Kementrian Lembaga: BPS

Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen.

“Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

“Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

“Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

“Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

“Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.

03/04/2025 20:27
Trump Tetapkan Tarif 32% ke RI, Ini Dampak ke Penerimaan Negara

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia. Penerimaan negara pun bisa berdampak atas kebijakan tersebut.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat perekonomian dalam negeri akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan tarif Trump tersebut.

Dampak langsungnya, sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik yang pangsa pasarnya besar di AS akan mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, dampak tidak langsung yakni pelemahan perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia lain seperti China dan Jepang.

Barang asal China sendiri dikenai tarif tambahan 34%, sedangkan Jepang sebesar 24%. Akibatnya, ekspor Indonesia ke dua negara tersebut juga berpotensi berkurang.

“Dampak tidak langsung lainnya seperti pelemahan harga komoditas terutama energi. Padahal, penerimaan pajak kita dipengaruhi oleh harga komoditas,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

Lebih lanjut, pelemahan ekspor berpotensi menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan semakin lemah. Akibatnya, terjadi penurunan keuntungan korporasi dalam bentuk rupiah.

Sejalan dengan itu, setoran pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) berpotensi berkurang terutama dari sektor pengolahan. Oleh sebab itu, kebijakan tarif Trump akan turut berdampak negatif kepada penerimaan negara.

Pertanyaannya kini, seberapa besar? Fajry melihat tidak terlalu signifikan.

Dia beralasan, selama ini kontribusi perdagangan internasional ke produksi domestik bruto (PDB) cenderung sedikit. Pada 2024, Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di level kontraksi yaitu -0,01%.

“Jadi saya kira dampaknya ke penerimaan pajak cukup terbatas. Namun semua akan tergantung pada seberapa besar dampak tidak langsung yang ditimbulkan terutama pada harga komoditas,” ujarnya.

Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.

03/04/2025 20:15
Lestari Moerdijat: Peningkatan kemampuan dosen perkuat karakter SDM

Upaya pengembangan kemampuan dosen merupakan langkah yang harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraannya.

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong pengembangan kemampuan dosen dalam rangka mewujudkan transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga membentuk karakter serta memperkuat penguasaan ilmu dan teknologi peserta didik.

“Tantangan di depan yang makin kompleks membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki karakter kuat dan berdaya saing sehingga membutuhkan tenaga dosen yang memiliki kemampuan mumpuni,” kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Kamis

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), jumlah dosen di Indonesia mencapai 303.670. Namun, hanya 25 persen saja yang sudah lulus dari program doktor.

Sementara itu, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, dari jumlah dosen yang ada, sebanyak 60 persen mengajar di perguruan tinggi swasta (PTS) dan 45 persen dari dosen PTS itu menerima gaji di bawah Rp3 juta per bulan.

Berdasarkan data tersebut, Lestari mengatakan bahwa upaya pengembangan kemampuan dosen merupakan langkah yang harus seimbang dengan peningkatan kesejahteraannya.

Rerie, sapaan akrab Lestari, menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak semata menyasar capaian akademik.

Anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu mengutarakan bahwa pembangunan pendidikan juga harus mampu membentuk karakter, memperkokoh nilai-nilai kebangsaan, sekaligus memperkuat penguasaan ilmu dan teknologi dari peserta didik.

Menurut dia, hal itu membutuhkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk mewujudkan pengembangan kemampuan dosen yang diimbangi peningkatan kesejahteraannya.

Ia berharap peningkatan kemampuan dosen dapat memaksimalkan kualitas pembelajaran, riset, dan inovasi yang dilakukan setiap perguruan tinggi.

Dengan demikian, kata Rerie, pendidikan tinggi yang ada mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berkarakter kuat dan berdaya saing di tingkat global.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

03/04/2025 19:14
Asyik! Ada Perluasan Layanan Transjabodedetabek, Ini Rutenya

Jakarta –

Kabar baik bagi para pengguna kendaraan umum. Soalnya bisa dipastikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute bus Transjabodetabek.

Tentu hal ini dilakukan untuk pengembangan atau peningkatan layanan. Hal tersebut pun disambut baik oleh para pengguna transportasi umum dan pengamat angkutan umum, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno.

Djoko menjelaskan dalam siaran resmi yang diterima detikOto, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Saat ini, keempat rute tersebut tengah diuji coba dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.

