Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Laporan BPS: Ekspor RI Tembus US,98 Miliar di Februari 2025

    Laporan BPS: Ekspor RI Tembus US$21,98 Miliar di Februari 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor RI mencapai US$ 21,98 miliar pada Februari 2025, atau naik 2,58% (mtm) dibanding Januari 2025. Adapun, nilai ekspor secara tahunan meningkat hingga double digit, yakni 14,05%.

    Nilai ekspor nonmigas juga naik 2,29% dengan nilai US$ 20,84 miliar dan nilai ekspor migas tercatat senilai US$1,14 miliar atau naik sebesar 8,25%

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan peningkatan nilai ekspor pada bulan ini, yang secara bulanan, terutama didorong oleh ekspor nonmigas, yaitu pada komoditas lemak dan minyak hewan nabati yang naik 3,07% (mtm) dengan andil 3,71%.

    Kedua adalah komoditas mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 84) yang naik 37,85% dan andilnya 0,92% dan ketiga adalah komoditas logam mulai dan perhiasan atau permata yang masuk HS71 naik 16,45% atau andilnya 0,66%.

    “Secara tahunan nilai ekspor Februari 2025 mengalami peningkatan 14,05% atau secara tahunan,” tegas Amalia dalam rilis BPS, Senin (17/3/2025).

    Kenaikan secara tahunan ini didorong peningkatan ekspor nonmigas terutama pada lemak dan minyak hewani atau nabati, komoditas logam mulai dan perhiasan atau permata, dan besi baja.

    Ekspor nonmigas Februari 2025 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu US$4,29 miliar, disusul Amerika Serikat US$2,35 miliar, dan India US$1,65 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 39,79%.

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Februari 2025 mencapai US$43,41 miliar atau naik 9,16% dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Foto: Rilis BPS Senin, (17/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics)
    Rilis BPS Senin, (17/3/2025). (Tangkapan Layar Youtube BPS Statistics)

    (haa/haa)

  • Produksi Beras Diprediksi Sentuh 10,45 Juta Ton

    Produksi Beras Diprediksi Sentuh 10,45 Juta Ton

    Jakarta –

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan estimasi produksi beras dalam negeri saat puncak panen raya mencapai 10,45 juta ton. Diperkirakan puncak panen raya jatuh pada Maret dan April 2025.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) puncak panen raya tahun ini akan jatuh pada periode Maret dan April 2025 karena memiliki estimasi produksi beras total mencapai 10,45 juta ton. Produksi ini paling tinggi dalam 3 tahun terakhir dengan periode yang sama.

    Sementara itu, menurut Proyeksi Neraca Pangan kebutuhan konsumsi di Maret adalah 2,74 juta ton. Artinya, ada surplus 2,74 juta ton. Sedangkan untuk produksi April diperkirakan 4,97 juta ton dengan kebutuhan konsumsi 2,54 juta ton. Dengan begitu, surplus beras mencapai berkisar 2,43 juta ton.

    “Saat ini waktunya Bulog untuk menyerap dengan maksimal hasil produksi panen petani dalam negeri. Proyeksi produksi beras kita di Maret ini akan bisa mencapai 5,48 juta ton. Kemudian kalau dibandingkan dengan kebutuhan beras untuk konsumsi bulanan, masih akan ada surplus setidaknya sampai 2,74 juta ton di Maret ini,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Arief menyebut hingga 11 Maret, realisasi serapan setara beras oleh Bulog telah menyentuh 255 ribu ton atau 8,52% dari total target 3 juta ton setara beras. Pemerintah menginginkan kecukupan stok beras yang dikelola Bulog harus berasal dari produksi dalam negeri.

    Dalam hal ini, pemerintah melalui NFA telah mengeluarkan kebijakan agar Bulog bisa menyerap hasil gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram (kg). Langkah itu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 14 tahun 2025 dan Kepbadan Nomor 16 Tahun 2025.

    “Realisasi serapan Bulog masih sekitar 250 ribuan ton. Nah, pada Maret dan April ini waktunya Bulog untuk fokus dan terus menaikkan kuantitas serapan gabah/beras, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo agar menyerap Gabah Kering Panen (GKP) Rp 6.500 per kg,” tambah Arief.

