Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari hingga Februari 2025.

    “Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Aula Mezzanine kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada 71 juta pelanggan, sementara pada Februari 2025 tercatat sebanyak 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tersebut.

    Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi adalah mereka dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    “Selama Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA,” tambah Suahasil.

    Kebijakan ini turut berdampak pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered price mengalami deflasi bulanan sebesar 7,38% dan tahunan 6,41% pada Januari 2025.

    Sementara pada Februari 2025, deflasi tercatat sebesar 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan.

    “Ketika harga listrik turun, inflasi administered price juga ikut turun akibat kebijakan pemerintah,” jelas Suahasil.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2% pada akhir 2025, mengingat dampak dari diskon tarif listrik diperkirakan menghilang setelah Maret 2025.

    Pemerintah membatasi kebijakan ini hanya untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Inflasi tetap diproyeksikan berada dalam target Bank Indonesia sebesar 1,5%-3,5% pada akhir tahun, kecuali jika kebijakan ini diperpanjang.

    “Selain itu, inflasi pada 2025 kemungkinan akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya,” kata Josua.

    Diskon tarif listrik diketahui telah dilaksanakan oleh pemerintah pada periode Januari-Februari 2025. Untuk periode Maret 2025, pemerintah tak memberikan diskon untuk tarif listrik.

  • Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (3/12).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkup BPS dari unit pusat sampai dengan instansi vertikal BPS di daerah, termasuk peran BPS dalam akselerasi transformasi digital pemerintah.

    “Penataan dan penguatan kelembagaan BPS harus didahului dengan melakukan reviu bisnis proses sehingga penataan yang dilakukan selaras dengan strategi dalam pencapaian misi dan peran strategis BPS,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan sejumlah usulan langkah strategis BPS dalam mendukung tata kelola transformasi digital pemerintahan. Dukungan ini menurutnya meliputi pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk peningkatan pelayanan.

    “Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan BPS dapat dilakukan dengan mengembangkan mekanisme interoperabilitas DTSEN dengan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau data exchange platform_ dan memastikan data dapat diperbarui dan digunakan lintas K/L/D secara real-time,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Rini mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memastikan tata kelola pertukaran data DTSEN mencakup mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk layanan digital pemerintah.

    “Pemanfaatan DTSEN dan data statistik tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Bersama KemenPPN/Bappenas, saya berharap BPS dapat menyusun pedoman tata kelola pertukaran data antara BPS dan instansi pemerintah sesuai prinsip SDI untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data,” jelas Rini.

    Ia menambahkan bahwa dukungan BPS dalam penguatan kapasitas talenta ASN dapat juga dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM melalui penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pelatihan.

    “Untuk penguatan ini BPS dapat memfasilitasi penempatan lulusan Politeknik Statistika (STIS) sebagai ahli statistika dan data science di K/L/D guna mendukung kebijakan berbasis data. BPS juga dapat berkolaborasi dengan LAN dan Kementerian PANRB, menyusun program pelatihan dan pendampingan teknis bagi ASN di K/L/D terkait penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Istana Pastikan Program Sekolah Rakyat Jangkau Lapisan Masyarakat Miskin

    Istana Pastikan Program Sekolah Rakyat Jangkau Lapisan Masyarakat Miskin

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menjalin kerja sama formal menyukseskan program Sekolah Rakyat dalam nota kesepahaman (MoU). Istana memastikan program tersebut akan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.

    “Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan,” kata Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin dalam keterangan, Rabu (12/3/2025).

    Ujang merujuk pada laporan BPS terkait Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024. Disebutkan angka putus sekolah tahun ajaran 2023/2024 tercatat mengalami peningkatan di seluruh jenjang.

    Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Selain itu, data dari Kemendikbud pada Januari 2025 mencatat sekitar 730.703 siswa SMP dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

    Menurut Ujang, data tersebut menunjukkan fakta yang menjelaskan bahwa kemiskinan sangat terkait dengan rendahnya pendidikan. Dia mengatakan kemiskinan dapat berdampak secara multidimensional, mulai dari rendahnya pendidikan, kesehatan, hingga anak-anak mudah terjerumus ke dalam dunia kriminalitas.

