Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Memang Dingin Tangan Mentan Amran

    Jakarta, Beritasatu.com – Perum Bulog mencatat lonjakan serapan beras yang luar biasa dalam tiga bulan pertama tahun 2025. Tercatat hingga bulan Maret ini, Bulog telah menyerap 725.513 ton beras dari petani. Lonjakan ini menjadi serapan tertinggi dalam lima tahun terakhir untuk periode yang sama.

    Peningkatan ini mencapai 2.000 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana serapan Bulog hanya sekitar 35.000 ton dalam tiga bulan pertama. Biasanya, Bulog membutuhkan satu tahun penuh untuk menyerap satu juta ton beras. Namun, kini dalam waktu hanya tiga bulan, serapan Bulog sudah mendekati pencapaian tahunan di masa lalu.

    Pengamat politik Hendri Satrio (Hensa) menilai pencapaian ini memang pencapaian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membawa perubahan di sektor pertanian. Dia memahami langsung suara petani dan mengambil tindakan nyata di lapangan.

    “Dalam waktu singkat, kita bisa melihat dampak tangan dingin Amran Sulaiman. Serapan Bulog melonjak, produksi beras meningkat, mafia pangan ditindak, dan efisiensi anggaran membuahkan hasil maksimal. Jargon “tidak ada hari libur di Kementan untuk swasembada” bukan sekadar slogan, tapi benar-benar diterapkan,” ujar Hensa.

    Hensa menyebut bahwa lonjakan capaian serapan gabah tahun ini merupakan kado istimewa lebaran bagi seluruh komponen bangsa karena perlahan tapi pasti Indonesia betul-betul akan mewujudkan swasembada. Namun, Hensa mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu terlena mengingat tantangan swasembada masih cukup panjang, terutama pada persoalan cuaca yang kini memasuki musim hujan lebat.

    “Saya oke ya dengan data ini, prestasi sekaligus kado istimewa bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Pangan itu sektor dasar yang menentukan nasib bangsa kita ke depan. Tapi saya juga mengingatkan jangan terlalu terlena karena tantangan ke depan masih cukup panjang, walaupun saya apresiasi kinerja Bulog dan Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) yang terus bekerja meningkatkan produksi dalam negeri,” ujar Hensa.

    Sebagai informasi, serapan gabah pada 28 Maret 2025 tercatat mencapai 725.513 ton setara beras atau meningkat 2.243,09 persen bila dibandingkan tahun 2015 yang hanya 30.964 ton. Serapan gabah tahun ini juga jauh meningkat sebesar 1.970,53 persen bila dibandingkan serapan tahun lalu yang hanya 35.040 ton. Sedangkan rata-rata serapan 2015 sampai 2024 mencapai 152.082 ton.

    Capaian ini sejalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan lonjakan produksi beras nasional pada periode Januari-Maret 2025 sebesar 52,32% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mencapai 8,67 juta ton, dengan potensi luas panen padi mencapai 2,83 juta hektar. Bahkan produksi beras di periode Januari-April 2025 diperkirakan akan mencapai angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Produksi padi pada periode tersebut diprediksi mencapai 13,95 juta ton, meningkat 25,99% atau naik 2,88 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    Tentu saja peningkatan serap gabah petani tidak bisa dilepaskan juga dari kebijakan HPP gabah yang saat ini mencapai Rp 6.500 perkilogram. Penetapan HPP ini juga disertai denagn penghapusan rafaksi sehingga gabah wajib dibeli dalam kondisi apapun.

    “Komunikasi pemerintah untuk isu penyerapan gabah juga baik, ini tumben baik, tidak seperti kasus lainnya, maka dengan komunikasi yang baik, koordinasi juga baik sehingga, saat pemerintah memberikan tambahan anggaran sebesar Rp 16,6 triliun untuk Perum Bulog bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, Hensa mengatakan bahwa terdapat peran besar yang dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi sehingga tahun ini pemeintah memutuskan untuk tidak melakukan kebijakan impor.

    “Menteri Amran menyadari perlunya kolaborasi antar kementerian maupun lembaga,  termasuk di level bawah seperti PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” katanya.

