Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    Menag Tolak Tegas Praktik Suap dalam Promosi Jabatan

    loading…

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Foto/Ist

    JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan komitmen untuk memberantas praktik suap dalam promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menandatangani Surat Keputusan (SK) promosi bagi siapa pun yang terbukti melakukan praktik tidak etis.

    “Saya tidak akan mempromosikan seseorang hanya karena memiliki koneksi. Lebih baik mengangkat orang yang masih perlu belajar tetapi memiliki integritas daripada orang yang cakap tetapi korup,” ujar Menag dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ditjen Bimas Islam 2025 yang berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kemenag RI, dikutip Jumat (21/3/2025).

    Menurut Menag, jabatan adalah amanah yang harus diperoleh dengan cara yang benar. Ia menegaskan bahwa promosi harus didasarkan pada kompetensi, dedikasi, dan integritas, bukan kedekatan atau kepentingan pribadi. Ia berharap lingkungan Kemenag semakin bersih dari praktik korupsi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat.

    “Jika garis tangan kita memang ditakdirkan untuk naik jabatan, maka itu akan datang dengan sendirinya. Yang terpenting adalah bekerja dengan jujur dan ikhlas demi kemaslahatan umat,” tegasnya.

    Selain itu, Menag juga mendorong seluruh jajaran Ditjen Bimas Islam untuk lebih profesional dalam melayani umat. Ia menyebut, Ditjen Bimas Islam merupakan wajah depan Kemenag, sehingga harus menjadi contoh bagi unit lainnya. Karenanya, ia mengingatkan pentingnya kebijakan berbasis data dalam setiap pengambilan keputusan.

    “Jangan membuat kebijakan yang terlalu melangit tanpa dasar kuantitatif yang kuat. Sebelum mengambil keputusan, lakukan survei agar kebijakan kita benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pemanfaatan teknologi saat ini, imbuhnya, memungkinkan akses cepat terhadap sejumlah informasi. Dengan memanfaatkan data dari sumber terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS), kebijakan yang dibuat bisa lebih akurat dan tepat sasaran.

    “Teknologi sudah sangat maju. Dengan membuka internet, kita bisa mengetahui data terbaru secara akurat, cepat, dan terpercaya,” tandasnya.

    (shf)

  • Produksi Padi Jateng 2024 Turun 2,12 Persen, Sarif Abdillah Minta Solusi Konkret

    Produksi Padi Jateng 2024 Turun 2,12 Persen, Sarif Abdillah Minta Solusi Konkret

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama kabupaten/kota diharapkan dapat meningkatkan kembali produksi padi yang mengalami penurunan pada 2024.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    “BPS sudah merilis bahwa produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada 2024 sebesar 8,89 juta ton, atau setara 5,11 juta ton beras,” katanya.

    lihat foto
    PRODUKSI MENURUN: Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi di provinsi ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

    Namun, angka tersebut mengalami penurunan sekitar 0,19 juta ton GKG atau 2,12 persen dibandingkan tahun 2023.

    Sarif menilai situasi ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

    “Memang, Jawa Tengah masih menjadi provinsi dengan produksi padi terbesar kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Namun adanya penurunan ini tentu harus ada evaluasi,” jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Berdasarkan data, luas panen padi di Jawa Tengah pada 2024 mencapai 1,55 juta hektare, mengalami penurunan sebesar 0,09 juta hektare atau 5,36 persen dibanding tahun 2023.

    Sarif menilai, perlu dilakukan identifikasi penyebab berkurangnya luas panen, apakah karena bencana alam atau faktor lain.

    “Jika penyebabnya bencana alam, maka pemerintah bisa memberikan sejumlah bantuan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Ia menambahkan, kehadiran pemerintah sangat penting agar petani tidak terbebani untuk kembali menanam padi.

    “Misalnya, bibit atau benih bisa diberikan secara gratis,” ujarnya.

    Bahkan, lanjutnya, jika memungkinkan, pemerintah juga dapat memberikan bantuan pupuk bagi petani yang lahannya terdampak banjir.

    “Sehingga upaya menanam kembali bisa segera dilakukan,” katanya.

    Perbaikan infrastruktur pertanian, seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan irigasi baru, juga harus menjadi perhatian pemerintah.