    (kil/kil)

  • Impor Meningkat Jelang Ramadan, Surplus Neraca Dagang Diprediksi Turun untuk Februari 2025

    Impor Meningkat Jelang Ramadan, Surplus Neraca Dagang Diprediksi Turun untuk Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas impor diperkirakan tumbuh 2,01% secara bulanan dan 4,51% secara tahunan pada Februari 2025, didorong peningkatan permintaan domestik menjelang Ramadan.

    Kepala Ekonom PT Bank Pertama Tbk. (BNLI) Josua Pardede memperkirakan ekspor untuk periode yang sama justru melemah karena ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi China.

    Negeri Panda sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Performa ekonomi negara tersebut hampir pasti berdampak pada neraca dagang Indonesia.

    “Surplus perdagangan Februari 2025 diperkirakan menyempit menjadi US$1,69 miliar daripada bulan sebelumnya yang senilai US$3,45 miliar,” ujar Josua, Minggu (16/3/2025).

    Josua mengatakan stabilisasi harga komoditas global dan risiko perang dagang yang muncul turut menjadi faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut.

    Bangkitnya impor pada Februari 2025, usai kontraksi 2,67% year on year (YoY) pada Januari 2025, diestimasi ditopang oleh kenaikan signifikan importasi produk-produk utama seperti bahan bakar dan kurma.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual lebih optimistis dalam proyeksinya. Dia mengestimasi surplus perdagangan Februari 2025 menyentuh US$3,25 miliar.

    Dia memperkirakan adanya lonjakan ekspor secara tahunan sebesar 13,13% YoY. Ekspor juga akan tumbuh 1,64% secara bulanan setelah sempat terkoreksi hingga 8,56% month to month (mtm) pada bulan sebelumnya.

    Kenaikan ekspor secara tahunan terutama disebabkan oleh basis rendah pada ekspor komoditas tahun lalu seperti batu bara, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dan gas alam.

    Dari sisi impor, David memperkirakan kenaikan secara bulanan sebesar 3,06% setelah kontraksi cukup dalam sebesar 15,18% mtm pada Januari 2025. Kenaikan importasi komoditas pangan menjadi faktor utama penopang pertumbuhan bulanan ini.

    “Menjelang Ramadan, mulai ada efeknya ke peningkatan impor,” ujarnya, Minggu (16/3/2025). 

    Meski dua ekonom mengestimasikan dua angka yang berbeda, namun neraca perdagangan Indonesia tetap diprediksi melanjutkan surplus untuk 58 bulan berturut-turut. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia periode Februari 2025 pada Senin (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB. 

  • Rp 10,15 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia Dalam Sepekan  – Page 3

    Rp 10,15 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia Dalam Sepekan  – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan kedua maret 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 10 hingga 13 Maret 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,15 triliun.

    “nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp10,15 triliun, terdiri dari jual neto Rp1,92 triliun di pasar saham, Rp5,25 triliun di pasar SBN, dan Rp2,97 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (16/3/2025).

    Ramdan menambahkan, selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen s.d. 13 Maret 2025, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp22,21 triliun di pasar saham, beli neto Rp18,35 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp6,55 triliun di SRBI.

    “Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” jelas Ramdan.

    Adapun premi CDS Indonesia 5 tahun per 13 Maret 2025 sebesar 80,07 bps, naik dibanding dengan 7 Maret 2025 sebesar 76,11 bps. Sedangkan Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.420 per dolar AS dan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun naik ke 6,93%.

     

     

  • Bukan MBG, Pakar Nilai Diskon Tarif Listrik jadi Kebijakan Prabowo Paling Berdampak

    Bukan MBG, Pakar Nilai Diskon Tarif Listrik jadi Kebijakan Prabowo Paling Berdampak

    Bisnis.com, JAKARTA — Makan Bergizi Gratis alias MBG yang telah dirasakan lebih dari 2 juta masyarakat penerima manfaat ternyata bukanlah program Presiden Prabowo Subianto yang paling berdampak terhadap ekonomi.

    Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) dalam hasil survei terbarunya menunjukkan bahwa dari 10 kebijakan selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, pemberian diskon tarif listrik 50% menjadi hal yang dinilai paling berdampak positif terhadap ekonomi. 

    “Diskon tarif listrik dianggap sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak [40,5%], diikuti oleh penghapusan kredit macet UMKM [31,0%] dan kenaikan upah minimum serta kebijakan PPN [26,2%],” tulis LPEM FEB UI dalam laporannya, dikutip pada Minggu (16/3/2025). 

