Kementrian Lembaga: BPS

  • Arah pembangunan desa berbasis kekuatan kolektif masyarakat

    Arah pembangunan desa berbasis kekuatan kolektif masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang hendak membentuk koperasi desa sebagai pilar ekonomi rakyat di tingkat bawah patut diapresiasi.

    Koperasi desa yang berbasis pada kekuatan kolektif masyarakat diharapkan mampu menjadi alat penting dalam menggerakkan roda ekonomi desa, utamanya memperkuat ketahanan pangan dan membuka lapangan kerja di tingkat lokal.

    Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa pembangunan ke depan akan kembali menempatkan desa sebagai bagian penting perhatian pemerintah.

    Sudah seharusnya desa mendapatkan dukungan yang nyata dan terukur. Setidaknya ada empat alasan penting mengapa desa perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan nasional.

    Pertama, membangun desa artinya membangun pemerataan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi antara desa dengan kota.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibanding perkotaan, yakni 12,22 persen di desa dan 7,29 persen di kota.

    Ketimpangan pembangunan yang terlalu terpusat di perkotaan telah menyebabkan desa tertinggal dalam banyak aspek, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga akses ekonomi.

    Pembangunan desa secara langsung akan memperkecil jurang kesenjangan ini dan menciptakan keadilan sosial.

    Kedua, pembangunan desa berarti mencegah urbanisasi yang akan terus terjadi. Fenomena urbanisasi yang terus meningkat menjadi bukti bahwa desa gagal menyediakan ruang hidup dan lapangan kerja yang layak bagi warganya.

    Data BPS mencatat penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan meningkat dari 49,8 persen pada tahun 2010 menjadi 56,7 persen pada tahun 2020.

    Angka ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 66,6 persen pada tahun 2035. Jika tidak diatasi, urbanisasi bukan hanya menguras tenaga produktif desa, tetapi juga membebani kota dengan berbagai persoalan sosial baru, seperti kemiskinan urban, pengangguran, dan meningkatnya kawasan kumuh.

    Membangun desa dengan memperluas kesempatan kerja dan dunia usaha adalah jawaban penting untuk menahan laju urbanisasi ini.

    Ketiga, pembangunan desa adalah memperkuat basis agraris dan ketahanan pangan nasional. Desa adalah tempat para petani dan nelayan menggantungkan hidup, sekaligus penghasil utama kebutuhan pangan bangsa.

    Hanya saja, sektor pertanian sering kali terabaikan dalam prioritas pembangunan. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional terus menurun, sementara kesejahteraan petani masih rendah.

    Membangun desa berarti juga membangun pertanian dan menyejahterakan petani. Hal ini penting demi menjamin ketahanan pangan nasional, sekaligus mengangkat harkat hidup petani.

    Keempat, pembangunan desa adalah merawat identitas dan kebudayaan bangsa. Desa merupakan ruang hidup dari budaya asli Nusantara yang masih lestari. Tradisi, adat istiadat, dan nilai-nilai gotong royong tumbuh subur di desa.

    Di tengah gempuran modernisasi dan globalisasi, membangun desa juga berarti merawat akar budaya bangsa agar tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.

    Membangun desa juga berarti masyarakat tumbuh beriring dengan nilai-nilai budaya, sekaligus memberi rasa bermakna dalam kehidupan, lebih dari sekadar urusan ekonomi dan hal-hal yang sifatnya material.

    Namun, jika menengok ke belakang, upaya pembangunan desa sesungguhnya bukan hal baru.

    Rezim Orde Baru, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, pernah menempatkan desa sebagai pusat perhatian pembangunan.

    Program strategis

    Pemerintah, saat itu meluncurkan berbagai program strategis perdesaan yang sebagian besar masih terasa manfaatnya hingga kini.

    Di bidang pertanian, Orde Baru membangun bendungan, irigasi, serta memperkuat penyuluh lapangan dan distribusi pupuk serta benih.

    Puncaknya, pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan dan mendapat pengakuan dari Food and Agriculture Organization (FAO).

    Selain itu, pemerintah membentuk koperasi unit desa (KUD) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berperan penting di perdesaan.

    Di sektor kesehatan, dibangun puskesmas dan posyandu untuk menjangkau layanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

    Program Keluarga Berencana (KB) juga berjalan efektif di desa dengan melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang sukses menekan laju pertumbuhan penduduk dan diakui sebagai salah satu program paling berhasil di dunia.