    “Termasuk penerapan teknologi yang efisien dan tepat guna,” tambahnya.

    Selain itu, Sarif mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi padi, salah satunya menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang layak.

    Saat ini, HPP gabah kering panen (GKP) ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Program penyerapan gabah dari petani harus bisa berjalan secara berkelanjutan agar petani tidak lagi mengalami kesulitan saat menjual hasil panennya,” tandasnya.

  • Bank Mandiri terbitkan “global bond” senilai 800 juta dolar AS

    Bank Mandiri terbitkan “global bond” senilai 800 juta dolar AS

    Transaksi ini menandai kembalinya Bank Mandiri ke pasar surat utang internasional sejak 2023

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan surat utang internasional atau global bond sebesar 800 juta dolar Amerika Serikat (AS) dengan tenor 3 tahun dan kupon 4,90 persen.

    Surat utang, yang merupakan bagian dari program Euro Medium Term Note milik Bank Mandiri senilai 4 miliar dolar AS dan tercatat di Singapore Exchange dengan format Regulation S Global Bond ini, menerima 3,5 kelebihan permintaan (oversubscription) pada saat proses bookbuilding dari jumlah yang diterbitkan.

    Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis, menyampaikan transaksi tersebut merupakan penerbitan surat utang dalam mata uang dolar AS dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan oleh bank di Indonesia.

    Selain itu, surat utang ini diterbitkan dengan spread paling tipis sepanjang sejarah penerbitan global bond Bank Mandiri, yaitu US Treasury (UST) 3 tahun plus 113 basis point (bps).

    Menurut perseroan, transaksi ini menandai kembalinya Bank Mandiri ke pasar surat utang internasional sejak 2023.

    Dana hasil dari penerbitan surat utang akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

    Perseroan mencatat keberhasilan ini merupakan pencapaian dan bukti kepercayaan investor yang tinggi terhadap kinerja Bank Mandiri.

    Di samping itu, juga mencerminkan keyakinan atas stabilitas dan potensi pertumbuhan Bank Mandiri ke depan, bahkan di tengah ketidakpastian pasar global dan domestik.

    Keyakinan investor yang positif juga tercermin dari rating yang diberikan untuk surat utang ini, yang mana lembaga pemeringkat Moody’s menetapkan rating Baa2 serta S&P memberikan rating BBB.

    Bank Mandiri mencatat investor yang membeli surat utang ini didominasi oleh fund manager dan asset manager sebesar 79 persen dari total alokasi penerbitan.

    Selanjutnya, investor terbanyak diikuti oleh bank dan lembaga keuangan sebesar 13 persen, perusahaan asuransi 4 persen, sovereign wealth fund/sektor publik 3 persen, serta private banks dan korporasi 1 persen.

    Sementara itu, investor dari Asia mendominasi sebanyak 75 persen serta investor dari Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) sebanyak 25 persen.

    Adapun HSBC, JP Morgan, Mandiri Securities, dan MUFG bertindak sebagai joint bookrunners dan joint lead managers untuk transaksi ini.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat dipengaruhi pernyataan dovish dari The Fed

    Rupiah menguat dipengaruhi pernyataan dovish dari The Fed

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menyatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi pernyataan dovish dari Federal Reserve (The Fed).

    “Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang melemah setelah Kepala The Fed (Jerome Powell) memberikan pernyataan dovish dengan menurunkan asumsi pertumbuhan ekonomi AS (Amerika Serikat) dan mengisyaratkan akan ada lagi dua kali pemangkasan suku bunga tahun ini,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Powell disebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi AS diturunkan dari 2,1 persen menjadi 1,7 persen.

    Adapun penurunan suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) diperkirakan dari posisi saat ini 4,25-4,50 basis points (bps) saat ini menjadi 3,75-4,00 bps.

    Berdasarkan informasi Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), The Fed sudah diprediksi akan mempertahankan suku bunga acuan FFR di kisaran 4,25-4,50 persen.

    Namun, proyeksi ekonomi terbaru dari para pejabat The Fed menjadi sorotan utama mengingat risiko resesi meningkat akibat kebijakan perdagangan yang agresif.

