Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    KPK Siap Kawal Program 3 Juta Rumah dan Bansos agar Bebas Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini membahas pencegahan korupsi dalam program pembangunan 3 juta rumah serta penyaluran bantuan sosial (bansos).

    Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan lembaganya siap mengawal pelaksanaan program agar berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.

    “KPK ingin memastikan program pembangunan 3 juta rumah serta bansos tepat sasaran sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Menurut Tanak, pengawasan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita, visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Data Akurat Kunci Keberhasilan

    Ara menegaskan validasi data sangat penting dalam penyaluran bantuan agar program berjalan sesuai sasaran, seperti dalam audiensi dengan KPK. Dia mengaku, masalah data masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diperbaiki.

    “Dengan arahan dari KPK, kami bisa menjalankan program dengan kepastian hukum dan kepastian data by name by address,” jelas Ara.

    Sementara itu, Gus Ipul menambahkan Badan Pusat Statistik (BPS) telah ditugaskan untuk mengonsolidasikan data penerima bansos agar lebih akurat. “Ke depan, bansos akan berpedoman pada data tunggal sosial ekonomi nasional,” imbuhnya.

    Perkuat Kerja Sama Antikorupsi

    Kemensos juga telah menjalin kerja sama dengan KPK sejak 2020 untuk memperkuat pencegahan korupsi. Gus Ipul berharap kerja sama ini dapat diperpanjang hingga tahun-tahun mendatang.

    “Dengan adanya kerja sama ini, kinerja Kemensos dalam pencegahan korupsi terus meningkat,” tutupnya.

    Melalui sinergi antara pemerintah dan KPK, diharapkan program pembangunan dan bantuan sosial dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi.

  • Wow! Impor Kurma ke Indonesia Melejit, Ini Negara-Negara Pemasoknya

    Wow! Impor Kurma ke Indonesia Melejit, Ini Negara-Negara Pemasoknya

    Jakarta: Saat bulan Ramadan tiba, ada satu makanan yang hampir selalu ada di meja berbuka puasa, yaitu kurma. 
     
    Buah manis ini memang menjadi favorit karena selain lezat, juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Kandungan gula alaminya dapat memberikan energi instan setelah seharian berpuasa. 
     
    Tak heran, permintaan kurma di Indonesia selalu melonjak setiap Ramadan, yang berimbas pada peningkatan impor dalam beberapa tahun terakhir.
     

    Impor kurma meningkat dalam lima tahun terakhir
    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor kurma ke Indonesia terus meningkat dalam lima tahun terakhir. 

    Pada Februari 2025 saja, Indonesia mengimpor 16,47 ribu ton kurma dengan nilai mencapai USD18,09 juta. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan Januari 2025 yang mencatatkan impor sebanyak 16,43 ribu ton.
     
    “Tren impor kurma mulai meningkat sejak lima bulan menjelang Ramadan dan mencapai puncaknya menjelang Lebaran,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
     
    Secara kumulatif, dalam dua bulan pertama tahun 2025, Indonesia sudah mengimpor 32,89 ribu ton kurma dengan nilai mencapai USD38,76 juta. Angka ini menunjukkan betapa besarnya konsumsi kurma di dalam negeri, terutama saat Ramadan.
     

    Negara penyedia kurma untuk Indonesia
    Indonesia mendapatkan pasokan kurma dari berbagai negara. Berdasarkan data BPS, lima negara utama yang menjadi pemasok kurma terbesar adalah:
     
    Mesir – 19,39 ribu ton (58 persen)
    Arab Saudi – 4,56 ribu ton (13,87 persen)
    Uni Emirat Arab – 2,95 ribu ton (8,96 persen)
    Tunisia – 1,93 ribu ton (5,87 persen)
    Iran – 1,44 ribu ton (4,39 persen)
     
    Dari daftar tersebut, Mesir menjadi negara dengan kontribusi terbesar, yaitu lebih dari setengah dari total impor kurma ke Indonesia. Arab Saudi, yang dikenal dengan kurma Ajwa dan Sukari-nya, juga menjadi pemasok utama.
     
    Bagi kamu yang ingin menikmati kurma berkualitas, pastikan membeli dari sumber terpercaya agar mendapatkan produk yang terbaik selama bulan puasa ini!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Warga disarankan bedah rumah bila tak mau direlokasi dari lokasi kumuh

    Warga disarankan bedah rumah bila tak mau direlokasi dari lokasi kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kota Jakarta Selatan menyarankan program bedah rumah bagi warga yang tak setuju relokasi terkait penanganan RW kumuh.