    Di bidang pendidikan, pemerintah Orde Baru juga meluncurkan program sekolah dasar inpres yang membuka akses pendidikan dasar secara merata di seluruh pelosok negeri.

    Kebijakan ini berdampak pada meningkatnya angka partisipasi kasar pendidikan dasar dan mempercepat penurunan angka buta huruf di desa-desa.

    Pendekatan pembangunan, kala itu juga masih kental dengan sentuhan budaya. Gotong royong dijadikan bagian integral dalam setiap program pembangunan, mulai dari pembangunan jalan desa hingga program kesehatan dan pendidikan.

    Kerja kolektif

    Pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam berbagai kebijakan menjadi kunci keberhasilan pendekatan partisipatif yang diterapkan pemerintah.

    Tidak hanya itu, salah satu keberhasilan besar Orde Baru yang jarang disorot adalah kemampuannya menekan angka inflasi dari era sebelumnya yang sempat tidak terkendali.

    Selain itu, stabilitas ekonomi terjaga dengan laju inflasi rendah, pertumbuhan ekonomi sempat menyentuh angka 7 persen, dan angka kemiskinan berhasil ditekan.

    Pembangunan desa, waktu itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi besar negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    Meskipun demikian, tentu saja Orde Baru memiliki banyak kekurangan, mulai dari sentralisasi kekuasaan, hingga praktik korupsi yang merajalela.

    Di balik semua itu, ada satu hal penting yang patut dicatat, negara terasa hadir di masyarakat. Kehadiran negara itu memberi rasa aman, baik dari sisi keamanan fisik, psikis, maupun sosial budaya.

    Mengambil pelajaran dari sejarah, pembangunan desa ke depan harus dilakukan secara lebih bijak dan terukur. Desa bukan sekadar objek pembangunan yang bisa didikte dari atas.

    Desa adalah entitas hidup dengan dinamika dan kekuatan lokalnya sendiri. Membangun desa membutuhkan pendekatan yang memahami kultur, kebutuhan, dan potensi desa secara utuh.

    Keberhasilan pembangunan desa hanya akan terwujud jika program yang dicanangkan benar-benar dilakukan secara komprehensif, hati-hati, melibatkan berbagai ahli di bidangnya, seperti para ekonom, budayawan, sosiolog, anthropog, serta melibatkan unsur perguruan tinggi dan pegiat perdesaan.

    Pendeknya, membangun arah pembangunan desa merupakan kerja kolektif, saintis, teknokratis, dan bukan keputusan yang selesai di meja rapat birokrasi.

    *) Adib Achmadi, S.Pt, M.Pd adalah Ketua STMIK YMI Tegal dan pemerhati sosial budaya, pegiat di Padepokan Kalisoga, sebuah lembaga sosial yang berfokus pada pendidikan kepemimpinan dan penguatan kelembagaan desa

    Copyright © ANTARA 2025

  • Berburu sandang untuk lebaran di Pasar Tanah Abang

    Berburu sandang untuk lebaran di Pasar Tanah Abang

    Jakarta (ANTARA) – Sahut-menyahut suara lantang pedagang terdengar nyaring ketika kaki ini berlabuh di pasar grosir sandang terbesar di Asia Tenggara.

    Suara itu nyaris seirama satu dengan lainnya. “Ya boleh dilihat dahulu,” “Silakan mampir, harga murah,” begitulah suara yang menggema di Pasar Tanah Abang pada siang itu.

    Sesekali langkah kaki ini terhenti karena harus bergantian berjalan di lorong antar-tenan pedagang yang terletak di Blok G lantai dasar tambahan).

    Tawar-menawar antara penjual dan pembeli menjadi pemandangan yang lazim di pusat grosir tersebut.

    Seorang pembeli yang berasal dari Pandeglang, Banten, Caca 24 tahun mengaku baru pertama kali membeli baju Lebaran di Tanah Abang. Ia mengaku penasaran dengan hiruk-pikuk pasar sandang itu.

    Di pilihnya Pasar Tanah Abang sebagai tempat untuk berbelanja baju Lebaran karena banyak pilihan yang ditawarkan.

