Kementrian Lembaga: BPS

  • Pacu kuantitas ekspor, Gubernur Jateng upayakan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Pacu kuantitas ekspor, Gubernur Jateng upayakan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta/com.

    Pacu kuantitas ekspor, Gubernur Jateng upayakan revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 22:11 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Tengah,  Ahmad Luthfi mengupayakan realisasi revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Hal ini guna memacu kuantitas layanan distribusi ekspor barang dari provinsi tersebut. 

    “Pelabuhan Tanjung Emas akan kita koordinasikan dengan Kementerian Perhubungan, sebagai  upaya revitalisasi,”  kata Luthfi saat menerima audiensi dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng, dan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), di kantornya pada Jumat, 14 Maret 2025. 

    Revitalisasi itu penting dilakukan, karena  untuk menjaga keseimbangan antara meningkatnya arus logistik barang dengan  kapasitas layanan ekspor di Tanjung Emas.

    Apalagi, saat ini banyak industri yang berkembang di Jawa Tengah, seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Kawasan Industri Kendal (KIK), Jatengland Industrial Park Sayung (Demak), dan lainnya.  

    Berdasarkan masukan dari sejumlah pengusaha, beberapa hal yang perlu dilakukan revitalisasi di pelabuhan Tanjung Emas diantaranya: pendalaman dermaga, perluasan transit kontainer, parkir truk, dan lainnya. Tujuannya untuk menunjang kegiatan ekspor produk dari Jawa Tengah yang trennya kian meningkat. 

    Dengan adanya revitalisasi pelabuhan tersebut, lanjut Luthfi, diharapkan para pengusaha tidak mengirimkan produknya melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jateng. 

    “Akan kami undang PT Pelindo, agar ke depan Pelabuhan Tanjung Emas bisa punya daya saing. Minimal seperti (Pelabuhan) di Jawa Timur,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (14/3). 

    Sementara itu, Ketua Umum ALFI,  Teguh Arif Handoko menambahkan, hal-hal yang perlu dilakukan revitaslisasi pada pelabuhan tersebut diantaranya pengerukan sedimen lumpur di kawasan dermaga dan  alur pelayaran, serta perluasan dermaga. 

    Revitalisasi kawasan pelabuhan diharapkan bisa mendukung lalu lintas kapal kargo dengan ukuran yang lebih besar. 

    “Ini bisa menambah volume pelayanan di Tanjung Emas. Kita harapkan semua (kontainer) yang keluar dari Industri di Pantura Jateng bisa ekspor melalui Tanjung Emas. Jangan sampai ada Kawasan Industri yang ekspornya melalui Jatim, Jabar, atau Jakarta,” kata dia. 

    Menurut dia, peningkatan layanan logistik distribusi ekspor di Tanjung Emas dirasanya begitu penting dalam 1-2 tahun kedepan. Hal itu untuk menunjang kebutuhan layanan ekspor, karena semakin berkembangnya kawasan industri di Jateng. 

    Melansir data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, nilai ekspor provinsi tersebut pada Januari 2025 mencapai 965,55 juta USD dengan volume ekspor 314,31 ribu ton. Jumlah itu mengalami peningkatan sebanyak 3,29 persen secara Year on Year (YoY) dari Januari 2024. 

    Capaian ekspor pada Januari 2025 didominasi sektor nonmigas, yakni industri pengolahan sebanyak 938,51 juta USD, migas 15,98 juta USD, pertambangan dan lainnya 0,12 juta USD, serta pertanian 10,94 juta USD. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU dan BPS Teken Perjanjian Kerja Sama untuk Perkuat DTSEN