    Dengan demikian, lanjut Ujang, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi model pendidikan inklusif yang mampu mengangkat anak-anak dari keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Untuk diketahui, cakupan pelaksanaan kerja yang tertuang dalam dokumen MoU tersebut, di antaranya mencakup kerja sama dalam pelaksanaan layanan dan pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data dan informasi penerima manfaat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di sektor pendidikan dan sosial.

    Kedua kementerian akan berkolaborasi dalam penyusunan kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, agama, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pelatihan materi pengajaran keagamaan serta pembentukan karakter bagi guru dan tenaga pendidikan.

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Apindo berkomitmen dukung dialog antara pengusaha dan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menegaskan komitmennya dalam mendukung dialog sosial dan perundingan bipartit di tingkat perusahaan antara pengusaha dan pekerja untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan.

    Apindo menggelar dialog bersama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Jakarta, Rabu, dalam upaya mendorong komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja.

    “Sebagai representasi dunia usaha dan pekerja, Apindo dan KSBSI memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian bagi semua pihak,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani dalam sambutannya.

    Shinta menuturkan bahwa dialog sosial antara pengusaha dan pekerja juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini, yakni keterbatasan lapangan kerja yang tercermin pada tingginya angka pengangguran di Indonesia yang mencapai 7,47 juta, sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih tinggi.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada 2024 mencapai 4,91 persen sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan. Menurutnya, penyelesaian masalah yang hanya mengandalkan regulasi tidak selalu efektif.

    Elly menjelaskan bahwa banyak keputusan yang membutuhkan respons cepat agar pekerja tidak kehilangan pekerjaan.

    Ia juga menyoroti menurunnya cakupan perjanjian kerja bersama (PKB) di Indonesia sebagai indikator bahwa dialog sosial belum menjadi kesadaran bagi pelaku industri.

    Menurut Elly, salah satu syarat dialog sosial adalah kebebasan berserikat. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pengusaha yang alergi terhadap keberadaan serikat buruh.

    “Banyak pengusaha di luar anggota Apindo yang masih alergi keberadaan serikat buruh, meskipun saya menyadari ada beberapa serikat yang memanfaatkan buruh untuk kepentingan lain,” jelasnya.

    Elly berharap dialog sosial dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan menjaga hubungan industrial yang harmonis.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPS sebut ekonomi Kaltim terus menanjak sejak 2021

    BPS sebut ekonomi Kaltim terus menanjak sejak 2021

    Samarinda (ANTARA) – BPS Provinsi Kalimantan Timur menyebut pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung terus menanjak sejak 2021, diawali dari pandemi COVID-19 pada 2020 yang mengalami kontraksi hingga minus 2,9 persen dampak ekonomi global juga melemah.

    “Ekonomi Kaltim cenderung naik sejak 2021 hingga 2024, dari tumbuh 2,55 persen pada 2021, naik lagi menjadi 4,48 persen pada 2022, menjadi 6,22 persen pada 2023, dan tumbuh sebesar 6,17 persen pada 2024,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Yusniar Juliana di Samarinda, Kamis.

    Dari tekanan ekonomi global dampak pandemi yang mulai dirasakan di Indonesia mulai 2020 dan Kaltim juga terkena imbas dari melemah ekonomi global.

    Kemudian provinsi ini tidak mau terlena sehingga secara perlahan mulai 2021 ekonomi Kaltim terus naik dengan pertumbuhan sebesar 2,55 persen.

    Khusus 2024, pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,17 persen tersebut jika dilihat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp858,43 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp570,82 triliun, serta PDRB per kapita sebesar Rp212,18 juta.

    Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 16,46 persen, sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 11,78 persen.

    Ekonomi Kaltim Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan IV- 2023 tumbuh sebesar 6,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,46 persen.

    Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen.

    Kemudian ekonomi Provinsi Kaltim Triwulan IV-2024 terhadap Triwulan III di tahun yang sama mengalami pertumbuhan sebesar 2,89 persen (q-to-q).