Pertama, untuk wilayah Bekasi, akan ada layanan dari Vida Bekasi ke Cawang Jakarta. Kedua, untuk di Bogor, akan ada layanan dari Kota Wisata, Cibubur, ke Cawang, Jakarta. Selanjutnya, rute ketiga dan keempat akan ada layanan untuk wilayah Tangerang, yakni dari Alam Sutera ke Blok M, Jakarta, dan Binong ke Grogol.

“Sejak diluncurkan tahun 2017, JR Connexion (JRC) telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Saat ini, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan berencana menyediakan bus JR Connexion di 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek. Tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani,” tulis Djoko dalam pesan singkatnya kepada detikOto.

Djoko menambahkan, menurut Badan Pusat Statistik Tahun 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Hasil analisis BPTJ (2023), potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi berangkat) sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18 persen.

“Mengacu ketersediaan halte/ bus stop kurang dari 500 m dari lokasi memulai perjalanan, ada tiga wilayah tertinggi di Jabodetabek yang potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5 persen, Kota Administrasi Jakarta Selatan (70,84 persen) dan Kota Administrasi Jakarta Timur (64,09 persen). Sementara itu, ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84 persen, Kabupaten Tangerang (0,76 persen) dan Kabupaten Bogor (0,67 persen),” penjelasan Djoko.

Ilustrasi – Lalu-lintas Jalan Gatot Subroto arah Kuningan, Jakarta, tersendat, Selasa (4/6/2024) pukul 17.30 WIB. Salah satu penyebab lalin macet karena bus TransJabodetabek yang ngetem. Foto: Andhika Prasetia

“Menurut data dari Badan Pengelola Tapera (2023), terdapat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan itu terdiri dari 158 perumahan kelas atas (lebih dari Rp 2 miliar), 268 perumahan kelas menengah (Rp 1 miliar – Rp 2 miliar), dan 1.584 perumahan kelas bawah (kurang dari Rp 1 miliar),” Djoko menambahkan dalam pesan singkatnya.

Djoko juga menambahkan, sementara di Kota Jakarta terdapat 26 perumahan kelas menengah dan 2 perumahan kelas bawah yang kesemuanya sudah dilayani angkutan umum. Kabupaten Bekasi memiliki 23 perumahan kelas atas, 22 perumahan kelas menengah, dan 645 perumahan kelas bawah, Kabupaten Bogor (5 perumahan kelas atas, 17 perumahan kelas menengah, dan 494 perumahan kelas bawah), Kabupaten Tangerang (45 perumahan kelas atas, 65 perumahan kelas menengah dan 330 perumahan kelas bawah), Kota Bekasi (8 perumahan kelas atas, 30 perumahan kelas menengah, dan 26 perumahan kelas bawah), Kota Bogor (3 perumahan keatas atas, 17 perumahan kelas menengah dan 16 perumahan kelas bawah), Kota Depok (1 perumahan kelas atas, 13 perumahan kelas menengah, dan 25 perumahan kelas bawah), Kota Tengerang (10 perumahan kelas atas, 18 perumahan kelas menengah, dan 13 peumahan kela sbawah), dan Kota Tangerang Selatan (32 perumahan kelas atas, 60 perumahan kelas mennengah, dan 33 perumahan kelas bawah).

“Jadi, di Wilayah Bodetabek ada 1.824 perumahan (242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah) yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung ( feeder ) menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat,” ucap Djoko.

Djoko juga memberikan informasi, saat ini juga ada layanan langsung (direct service), seperti JR Connection yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung (feeder).

“Angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN),” kata Djoko.

(lth/lua)

03/04/2025 14:10
Serikat Buruh: Daya Beli Melemah saat Momen Lebaran karena PHK Massal Terus Terjadi – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat melihat melemahnya daya beli masyarakat saat momen Lebaran disebabkan terus terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

“PHK massal terjadi sejak 2024. Tidak heran daya beli melemah,” ujar Mirah saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

Mirah menekankan, PHK terhadap para pekera memperlambat berputarnya roda perekonomian. Ditambah, lanjut dia, para pekerja juga cenderung mempersiapkan dana mereka untuk anak-anak masuk sekolah.

“Jadi memang PHK yang menimpa para pekerja buruh berpengaruh kuat terhadap daya beli,” tutur Mirah.