    Saat ini, sentimen pasar menunjukkan kekhawatiran bahwa tarif impor AS dapat memperburuk inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi yang berpotensi mendorong permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Pasar juga mencermati pernyataan The Fed terkait potensi pemangkasan suku bunga di semester kedua tahun ini.

    “Namun, penguatan mungkin terbatas mengingat sentimen domestik yang belum pulih,” ungkap Lukman.

    Pada Selasa, BEI melakukan pembekuan sementara perdagangan (trading halt) sistem perdagangan pada pukul 11.19.31 waktu Jakarta Automated Trading System (JATS). Pembekuan perdagangan dipicu oleh penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai lebih dari 5 persen.

    Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut ialah kekhawatiran investor terhadap pertumbuhan ekonomi, defisit anggaran, penurunan peringkat saham, hingga isu pengunduran Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Berdasarkan berbagai faktor tersebut, rupiah pada hari ini diperkirakan bergerak di kisaran Rp16.400-Rp16.550 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Kamis pagi di Jakarta melemah sebesar 38 poin atau 0,23 persen menjadi Rp16.493 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.531 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ikut Menguat, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Jadi Rp 16.480 Per Dolar AS

    Ikut Menguat, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Jadi Rp 16.480 Per Dolar AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pagi hari ini, Kamis (20/3/2025), ikut menguat seperti pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Dikutip dari data Bloomberg pada pukul 09.37 WIB di pasar spot exchange, rupiah pagi ini berada pada level Rp 16.480 per dolar AS atau menguat 50,5 poin (0,31%).

    Sehari sebelumnya, nilai tukar rupiah melemah sebesar 0,63% menjadi Rp 16.531 per dolar AS. Pasar obligasi juga cenderung melemah, dengan indeks obligasi turun 0,10% dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 7 bps menjadi 7,10%.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam rapat dewan gubernur (RDG) BI menyampaikan, BI akan terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamental ekonomi melalui intervensi di pasar valas, surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, dan transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF).

    Pada saat nilai tukar rupiah pagi ini menguat, IHSG hari ini pada pukul 09.26 WIB kembali menguat 1,70 persen atau 107,5 poin ke level 6.419,2.

  • The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan – Page 3

    The Fed Pertahankan Suku Bunga Acuan – Page 3

    Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) resmi tetap mempertahankan suku bunga acuan, atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen. Kebijakan itu diumumkan dalam sesi konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia Maret 2025, Rabu (19/3/2025).

    Ketetapan ini didapat setelah jajaran petinggi bank sentral melakukan rapat bersama selama dua hari pada 18-19 Maret 2025.

    “Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18-19 Maret 2025 memutuskan, untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75 persen,” ujar Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

    Selain suku bunga acuan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada Maret 2025 juga menahan suku bunga deposit facility di kisaran 5 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 6 persen.

    “Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran, 2,5 plus minus 1 persen,” imbuh Perry.

    Ke depan, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi, seraya turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Putusan ini membuat suku bunga acuan Bank Indonesia tidak bergerak di sepanjang kuartal I 2025. Perubahan terakhir terjadi pada Januari 2025, saat BI Rate turun 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

     

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Seperti IHSG, Nilai Tukar Rupiah Pagi Ini Juga Melemah

    Seperti IHSG, Nilai Tukar Rupiah Pagi Ini Juga Melemah

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Rabu (19/3/2025) masih melemah seperti halnya indeks harga saham gabungan (IHSG).

    Dikutip dari data Bloomberg di pasar spot exchange, rupiah pada Rabu pagi berada pada level Rp 16.523 per dolar AS atau melemah 95,5 poin (0,58%) dibandingkan hari sebelumnya.

    Pada Selasa (18/3/2025), IHSG menyentuh circuit breaker sehingga memicu penghentian perdagangan setelah anjlok lebih dari 5% pada sesi intraday. Seusai perdagangan dilanjutkan, IHSG justru makin anjlok hingga 7%. Hingga penutupan perdagangan, IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39.

    Nilai tukar rupiah juga turut melemah 0,13% menjadi Rp 16.428 per dolar AS. Pasar obligasi cenderung lebih bertahan, indeks obligasi turun 0,11%, dan imbal hasil SBN tenor 10 tahun naik 4 bps menjadi 7,03%.