    Dari 42 pakar yang disurvei, hanya 19% yang memilih program MBG sebagai program yang paling berdampak terhadap ekonomi. Sementara 11,9% lainnya memilih program 3 juta rumah. 

    Adapun langkah Prabowo yang membawa Indonesia menuju keanggotaan BRICS hanya dinilai berdampak oleh 9,5% responden, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis 7,1%, efisiensi anggaran 2,4%, dan diskon tiket liburan (2,4%) dianggap kurang berdampak. 

    Tercatat, 23,8% responden percaya bahwa tidak ada satupun dari program-program ini yang akan memberikan dampak positif.

    Melihat realisasi pemberian diskon tarif listrik selama Januari dan Februari, program tersebut telah berhasil memoderasi inflasi pada dua bulan pertama 2025. 

    Badan Pusat Statsitik (BPS) mencatat diskon tarif listrik ini menyebabkan deflasi 32,03% secara bulanan dengan andil terhadap indeks harga konsumen (IHK) sebesar 1,47% pada Januari 2025. 

    Sementara pada Februari 2025, diskon tarif listrik memberikan andil deflasi bulanan sebesar 0,67%. 

    Di samping diskon listrik yang bersifat sementara, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA David E. Sumual yang menjadi salah satu responden survei meyakini perluasan penerima program MBG dan 3 juta rumah bakal memberikan efek lebih positif terhadap ekonomi. 

    “[Dengan catatan] untuk 3 juta rumah harus diikuti peningkatan kapasitas produksi ekosistem properti domestik,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

    Sebagai informasi, survei LPEM UI ini digelar pada 14 Februari 2024 melalui platform daring. Responden terdiri dari 42 pakar ekonomi dari berbagai daerah di Indonesia, Inggris, dan Amerika Serikat. 

    Perinciannya, 38% pakar berasal dari universitas di Indonesia, 26% dari universitas luar negeri, 17% dari lembaga penelitian, 10% dari lembaga internasional, 7% pakar independen, dan 2% tak memberi keterangan.

    Khusus untuk survei program yang berdampak, responden diminta untuk memilih tiga program pemerintah yang dipercaya akan memberikan efek positif terhadap sosial dan ekonomi. 

  • Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Surplus Neraca Dagang Februari 2025 Diprediksi Susut, Kenapa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Neraca Perdagangan diprediksi akan kembali mencatatkan surplus pada Februari 2025, tetapi menyusut ke angka US$1,85 miliar dari Januari yang mencapai US$3,45 miliar.

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan surplus yang menurun tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga dan volume ekspor batu bara. 

    Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh positif sebesar 7,8% secara tahunan atau year on year (YoY), namun terkontraksi sebesar 3,2% secara bulanan atau month to month (MtM).

    “Penurunan ekspor secara bulanan diperkirakan disebabkan oleh penurunan ekspor batu bara [data ESDM] yang secara volume turun 1% YoY atau turun 9% MtM,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (16/3/2025).

    Dirinya melihat dari sisi harga, mayoritas komoditas ekspor utama Indonesia mengalami penurunan. Utamanya harga batu bara turun 10,1% MtM dan nikel kontraksi 0,7%. 

    Sementara berkaca dari data PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2025, mengonfirmasi adanya penurunan permintaan dari luar negeri.

    Dari sisi impor, Asmo memperkirakan akan tumbuh 2,6% YoY atau 5,1% MtM, sejalan dengan membaiknya kinerja PMI manufaktur Indonesia yang mendorong peningkatan impor bahan baku.

    PMI manufaktur meningkat ke level 53,6 pada Februari 2025, didorong oleh peningkatan aktivitas produksi dan permintaan domestik. 

    Bahkan Asmo melihat bahwa perusahaan meningkatkan aktivitas pembelian bahan baku mereka ke tingkat tercepat sejak Mei tahun lalu.

    Per Januari 2025, kinerja ekspor mengalami pertumbuhan sebesar 4,68% YoY, namun lebih lambat 8,56% MtM bila dibandingkan dengan Desember 2024. 

    Sementara kinerja impor mengalami kontraksi secara tahunan dan bulanan, yang masing-masing turun sebesar 2,67% dan 15,18%. 

    Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Tanah Air sejak akhir 2023 hingga awal tahun ini. 

    Pasalnya bukan hanya akan berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga terhadap penerimaan negara baik berupa pajak maupun bukan pajak. 