    “Untuk warga yang sudah memiliki tanah dan rumah, biasanya memilih opsi bedah rumah karena mereka tidak mau pindah dari lokasi tinggalnya saat ini,” kata Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan Agus Ruhyat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Renovasi rumah merupakan kepemilikan aset privat dimana APBD tidak bisa masuk, sehingga biasanya dilakukan menggunakan dana non APBD atau program tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility/CSR) oleh Baznas/Bazis.

    Menurut dia, ada banyak opsi untuk penanganan daerah kumuh selain pindah ke rusunawa. Terlebih, adanya keterbatasan unit pada rusunawa tersebut.

    Sejumlah opsi itu mulai dari bedah rumah, hingga pembangunan rumah tinggal dengan pola konsolidasi tanah vertikal (KTV) yang dibiayai CSR pihak swasta.

    Kini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta melakukan pembangunan rumah susun melalui program konsolidasi tanah vertikal (KTV) yang berada di area kumuh dan tak layak huni di Jakarta.

    KTV merupakan program penataan kembali tanah-tanah yang terpisah secara kepemilikan dan penggunaan guna meningkatkan kualitas lingkungan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

    Tentunya sejumlah imbauan ini perlu proses panjang dan bertahap agar bisa meyakinkan masyarakat.

    “Perlu kesediaan warga juga untuk lingkungan dan rumah tinggalnya ditata dan diperbaiki oleh pemerintah dengan pola-pola penataan tersebut,” ujarnya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudin Perumahan Jaksel tangani Manggarai agar bebas RW kumuh

    Sudin Perumahan Jaksel tangani Manggarai agar bebas RW kumuh

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Jakarta Selatan berfokus menangani Kelurahan Manggarai, Tebet agar terbebas dari kawasan Rukun Warga (RW) kumuh.

    “RW kumuh terbanyak ada di Kelurahan Manggarai, Jaksel sebanyak 7 RW. Ini sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) No 90 Tahun 2018,” kata Kepala Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan Agus Ruhyat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

    Untuk lokasi kelurahan lainnya terbilang variatif lantaran bisa sebanyak satu hingga enam RW di setiap kelurahannya.

    Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013 itu, maka perlu pembaharuan dan evaluasi lebih lanjut terkait jumlah serta status RW kumuh yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

    Adapun sejumlah kriteria dapat disematkan kepada suatu RW untuk dinyatakan kumuh mulai dari kepadatan penduduk hingga pengelolaan sampah.

    “Kriteria kumuh berdasarkan indikator kepadatan penduduk, kondisi/perencanaan bangunan, konstruksi bangunan, ventilasi bangunan, kepadatan bangunan, kondisi jalan, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan, pencahayaan,” jelasnya.

    Kini, Suku Dinas PRKP Jakarta Selatan terus meningkatkan penanganan kawasan permukiman RW agar bisa menciptakan tempat tinggal layak bagi masyarakat.

    “Yang dilakukan Sudin Perumahan lingkup pekerjaannya yakni peningkatan/perbaikan jalan, saluran, jembatan antar kampung, beautifikasi (mural, penghijauan), pengadaan tempat sampah, apar, dan railing,” jelasnya.

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta bersama Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta diharapkan terus berkolaborasi agar penataan Kota Jakarta berjalan dengan lancar.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih ada 450 RW kumuh di 2023.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI berhasil mengurangi 220 RW kumuh di tahun 2023 melalui program rencana aksi komunitas (Community Action Plan/CAP) dan program mengimplementasikan kebersamaan masyarakat dalam menata lingkungan (Collaborative Implementation Program/CIP).

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Permintaan AS Naik, Ekspor Tekstil RI Tembus USD 1,02 Miliar

    Video: Permintaan AS Naik, Ekspor Tekstil RI Tembus USD 1,02 Miliar

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tengah lesunya industri tekstil tanah air, BPS justru mencatat ekspor tekstil Indonesia tembus 1,02 miliar Dolar AS pada bulan Februari. Angka ini meningkat 1,41% secara bulanan.

    Selengkapnya dalam program Squawk Box CNBC Indonesia (Selasa, 18/03/2025) berikut ini.