    Berbeda dengan toko pakaian atau butik yang jumlah dan modelnya terbatas, di Tanah Abang, apa pun yang dicari pasti akan ditemui.

    Selain itu kelebihan lainnya ketika beli secara langsung, kata dia, pembeli dapat mengetahui kualitas bahan yang tidak bisa ditemui saat membeli secara daring.

    “Harga memang murah di online tapi datang langsung lebih puas,” kata Caca saat ditemui di Pasar Sandang terbesar itu belum lama ini.

    Caca tidak hanya sendiri yang berbelanja baju lebaran, tapi masih banyak pembeli lainnya dari berbagai daerah memilih berburu baju Lebaran di Pasar Tanah Abang.

    Untuk daerah luar Jakarta “baju Tanah Abang” menjadi kebanggaan tersendiri bagi penggunanya. Karena kualitasnya dianggap lebih baik dibandingkan baju yang di jual di toko pakaian lainnya.

    Tak jarang para pembeli jauh-jauh dari luar Jakarta rela menyempatkan waktunya untuk mendapatkan baju Tanah Abang.

    Tren itu memang masih ditemukan di luar daerah khususnya bagi ibu-ibu bukan untuk Generasi Z yang lebih suka belanja daring.

    Seperti dikatakan pembeli asal Indramayu, Jawa Barat, Umiyati, ia lebih suka membeli barang yang berlabel Tanah Abang karena kualitasnya sudah terjamin sejak puluhan tahun lalu.

    Meski saat ini marak belanja daring, namun Tanah Abang masih menjadi pilihan untuk koleksi baju Lebaran.

    Jelang Lebaran

    Aktivitas jual beli di pusat grosir tekstil terbesar itu pasti meningkat terutama menjelang Lebaran Idul Fitri.

    Setiap tahunnya pada momen tersebut pedagang di Pasar Tanah Abang akan meraup keuntungan.

    Keramaian Pasar Tanah Abang akan terjadi di waktu-waktu tertentu seperti menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Waktu-waktu itulah yang akan menampakkan wajah Tanah Abang dengan hiruk-pikuknya.

    Pengelola Pasar Tanah Abang Blok A Heri Supriyatna mengatakan bahwa menjelang Lebaran 2025 jumlah pengunjung di Tanah Abang masih tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

    Data tersebut diperoleh dari jumlah parkir kendaraan yang masuk ke pusat grosir tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu.

    Pedagang saat melayani pembeli di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (26/3/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Seorang pedagang yang berada di Pasar Tanah Abang Blok B Boy mengaku aktivitas jual beli turun bila dibandingkan tahun sebelumnya.

    Lima hari menjelang lebaran saja, kata Boy, masih banyak stok baju yang dijajakan di empat tokonya belum habis terjual.

    Padahal pada momentum lima hari menjelang Lebaran 2024 pembeli sudah tidak bisa memilih lagi model karena hampir semua barangnya telah terjual.

    Bahkan omzet yang didapatkan selama satu bulan bisa mencapai Rp1 miliar satu toko. Kini omzet yang didapatkan jauh turun hanya bisa mencapai Rp600 juta.

    “Tahun lalu saya bisa menjual sebanyak 18.000 potong, kini setengahnya saja belum habis,” kata Boy saat berbincang dengan ANTARA.

    Penjualan tekstil di Pasar Tanah Abang memang tidak selalu ramai, karena ada waktu-waktu tertentu di mana penjualan akan melesat dan itu telah disadari oleh para pedagang.

    Daya beli menurun

    Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa secara tahunan (y-o-y) pada awal 2025, Indonesia deflasi dan ini menjadi yang pertama dalam kurun 25 tahun.

    BPS mencatat, deflasi yang terjadi pada awal tahun ini disebabkan diskon tarif listrik yang menyumbang sampai 2,16 persen, di susul beras, tomat, dan cabai merah 0,11 persen.

    Deflasi yang terjadi di Indonesia pada awal tahun ini kata Guru Besar bidang Ilmu Menajemen Universitas Muhammadiayah Surakarta (UMS) Prof Anton Agus Setyawan dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut jelas berdampak pada sektor ekonomi Indonesia.

    Menurut Anton, penurunan daya beli masyarakat dapat dilihat dari menurunnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Sektor perdagangan dan jasa pun turut terdampak, mengingat menurunnya pengeluaran masyarakat.