    Sebagai informasi, Kementan di bawah komando Mentan Amran mampu bekerja taktis dalam menerjemahkan arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani, dengan memaksimalkan anggaran secara efisien.

    Salah satu faktor utama yang menopang lonjakan produksi beras adalah program pompanisasi, yaitu proses mengalirkan air menggunakan pompa untuk irigasi guna mengatasi masalah pertanian di musim kemarau. Pada tahun 2024, Kementerian Pertanian menjalankan program pompanisasi sebagai solusi tercepat untuk mengatasi dampak kekeringan terhadap sektor pertanian. Melalui kebijakan refocusing anggaran untuk pompanisasi, produksi padi meningkat sebesar 1,49 juta ton, dengan nilai ekonomi mencapai Rp 17,89 triliun selama Agustus–Desember 2024. Dalam program ini, 62.378 unit pompa alsintan dan 9.904 unit irigasi perpompaan telah dialokasikan ke berbagai sentra produksi padi. Langkah ini memastikan produksi tetap berjalan meskipun menghadapi cuaca ekstrem.

    Keberhasilan serapan Bulog juga merupakan hasil kolaborasi erat antara Kementerian Pertanian, Bulog, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang bekerja dalam satu komando untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sinergi ini memastikan hasil panen petani terserap optimal, harga gabah stabil, dan kesejahteraan petani meningkat.

    Selain strategi produksi dan distribusi, Mentan Amran juga dikenal tegas dalam memberantas mafia pangan. Beberapa langkahnya meliputi penindakan kasus pupuk palsu yang merugikan petani, pengendalian distribusi Minyakita agar harga tetap stabil dan tidak dimainkan spekulan, serta pengawasan harga gabah langsung di lapangan, dengan harga yang dijaga di level Rp 6.500/kg. Mentan juga selalu terbuka dengan petani. Ia memberikan akses langsung bagi mereka untuk menyampaikan keluhan melalui nomor pribadinya.

    Sementara itu, Direktur Pengadaan Bulog Prihasto Setyanto menegaskan bahwa Mentan Amran memberi dorongan besar bagi Bulog dalam menyerap gabah petani. Bahkan Mentan seringkali menanyakan langsung terkait informasi harga gabah di lapanhan agar tetap menguntungkan para petani.

    “Saat ini, seluruh pimpinan wilayah dan cabang Bulog fokus bekerja untuk memastikan petani tidak dirugikan menjelang panen raya. Kami berdiri di depan, bersama petani,” tegas Prihasto.

    Di bawah komando Mentan Amran, Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan hulu ke hilir yang mencakup penyediaan pupuk tepat waktu, pembangunan irigasi modern, peningkatan produksi benih unggul, optimalisasi alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta Program Oplah, yang meningkatkan produktivitas lahan petani. Dengan berbagai langkah strategis ini, Kementerian Pertanian semakin optimistis bahwa Indonesia bisa mencapai ketahanan pangan yang kuat. Produksi dalam negeri dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

  • Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Penjualan Pakaian Susut jelang Lebaran 2025, Bukti Daya Beli Melemah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pedagang produk garmen atau pakaian jadi di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat mengeluhkan penurunan penjualan jelang Lebaran 2025, yang menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat.

    Destiana (20), karyawan di salah satu toko penjual pakaian perempuan hingga anak di Lantai 1 Blok C Central Tanah Abang, mengungkapkan terjadi penurunan penjualan sekitar 50% pada Lebaran tahun ini dibandingkan Lebaran tahun lalu.

    Perempuan yang sudah berdagang di Tanah Abang sejak 2023 itu mengaku kini omzet kotor tokonya rata-rata Rp10 juta per hari. Menurutnya, penurunan pengunjung di Pasar Tanah Abang sudah mulai terjadi sejak Agustus 2024.

    “[Jelang Lebaran 2025] biasa aja, kayak hari-hari biasa. Jauh banget menurunnya,” kata Desti saat ditemui di kiosnya, Jumat (28/3/2025).

    Senada, penurunan omzet juga dialami Rendi (21), salah satu karyawan di toko penjual kerudung di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang.