    Dari sisi produksi, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,85 persen.

    Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 66,14 persen.

    “Ekonomi pada semua provinsi di Pulau Kalimantan pada 2024 tumbuh positif. Sedangkan Provinsi Kaltim menyumbang kontribusi tertinggi pada pembentukan nilai tambah regional Kalimantan sebesar 47,29 persen,” kata Yusniar.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Mendag Akui Rasio Pengusaha RI Tertinggal Jauh dari Singapura

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengakui rasio kewirausahaan Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Malaysia hingga Singapura.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan saat ini, rasio kewirausahaan yang ditorehkan Indonesia masih di angka 3,57%. Padahal, Budi menyebut untuk menjadi negara maju diperlukan rasio kewirausahaan dua digit atau di kisaran 10%–12%.

    “Sementara Malaysia, Thailand di atas 4%, Singapura 8,6% dan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan adalah 10–12%,” kata Budi dalam acara peluncuran Indonesia Licensing and Franchising Expo Tahun 2025 (ILFEX 2025) di Kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

    Di sisi lain, Budi menjelaskan bahwa rasio kewirausahaan juga penting untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sehingga rasio ini perlu ditingkatkan.

    Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), Budi menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia pada 2024 mencapai 5,03% yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,04%.

    Sementara dari sisi perdagangan, Indonesia terus mencatat kinerja positif yang surplus neraca perdagangan selama lima tahun berturut-turut dengan nilai kumulatif adalah sebesar US$31,04 miliar pada 2024.

    Lebih lanjut,Budi menuturkan pemerintah harus mengejar rasio kewirausahaan dengan berbagai cara untuk meningkatkan kompetensi para UMKM.

    “Kemendag berkomitmen terus untuk mendukung pengembangan kewirausahaan nasional, antara lain melalui penguatan brand dan merek lokal dan kemitraan usaha berbasis waralaba dan lisensi,” tuturnya.

    Apalagi, lanjut dia, waralaba memiliki potensi yang luas di Indonesia. Berdasarkan laporan kegiatan usaha 2024, waralaba di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 97.872 orang dengan total omzet mencapai Rp143,25 triliun, serta jumlah gerai yang dikelola sendiri sebanyak 34.503 gerai dan yang diwaralabakan sebanyak 17.786 gerai.

    “Hingga Februari 2025, Kementerian Perdagangan mencatat ada 157 pemberi waralaba dalam negeri dan 154 pemberi waralaba luar negeri,” tuturnya.

    Jika dibedah menurut sektor, Budi menyampaikan industri makanan dan minuman atau food & beverage (F&B) masih mendominasi dengan komposisi 47,77%, diikuti jasa kecantikan, pendidikan non-formal, retail, dan lainnya.

    “Dengan demikian, potensi perkembangan waralaba lokal kami berharap pameran ILFAC 2025 dapat menjadi wadah dan sarana yang baik untuk promosi berbagai konsep bisnis,” tandasnya.

  • Gubernur Malut dan Jatim buka misi dagang dan investasi di Ternate

    Gubernur Malut dan Jatim buka misi dagang dan investasi di Ternate

    Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus…,

    Ternate (ANTARA) – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Misi Dagang dan Investasi antara kedua provinsi di Kota Ternate.

    Gubernur Malut, Sherly Tjoanda Laos di Ternate, Rabu menegaskan, pentingnya memperkuat hubungan perdagangan antara Maluku Utara dan Jawa Timur agar lebih berimbang. Selama satu dekade terakhir, neraca perdagangan cenderung surplus di pihak Jawa Timur, sementara Maluku Utara masih mengalami defisit.

    Dia menyebut, acara ini dihadiri berbagai elemen strategis, termasuk Forkopimda Maluku Utara, pengurus Kadin, perwakilan OPD, serta 48 pelaku usaha dari Jawa Timur yang siap bertransaksi dengan mitra bisnis di Maluku Utara.

    Di samping itu, kata dia, sesuai data BPS dan Kementerian Perdagangan, volume perdagangan antara kedua provinsi terus meningkat secara signifikan.