    Seperti dikatakan Anton dalam keterangan resmi di website UMS, pada awal 2025, hampir 14.000 pekerja formal kehilangan pekerjaan akibat penurunan di sektor manufaktur. Dan ini mempengaruhi pendapatan rumah tangga serta berdampak pada daya beli masyarakat yang turun.

    Ekonom UMS itu mengusulkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh pemerintah, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

    Dalam jangka pendek, pemerintah dapat memperluas penerima manfaat dari program bantuan sosial, seperti program Keluarga Harapan, dengan menambah jumlah keluarga yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Hal ini akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak langsung.

    Selain Anton, hal senada juga disampaikan oleh Ekonom dan Pengamat Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai penurunan daya beli ini bukan sekadar fluktuasi ekonomi, namun mencerminkan tantangan yang harus segera diatasi.

    Data BPS menunjukkan jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia menyusut dari 21,5 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024.

    Data tersebut menunjukkan sekitar 10 juta individu mengalami ketidakpastian ekonomi tanpa mendapat bantuan signifikan dari pemerintah.

    Kondisi penurunan daya beli juga diamini oleh pedagang Pasar Tanah Abang, karena pada momentum Lebaran 2025 pusat grosir itu tidak seramai tahun sebelumnya.

    Penurunan omzet di Tanah Abang bukan hanya sekedar persaingan dengan toko daring, tapi yang paling terasa karena daya beli masyarakat menurun.

    Hal ini dibuktikan pada Lebaran 2024 meski ada persaingan dengan toko daring namun para pedagang masih mendapatkan omzet yang lebih tinggi dibandingkan momentum Lebaran 2025.

    Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Prabowo dan jajaran kabinet Merah Putih serahkan zakat melalui Baznas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, beserta sejumlah jajaran menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Prabowo menyerahkan zakat didampingi oleh Ketua Baznas RI Noor Achmad. Presiden juga terlihat membaca niat zakat pada proses penyerahan zakat tersebut.

    Pada momen tersebut, Wapres Gibran juga menyerahkan zakat. Usai Presiden dan wapres, sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih bergiliran melakukan penyerahan zakat melalui Baznas.

    Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya peran zakat dalam membantu masyarakat yang masih menghadapi kesulitan hidup. Presiden menilai bahwa banyak saudara sebangsa yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi kondisi yang kurang baik.

    “Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita mengulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak, dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah SWT atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita,” ucap Prabowo.

    Selain itu, Prabowo menyampaikan zakat juga menjadi sarana berbagi dengan sesama, menolong kaum duafa, dan meringankan beban hidup mereka.

    Zakat disebut sebagai cerminan semangat gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus wujud keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan.

    Prabowo berharap zakat yang dikeluarkan dapat menyempurnakan ibadah Ramadhan serta meningkatkan ketakwaan.

    “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah Ramadhan kita serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” kata Kepala Negara.

    Lebih lanjut Presiden juga mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia masih sangat besar, mencapai Rp327 triliun, sementara realisasi penerimaan tahun ini telah mencapai Rp41 triliun.

    Menurutnya, dengan perhitungan yang ada, kemiskinan absolut dapat dihapuskan dengan dana sekitar Rp30 triliun.

    “Dalam perhitungan kita, kita dapat menghilangkan kemiskinan absolut hanya dengan sekitar Rp30 triliun. Bayangkan kita bisa hilangkan tahun ini juga kemiskinan ekstrem. Berarti saudara-saudara peran dari Baznas sangat penting, sangat strategis,” ucap Presiden.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Ketua Baznas RI Noor Achmad mengatakan bahwa pada tahun ini potensi zakat nasional sebesar Rp327 triliun. Namun pihaknya hingga saat ini baru bisa mengumpulkan zakat sebesar Rp41 triliun.

    Adapun para pembayar zakat atau muzaki juga terus meningkat. Dia menyampaikan bahwa pada 2021 jumlah muzaki sebesar 10 juta orang. Namun pada 2024 jumlahnya bertambah menjadi 28,1 juta orang.

    Noor menilai hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kesadaran untuk berbagi kepada sesama.

    “Jadi artinya masyarakat Indonesia masyarakat yang luar biasa, yang Insya Allah tidak akan menyimpan hartanya, tapi ada sebagian yang ditujukan kepada saudara yang membutuhkan,” ucapnya.