    Sementara itu, pada saat nilai tukar rupiah hari ini dibuka melemah, IHSG masih berfluktuasi. IHSG pada pukul 09.20 WIB melemah 0,08% atau 4,80 poin ke level 6.218,5.

  • Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat

    Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat

    Asa Gelandangan hingga Anak Jalanan Menimba Ilmu di Sekolah Rakyat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anak-anak jalanan, gelandangan, hingga pengemis dan pemulung yang selama ini hidup terlunta-lunta di jalanan kini punya kesempatan menimba ilmu lewat program
    Sekolah Rakyat
    yang digagas pemerintah Presiden
    Prabowo Subianto
     
    Wakil Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang mengatakan, Sekolah Rakyat bakal menampung masyarakat yang belum terdata dalam sistem administrasi kependudukan maupun pendataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya para anak jalanan di atas.
    “Jadi benar-benar rakyat yang paling bawah, yang mungkin selama ini kita lihat hidup di jalanan. Mereka lahir di lingkungan yang tidak stabil dan akhirnya mewarisi kemiskinan dari orangtua mereka,” ujar Nanik di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
    Ia mengingatkan, Sekolah Rakyat ditujukan tidak hanya untuk masyarakat miskin pada umumnya, tetapi juga masyarakat miskin ekstrem serta mereka yang selama ini tak terdata. 
    Oleh karena itu, BP Taskin bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan berbagai pihak lainnya untuk mendata masyarakat yang selama ini tidak terjangkau sistem administrasi.
    “Kalau yang miskin ekstrem mungkin sudah masuk dalam data, tapi ada banyak yang belum terdaftar sama sekali,” ujar Nanik.
    Ia mencontohkan, menurut laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI), terdapat sekitar 4,2 juta pemulung di Indonesia (belum diverifikasi), di mana 50 persen di antaranya tidak memiliki KTP.
    BP Taskin akan terus melakukan verifikasi terhadap data tersebut dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk memproses administrasi kependudukan bagi mereka yang belum memiliki identitas resmi.
     
    “Tapi ada banyak ternyata yang kita temukan dia itu pemulung dan ini masih laporan sementara kita mesti verifikasi,” ujar Nanik.
    “Nah ini berarti nanti yang kita sekolahkan ini baik yang tidak ber-KTP, atau yang nggak punya KTP nanti kita proses,” kata dia melanjutkan.
    Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebutkan, anak-anak miskin yang bersekolah di Sekolah Rakyat juga bakal diberikan pekerjaan di proyek-proyek strategis pememrintah ketika mereka lulus kelak.
    “Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman, Selasa.
    Menurut dia, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan dengan memberikan pendidikan yang layak serta akses langsung ke dunia kerja.
    “Sekolah Rakyat ini bukan hanya tempat belajar, tetapi juga menjadi jembatan bagi lulusannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” kata Budiman.
     
    Kendati demikian, Budiman juga tetap mendorong lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi.
    Ia menyatakan, pemerintah akan menggandeng perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan maupun membuka peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
    “Kami sepakat bahwa lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” ujar Budiman.
    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto ingin agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia minimal mempunyai satu Sekolah Rakyat.
    “Harapan Presiden, ke depan setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
    “Namun, tentu ini dilakukan secara bertahap,” ujar dia.
    Gus Ipul
    , sapaan akrabnya, menargetkan Sekolah Rakyat bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
     
    Saat ini, Kementerian Sosial tengah mengidentifikasi jumlah sekolah yang siap beroperasi dalam tahap awal program ini.
    “Mudah-mudahan di tahun ajaran 2025-2026 bisa kita mulai. Sekarang sedang kita matangkan, kita identifikasi berapa sekolah yang bisa memulai program ini,” kata Gus Ipul.
    Ia menyebutkan bahwa pemerintah membuka berbagai opsi untuk mendanai pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dukungan dana dari pihak swasta.
    Namun, pendanaan dari perusahaan swasta harus seizin Presiden Prabowo.
    “Kalau tadi disebut oleh BP Taskin, bahwa pihak swasta bisa berpartisipasi, tentu semua harus mendapat persetujuan dari Presiden,” ujar Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tetap Tenang, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah Sebut Otoritas Bursa Tak Perlu Over Reaction

    Tetap Tenang, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah Sebut Otoritas Bursa Tak Perlu Over Reaction

    TRIBUNJATIM.COM – Perdagangan di bursa saham sempat ter-suspend 30 menit lantaran mayoritas saham mengalami penurunan hingga 5 persen.