Karena itu, pemerintah diminta untuk menginstruksikan para pengusaha untuk tidak mudah melakukan PHK terhadap para buruh. Selain itu, juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak membuat sulit pengusaha hingga pekerjanya.

“Pemerintah seharusnya memberikan peringatan tidak memberi PHK di tengah situasi ini, apalagi Presiden sudah meminta tidak ada PHK,” terang Mirah.

Sebelumnya, data dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebanyak 44.069 buruh yang ter-PHK pada Januari-Februari 2025 dari 37 perusahaan. 37 perusahaan tersebut ada yang menutup pabriknya, pailit, dalam PKPU, efisiensi, dan relokasi.

Beberapa informasi perusahaan besar yang tutup misalnya, Sritex Group dengan total karyawan ter-PHK sebanyak 11.025 buruh, PT Yamaha Music Piano 1.110 buruh PHK, PT Sanken Indonesia 900 butuh PHK, hingga PT Victory Ching Luh 2.000 PHK.

Sedangkan, CORE Indonesia mengungkapkan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah semakin terhimpit jelang Lebaran 2025.

Dalam laporan CORE Indonesia yang berjudul Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025, sejumlah indikator ekonomi menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat tidak menunjukkan gairah meski telah menjelang Lebaran.

Secara langsung, pelemahan konsumsi ini dapat dilihat dari tidak nampaknya tren berbelanja untuk kebutuhan Ramadhan dan Lebaran. Bahkan CORE Indonesia melihat hingga pekan ketiga Ramadhan, konsumsi rumah tangga masih lesu. Sebaliknya, ada sinyal kuat bahwa kelompok rumah tangga menengah ke bawah mengerem belanja.

CORE berpendapat gejala anomali konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran ini terlihat dari tren deflasi pada awal 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat Indonesia mengalami deflasi pada Februari 2025. Deflasi Februari tercatat secara tahunan sebesar 0,09 persen, bulanan sebesar 0,48 persen, dan juga secara tahun berjalan atau year-to-date sebesar 1,24 persen.

Faktor terbesar penyumbang deflasi berasal dari kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, yang dipicu oleh insentif diskon tarif listrik 50 persen pada Januari-Februari 2025 lalu.

Kendati demikian, CORE melihat adanya kejanggalan. Deflasi Februari 2025 tidak hanya terjadi pada kelompok pengeluaran tersebut, melainkan juga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan andil deflasi 0,12 persen secara bulanan.

“Padahal, menjelang bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok makanan, minuman dan tembakau selalu menyumbang inflasi, meskipun dorongan kenaikan harga biasanya tertahan oleh musim panen yang sudah dimulai pada bulan Februari di beberapa daerah di Indonesia,” tulis laporan CORE.

Januari-Februari 40.000 Buruh Kehilangan Pekerjaan

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus terjadi di Indonesia terutama di sektor industri dan sudah memakan korban 40.000 buruh kehilangan pekerjaan dalam dua bulan pertama (Januari-Februari) 2025 ini.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan kasus PHK buruh paling banyak terjadi di kawasan Jawa Barat, DKI Jakarta dan Tangerang.

“(PHK) sudah ada angkanya ya, terutama Jakarta dan Jawa Barat yang paling banyak. Jadi Januari dan Februari ini sudah sekitar 40.000,” ujarnya dikutip Kompas.com di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Bob menambahkan, Apindo mendapatkan data PHK itu dari jumlah pekerja yang mencairkan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi pencairan uang jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Menurut dia, tahun 2024 lalu ada 250.000 orang yang dirumahkan, kemmudian di Januari dan Februari 2025 ini sekitar 40.000. “Data yang kita peroleh dari BPJS. PHK ada di Jawa Barat, DKI, Tangerang,” kata Bob Azam.

Bob belum bisa memastikan jumlah tersebut sudah termasuk gelombang PHK dari raksasa tekstil Sritex Grup. Dia menegaskan, buruh yang di-PHK di periode Januari-Februari 2025, mayoritas berasal dari industri padat karya.

Sebelumya, Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan angka PHK PT Sritex Group mencapai 11.025 orang. Angka tersebut merupakan jumlah kumulatif sejak Agustus 2024 hingga Februari 2025.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah membayarkan jaminan hari tua (JHT) dan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) senilai Rp 90,83 miliar kepada 10.824 pegawai PT Sritex Group yang terkena PHK.