    “Alhamdulillah dari situ kami bisa melakukan banyak program untuk ekonomi, untuk kesehatan, untuk pendidikan dan lain sebagainya,” sambung dia.

    Sejumlah menteri dan pejabat yang hadir dalam acara ini di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

    Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendag Beberkan Realisasi Impor Daging Sapi Cs

    Kemendag Beberkan Realisasi Impor Daging Sapi Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkap realisasi importasi daging sapi, lembu, dan kerbau menjelang momentum perayaan Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Direktur Impor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Iman Kustiaman menjelaskan importasi daging sapi dilakukan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga melalui mekanisme penugasan kepada BUMN atau pelaku usaha lainnya (swasta) yang ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Menko Pangan.

    Sebagai tindak lanjut Rakortas, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengirimkan surat kepada Kementerian BUMN untuk menunjuk BUMN Pangan yang akan melakukan importasi daging sapi.

    Selanjutnya, BUMN Pangan yang ditunjuk akan mengimpor daging sapi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Neraca Komoditas.

    Adapun pada 2025, Iman menyatakan bahwa telah ditetapkan penugasan BUMN Pangan untuk impor daging sapi dan kerbau adalah PT Berdikari dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.

    “Negara asal importasi daging sapi antara lain Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Spanyol, Jepang, dan Brasil,” kata Iman kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).

    Lebih lanjut, Iman menyampaikan bahwa Kemendag telah menerbitkan Persetujuan Impor (PI) produk hewan dari jenis lembu (daging sapi dan kerbau) berdasarkan penetapan Neraca Komoditas 2025.

    Perinciannya, sebanyak 9 PI daging lembu kebutuhan industri dengan alokasi sebesar 9.110,67 ton dengan realisasi 1.358 ton atau 14,91%. Sebanyak 43 PI daging lembu kebutuhan konsumsi reguler dengan alokasi sebesar 80.000 ton dan realisasi sebesar 12.780 ton (15,98%).

    Serta, sebanyak 4 PI penugasan BUMN Pangan untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga, yaitu 2 PI PT Berdikari dan 2 PI PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Total alokasinya adalah 200.000 ton dan realisasi sebesar 968,90 ton atau setara dengan 0,48%.

    Selain itu, Iman menambahkan pihaknya juga telah menerbitkan PI hewan dari jenis lembu (sapi dan kerbau) berdasarkan penetapan Neraca Komoditas 2025 sebanyak 45 PI. Alokasinya sebesar 350.000 pcs dan realisasi sebesar 60.965 pcs.

    Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai importasi daging lembu sepanjang Januari—Februari 2025 mencapai US$79,21 juta atau sekitar Rp1,31 triliun (asumsi kurs Rp16.560 per dolar AS).

    Dari sana, volume daging impor lembu sebanyak 24.060.093 kilogram atau 24.060 ton dengan negara asal terbesar adalah India, Australia, dan Brasil.

  • Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Mendag Blak-blakan Strategi RI Antisipasi Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah mengantisipasi dampak fair reciprocal plan atau tarif timbal balik yang bakal diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap negara-negara lain.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, pemerintah Indonesia memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan melakukan dialog strategis dalam mengantisipasi penerapan fair reciprocal plan, alih-alih mengikuti jejak negara lain yang melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tersebut.

    “Kalau kita lihat respon dan tindakan negara mitra AS saling balas-membalas. Kita ingin berteman aja, gimana supaya mereka tetap menerima pasar kita,” kata Budi dalam kunjungannya ke Kantor Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

    Dalam paparan yang disampaikan Budi, sejumlah negara mitra AS seperti Kanada, Uni Eropa, dan China menerapkan tindakan balasan atau retaliasi terhadap produk AS. 

    China misalnya, melakukan retaliasi sebesar 10%-15% bagi produk AS senilai US$13,9 miliar untuk peralatan dan minyak, dan US$19,5 miliar untuk produk pertanian.

    Sementara itu, Meksiko, Jepang, Korea, Brasil, dan Australia memilih cara berbeda. Sama seperti Indonesia, negara-negara ini melakukan pendekatan diplomasi untuk mendapat pengecualian tarif, alih-alih melakukan retaliasi.