    KPU dan BPS Teken Perjanjian Kerja Sama untuk Perkuat DTSEN

    KPU dan BPS Teken Perjanjian Kerja Sama untuk Perkuat DTSEN
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (
    KPU
    ) bersama Badan Pusat Statistik (
    BPS
    ) menandatangani perjanjian kerja sama untuk berkolaborasi pemanfaatan data pemilih.
    Ketua KPU RI, Afifuddin menjelaskan, penandatanganan kerja sama ini dilakukan sebagai upaya memudahkan pengolahan informasi oleh BPS yang akan menjadi pusat dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ).
    “Tentu ini adalah hal baik untuk kemudian semua informasi data yang dipunyai oleh KPU itu juga bisa dimanfaatkan, di-
    sharing
    -kan dengan teman-teman BPS,” kata Afifuddin saat ditemui di Kantor KPU RI, Jumat (14/3/2025).
    Afifuddin memastikan bahwa kolaborasi data ini akan tetap mengikuti aturan terkait perlindungan data pribadi, sehingga para pemilih tak perlu khawatir datanya dibocorkan karena adanya kerja sama ini.
    Dia juga menjelaskan bahwa kerja sama ini akan memiliki manfaat untuk kedua lembaga, baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Tentu dalam konteks kami untuk tata kelola pemilu dalam kontek BPS untuk pemanfaatan-pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan dari BPS,” ujarnya.
    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kerja sama ini penting dilakukan untuk memperkaya sumber data yang dimiliki oleh BPS.
    Dengan harapan, data yang dimiliki oleh BPS akan lebih akurat dan berkualitas.
    “Nah salah satu sumbernya tentunya adalah data pemilih dari KPU yang sudah dimutahirkan oleh KPU ini akan menjadi sumber data yang berharga untuk kami tentunya, terutama karena pada saat ini BPS sedang melakukan pemutahiran data tunggal sosial ekonomi nasional,” kata Amalia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas

    Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu saat menggelar rapat di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) (ANTARA/Ho-Humas Bane Raja Manalu)

    DPR: Pajak pariwisata diterapkan demi ciptakan wisatawan berkualitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Maret 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu menilai pemerintah bisa mengenakan pajak pariwisata kepada wisatawan berkualitas yang akan datang ke Bali. Hal tersebut dilakukan untuk menyaring jumlah wisatawan yang ada di Bali demi menghindari kondisi over tourism Bali.

    “Untuk mengatasi over tourism ini, bisa juga melalui pengenaan pajak pariwisata sehingga turis yang datang adalah turis berkualitas. Pajak pariwisata ini bisa juga digunakan untuk promosi, perbaikan fasilitas, dan lain sebagainya,” ujar Bane seperti dikutip siaran pers ketika rapat Panja RUU Kepariwisataan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).

    Walau demikian, dalam rapat tersebut Bane tidak menjelaskan secara rinci seperti apa turis berkualitas yang dimaksud. Menurut Bane, saat ini kondisi di Bali telah dipenuhi wisatawan yang membuat kondisi Bali menjadi buruk. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali sepanjang 2024 mencapai 6,3 juta kunjungan, naik dibanding tahun 2023 yang mencapai 5,2 juta kunjungan.

    “Ketika Bali sudah over tourism, sudah tidak sesuai dengan Tri Hita Karana, sampah dan kemacetan menjadi persoalan, lalu masalah sosial lainnya,” kata dia.

    Belum lagi dengan banyaknya fenomena wisatawan Bali yang kerap membuat resah masyarakat setempat. Kondisi tersebut, lanjut Bane, akan semakin diperparah dengan hadirnya Bandara Buleleng yang berpotensi menghadirkan maskapai dengan biaya penerbangan rendah.

    “Kenapa harus ada bandara dengan tujuan penerbangan low cost carrier yang akan mendatangkan lebih banyak lagi turis-turis yang tidak kita harapkan? Turis yang tidak membawa dampak ekonomi,” jelas Bane.

    Karenanya, Bane berharap pengelolaan pariwisata di Indonesia bisa berubah menjadi lebih baik melalui RUU tentang Kepariwisataan yang saat ini tengah digodok parlemen. Melalui RUU itu, diharapkan pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat dalam menetapkan pajak di bidang pariwisata demi terciptanya wisatawan-wisatawan yang berkualitas.

    Sumber : Antara

  • KPU dan BPS Tandatangani Nota Kesepahaman terkait Pemanfaatan Data Pemilih – Halaman all

    KPU dan BPS Tandatangani Nota Kesepahaman terkait Pemanfaatan Data Pemilih – Halaman all

    KPU dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menandatangani nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data pemilih. 

    Tayang: Jumat, 14 Maret 2025 12:41 WIB

    Tribunnews/Mario Christian Sumampow

    MOU KPU BPS – Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat menandatangani nota kesepahaman di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025). MoU yang ditandatangai adalah perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data pemilih. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menandatangani nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama terkait pemanfaatan data pemilih. 