    Tercatat harga batu bara mengalami penurunan tajam usai sempat menyentuh US$400 per metrik ton (MT), di mana per 10 Maret 2025 bertengger di harga US$104,6 per MT. 

    Serupa, harga minyak Brent juga tercatat rendah di harga US$69,3 per barel usai sempat melambung mencapai US$100 per barel pada 2022. Berita baik justru hadir dari komoditas minyak kelapa sawit yang telah mengalami perbaikan harga dan naik 27,8% YoY ke level US$1.095 per ton. 

    “Harga minyak tekanan luar biasa karena disrupsi ketidakpastian perang dagang, pasti akan menimbulkan perlambatan ekonomi,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (13/3/2025). 

    Di tengah kekhawatiran akan harga komoditas tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaporkan kinerja ekspor, impor, dan neraca perdagangan Indonesia pada Senin, (17/3/2025) mulai pukul 11.00 WIB. 

  • Bank Sentral Korea Warning Ekonomi Terancam Bahaya, Sentil Masalah Ini

    Bank Sentral Korea Warning Ekonomi Terancam Bahaya, Sentil Masalah Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ancaman krisis makin minimnya angka kelahiran di Korea Selatan (Korsel) membuat Gubernur Bank Sentral Korsel Rhee Chang-yong khawatir.

    Ia bahkan tak segan menyatakan, permasalahan itu bisa membuat ekonomi Korsel akan mengalami kemerosotan mulai 2050. Korsel menurutnya tak akan lagi melihat pertumbuhan ekonomi jika masalah itu tak terselesaikan mulai 2050.

    “Angka kelahiran saat ini merupakan keadaan darurat nasional. Jika tren ini terus berlanjut, Korea akan menghadapi krisis populasi yang tidak dapat diatasi yang mengancam stabilitas ekonomi dan kohesi sosial,” kata Rhee, dilansir The Korea Times, seperti dikutip Sabtu (15/3/2025).

    Yonhap News Agency melaporkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Korsel, jumlah rata-rata kelahiran turun ke titik terendah sepanjang masa, untuk periode kuartalan, sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember 2023.

    Angka ini jauh di bawah target 2,1 kelahiran per wanita yang dibutuhkan untuk menjaga populasi negara tersebut stabil pada angka 51 juta jiwa tanpa adanya pertimbangan imigrasi.

    Secara tahunan, angka kelahiran pada setiap wanita di Korea Selatan juga turun menjadi 0,72 pada 2023 dari tahun sebelumnya masih di level 0,78 per wanita, dan berlanjut merosot ke level 0,75 pada 2024. Pada 2015, jumlah angka kelahiran per wanita sebetulnya sudah di level 1,24.

    Korea Selatan juga sebagai satu-satunya negara di antara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD yang tingkat kesuburan totalnya berada di bawah 1 pada 2021.

    Jumlah bayi yang lahir di Korea Selatan tahun lalu juga turun ke rekor terendah sebanyak 229.970 dengan penurunan 7,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah bayi yang lahir di bawah 400.000 untuk pertama kalinya muncul pada 2017, dan merosot lebih jauh ke bawah 300.000 pada 2020 dan menjadi di bawah 250.000 pada 2022.

    Gubernur Bank Sentral Sentil Biaya-Biaya Mahal

    Gubernur Bank of Korea (BOK) Rhee Chang-yong pun menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat Korsel untuk mengurangi persaingan yang ketat maupun beban terkait pekerjaan, sulitnya membeli perumahan, dan tingginya biaya perawatan anak.

    “Jika tingkat kelahiran tetap pada angka 0,75 sebagaimana pada 2024, Korea mau tidak mau akan menghadapi pertumbuhan ekonomi negatif yang berkepanjangan setelah tahun 2050,” ungkap Rhee.

    Ia menganggap, kaum muda Korsel saat ini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin sulit dicari dan berkualitas tinggi, sehingga menyulitkan stabilitas karir.

    Pada saat yang sama, harga perumahan juga terus melambung, membuat kepemilikan rumah tampak mustahil. “Di bawah tekanan ini, membesarkan anak menjadi lebih dari sekedar tantangan, malah beban finansial dan emosional yang sangat besar,” ujar Rhee.

    Menurutnya, masalah krisis demografi ini dipicu terkonsentrasinya populasi di Seoul, dan teramat kompetitifnya untuk masuk ke universitas. Selain itu, juga ada kontribusi perubahan iklim yang membuat beban keuangan terhadap aktivitas bisnis, rumah tangga, dan sistem keuangan.