  • Dolar AS Diprediksi Tertekan, Rupiah Perkasa Hari Ini – Page 3

    Dolar AS Diprediksi Tertekan, Rupiah Perkasa Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan hari Selasa 18 Maret 2025. Rupiah menguat sebesar 14 poin atau 0,08 persen menjadi 16.392 per dolar AS dari sebelumnya 16.406 per dolar AS.

    Pengamat pasar uang yang juga Presiden Direktur PT Doo Financial Futures Ariston Tjendra mengatakan neraca perdagangan Indonesia bulan Februari 2025, yang surplus bisa memberikan sentimen positif ke nilai tukar (kurs) rupiah.

    “Neraca perdagangan RI bulan Februari yang kembali surplus dan juga stimulus yang dikeluarkan pemerintah China di hari Minggu (16/3/2025) kemarin bisa memberikan sentimen positif ke rupiah,” ujarnya dikutip dari Antara, Selasa (18/3/2025).

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan barang Indonesia surplus 3,12 miliar dolar AS atau turun sebesar 0,38 miliar dolar AS secara bulanan.

    Surplus pada Februari 2025 lebih ditopang pada surplus pada komoditas nonmigas yang sebesar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat (AS), yang terdiri dari lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja.

    Selain itu, faktor lainnya adalah data penjualan ritel AS bulan Februari yang lebih rendah dari ekspektasi pasar, yakni 0,2 persen dari perkiraan 0,6 persen. Penjualan ritel AS yang dalam tekanan ini bisa membantu ekonomi AS terhindar dari tekanan inflasi.

    “Indeks dollar AS masih dalam tekanan, pagi ini masih bergerak di kisaran 103,40-an. Tekanan terhadap indeks dolar AS ini karena pasar masih melihat ekonomi AS dalam tekanan,” ungkap dia.

    Di sisi lain, pelaku pasar juga masih khawatir dengan sikap Presiden AS Donald Trump yang terus mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif ke negara-negara partner dagang. Kebijakan kenaikan tarif ini bisa memicu perang dagang yang berujung pada pelambatan ekonomi, dan mendorong pelaku pasar melepas aset berisiko lagi.

    Kemudian, perang baru yang dimulai oleh AS terhadap kelompok perlawanan Houthi di Yaman bisa mendukung penguatan dolar AS.

    “Hari ini, masih ada peluang rupiah menguat ke arah Rp16.300, yang di sisi lain, potensi pelemahan ke arah Rp16.450,” ucap Aris.

  • Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Siap-Siap! RI Bakal Kedatangan 200 Ribu Ton Gula Mentah Impor

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah telah mengeluarkan izin impor 200 ribu ton gula kristal mentah (GKM) atau raw sugar sebagai bagian dari cadangan pangan nasional. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengonfirmasi, izin tersebut telah diterbitkan dan impor sedang dalam proses.

    Adapun untuk asal impornya, Budi menyebut India, Brasil, hingga Amerika Latin yang akan memasok 200 ribu ton GKM ke Indonesia.

    “Sudah keluar izinnya. Seingat saya, kemarin dari India, Brasil, dan Amerika Latin. Izinnya sudah lama terbit, sejak neraca komoditas selesai,” kata Budi saat ditemui di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (19/3/2025).

    Meskipun izin impor telah diberikan, Budi belum bisa mengungkapkan secara rinci berapa kuota impor dari masing-masing negara. Ia hanya menegaskan, proses pengiriman gula saat ini sedang berlangsung.

    “Sekarang sedang diproses, nanti dicek lagi sudah sampai di mana, karena ada tahap-tahap yang harus dilalui,” ujarnya.

    Foto: Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Gula kristal mentah (raw sugar) impor (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    Alasan Dibukanya Impor Gula

    Keputusan impor gula diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025 lalu. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, impor dilakukan bukan karena kekurangan produksi, tetapi untuk menjaga stok cadangan pangan pemerintah (CPP), terutama menjelang Ramadan dan Lebaran.

    “Importasi bukan dalam bentuk GKP (gula kristal putih), tidak langsung begitu. Yang jadi catatan adalah importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP,” jelas Arief dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).

    Dia juga menyoroti kenaikan harga gula yang mulai berpengaruh terhadap inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kenaikan harga gula berkontribusi sebesar 1,4% terhadap inflasi nasional.

    “Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP,” tambahnya.

    Sebagai catatan, pada Desember 2024 lalu Zulhas mengatakan, mulai tahun 2025 Indonesia tidak akan mengimpor beras konsumsi, gula konsumsi, garam konsumsi, dan jagung untuk pakan ternak.