    Pada 2015, perdagangan tercatat sebesar Rp72 miliar dengan surplus Rp68 miliar untuk Jawa Timur. Angka ini melonjak menjadi Rp800 miliar pada 2019, Rp2,2 triliun pada 2020, dan sekitar Rp1 triliun pada 2022–2023 akibat pandemi Covid-19. Tahun 2024, perdagangan diproyeksikan kembali meningkat menjadi Rp1,3 triliun.

    Untuk itu, Gubernur Sherly menginstruksikan jajarannya untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk lokal melalui pengolahan dalam negeri sebelum diekspor.

    Dia menekankan perlunya efisiensi tol laut, penurunan biaya transportasi, serta kemudahan perizinan bagi pelaku usaha guna mendorong ekspor.

    “Saya baru paham, pantas rombongan Jatim makin ramai datang ke sini, naik terus perdagangan dengan Malut,” ujarnya sambil bercanda, disambut tawa hadirin.

    “Tetapi, Mbak Khof, tahun depan tolong bantu supaya kami jangan defisit terus ya. Beli lebih banyak dari kami. Kasihan uang kami defisit pergi ke Surabaya terus,” lanjutnya dengan nada santai.

    Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa melihat berbagai produk UKM asal Jatim dan Kota Ternate, Rabu (12/3/2025). ANTARA/Abdul Fatah (Abdul Fatah)

    Saat ini, komoditas utama yang diekspor Maluku Utara ke Jawa Timur meliputi rempah-rempah (biji pala, bunga pala, kapulaga), hasil perikanan (ikan beku, daging ikan), kayu, kelapa, kakao, serta skrap logam (besi dan aluminium).

    Sementara itu, Maluku Utara masih bergantung pada pasokan barang manufaktur, besi dan baja, BBM, serta bahan pangan dari Jawa Timur.

    Sebagai bentuk sinergi lanjutan, Gubernur Sherly mengumumkan bahwa Maluku Utara akan menggelar Misi Dagang Balasan ke Jawa Timur.

    Selain memasarkan produk lokal, delegasi Maluku Utara juga akan mempelajari berbagai sektor unggulan di Jawa Timur, seperti koperasi dan UMKM, pendidikan berbasis digital, serta hilirisasi industri agar produk daerah memiliki nilai tambah lebih tinggi.

    “Mbak Khof, hari ini kami menerima panjenengan dengan tangan terbuka. Tapi jangan kaget ya kalau nanti kami gantian datang ke Jawa Timur dengan rombongan besar! Kami mau jualan, belajar, sambil cari duit di Jatim—tolong dibukakan pintu selebar-lebarnya,” ujar Sherly dengan semangat.

    Sebagai bagian dari misi dagang ini, dilakukan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha Jawa Timur dan Maluku Utara. Hingga pukul 12 siang, nilai transaksi telah mencapai Rp450 miliar dan diproyeksikan menembus lebih dari setengah triliun rupiah.

    “Semoga ini menjadi langkah awal untuk terus berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, kuat, dan inklusif ,” kata Sherly.

    Untuk itu, dengan komitmen untuk membangun perdagangan yang lebih berimbang, Maluku Utara bertekad meningkatkan ekspor dan mengurangi defisit perdagangan dengan Jawa Timur dalam dua tahun ke depan.

    Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pergerakan dagang bukan hanya soal kemitraan namun kedua pihak saling diuntungkan dari minat perusahaan-perusahaan untuk mengambil hasil perikanan maupun pertanian, apalagi Maluku Utara dikenal dengan rempah-rempahnya.

    “Gerakan misi dagang di Maluku Utara ada partnership yang harus dilakukan. Saya tidak hanya membawa traider tapi juga buyer. Bahkan, dari banyak pra meeting yang dilakukan kemarin mungkin cukup banyak dari Jawa Timur yang tertarik untuk bertransaksi, ujarnya saat ditemui di Ternate.