    “Kerusakan iklim lokal yang parah dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi rumah tangga dan bisnis, mengganggu stabilitas lembaga keuangan, dan menyebarkan guncangan ke seluruh perekonomian,” tegasnya.

    (dce)

  • Miris! Jumlah Pekerja Anak Masih Tinggi, Gejolak Ekonomi Jadi Penyebabnya

    Miris! Jumlah Pekerja Anak Masih Tinggi, Gejolak Ekonomi Jadi Penyebabnya

    Jakarta: Gejolak ekonomi global bukan hanya berdampak pada sektor keuangan dan bisnis, tetapi juga berisiko memperburuk masalah sosial, termasuk meningkatnya jumlah pekerja anak. 
     
    Ketika kondisi ekonomi sulit, banyak keluarga yang terpaksa melibatkan anak-anak mereka dalam dunia kerja demi membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. 
     
    Jika dibiarkan, hal ini bisa menghambat perkembangan sumber daya manusia (SDM) nasional dan memperburuk kesenjangan sosial. 
    Potensi lonjakan pekerja anak di tengah gejolak ekonomi
    Tren jumlah pekerja anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah pekerja anak sempat melonjak dari 0,92 juta pada 2019 menjadi 1,33 juta pada 2020.

    Lalu akibat dampak ekonomi dari pandemi covid-19 hingga 2023, angka tersebut masih stagnan di 1,01 juta, menunjukkan bahwa masalah ini belum terselesaikan sepenuhnya.
     
    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan bahwa situasi ekonomi yang tidak menentu dapat kembali mendorong peningkatan jumlah pekerja anak. 
     
    “Gejolak perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian dalam negeri, dan berpotensi mempengaruhi proses pembangunan di sektor lain harus segera diantisipasi,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 15 Maret 2025.
     

    Dampak buruk pekerja anak bagi masa depan bangsa
    Melibatkan anak dalam dunia kerja bukan hanya mengganggu hak mereka untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap kualitas SDM nasional. 
     
    “Dampak gejolak di sektor ekonomi berpotensi menerpa kehidupan keseharian masyarakat, terutama kelompok masyarakat marginal yang di dalamnya juga ada anak-anak yang rentan terdampak,” ungkap dia.
    Strategi antisipasi
    Menurut Lestari, sejumlah langkah antisipasi dalam menghadapi dampak gejolak ekonomi harus direalisasikan.
     
    Langkah tersebut, tambah Lestari, antara lain peningkatan dan kemudahan akses pendidikan, dukungan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemenuhan hak-hak anak. 
     
    Selain itu, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, penegakan hukum secara ketat juga harus dilakukan terhadap pihak-pihak yang mempekerjakan anak-anak. 
    Menyelamatkan generasi penerus bangsa
    Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap potensi dampak dari gejolak ekonomi yang terjadi dapat dihadapi bangsa ini secara bersama-sama. 
     
    Rerie mendorong agar upaya untuk membangun kolaborasi yang kuat antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat bisa segera dilakukan untuk mengantisipasi sejumlah dampak yang akan terjadi. 
     
    Rerie sangat berharap pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan menjadi generasi penerus yang berdaya saing di masa datang dapat diwujudkan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Cak Imin Dorong Sinergi Antarkementerian untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem pada 2026

    Cak Imin Dorong Sinergi Antarkementerian untuk Hilangkan Kemiskinan Ekstrem pada 2026

    loading…

    Menko PM Muhaimin Iskandar, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Ballroom BPJS, Jakarta, Jumat (14/3/2025). FOTO/IST

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mendorong kementerian/lembaga bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan . Cak Imin, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 mendatang.

    Hal itu ditegaskan Cak Imin usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Ballroom BPJS, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Hadir dalam RTM itu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan beberapa kementerian lainnya yang diwakili wakil menteri dan deputi.

    Dalam pertemuan itu, Cak Imin mengingatkan bahwa Presiden Prabowo memiliki target dalam penurunan angka kemiskinan. Prabowo meminta kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada 2026 dan kemiskinan relatif turun menjadi 4,5%. Sementara berdasarkan data, saat ini terdapat 8,7% penduduk Indonesia yang masuk golongan miskin relatif.

    “Kemenko PM akan mengoordinasi semua kementerian yang terkait untuk membuat kemiskinan ekstrem ini hilang pada tahun 2026,” kata Cak Imin dalam konferensi pers usat RTM.