    Saat itu, Zulhas optimistis produksi pangan nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Misalnya, produksi beras 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton dengan kebutuhan 31 juta ton. Hal serupa berlaku untuk jagung dan garam, yang diprediksi mengalami surplus.

    Namun, realitas di lapangan membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan. Keputusan impor gula ini menunjukkan ketahanan pangan nasional masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan stok pangan di tengah meningkatnya permintaan.

    (wur)

  • Momentum Lebaran RI Terancam, Impor Konsumsi Suram

    Momentum Lebaran RI Terancam, Impor Konsumsi Suram

    Jakarta, CNBC Indonesia – Momentum faktor musiman yang biasanya mendongkrak impor barang konsumsi, seperti periode masuknya Ramadan dan Lebaran tak terjadi pada tahun ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kondisi perekonomian Indonesia ke depan. 

    Impor barang konsumsi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari cuma US$ 1,47 miliar, atau merosot 10,61% dibanding data per Januari 2025 yang nilainya US$ 1,64 miliar. Dibanding Februari 2024 yang sebesar US$ 1,86 miliar turun lebih dalam, yaitu 21,05% secara tahunan (year on year/yoy).

    Tim ekonom Bank Central Asia (BCA) dalam laporan berjudul “No boost from Ramadhan” mencatat, anjloknya kinerja impor barang konsumsi menjelang Ramadan dan Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriyah mengejutkan.

    Sebab, Hari Besar Keagamana Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Lebaran biasanya membuat masyarakat gencar berbelanja, membuat permintaan terhadap kebutuhan barang konsumsi tinggi, termasuk yang harus dipenuhi dari impor.

    “Penurunan ini mengejutkan, karena impor barang konsumsi biasanya meningkat menjelang Ramadhan,” dikutip dari Monthly Economic Briefing BCA yang disusun Head of Macroeconomic Research BCA Barra Kukuh Mamia, dan Economist/Analyst BCA Samuel Theophilus Artha, Selasa (18/3/2024).

    Meski begitu, BCA menganggap, melambatnya impor barang konsumsi ini sejalan dengan Indeks Transaksi Bisnis atau Intrabiz BCA yang juga mengalami perlambatan. Intrabiz BCA ialah indeks yang mengkur aktivitas ekonomi dan bisnis di tanah air.

    “Perlambatan ini sejalan dengan data Intrabiz kami, yang juga menunjukkan penurunan lebih lanjut pada bulan Februari,” dikutip dari report BCA.

    BCA juga menilai, sebetulnya jika hari kerja selama Ramadan dilakukan, impor barang konsumsi bisa merosot lebih dalam dibanding bulan sebelumnya, mencapai minus 15,08%. Sejalan dengan impor barang modal yang harusnya merosot 1,08% bila ada penyesuaian hari kerja sebagaimana bulan-bulan sebelumnya.

    “Impor barang modal utama tumbuh moderat sebesar 4,13% MoM, penyesuaian hari kerja menunjukkan kontraksi aktual sebesar 1,08% MoM, yang berpotensi menandakan perlambatan lebih lanjut dalam capex (capital expenditure/belanja modal),” tulis tim ekonom BCA.

    Dengan mempertimbangkan perlambatan ini, tim ekonom BCA kembali menegaskan ramalannya bahwa BI akan kembali menerapkan kebijakan moneter longgar atau dovish dan mungkin akan melakukan setidaknya satu kali pemangkasan tambahan tahun ini.

    “Namun, karena meningkatnya ketidakpastian geopolitik, pertemuan FOMC yang akan datang, dan penerapan insentif KLM yang baru akan dilaksanakan pada bulan April, BI mungkin tidak terburu-buru untuk memangkas suku bunga bulan ini dan dengan demikian dapat menunggu perkembangan selanjutnya sebelum mengambil tindakan,” kata tim ekonom BCA.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk Andry Asmoro mengungkapkan impor barang konsumsi turun 21,05% (yoy), menunjukkan melemahnya daya beli domestik, terutama di kalangan kelas menengah ke bawah.

    “Melemahnya daya beli domestik terutama di kalangan kelas menengah ke bawah, dapat mengurangi impor barang konsumsi, yang berpotensi menyebabkan surplus perdagangan lebih tinggi dari yang diharapkan di masa mendatang,” kata Andry.

    (arj/haa)

  • Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Data BPS RI Masih Impor Beras, Mendag Mengelak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan pemerintah tidak membuka keran importasi beras konsumsi sepanjang 2025.