    Jika dihitung secara year to date hingga ke posisi Rp 6.076,08 atau turun 15,2 persen, dan di antara negara peers, bursa saham yang cenderung menurun cukup signifikan, bahkan bursa Indonesia pada hari ini berada di zona merah.

    Situasi ini makin menggenapi sinyal pasar keuangan harus diwaspadai.

    “Kita berharap situasi ini tidak makin berlarut-larut. Sebagai Ketua Badan Anggaran DPR, saya berharap seluruh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan respons untuk menenangkan pasar,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, dalam rilis yang diterima pada Selasa (18/3/2025).

    Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai dengan Sesi 1 sampai pukul 12.00 WIB, 18 Maret 2025 kurs rupiah terhadap dolar mengalami pelemahan yang berada di posisi Rp 16.465. Secara year to date turun 1,1 persen artinya masih pada batas wajar. 

    Di luar pasar saham dan pasar keuangan, sektor perdagangan menunjukkan indikator yang positif.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025 memperlihatkan nilai ekspor Indonesia mencapai US$21,98 miliar atau naik 2,58 persen dibanding ekspor Januari 2025. Dibanding Februari 2024 nilai ekspor naik sebesar 14,05 persen. 

    Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari-Februari 2025 mencapai US$43,41 miliar atau naik 9,16 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US$41,21 miliar juga naik 10,92 persen.

    Demikian halnya dengan neraca perdagangan per Februari 2025 surplus sebesar USD3,12 miliar atau senilai Rp 51,07 triliun, melanjutkan surplus pada Januari 2025 sebesar USD3,49 miliar.

    Sementara Indeks PMI Manufaktur Indonesia dari S & P Global meningkat menjadi 53,6 pada Februari 2025, naik dari 51,9 pada Januari 2025. 

    “Situasi ini memerlukan kebersamaan kita semua. Dari sisi KSSK, perlu menyampaikan bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang memperkuat pasar keuangan kita,” ujar Said Abdullah.

    Untuk menghadapi itu, Said Abdullah memberikan sejumlah saran.

    Yakni benahi gaya komunikasi publik, lebih simpatik, dan dialogis, ajak semua komponen, terutama para pengusaha besar untuk menyelamatkan pasar keuangan.

    “Apalagi jika bapak presiden bersedia turun tangan langsung, mengajak rekanan bisnis internasional beliau memperkuat pasar saham kita. Apalagi kini ada Ray Dalio yang berada di Danantara, saatnya diminta ikut membantu pasar keuangan,” ujarnya.

    Pemerintah bisa menunjukkan reformasi fiskal yang tengah berjalan menjamin keberlangsungan fiskal jangka panjang.

    Said mengatakan, langkah ini untuk menepis keraguan investor, agar mereka tetap melihat SUN sebagai instrumen investasi yang menarik, yang saat ini sangat dibutuhkan pemerintah.

    “Hendaknya otoritas bursa dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) tidak over reaction yang justru menstimulasi reaksi berlebihan dari pelaku pasar lebih luas untuk kian mendorong aksi jual, sebab pasar SBN dan valuta asing keadaannya biasa saja. Cermati perkembangan setidaknya satu dua hari ini,” ujarnya.

    Dia menambahkan, dalam jangka panjang hendaknya OJK dan otoritas bursa untuk memperluas basis investor, terutama di sektor ritel, dan inovasi produk, terutama syariah untuk memperkuat pasar saham.

    Kemudian mengimbau para pihak yang tidak berkaitan dengan otoritas bursa tidak menambah kepanikan pasar dengan langkah-langkah yang diniatkan untuk meredakan keadaan, justru makin menimbulkan perhatian dan reaksi berlebihan dari para pelaku pasar.

    Hal demikian, disebut Said dapat menjadi bahan pertimbangan KSSK.