPPK. Sementara itu, DPR dan pemerintah justru saling lempar tanggung jawab ihwal penundaan pelantikan tersebut.

    Padahal, penundaan itu telah memicu banyak persoalan. Ada istri yang kebingungan memikirkan hari-hari ke depan karena suaminya batal dilantik bulan ini. Ada suami yang menjadi outsouching demi menunggu pelantikan. Ada juga yang terlanjur resign, kemudian menganggur atau kalaupun bekerja, gaji yang diterima di bawah upah minimum dan tidak mendapatkan tunjangan hari raya atau THR.

    Isu pembatalan pelantikan CASN dan PPPK begitu mendadak. Diumumkan bulan Maret 2025 di tengah sebagian masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa dan mempersiapkan hari raya. Ada tradisi mudik. Pulang ke kampung dan berkunjung kepada orang tua. Tradisi itu membutuhkan biaya yang besar. 

    Yang jelas wacana pengunduran pelantikan itu memupus harapan sebagain CASN dan PPPK yang sudah memiliki banyak rencana jika dilantik Maret ini. Sayangnya, harapan itu dibiarkan menggantung oleh pemerintah. Ada lebih dari 1,25 juta PPPK dan CASN yang terdampak kebijakan mendadak pemerintah tersebut.

    Ilustrasi CASN./IstimewaPerbesar

    Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdalih bahwa pengunduran jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 dilakukan atas nama keseragaman para calon ASN. 

    Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Aba Subagja, misalnya, bahkan mengklaim bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR. Dia juga mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk penataan-penataan bagi ASN. 

    Terkait kekhawatiran masyarakat soal ketidakpastian status kelulusan, Aba menegaskan bahwa peserta yang telah lulus seleksi tetap aman dan akan diangkat sesuai dengan mekanisme jadwal terbaru. “Jadi bagi mereka yang sudah dinyatakan lulus SKB, SKD, SKB gitu ya, dan kemudian juga sudah diumumkan mereka lulus, mereka tetap aman posisinya. Jadi tetap kepastian untuk diangkat itu, itu sudah pastilah,” paparnya. 

    Sementara itu, Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, menjelaskan bahwa selama ini terdapat perbedaan waktu pengangkatan antara instansi satu dengan lainnya. Menurutnya, dengan kebijakan baru ini, pengangkatan CPNS akan dilakukan serentak pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK pada 1 Maret 2026.

    Haryomo menambahkan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK memiliki Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang berbeda antar instansi. Hal ini menyebabkan sebagian sudah mulai bekerja karena usulan instansi yang lebih cepat, sementara lainnya belum, lantaran SK pengangkatan belum ditetapkan

    “Nah kita tidak ingin terjadi seperti itu. Kalau bisa, mereka yang melamar untuk formasi tahun 2024 ini, diangkatnya juga harusnya sama,” ujarnya. 

    Padat Karya Badai PHK

    Terlepas dari teknis pelantikan, pengunduran jadwal tersebut berbarengan dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta. Ada puluhan ribu orang yang telah kehilangan pekerjaan selama dua bulan terakhir. Paling fenomenal PHK massal Sritex. Lebih dari 10.000 pekerjanya yang terkena PHK. 

    Kasus Sritex bisa menjadi bencana bagi industri padat karya apabila tidak ditangani dengan baik. Apalagi kasus tersebut telah berimbas kepada lebih dari 10.000 pekerja. Di sisi lain, kejadian tersebut, juga menambah daftar perusahaan yang gulung tikar entah karena bisnis, relokasi industri atau sengketa perdata seperti Sritex.

    Sekadar informasi, selain Sritex, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Yahama Indonesia, PT Sanken Indonesia, PT Hung-A, hingga PT Asia Pasific Fiber Tbk (POLY) juga menutup operasional pabriknya dengan alasan tersebut.

    Banyaknya perusahaan yang gulung tikar menjadi alarm dini bagi pemerintah untuk membenahi sektor manufaktur. Manufaktur adalah urat nadi ekonomi. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto alias PDB paling tinggi dibandingkan sektor perekonomian lainnya.

    Pekerja Sritex saat menerima kabar PHK./AntaraPerbesar

    Sayangnya, data Badan Pusat Statistik alias BPS justru menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor manufaktur terus melemah dan selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2022, misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur masih di angka 4,89%. Namun setelah itu, pada tahun 2023 melambat ke angka 4,64% dan tahun 2024 jatuh ke angka 4,43%.

    Tahun 2022 sengaja dipakai titik poin alias turning point untuk menilai kinerja industri, karena pada waktu itu Indonesia sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi Covid-19. Persoalannya, kendati pada tahun 2022 mampu tumbuh hampir 4,9%, tahun-tahun setelah itu, pertumbuhannya justru melambat.