    Hal ini merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso (Busan) menyebut importasi beras itu diperuntukkan untuk beras industri dan bukan beras konsumsi.

    “Nggak ada impor [beras konsumsi]. Kan sudah ditetapkan dalam neraca komoditas nggak ada impor beras,” kata Budi seusai meninjau harga pangan di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

    Lebih lanjut, Budi menegaskan volume importasi beras di tahun ini juga bukan merupakan sisa kuota impor beras di tahun lalu.

    Dia menambahkan bahwa pemerintah melalui Kemendag juga tidak memberikan persetujuan izin impor beras di tahun ini. 

    “Nggak, nggak. Sampai sekarang nggak ada. Kan di neraca komoditas sudah ditetapkan nggak impor,” terangnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap Indonesia masih melakukan importasi komoditas beras hingga Februari 2025, meski volume impor beras pada awal 2025 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Merujuk data BPS, Indonesia pada Januari—Februari 2025 masih mendatangkan beras dari luar negeri sebanyak 95.943 ton atau turun 89,1% dibanding Januari—Februari 2024 yang tercatat sebanyak 880.818 ton.

    “Impor beras di Januari-Februari 2025 jauh lebih rendah dibanding tahun lalu, ini mungkin terkait dengan ketersediaan suplai beras di domestik,” kata Kepala BPS Amalia Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (17/3/2025).

    Secara keseluruhan, sebanyak 95.943 ton beras itu di antaranya berasal dari Myanmar, Thailand, Vietnam, dan India. Secara terperinci, impor beras dari Myanmar sebanyak 16.820 ton, Thailand 17.584 ton, Vietnam 17.870 ton, dan India 26.784 ton.

  • Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti minimnya SLB di Jakarta Timur

    Komisi E DPRD DKI Jakarta soroti minimnya SLB di Jakarta Timur

    Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur

    Jakarta (ANTARA) – Komisi E DPRD DKI Jakarta menyoroti masih minimnya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta Timur mengingat daerah tersebut merupakan wilayah padat penduduk.

    “Masyarakat mengeluhkan masih minimnya SLB di Jakarta Timur. Biaya sekolah swasta bagi anak berkebutuhan khusus juga tidak murah,” kata Sekretaris Komisi E Justin Adrian di Jakarta, Senin.

    Hal itu dikatakan Justin, saat rapat pembahasan pra-Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 bersama Dinas Pendidikan DKI.

    Justin mengatakan saat ini di Jakarta Timur hanya memiliki satu SLB.

    Padahal, data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut dia, menunjukkan sekitar 8 persen penduduk merupakan penyandang disabilitas. Dengan populasi di Jakarta Timur mencapai 2,6 juta jiwa, ada sekitar 200 ribu warga difabel yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan yang layak.

    “Anggaran pendidikan sebesar Rp18 triliun, seharusnya masalah ini tidak lagi terabaikan,” ujarnya.

    Selain itu, Komisi E juga menyoroti pentingnya penguatan kanal aduan bagi siswa, kasus pelecehan seksual yang baru-baru ini terjadi di Jakarta Barat hingga siswa harus melakukan unjuk rasa yang menunjukkan belum adanya mekanisme pengaduan yang efektif.

    “Tidak ada sarana bagi siswa untuk mengadu sehingga mereka terpaksa turun ke jalan. Ini menimbulkan pertanyaan besar di mana perlindungan kita terhadap anak-anak?” katanya.

    Efektivitas anggaran

    Justin juga mempertanyakan efektivitas anggaran dan indikator keberhasilan dari Dinas Pendidikan.

    Menurut Justin meski anggaran pendidikan DKI Jakarta sangat besar tetapi prestasi siswa di tingkat internasional masih minim.

    “Seingat saya, prestasi terakhir yang menonjol di tingkat internasional adalah dari satu SMA di Kazakhstan pada 2024,” katanya.

    Sementara pada 2023, 2022, dan 2021, justru sekolah negeri dari daerah lain yang lebih banyak berprestasi.

    Sementara itu Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sarjoko menerangkan ada beberapa fokus untuk RKPD 2026, antara lain, percepatan akses belajar 13 tahun (ditambah dengan PAUD), peningkatan kebermanfaatan KJP Plus dan KJMU, kolaborasi strategis dengan industri untuk penyerapan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kebutuhan.

    “Kami juga akan melakukan peningkatan kualitas pendidik melalui pelatihan dan sertifikasi,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025