    Dia tidak menampik bahwa terjadi peningkatan pengunjung jelang Lebaran kali ini. Hanya saja, peningkatannya tidak sesignifikan tahun lalu.

    “Mendingan [Lebaran] tahun kemarin. Kalau tahun sekarang turun,” ungkap Rendi saat ditemui di kiosnya, Jumat (23/3/2025).

    Padahal, sambungnya, omzet rata-rata per hari jelang Lebaran 2024 bisa mencapai Rp4 juta, tetapi kini sekitar Rp1 juta.

    Daya Beli Lemah

    Indikasi melemahnya daya beli masyarakat, terutama jelang Lebaran 2025, memang tercatat dari sejumlah data statistik.

    Bank Indonesia misalnya memprakirakan indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 terkontraksi sebesar 0,5% secara tahunan dan tumbuh melambat 0,8% secara bulanan (dari 5,9% pada Januari).

    IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan daya beli masyarakat atau konsumsi rumah tangga.

    Tak hanya dari sisi produsen, dari sisi konsumen juga tampak indikasi pelemahan. Badan Pusat Statistik mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%), maupun year to date (-1,24%).

    Sejumlah kios pakaian di Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B mulai tutup dan pengunjung berkurang dua hari sebelum lebaran./ Bisnis – Dwi Rachmawati

    Memang secara agregat, inflasi inti masih tumbuh secara bulanan (0,25%) tahunan (2,48%). Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu diskon tarif listrik 50% oleh pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah.

    Hanya saja yang menjadi anomali adalah kelompok pakaian dan alas kaki hanya mengalami inflasi 0,1% secara bulanan. Padahal notabenenya, masyarakat kerap memburu ‘baju Lebaran’ menjelang Hari Raya Idulfitri.

    Sebagai perbandingan, kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi 0,22% secara bulanan pada Maret tahun lalu atau jelang Lebaran 2024. Kelompok itu menjadi penyumbang inflasi terbesar keempat, hanya kalah dari dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,42%); perawatan pribadi dan jasa lain (0,7%); serta penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,33%).

    PHK hingga Efisiensi

    Pertanyaannya kini, apa penyebab daya beli melemah jelang Lebaran 2025?

    Dalam publikasi bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025!, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai pelemahanan daya beli jelang Hari Raya Umat Muslim itu terjadi karena tekanan dari sisi pendapatan kelompok rumah tangga kelas menengah dan menengah ke bawah.

    Core mencontohkan terjadi PHK massal di sektor manufaktur menjelang lebaran 2025 seperti yang terjadi kepada 10.655 buruh di PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Selain fenomena PHK besar-besaran, sulitnya mencari pekerjaan yang layak bagi pekerja kerah putih juga menjadi sebab menurunnya pendapatan dari yang selayaknya diterima.

    “Melambatnya pertumbuhan upah riil di sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa lainnya menambah beban rumah tangga pekerja,” tulis Core dalam publikasinya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Mengolah data Badan Pusat Statistik, Core mengungkapkan upah sektor industri manufaktur terkontraksi 0,7% pada 2024. Padahal, pada 2022 dan 2023, upah riil pekerja manufaktur masih tumbuh rata-rata 5,6%.

    Hasil studi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menambahkan, efisiensi anggaran oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto juga diproyeksikan berkontribusi menekan lonjakan konsumsi selama Lebaran tahun ini.

    Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman menjelaskan studi tersebut menggunakan perhitungan model computable general equilibrium (CGE). Indef mencoba membandingkan data dampak mudik ke perekonomian pada tahun lalu dengan tahun ini di tengah efisiensi anggaran belanja negara.

    Hasilnya, tingkat konsumsi rumah tangga di semua provinsi akan turun pada Lebaran kali ini akibat efisiensi anggaran. Penurunan terbesar terjadi di Banten yang mencapai 1,4%.

    “Artinya apa? Artinya bahwa hampir setiap daerah konsumsinya tertahan,” ujar Rizal dalam diskusi daring Indef, Rabu (19/3/2025).

    Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga tersebut disebabkan utamanya karena dana transfer ke daerah senilai Rp50,59 triliun terkena efisiensi anggaran. Akibatnya, peredaran uang di daerah akan terpengaruh secara negatif.

    Dari hasil perhitungan Indef, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang paling besar mengalami penurunan tingkat konsumsi rumah tangga. Masalahnya, sambung Rizal, hampir dua pertiga penduduk Indonesia ada di Jawa. “Ini pasti berpengaruh ke [angka] agregat konsumsi nanti,” jelasnya.

    Secara tahunan, Indef memperkirakan konsumsi rumah tangga akan turun 0,814% akibat efisiensi anggaran tersebut.

  • Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret

    Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 28 Maret 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik mencapai sebesar Rp1,93 triliun pada pekan keempat bulan ini, yakni periode transaksi 24-26 Maret 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp2,63 triliun.

    Selanjutnya, terdapat modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,51 triliun dan Rp0,19 triliun. Dengan demikian, modal asing masuk bersih menjadi sebesar Rp1,93 triliun.

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 26 Maret 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham tercatat sebesar Rp32,02 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp16,08 triliun dan Rp10,98 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 90,41 basis point (bps) per 21 Maret 2025 menjadi 90,84 bps per 26 Maret 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit melemah di level Rp16.590 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (27/3), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Rabu (26/3) di level Rp16.575 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 104,55 pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 7,09 persen pada Kamis (27/3) pagi, dari sebelumnya 7,13 persen pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,352 persen pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    Sumber : Antara

  • Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    Lebaran 2025, Hari Raya yang Penuh dengan Kesedihan

    JAKARTA – Aktivitas mudik bagi sebagian umat Islam merupakan cermin dari kesadaran tentang pentingnya memelihara silaturahmi di antara keluarga besar. Mudik juga bagian dari refleksi kerinduan setiap insan akan kehangatan antar sesama kerabat dan persahabatan. Hal ini yang membuat sebagian orang rela melakukan apa saja untuk bisa mudik.

    Meski tidak persis sama dengan tiga tahun lalu akibat pandemi, perayaan Iedul Fitri 2025 seakan digelayuti awan hitam yang mmembawa kegelapan. Hari Raya Suci Iedul Fitri 2025 ini gelap!

    Lebaran merupakan perpaduan dari hari raya umat Islam dan tradisi budaya yang telah diwariskan leluhur secara turun temurun. Jutaan orang siap menempuh jarak yang jauh hanya demi bertemu dengan keluarganya di kampung halaman. Selain tradisi mudik, di dalamm merayakan hari raya suci ada satu ritual bagi sebagian masyarakat yakni mengenakan baju atau busana terbaiknya. Tradisi ini diperkenalkan di kesultanan Banten pada abad ke 16. Di mana pusat perbelanjaan menjadi tujuan utama jelang Lebaran, dengan berbagai potongan harganya. Tujuannya hanya satu memikat perhatian konsumen.

    Di balik pelaksanaan dan menjaga tradisi kemeriahan yang diturunkan, ada harga yang harus dibayar. Sayangnya, kenyataan ekonominya itu tidak sama dengan semangat merayakan hari kemenangan. Tren ramai- ramai berbelanja untuk kebutuhan ramadan dan hari raya tidak terlihat. Hingga pekan ketiga bulan ramadan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Kelompok rumah tangga menengah ke bawah seakan mengerem belanja.Tidak bergairahnya kelompok masyarakat menjelang lebaran merupakan anomali yang menggambarkan ketidakberesan di ekonomi domestik Indonesia.

    Ilustrasi pedagang di pasar perahu

    Lembaga Center of Reform on Economics atau CORE Indonesia di laman utamanya yang berjudul ‘Awas Anomali Konsuumsi Jelang Lebaran 2025’ mengungkapkan data-data konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54-5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjelang periode Ramadan dan IdulFitri 1446 Hijriyah. Dan BPS kembali mencatat deflasi pada Februari 2025, baik secara tahunan (-0,09%), bulanan (-0,48%) maupun year to date (-1,24%).