    Tidak hanya dari sisi pertumbuhan, share manufaktur ke PDB juga berangsur menyusut. Kalau tahun 2022 – 2024 kontribusi manufaktur ke PDB masih stagnan di angka 18%. Memang ada penguatan kinerja dalam kurun waktu tersebut. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2021, misalnya, kontribusi manufaktur ke PDB masih mencapai 19,24%. Tahun 2020, meski pada waktu itu dihantam pandemi, kontribusi manufaktur ke PDB masih bisa mencapai 19,87%.

    Kondisi yang terjadi di Indonesia seperti agak berbanding terbalik dengan Vietnam yang begitu ekspansif. Industri mereka berkontribusi di kisaran 23-24% (data World Bank). Negari Paman Ho itu sedang berada tahap industrialisasi. Aliran investasi ke Vietnam mengucur deras. Apple, misalnya, telah berinvestasi sebanyak Rp256 triliun ke Vietnam. Kontras dengan Indonesia yang hanya di angka Rp2,6 triliun. Itupun masih komitmen. 

    Tak heran, dengan kinerja sektor industri dan manufaktur yang cukup atraktif, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada tahun 2024 lebih dari 7% year on year. Sesuatu yang masih di dalam angan dan belum pernah dicapai oleh Indonesia sejak era reformasi. 

    Sekadar catatan, kalau mengacu kepada data Bank Dunia, Indonesia memang pernah mencapai pertumbuhan di atas 7%, tetapi itu terjadi pada era Orde Baru. Pada tahun 1968, pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan mencapai 10,9%. Tahun 1996 atau setahun tahun sebelum krisis ekonomi dan 2 tahun sebelum reformasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di angka 7,8%. 

    Sementara itu, sejak reformasi bergulir, Indonesia belum pernah mencapai pertumbuhan di level 7%. Paling banter hanya di angka 6,3% pada tahun 2007. Itupun salah satunya karena booming komoditas. Namun setelah itu, ekonomi Indonesia berangsur menyusut, hingga sekarang stagnan di kisaran 5%.

    Cenderung ke Padat Modal

    Adapun pemerintah selama beberapa tahun terakhir cenderung mengarahkan kebijakannya untuk mengakomodasi industri padat modal seperti logam dasar, teknologi, hingga pertambangan. Hal ini terbukti dari data realisasi investasi tahun 2024 yang menunjukkan bahwa kedua sektor itu cukup dominan.

    Industri logam dasar dan barang logam misalnya, realisasi investasinya sebanyak Rp238,4 triliun. Sektor ini menempati peringkat pertama. Sementara itu, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi berada di peringkat kedua dengan total realisasi investasi sebanyak 189,8 triliun. 

    Kedua sektor ini padat modal. Namun tidak cukup signifikan untuk menyerap tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada tanggal 5 Februari 2025, mencatat bahwa, proporsi tenaga kerja manufaktur terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlahnya hanya di angka 13,83% atau stagnan dibandingkan dengan tahun 2023. Padahal pada tahun 2022 lalu, proporsinya mencapai 14,17%.

    Ilustrasi fasilitas peleburan nikel./BisnisPerbesar

    Proporsi pekerja di sektor industri logam dasar hanya 0,16% dari total proporsi pekerja manufaktur yang sebanyak 13,83%. Jika jumlah penduduk yang berkerja sebanyak 144,64 juta, maka orang yang bekerja di sektor manufaktur sekitar 20 juta. Artinya jika proporsi industri logam dasar hanya menyumbang 0,16%, serapan pekerjanya hanya sebanyak 32.000.

    Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan industri makanan minuman alias mamin yang tahun 2024 lalu realisasi investasinya sebanyak Rp117,87 triliun, tetapi memiliki kontribusi ke proporsi pekerjaan hingga 4% atau kalau 800.000 orang. 

    Dengan kondisi tersebut, pemerintah mulai membenahi sektor industri padat karya yang mulai kembang kempis. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto memiliki target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di angka 8%. Di sisi lain, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. 

    Pada tahun 2023, total populasi penduduk Indonesia sebanyak 281,3 juta. Jumlah penduduk yang bekerja hanya di angka 144,64 juta. Pada tahun 2030 nanti, populasi penduduk akan mencapai 297 juta dengan 64% di usia produktif.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengemukakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan khusus terkait isu ini agar dapat disoroti dan dicarikan solusinya dengan segera.

    Meski begitu, saat ditanya mengenai kondisi industri padat karya yang melemah, Yassierli menjelaskan bahwa tidak semua sektor terdampak secara merata. “Ya, tidak semua. Industri tekstil memang agak turun. Tapi kalau industri pakaian jadi malah tumbuh. Ini memang dinamika industri,” ujarnya belum lama ini.