    Kerja sama yang berlangsung di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Jumat (14/3/2025) ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data serta mendukung tata kelola pemilu dan statistik nasional.

    Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyatakan kolaborasi ini memungkinkan pemanfaatan data pemilih KPU secara lebih luas, tentunya dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.

    “Nota kesepahaman dalam rangka untuk pemanfaatan dan kolaborasi untuk pemanfaatan data kita, data pemilih yang ada di KPU,” kata Afif dalam konferensi pers usai acara. 

    “Tentu ini adalah hal baik untuk kemudian semua informasi data yang dipunyai oleh KPU itu juga bisa dimanfaatkan, di-sharing-kan dengan teman-teman BPS, tentu dalam aturan-aturan yang memang sudah diperbolehkan,” sambungnya. 

    Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan kerja sama ini akan langsung diimplementasikan melalui perjanjian kerja sama.

    Menurutnya, data pemilih KPU yang telah dimutakhirkan akan menjadi sumber berharga bagi BPS, terutama dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

    Amalia juga menegaskan BPS akan menjaga keamanan serta kerahasiaan data sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 

    “Tentunya BPS akan mengamankan dan melindungi data tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan kerahasiaan data,” jelas Amalia. 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • KPU dan BPS kolaborasi hadirkan data yang lebih akurat dan berkualitas

    KPU dan BPS kolaborasi hadirkan data yang lebih akurat dan berkualitas

    “Kita semua menyambut baik upaya kerjasama ini sebagai bagian dari kolaborasi untuk peningkatan pelayanan yang baik tentu dalam konteks kami untuk tata kelola pemilu dalam konteks BPS untuk pemanfaatan-pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan dari BPS,”

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka menghadirkan data yang lebih akurat dan berkualitas.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa semua informasi data yang dimiliki KPU juga bisa dimanfaatkan dan dibagikan dengan BPS. Hal ini tentu sesuai aturan yang memang sudah diperbolehkan.

    “Kita semua menyambut baik upaya kerjasama ini sebagai bagian dari kolaborasi untuk peningkatan pelayanan yang baik tentu dalam konteks kami untuk tata kelola pemilu dalam konteks BPS untuk pemanfaatan-pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan dari BPS,” kata Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa kerja sama dengan KPU RI dilakukan untuk memperkaya sumber data yang dimiliki BPS demi menghadirkan data yang lebih akurat dan berkualitas.

    Menurutnya, salah satu sumbernya adalah data pemilih dari KPU yang sudah dimutakhirkan. Dia mengatakan data tersebut akan menjadi sumber data yang berharga untuk BPS, karena pada saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Adapun DTSEN yang sudah terintegrasi selesai pada awal Februari 2025. Hal ini selaras dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.

    “Artinya itu sudah perintah resmi dari bapak presiden mengenai pengembangan dan termasuk nanti pemutakhiran dari data tunggal sosial ekonomi nasional,” jelas Amalia.

    Oleh karena itu, untuk memutahirkan DTSEN dan juga untuk memperkaya data statistik yang dimiliki BPS, maka data dari KPU akan menjadi salah satu sumber data penting buat BPS. BPS juga akan mengamankan dan melindungi data tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

    “Ini adalah momentum yang sangat berharga buat BPS dan KPU artinya kolaborasi itu akan membangun kita menjadi semakin solid dan menghasilkan output yang lebih baik,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli

    Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani bantah deflasi terjadi akibat pelemahan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 14:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi ekonomi terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat.

    “Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

    Menkeu menjelaskan, komponen inflasi yang mengalami penurunan adalah harga diatur pemerintah atau adminestered price. Penurunan itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan strategis pemerintah, misalnya penurunan harga tiket pesawat karena insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) serta diskon listrik 50 persen pada dua bulan pertama 2025.

    Selain itu, juga ada diskon tarif tol menjelang Lebaran, penyesuaian harga tiket transportasi di sejumlah titik, dan program mudik gratis yang bisa membantu mengurangi pengeluaran masyarakat.

    Dengan demikian, lanjut Sri Mulyani, deflasi lebih disebabkan oleh intervensi pemerintah, bukan karena turunnya permintaan.

    Dia pun menilai rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

    “Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” tuturnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Februari 2025.

    Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

    Ia menjelaskan deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.

    Komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 9,02 persen yoy, sehingga memberikan andil atau kontribusi terhadap nilai deflasi tahunan sebesar 1,77 persen.

    Sedangkan dua komponen lainnya, yakni komponen inti dan komponen bergejolak (volatile), masih mengalami inflasi secara tahunan. Komponen inti, misalnya, masih mengalami inflasi sebesar 2,48 persen yoy.

    Maka, meski secara keseluruhan ekonomi Indonesia mengalami deflasi, Amalia menyebut daya beli masyarakat masih relatif terjaga.

    Sumber : Antara

  • Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    Kemiskinan Ekstrem Jadi Sorotan, Cak Imin Usulkan Optimalisasi Dana Umat

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Maret 2025. Rapat dilakukan bersama kementerian yang menjadi bagian penanganan kemiskinan.

    Muhaimin mengatakan bahwa rapat membahas pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem. Hal ini juga dalam rangka menyiapkan pelaksanaan Inpres Penanggulangan Kemiskinan.

    Dia menjelaskan salah satu isu penting yang diprioritaskan tersebut adalah konsolidasi seluruh bentuk bantuan sosial dan subsidi agar penyalurannya tepat sasaran dan APBN terdistribusikan dengan efektif dan efisien.

    “Sehingga APBN yang akan menangani kemiskinan ini akan lebih dikonsolidasikan supaya tepat sasaran,” kata Muhaimin atau yang akrab disapa Cak Imin.

    Penyaluran bantuan tepat sasaran

    Cak Imin menyinggung terbentuknya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam kaitannya pengentasan kemiskinan untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran.

    Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan bahwa faktor lain yang dapat diintegrasi untuk pengentasan kemiskinan salah satunya adalah dengan mengkonsolidasikan dana umat.

    Ia meyakini, jika DTSEN digunakan dalam penyaluran bantuan dari lembaga keagamaan, maka target pengentasan kemiskinan diharapkan bisa segera tercapai.

    “Selain APBN yang kira-kira sekitar total di semua kementerian itu ada Rp500 triliun lebih, kita berharap mengkonsolidasikan pundi-pundi dana umat masyarakat agar berfokus kepada kemiskinan, terutama badan amal zakat, Baznas, kita harapkan untuk mengkonsolidir agar prioritasnya ditujukan kepada penanggulangan kemiskinan,” kata Cak Imin memungkasi.

    Dalam rilis Kemenko PM, rapat pengentasan kemiskinan pada lintas kementerian ini meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Kemudian Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sudarto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Direktur CORE sebut deflasi juga dipengaruhi pelemahan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Maret 2025 – 19:48 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyampaikan bahwa deflasi pada Februari 2024 juga dipengaruhi oleh faktor melemahnya daya beli masyarakat, bukan hanya faktor harga diatur pemerintah (adminestered price).

    Alasannya, menurut dia, selain kelompok tarif listrik, yang mengalami penurunan inflasi juga pada kelompok makanan.

    “Ini sesuatu yang tidak lazim, karena biasanya menjelang Ramadhan justru harga barang-barang sudah mulai merangkak naik, terutama akan meningkat lebih tinggi lagi pada Ramadhan dan Lebaran. Harganya itu justru mengalami penurunan, nah ini sesuatu yang tidak biasa dan bisa dikaitkan dengan penurunan daya beli secara umum,” ujar Faisal kepada Antara di Jakarta, Kamis.

    Di sisi lain, Ia tidak memungkiri bahwa faktor pendorong deflasi terbesar pada Februari 2024 yaitu dari harga diatur pemerintah (adminestered price), utamanya pada kelompok tarif listrik.

    “Kalau melihat dari komponen inflasi yang dikeluarkan memang yang paling besar sumbangannya adalah deflasi pada kelompok tarif listrik terutama. Tapi, jangan lupa juga bahwa yang deflasi bukan hanya itu ya,” ujar Faisal.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah deflasi pada Februari 2024 terjadi akibat pelemahan daya beli masyarakat, melainkan karena intervensi pemerintah.

    “Banyak yang memberikan interpretasi kita deflasi karena masyarakat lesu. Tidak juga,” ujar Sri Mulyani.

    Ia pun menilai rekor deflasi itu justru menjadi prestasi bagi Indonesia, mengingat banyak negara lain yang kesulitan untuk meneka angka inflasi yang relatif tinggi.