    Untuk mencapai target tersebut, Kemenko PM menekankan program pengentasan kemiskinan mulai dari penilaian status, menetapkan penerima, hingga manfaat pada penerima harus berdasarkan data yang tepat.

    Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan, pihaknya harus bekerja sama dengan Kemenko PM dalam program pengentasan kemiskinan.

    “Salah satu yang kami kerjakan berdasarkan Perpres 163 Tahun 2024 adalah membuat rencana induk pengentasan kemiskinan. Rencana yang kami buat ini akan juga kami berikan kepada Kememko PM sebagai kementerian yang mengoordinasikan masalah kemiskinan,” kata Budiman.

    Menurutnya, ada kesamaan antara BP Taskin dan Kemenko PM dalam melihat penanganan kemiskinan di Indonesia. “Kita sama-sama menekan pengeluaran masyarakat agar tidak tinggi dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui industrialisasi,” katanya.

  • Sepanjang 2024, Laba Anak Usaha BRI Ini Tumbuh 108 Persen – Halaman all

    Sepanjang 2024, Laba Anak Usaha BRI Ini Tumbuh 108 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Raya Indonesia Tbk (AGRO) secara konsisten mencatatkan pertumbuhan bisnis yang berkualitas sepanjang 2024. 

    Laba anak usaha BRI ini meroket hingga 108,9 persen secara tahunan (YoY).

    Mengutip laporan keuangan Selasa (11/3), laba tahun berjalan Bank Raya sepanjang 2024 mencapai Rp 50,89 miliar. Padahal pada periode yang sama tahun lalu laba Bank Raya hanya mencapai Rp 24,35 miliar.

    Pencapaian laba yang positif diantaranya didukung oleh meningkatnya penyaluran kredit. Ini membuat pendapatan bunga tumbuh 17,3 persen (YoY) dari Rp 890,95 miliar di tahun 2023 menjadi sebesar Rp1,04 triliun di 2024.  

    Sejalan dengan itu, rasio profitabilitas Bank Raya juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini tercermin dari rasio profitabilitas seperti Net Interest Margin (NIM) yang meningkat 53 basis poin (bps) menjadi sebesar 4,44 persen dari tahun sebelumnya sebesar 3,91 persen.

    Direktur Utama Bank Raya Ida Bagus Ketut Subagia mengungkapkan kinerja keuangan Bank Raya sepanjang tahun 2024 menunjukkan momentum yang baik dan on track pada pertumbuhan bisnis digital. Kemudian juga diikuti penerapan prinsip kehati-hatian yang baik, terlihat dari kualitas aset yang terus mengalami perbaikan. 

    Per akhir tahun 2024, Rasio NPL gross mengalami perbaikan sebesar 118bps menjadi sebesar 3,22 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 4,40 persen. Itu pun sejalan dengan NPL net yang terus membaik dari 1,51 persen menjadi sebesar 1,20 persen. 

    “Sehingga kami optimis masih memiliki landasan pacu yang optimal dalam bisnis kami di 2025 dan tahun-tahun mendatang.” ujar Bagus dalam keterangan resminya, Selasa (11/3/2025).

    Bagus bilang peningkatan laba dan kinerja keuangan menunjukkan transformasi digital dan strategi pengembangan produk yang dilakukan Bank Raya telah mampu mendorong Bank Raya ke arah pertumbuhan yang profitable, sehat dan berkelanjutan.

    Bank Raya juga berhasil menjaga rasio likuiditas pada level yang aman dimana rasio LDR tercatat 87,62 persen, serta rasio LCR (Liquidity Coverage Ratio) dan Rasio Net Stable Funding Ratio (NSFR) tercatat sebesar 160,27 persen diatas ketentuan minimum sebesar 100 persen. 

    Selain itu dari sisi permodalan, perseroan masih memiliki modal yang kuat terlihat dari rasio Total CAR sebesar 44,29 persen dan rasio Tier 1 CAR sebesar 43,46 persen yang akan mendukung ekspansi pertumbuhan bisnis perseroan kedepan.

    “Dengan kondisi likuiditas dan permodalan yang baik, serta pertumbuhan bisnis digital yang semakin sehat dan berkualitas, perseroan masih memiliki ruang untuk bertumbuh lebih baik di tahun 2025,” tandasnya.(Kontan)

    artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Laba Bank Raya (AGRO) Meroket 108,9% Sepanjang 2024