    Selain pedagang dan perusahaan, menurutnya, ada perputaran ekonomi di Maluku Utara dan Jawa Timur dengan penjualan produk dari pelaku usaha masing-masing. Ia berharap kerja sama akan terus berlanjut agar menarik tumbuhkembangnya para pengusaha pemula.

    “Saya anggap, selain traider dan buyer kedua provinsi ada juga yang kita harapkan bahwa nilai tambah dari produk-produk yang dimiliki oleh daerah. Nilai tambah ini setelah processing akan banyak dilakukan di Jawa Timur,” kata Gubernur Jatim dua periode tersebut.

    Pewarta: Abdul Fatah
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bank Raya cetak pertumbuhan laba 108,9 persen pada 2024

    Bank Raya cetak pertumbuhan laba 108,9 persen pada 2024

    Kinerja keuangan Bank Raya sepanjang tahun 2024 menunjukkan momentum yang baik dan on track.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) mencetak pertumbuhan laba sebesar 108,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) untuk kinerja tahun 2024, dengan realisasi Rp50,89 miliar.

    “Kinerja keuangan Bank Raya sepanjang tahun 2024 menunjukkan momentum yang baik dan on track,” kata Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

    Pencapaian laba yang positif, di antaranya didukung oleh meningkatnya penyaluran kredit yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan bunga di tahun 2024 sebesar 17,3 persen (yoy) menjadi sebesar Rp1,04 triliun dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp890,95 miliar.

    Pertumbuhan positif outstanding total kredit tercatat sebesar 3,4 persen (yoy) menjadi sebesar Rp7,13 triliun. Penyaluran kredit digital selama tahun 2024 menjadi tumbuh 88,9 persen (yoy) menjadi Rp20,57 triliun.

    Hal itu mendorong outstanding kredit bisnis digital bank mencapai Rp2,29 triliun atau bertumbuh 81,6 persen (yoy). Di sisi lain, digital saving menjadi sebesar Rp1,32 triliun tumbuh signifikan sebesar 57,2 persen (yoy).

    Pertumbuhan kredit yang berkualitas mendorong total aset Bank Raya menjadi Rp13,13 triliun meningkat 5,5 persen (yoy).

    Perseroan juga menjaga rasio likuiditas pada level yang aman dengan rasio LDR tercatat 87,62 persen, serta rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Net Stable Funding Ratio (NSFR) tercatat sebesar 160,27 persen di atas ketentuan minimum sebesar 100 persen.

    Selain itu dari sisi permodalan, Perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio total CAR sebesar 44,29 persen dan rasio tier 1 CAR sebesar 43,46 persen yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis Perseroan ke depan.

    Per akhir tahun 2024, rasio NPL gross mengalami perbaikan sebesar 118 bps menjadi sebesar 3,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4,40 persen, sejalan dengan NPL net yang terus membaik menjadi sebesar 1,20 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 1,51 persen.

    NPL Coverage Bank Raya pada akhir tahun 2024 juga semakin kuat tercatat sebesar 455,46 persen meningkat 159 bps dari 296,14 persen pada akhir tahun 2023.

    Rasio profitabilitas Bank Raya pun menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari rasio profitabilitas seperti Net Interest Margin (NIM) yang meningkat 53 bps menjadi sebesar 4,44 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,91 persen.

    Pertumbuhan yang sama juga tercatat pada imbal hasil aset serta ekuitas yang masing-masing meningkat double dari tahun sebelumnya. Imbal hasil aset atau Return on Asset (ROA) mengalami peningkatan meningkat 20 bps menjadi sebesar 0,40 persen dari 0,20 persen pada tahun 2023.

    Selanjutnya, imbal hasil ekuitas atau Return on Equity (ROE) meningkat 82 bps menjadi sebesar 1,59 persen dari 0,77 persen pada tahun 2023.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Industri Padat Karya Jadi Salah Satu Penentu Target Ekonomi RI 8%

    Industri Padat Karya Jadi Salah Satu Penentu Target Ekonomi RI 8%

    Jakarta –

    Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto memerlukan kontribusi dari berbagai industri dalam negeri. Salah satu sektor industri padat karya, yang di antaranya mencakup industri manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, konstruksi, pengolahan makanan dan minuman, serta tembakau.