    Memang, secara agregat, inflasi inti masih cukup baik 0,25% (bulanan) dan 2,48% (tahunan). Faktor terbesar penyumbang deflasi juga berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah untuk rumah tangga kelas menengah sejak dari Januari hingga Februari 2025 lalu.

    Jdeflasi pada februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil sebesar -0,12% secara bulanan. Padahal, menjelang bulan Ramadhan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan,minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi,

    meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia.

    CORE juga mengungkapkan data dari Bank Indonesia yang mencatat Indeks penjualan riil (IPR) pada Februari 2025 diperkirakan merosot sebesar 0,5% (yoy), dipengaruhi jatuhnya penjualan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (-1,7%). IPR mencerminkan tingkat penjualan eceran di beberapa kota besar di Indonesia, salah satu indikator

    penting dari sisi produsen yang dapat menggambarkan pergerakan konsumsi rumah tangga. Dengan mengesampingkan kasus Covid-19 pada 2020-2021, pertumbuhan IPR sebetulnya telah melambat sejak 2017.

    “Sebelum 2017, pertumbuhan IPR selalu double digits, tetapi sejak 2017 pertumbuhan IPR stagnan di bawah 5%. Perlambatan pertumbuhan IPR sejak 2017 mencerminkan adanya tekanan yang semakin mengeras terhadap konsumsi rumah tangga. Puncaknya adalah anomali pada Ramadan dan lebaran 2025,” ungkapnya.

    perspektif produsen juga menunjukkan sinyal gawat. Sinyal gawat ini tampak dari setoran penerimaan pajak untuk lapangan usaha perdagangan dan industri manufaktur yang terjungkal cukup dalam. Pada Januari 2025, setoran pajak dari industri pengolahan hanya mencapai Rp 23,25 triliun, atau terkontraksi sebesar 39% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp 38,1 triliun.

    Kinerja sektor perdagangan juga jatuh lebih dalam mencapai -89% pada periode yang sama. Pada Januari 2025, realisasi penerimaan pajak sektor perdagangan hanya Rp 4,23 triliun, jauh di bawah Januari 2024, Rp 38,8 triliun. Data-data di atas menguatkan hipotesis adanya kejanggalan perilaku konsumsi rumah tangga menjelang lebaran 2025. Tentu, ini adalah cerminan situasi genting dalam rumah tangga masyarakat Indonesia. 

    Gambar tabel data pertuumbuhan tahunan upah riil BPS

    Menurunnya tingkat Pemudik dan Keyakinan Konsumen

    Pemerintah memprediksi pemudik hanya 146,48 juta orang, turun tajam dari tahun lalu yang mencapai 193,6 juta orang. Penurunan 24 persen ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari ekonomi yang terluka. Jadi tidak salah jika lebaran 2025 merupakan hari raya suci yang gelap bagi sebagian masyarakat. Pasalnya, sebagian kawan buruh di berbagai daerah meratapi nasib lebaran tanpa THR.

    Pemudik Bermotor Ngeluh akan Jalan Rusak (IST)

    Alih-alih menyiapkan bekal untuk mudik ke kampung yang didambakan, untuk kebutuhan sehari-hari pun rakyat dalam kondisi serba susah dan mencekik. Daya beli kurang, sedangkan harga barang kebutuhan dasar, termasuk transportasi aman dan nyaman kian hari kian mahal. Klaim Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga Maret 2025, sudah ada 40 ribu karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Pada Januari 2025, terjadi penurunan indeks Keyakinan Konsumen (IKK) hingga 0,4 persen (month-to-month) dibandingkan IKK Desember 2024. Jika kita mengacu pada periode 2022 hingga 2024, pasti terjadi kenaikan IKK di bulan Januari karena ada optimisme konsumen di awal tahun.

    Pengamat Ekonomi Nailul Huda menyebutkan, kondisi keyakinan konsumen melemah juga terjadi di bulan Februari 2025. Cerminan buruknya kondisi ekonomi di awal tahun juga tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) yang menurun tajam dari Desember 2024 ke Januari 2025.

    “Kondisi tersebut menyiratkan bahwa pasar Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Dampaknya adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang semakin merosot,”tandasnya.