    Selain melakukan dialog strategis dan diplomasi perdagangan, Budi menuturkan bahwa pihaknya berencana untuk mereaktifasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (TIFA) yang dibentuk pada 1966. 

    Pemerintah juga akan mengeksplorasi Limited Trade Deal atau perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non-tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

    Budi mengatakan, pemerintah bakal memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis serta memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui Special Envoy atau Utusan Khusus yang diakui dan dapat diterima oleh AS.

    Sebagai informasi, Trump akan menerapkan fair reciprocal plan atau tarif timbal balik pada 2 April 2025. Saat ini, United States Trade Representative atau Perwakilan Dagang AS tengah melakukan penyelidikan terhadap negara-negara penyumbang defisit terbesar AS, termasuk Indonesia.

    Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia. Pada 2024, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat AS menyumbang surplus sebesar US$16,8 miliar, diikuti India US$15,3 miliar, dan Filipina US$8,8 miliar. Kemudian sepanjang Januari-Februari 2025, AS menyumbang surplus sebesar US$3,1 miliar.

    Sementara itu, bagi AS, Indonesia berada di urutan 15 sebagai negara penyumbang defisit yang cukup besar tahun lalu dengan nilai sebesar US$19,3 miliar.

  • 3 Ide Hampers Lebaran 2025 Ramah Lingkungan untuk Keluarga dan Teman

    3 Ide Hampers Lebaran 2025 Ramah Lingkungan untuk Keluarga dan Teman

    Jakarta, Beritasatu.com – Hamper atau hampers Lebaran menjadi salah satu tradisi yang semakin populer sebagai bentuk silaturahmi dan ungkapan kasih sayang kepada keluarga, teman, serta kolega.

    Namun, di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, memilih hampers yang ramah lingkungan bisa menjadi alternatif yang lebih bijak.

    Salah satu konsep hampers yang dapat mendukung keberlanjutan adalah dengan menghadirkan produk-produk yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

    Berikut ini ide hampers Lebaran 2025 yang ramah lingkungan.

    Hampers Lebaran Ramah Lingkungan

    1. Tas belanja dari kain perca

    Salah satu produk ramah lingkungan yang cocok untuk hampers Lebaran adalah tas belanja berbahan kain perca. Tas ini dibuat dari sisa-sisa kain yang tidak terpakai sehingga membantu mengurangi limbah tekstil yang terus meningkat setiap tahunnya.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), industri tekstil di Indonesia menghasilkan limbah dalam jumlah besar yang sering kali tidak terkelola dengan baik. Dengan memanfaatkan kain perca untuk membuat tas belanja, Anda tidak hanya mendukung industri kreatif lokal tetapi juga mengurangi ketergantungan pada kantong plastik sekali pakai.

    Penggunaan kantong plastik masih menjadi penyebab utama pencemaran lingkungan, terutama di perairan dan lautan. Oleh karena itu, tas belanja dari kain perca menjadi pilihan yang tepat sebagai hadiah yang fungsional sekaligus mendukung upaya pengurangan sampah plastik.

    Tas ini juga memiliki nilai estetika yang tinggi karena motif dan desainnya bisa dibuat beragam, menjadikannya sebagai hampers yang unik dan personal.

    2. Sabun alami

    Sabun alami menjadi pilihan berikutnya dalam hampers Lebaran yang berkelanjutan. Berbeda dengan sabun konvensional yang umumnya mengandung bahan kimia, seperti deterjen dan pewangi sintetis, sabun alami dibuat dari bahan-bahan organik yang lebih aman bagi kulit dan lingkungan.

    Penggunaan sabun alami memiliki banyak manfaat, di antaranya mengurangi paparan zat kimia berbahaya yang dapat memicu iritasi kulit serta menghindari pencemaran air akibat limbah deterjen. Dalam proses pembuatannya, sabun alami juga lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung fosfat atau bahan tambahan yang sulit terurai di alam.

    Selain itu, banyak produsen sabun alami yang menggunakan kemasan ramah lingkungan, seperti kertas daur ulang atau wadah yang bisa digunakan kembali. Dengan memasukkan sabun alami dalam hampers Lebaran, Anda tidak hanya memberikan produk yang bermanfaat tetapi juga mengedukasi penerima hampers tentang pentingnya memilih produk perawatan diri yang lebih berkelanjutan.