    Anggota DPR RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menegaskan industri padat karya memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri ini menyerap 13,8% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi besar ini didorong oleh industri pengolahan, yang menyumbang 18,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    “Pastinya, industri padat karya dapat mendorong pencapaian target pertumbuhan tersebut,” kata Puteri di Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Meski demikian, Puteri mengingatkan adanya tren penurunan serapan tenaga kerja di sektor padat karya, salah satunya industri tekstil. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus PT Sri Rejeki Isman (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang resmi tutup pada 1 Maret 2025 dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Menurut Puteri, kondisi ini perlu mendapat perhatian guna mencegah terjadinya kondisi serupa di sektor-sektor padat karya lainnya.

    “Hal ini perlu diantisipasi terhadap dampaknya pada pertumbuhan sektor industri dan geliat konsumsi masyarakat,” tegasnya.

    Untuk mengatasi tantangan tersebut, Puteri mendukung optimalisasi paket kebijakan guna menjamin keberlangsungan industri padat karya, terutama untuk sektor-sektor industri yang termasuk dalam paket kebijakan tersebut. Beberapa kebijakan yang ia sebutkan antara lain insentif PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) bagi sejumlah golongan pekerja industri padat karya, pembiayaan revitalisasi mesin dengan subsidi bunga, serta bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja selama enam bulan.

    “Stimulus ini berperan penting dalam menjaga daya beli dari pekerja dan produktivitas industri padat karya,” ungkapnya.

    (rrd/rir)

  • Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Zulhas Pede Stok Beras RI Aman, Tak Perlu Impor hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) optimistis stok beras RI di tahun ini aman sehingga tidak perlu impor hingga tahun 2026 mendatang. Hal ini bisa tercapai apabila Perum Bulog mencapai target penyerapan 2 juta ton setara beras di tahun ini.

    Zulhas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memproyeksikan produksi beras RI dari Januari s.d April 2025 bisa tembus 13,9 juta ton setara beras. Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat rata-rata mencapai 2,6 juta ton setara beras untuk satu bulan.

    Zulhas menjelaskan, apabila jumlah kebutuhan 2,6 juta ini dikalikan dengan jumlah bulan produksi yakni 4, maka dihasilkan 10,4 juta ton setara beras. Dengan demikian, masih ada sisa beras cukup banyak bila dibandingkan dengan produksinya hingga April.

    “Kalau produksinya 13,9 juta ton (setara beras), ya kan, yang kita konsumsi 10,4 juta ton, maka kita sampai April sudah lebih setara beras 3,5 juta ton,” kata Zulhas, dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

    Menurutnya, gap tersebut merupakan bukti bahwa proses produksi berjalan baik di tahun ini. Apabila pada tahun ini Perum Bulog bisa menyerap setidaknya 2 juta ton setara beras, maka stok beras RI aman dan tidak perlu ada impor.

    “Itu kabar gembira. Artinya tahun ini kalau Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton itu, nggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan aman stok beras kita, kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,” ujarnya.

    Zulhas sendiri menilai, penyaluran pupuk yang tepat waktu menjadi faktor penting untuk mencapai target tersebut. Apabila pupuk sampai sebelum waktu tanam, produktivitas pertanian bisa meningkat.

    Demi memastikan ketepatan waktu penyaluran pupuk subsidi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan membentuk kelompok kerja (pokja) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi.

    Pembentukan pokja ini selaras dengan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) Koordinator Bidang Pangan Nomor 06/M.Pangan/Kep/02/2025 tentang Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan pupuk Bersubsidi.

    “Oleh karena itu dibentuklah pokja yang mengawasi, melakukan evaluasi. 9,55 juta itu tepat sasaran apa tidak, tepat waktu apa tidak, Terus akan dievaluasi, karena kan ada musim tanam itu bisa dua kali (dalam setahun). Minimal kita target dua kali. Apalagi ditambah lagi irigasi yang diperbaiki,” kata dia.

    (shc/rrd)