    Kebangetan! Ternyata Masih Ada 40 Perusahaan yang Belum Bayar THR

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan sekitar 40 perusahaan diduga menunggak pembayaran tunjangan hari raya (THR).

    “Tadi pagi saya dengar sekitar 40-an kalau saya dengar tadi, tapi kita belum lihat detail kasusnya apa dan ini seperti apa,” kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Yassierli mengatakan bahwa pihaknya terus membuka pelaporan terkait tunggakan THR. Setiap laporan yang masuk akan melalui proses verifikasi oleh pengawas ketenagakerjaan. Jika laporan dinilai valid, pengawas akan melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan nota pemeriksaan pertama. Perusahaan diharapkan merespons dalam waktu tujuh hari.

    Jika tidak ada tanggapan, akan dikeluarkan nota pemeriksaan kedua dengan tenggat tiga hari. Apabila masih tidak ada respons, Kementerian akan memberikan rekomendasi tindakan. Dia mengatakan sanksi bagi perusahaan yang menunggak THR bervariasi, tergantung rekomendasi hasil pemeriksaan. Sanksi dapat berupa denda administratif akibat keterlambatan hingga rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kelangsungan usaha perusahaan.

    “Jadi bukan kami yang berikan sanksi, kita berikan rekomendasi,” ucapnya.

  • Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (kiri) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (tengah) dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti (kanan) saat penandatanganan MoU, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Pemerintah sediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 23:57 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/3).

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Pemerintah Siapkan 30.000 Rumah Subsidi untuk Tenaga Kesehatan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan membangun 30.000 rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya (nakes) di seluruh Indonesia.

    Penyediaan rumah subsidi khusus itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditanda tangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti.

    Rumah subsidi FLPP itu diperuntukkan bagi 15.000 perawat, 10.000 bidan, dan 5.000 tenaga kesehatan lainnya. Tahap awal, sebanyak 300 rumah itu ditargetkan bisa diserah terima kepada para pekerja medis itu pada Senin (28/4/2025).

    “Jadi, kita kerja benar dan cepat dengan tata kelola yang benar. Jangan terlalu banyak basa-basi ya, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Segera ya, kalau yang bisa cepat jangan dibuat lambat,” kata Maruarar saat penekenan MoU di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pria yang akrab disapa Ara itu meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan seremonial serah terima kunci 300 rumah subsidi untuk nakes itu di Semarang, Magelang, atau Solo, Jawa Tengah, sesuai rekomendasi Menkes Budi Gunadi Sadikin.

    Ara meminta rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan nakes tersebar dibangun di delapan daerah, termasuk Sumatera Utara yang merupakan kampung asalnya. Kemudian Karawang, Jawa Barat yang merupakan daerah pemilihan Putih Sari, wakil ketua Komisi IX DPR juga inisiator pembangunan rumah subsidi untuk nakes.

    Kedelapan daerah yang akan dibangun 30.000 rumah subsidi untuk nakes itu, adalah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. 

    Menkes Budi Gunadi mengatakan hingga kini sudah ada 42.000 perawat, bidan, dan nakes yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah subsidi tersebut, tetapi baru 37.000 yang memenuhi kriteria.

    Budi mengatakan jika rumah subsidi khusus itu seharga Rp 160 juta per unit, maka pemerintah setidaknya butuh dana Rp 4,8 triliun untuk pembangunan 30.000 rumah tersebut.

  • Harga Cabai Rawit Sentuh Rp 100.000 per Kg Hari Ini 28 Maret 2025 – Page 3

    Harga Cabai Rawit Sentuh Rp 100.000 per Kg Hari Ini 28 Maret 2025 – Page 3

    Sebelumnya, beberapa perusahaan industri aneka pangan telah melaporkan melalui Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) terjadinya krisis kelangkaan garam industri.

    Permasalahan yang berlarut-larut ini dapat mengancam kapasitas produksi perusahaan, dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar.

    Ketua Umum GAPMMI, Adhi S. Lukman menyampaikan bahwa situasi ini sangat memprihatinkan bagi industri aneka pangan. “Kami ingin mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah terhentinya produksi karena kekurangan bahan baku garam industri,” kata dia dalam keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Selasa (25/3/2025).