    “Jadi, ini adalah salah satu pencapaian Indonesia untuk stabilitas yang luar biasa bagus,” ujar Sri Mulyani.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,09 persen year-on-year (yoy) pada Februari 2025.

    Menurut Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, deflasi itu merupakan yang pertama kali terjadi sejak deflasi tahunan terakhir tercatat pada Maret 2000.

    Adapun, deflasi pada Februari 2025 sebagian besar dipengaruhi oleh diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk pemakaian Januari dan Februari 2025 bagi pelanggan PLN dengan daya listrik 2.200 volt ampere (VA) atau lebih rendah yang termasuk dalam komponen harga diatur pemerintah.

    Sumber : Antara

  • Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    Apindo Minta Penyelesaian Masalah Pekerja dan Pengusaha Tidak Dilakukan Konfrontatif – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung dialog sosial sebagai upaya strategis untuk memperluas kesempatan kerja di Indonesia.

    Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan lapangan kerja yang tercermin dalam tingginya angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,47 juta​ orang.

    Sementara 11,56 juta orang tergolong setengah menganggur, serta proporsi pekerja informal yang masih signifikan.

    “Pentingnya dialog sosial antara pengusaha dan pekerja merupakan bagian konsep Hubungan Industrial Pancasila, yang menekankan penyelesaian masalah secara dialogis, bukan konfrontatif,” ucap Shinta dalam keterangannya, dikutip Kamis (13/3/2025).

    “Pengusaha dan pekerja memahami posisi serta kepentingan masing-masing sehingga dapat mencapai keseimbangan yang saling menguntungkan,” sambungnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2024 mencapai 4,91 persen, sementara pekerja informal masih mendominasi lebih dari 59 persen dari total angkatan kerja. 

    Padahal, Pasal 27 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 8 tentang pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan yang layak untuk semua.

    Apindo menekankan pentingnya memperkuat dialog sosial dan mendorong perundingan bipartit di tingkat perusahaan.

    Komunikasi yang lebih terbuka antara pengusaha dan pekerja akan menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan. 

    “Social dialogue, seperti pelaksanaan acara bersama Apindo dan KSBSI ini, menjadi sarana utama untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kesejahteraan tenaga kerja,” jelas dia.

    Ke depan, Apindo akan terus memperkuat dialog sosial dengan berbagai organisasi serikat pekerja guna berkontribusi dalam penciptaan 19 juta lapangan kerja baru. 

    Karena pada akhirnya, perlindungan tenaga kerja yang paling kuat adalah melalui penciptaan pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.

  • Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Diskon Tarif Listrik 50 Persen Gunakan Anggaran Rp 13,6 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari hingga Februari 2025.

    “Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Aula Mezzanine kantor Kementerian Keuangan, Kamis (13/3/2025).

    Pada Januari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada 71 juta pelanggan, sementara pada Februari 2025 tercatat sebanyak 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tersebut.

    Rumah tangga yang berhak mendapatkan subsidi adalah mereka dengan daya listrik 450 Volt Ampere (VA), 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA.

    “Selama Januari-Februari 2025, diskon tarif listrik diberikan kepada pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA,” tambah Suahasil.

    Kebijakan ini turut berdampak pada komponen inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), komponen administered price mengalami deflasi bulanan sebesar 7,38% dan tahunan 6,41% pada Januari 2025.

    Sementara pada Februari 2025, deflasi tercatat sebesar 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan.

    “Ketika harga listrik turun, inflasi administered price juga ikut turun akibat kebijakan pemerintah,” jelas Suahasil.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan inflasi akan berada di kisaran 2% pada akhir 2025, mengingat dampak dari diskon tarif listrik diperkirakan menghilang setelah Maret 2025.

    Pemerintah membatasi kebijakan ini hanya untuk dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Inflasi tetap diproyeksikan berada dalam target Bank Indonesia sebesar 1,5%-3,5% pada akhir tahun, kecuali jika kebijakan ini diperpanjang.

    “Selain itu, inflasi pada 2025 kemungkinan akan dipengaruhi oleh efek basis yang rendah dari tahun sebelumnya,” kata Josua.

    Diskon tarif listrik diketahui telah dilaksanakan oleh pemerintah pada periode Januari-Februari 2025. Untuk periode Maret 2025, pemerintah tak memberikan diskon untuk tarif listrik.