    3. Bibit tanaman

    Menghadirkan bibit tanaman dalam hampers Lebaran adalah ide yang tidak hanya unik, tetapi juga memiliki manfaat jangka panjang. Bibit tanaman dapat menjadi simbol pertumbuhan, harapan, dan keberlanjutan, sejalan dengan semangat Lebaran yang identik dengan pembaruan dan kebaikan.

    Menanam tanaman memiliki banyak manfaat, mulai dari meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang hijau di sekitar rumah, hingga memberikan hasil panen jika memilih tanaman produktif seperti buah atau sayuran.

    Beberapa pilihan bibit yang cocok untuk hampers adalah bibit pohon mangga, cabai, tomat, atau tanaman herbal seperti min dan basil.

    Selain itu, memberikan bibit tanaman juga mendorong penerima hampers untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan terlibat dalam aktivitas berkebun. Kegiatan ini dapat menjadi kebiasaan positif yang membantu mengurangi efek pemanasan global dan meningkatkan kesejahteraan psikologis karena berkebun terbukti dapat menurunkan stres.

    Memilih hampers Lebaran yang ramah lingkungan bukan sekadar tren, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Dengan menghadirkan tas belanja dari kain perca, sabun alami, dan bibit tanaman, Anda dapat memberikan hadiah yang tidak hanya bermakna, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan.

  • BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    BNN-BPS sepakati perjanjian kerja sama pengukuran prevalensi narkoba

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba melalui penandatanganan PKS di Jakarta, Senin (24/3).

    Kepala Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (Kapuslitdatin) BNN Agustinus Pangaribuan berharap pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data penyalahgunaan narkoba dapat semakin optimal dengan adanya kolaborasi antara BNN dan BPS.

    “Dengan demikian, hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang penyalahgunaan narkoba di masyarakat,” ujar Agustinus dalam sambutan acara penandatanganan PKS dengan BPS, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Sementara itu, pihak BPS berkomitmen dalam mendukung pengelolaan data narkotika yang lebih sistematis dan berbasis ilmiah.

    Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud menuturkan pihaknya siap memberikan dukungan penuh dalam pengolahan dan analisis data untuk membantu BNN dalam memetakan kondisi penyalahgunaan narkoba secara lebih akurat.

    “Sinergi ini diharapkan mampu memberikan solusi berbasis bukti bagi perumusan kebijakan nasional terkait narkotika,” kata Edy dalam kesempatan yang sama.

    Penandatanganan PKS antara BNN melalui Puslitdatin dan BPS dilakukan seiring penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi permasalahan serius dan mengancam generasi bangsa Indonesia.

    Melalui kerja sama tersebut, BNN dan BPS akan mengembangkan berbagai inisiatif, termasuk dukungan perancangan desain sampling dalam rangka pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba sebagai referensi bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    Penandatanganan PKS itu menjadi langkah maju dalam memperkuat kebijakan berbasis data dan membangun strategi nasional yang lebih komprehensif dalam upaya mewujudkan Indonesia Bersih dari narkoba (Bersinar).

    Adapun dalam acara penandatanganan PKS, turut hadir Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Agus Irianto, Kapuslitdatin BNN Agustinus Pangaribuan, dan Plt. Sekretaris Utama BPS Edy Mahmud, beserta jajarannya.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Krisis Garam Industri, Bagaimana Dampaknya bagi Sektor Pangan? – Page 3

    Krisis Garam Industri, Bagaimana Dampaknya bagi Sektor Pangan? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Beberapa perusahaan industri aneka pangan telah melaporkan melalui Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) terjadinya krisis kelangkaan garam industri.

    Permasalahan yang berlarut-larut ini dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan bagi industri aneka pangan. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).

    Saat ini, Adhi mencatat stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025.

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” ungkap dia.

    Bahan Baku Utama

    Bagi industri aneka pangan, garam industri merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya. Situasi ini dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama di bulan Ramadhan menjelang perayaan Idul Fitri.

    “Selama ini industri aneka pangan telah berkontribusi besar dalam PDB Nasional serta dalam menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja (data BPS 2023). Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami”, tambah Adhi.