    Saat ini, Adhi mencatat stok garam industri aneka pangan yang tersedia hanya cukup untuk kebutuhan produksi hingga Maret 2025.

    “Pihak pemasok menginformasikan kepada anggota kami bahwa mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan garam karena adanya kendala dalam pengadaan garam industri,” ungkap dia.

    Bahan Baku Utama

    Bagi industri aneka pangan, garam industri merupakan bahan baku utama untuk memproduksi berbagai produk pangan olahan seperti seasoning, tepung bumbu, mi instan, snack, dan berbagai produk pangan olahan lainnya. Situasi ini dapat mengganggu operasional perusahaan, terutama di bulan Ramadhan menjelang perayaan Idul Fitri.

    “Selama ini industri aneka pangan telah berkontribusi besar dalam PDB Nasional serta dalam menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 1,9 juta tenaga kerja (data BPS 2023). Ketidakpastian ketersediaan bahan baku ini sangat mengkhawatirkan bagi keberlangsungan industri kami”, tambah Adhi.

    Pada situasi ini, GAPMMI mendesak Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat dihindari. Jika tidak, penghentian produksi dan gangguan pasokan ke pasar dapat terjadi, yang akan merugikan banyak pihak, mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

     

  • BI: Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret

    BI: Modal asing masuk bersih Rp1,93 triliun pada pekan keempat Maret

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik mencapai sebesar Rp1,93 triliun pada pekan keempat bulan ini, yakni periode transaksi 24-26 Maret 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa jumlah tersebut terdiri dari modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp2,63 triliun.

    Selanjutnya, terdapat modal asing keluar bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp0,51 triliun dan Rp0,19 triliun. Dengan demikian, modal asing masuk bersih menjadi sebesar Rp1,93 triliun.

    Selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen hingga 26 Maret 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham tercatat sebesar Rp32,02 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp16,08 triliun dan Rp10,98 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 90,41 basis point (bps) per 21 Maret 2025 menjadi 90,84 bps per 26 Maret 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit melemah di level Rp16.590 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (27/3), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Rabu (26/3) di level Rp16.575 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 104,55 pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 7,09 persen pada Kamis (27/3) pagi, dari sebelumnya 7,13 persen pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,352 persen pada akhir perdagangan Rabu (26/3).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rupiah menguat didukung sentimen positif pasar saham domestik

    Rupiah menguat didukung sentimen positif pasar saham domestik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat didukung sentimen positif pasar saham domestik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai bahwa penguatan nilai tukar (kurs) rupiah didukung sentimen positif dari pasar saham domestik yang mampu menguat 3,8 persen per Rabu (26/3).

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 26 poin atau 0,15 persen menjadi Rp16.562 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.588 per dolar AS.

    “Investor asing mulai kembali masuk ke pasar saham domestik, tercermin dari masuknya dana investor asing ke pasar saham kemarin sebesar 155 juta (dolar Amerika Serikat/AS),” ujar Josua kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

    Pada Rabu (26/3), imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) IDR menurun 5-17 basis points (bps). Volume perdagangan obligasi tercatat Rp20,31 triliun, lebih rendah dari volume perdagangan pada Selasa (25/3) yang sebesar Rp32,14 triliun.

    Kepemilikan asing pada obligasi IDR juga menurun Rp1,92 triliun pada Selasa menjadi Rp894 triliun atau 14,34 persen dari total

    “Yield pada seri acuan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 20 tahun tercatat masing-masing 6,82 persen (-17 bps), 7,13 persen (-9 bps), 7,18 persen (-6 bps), dan 7,21 persen (-5 bps),” kata Josua.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia hari ini juga meningkat ke level Rp16.566 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.588 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Pemerintah menyediakan 30 ribu rumah subsidi untuk tenaga kesehatan

    Kemenkes tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan total 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

    Secara rinci, sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, di Jakarta, Kamis, berpesan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

    “Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” kata Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis.

    Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

    Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

    Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

    “Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” kata Budi.

    Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada tahun ini. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April mendatang.

    Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025