    Pada situasi ini, GAPMMI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat dihindari. Jika tidak, penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat terjadi, yang akan merugikan banyak pihak, mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

     

  • GAPMMI Ingatkan Pemerintah Soal Krisis Garam Industri, Stok Hanya Cukup Sampai Maret 2025 – Halaman all

    GAPMMI Ingatkan Pemerintah Soal Krisis Garam Industri, Stok Hanya Cukup Sampai Maret 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) menerima laporan dari beberapa perusahaan industri aneka pangan terjadinya kelangkaan garam industri.

    Permasalahan tersebut dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.  

    Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman menyampaikan, GAPMMI ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri.

    Menurutnya, saat ini stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025.

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” tutur Adhi dalam keterangannya, Senin (25/3/2025).

    Ia menyebut, bagi industri aneka pangan, garam industri merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya.

    Adhi mengatakan, situasi ini dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

    “Selama ini industri aneka pangan telah berkontribusi  besar dalam PDB Nasional serta dalam menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga  kerja (data BPS 2023). Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami,” tambah Adhi.

    Gappmi mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat dihindari. 

     

  • Lebaran Sepi Pemudik, Perputaran Uang Tahun Ini Ikut Melambat?

    Lebaran Sepi Pemudik, Perputaran Uang Tahun Ini Ikut Melambat?

    Jakarta: Setiap tahunnya, perayaan Idulfitri menjadi momen perputaran uang terbesar di Indonesia. 
     
    Tradisi mudik, belanja kebutuhan Lebaran, wisata keluarga, hingga pengiriman hampers dari perusahaan ke relasi bisnis membuat uang beredar dalam jumlah fantastis. 
     
    Namun, tahun ini ada yang berbeda. Jumlah pemudik menurun dan itu berdampak pada perputaran uang selama Lebaran.

    Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, menjelaskan turunnya jumlah pemudik tahun ini akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di berbagai sektor usaha.
     
    “Perputaran uang selama libur Iduel Fitri 1446 Hijriah tahun ini diprediksi menurun seiring dengan jumlah pemudik yang mengalami penurunan,” kata Sarman dalam keteranganyang diterima Medcom.id, Selasa, 25 Maret 2025.
     

    Jumlah pemudik turun 24 persen, perputaran uang ikut merosot
    Berdasarkan survei dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang. 
     
    Angka ini turun sekitar 24 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.
     
    Dengan asumsi rata-rata setiap keluarga membawa uang Rp3,75 juta untuk keperluan Lebaran, total perputaran uang tahun ini diprediksi hanya sekitar Rp137,97 triliun. 
     
    Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun. Jika rata-rata uang yang dibawa pemudik lebih besar, misalnya Rp4 juta per keluarga, maka potensi perputaran uang bisa mencapai Rp145 triliun. 
     
    Namun tetap saja, jumlahnya lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
     

    Mengapa pemudik lebaran tahun ini menurun?
    Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah pemudik dan melambatnya perputaran uang Lebaran tahun ini:

    Jarak libur Nataru dan lebaran terlalu dekat
    Banyak orang yang sudah berlibur saat Natal dan Tahun Baru (Nataru), sehingga mereka tidak lagi merencanakan pulang kampung saat Lebaran.
    Kondisi ekonomi membuat masyarakat berhemat
    Dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, banyak masyarakat memilih untuk mengurangi pengeluaran demi mempersiapkan biaya sekolah anak pada tahun ajaran baru.
    Maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
    Gelombang PHK di berbagai sektor membuat daya beli masyarakat menurun. Banyak orang yang harus mengalokasikan uangnya untuk kebutuhan primer daripada mudik atau belanja Lebaran.
    Daya beli melemah
    Inflasi dan kenaikan harga barang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka, termasuk mengurangi pengeluaran untuk perjalanan dan belanja Lebaran.
    Faktor cuaca
    Cuaca ekstrem di beberapa daerah juga mempengaruhi niat masyarakat untuk mudik atau berlibur selama Lebaran.

    Menurut Sarman, meskipun Bank Indonesia telah menyiapkan uang layak edar (ULE) sebesar Rp180,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri 2025, jumlah ini diperkirakan tidak akan terserap sepenuhnya akibat faktor-faktor di atas.
     
    “Perputaran uang ini akan menyebar sekitar 60 persen di Pulau Jawa sebagai tujuan utama mudik setiap tahun seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten sekitar  Jabodetabek, sisanya 40 persen akan menyebar wilayah Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua,” jelas dia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)