Total 37 Perusahaan Lakukan PHK, Menimpa 44.069 Buruh

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat ada 37 perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya di periode Januari-Februari 2025.

Dari 37 perusahaan tersebut, ada 44.069 buruh atau pekerja sudah terkena PHK.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena ada 13 perusahaan lain dalam proses verifikasi, sehingga total buruh terdampak PHK diperkirakan mencapai 60 ribu orang.

Said tidak mengungkap 13 perusahaan lain yang bakal melakukan PHK. KSPI menyebut banyak buruh yang terkena PHK tidak mendapatkan kepastian soal pesangon dan tunjangan hari raya (THR).

Said Iqbal mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret guna menyelesaikan permasalahan ini.

“Di mana pemerintah? dan apa yang akan dilakukan pemerintah? yang bisa dipastikan 60 ribu buruh ter-PHK tersebut tidak dibayar THR nya hingga H-7,” ujar Said Iqbal, Minggu (16/3/2025).

PHK Dipicu Turunnya Permintaan Pasar Ekspor
Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda mengatakan, pendorong perusahaan melakukan PHK massal adalah menurunnya permintaan secara global.

Dari sisi permintaan di Amerika dan China mengalami kontraksi yang cukup signifikan.

Di pasar domestik bahkan industri lokal tidak berkembang lantaran adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memudahkan impor masuk ke dalam negeri.

“Ini yang dinilai bahwa ya produksi kita kalah bersaing dengan barang-barang dari China, dengan harga yang jauh lebih murah. Belum lagi masalah untuk trifhting,” kata Nailul dalam keterangannya di media sosial YouTube Narasi, beberapa waktu lalu.

Nailul mengatakan bahwa daya beli masyarakat yang terkontraksi ini bermula pada periode Mei hingga September 2024, yang mengalami deflasi berturut-turut secara bulanan.

Dia bilang, kedua alasan itulah yang menjadi penyebab perusahaan gulung tikar bahkan menimbulkan PHK massal.

“Nah ini artinya emang dari sisi permintaan ada gangguan di situ yang pada akhirnya menganggu juga dari sisi produksinya,” ucap dia.

“Makanya di tahun 2024 itu banyak produsen-produsen tekstil yang dia gulung tikar karena dua hal tersebut ada dari sisi kebijakan permendag nomor 8 di tahun 2024 dan juga ada di sisi daya beli masyarakat yang memang belum pulih sepenuhnya,” sambungnya.

Berikut daftar perusahaan yang telah melakukan PHK dengan total jumlah buruh yang terdampak PHK, kawasan, dan alasan PHK:

1. PT. Daya Mekar Tekstil

Jumlah buruh: 250
Kawasan: KBB
Alasan: Efisiensi

2. PT. Kencana Fajar Mulia

Jumlah buruh: 300
Kawasan: KBB
Alasan: Pabrik tutup

3. PT. Lantai Emas Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

4. PT. Ubin Keramik Kemenangan Jaya

Jumlah buruh: 230
Kawasan: Bogor
Alasan: Dalam PKPU

5. PT. Inopak Packaging

Jumlah buruh: 263
Kawasan: Bogor
Alasan: Pailit

6. PT. Aditec Cakrawityata (Quantum)

Jumlah buruh: 511
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

7. PT. Sintra Elektrindo

Jumlah buruh: 58
Kawasan: Bekasi
Alasan: Pailit

8. PT. ISS

Jumlah buruh: 9
Kawasan: Lampung
Alasan: Peralihan perusahaan

9. PT. Parsiantuli Karya Perkasa

Jumlah buruh: 83
Kawasan: Cirebon
Alasan: PHK sepihak

10. PT. Karya Mitra Budi Sentosa

Jumlah buruh: 10.000
Kawasan: Pasuruan, Nganjuk, dan Madiun
Alasan: Pailit

11. PT. Duta Cepat Pakar Perkasa

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

12. PT. Rama Gloria Sakti

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

13. PT. Milienia Furniture

Jumlah buruh: 300
Kawasan: Pasuruan
Alasan: Pailit

14. PT. Cahaya Indo Persada

Jumlah buruh: 150
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

15. PT. Rita Sinar Indah

Jumlah buruh: 100
Kawasan: Surabaya
Alasan: Pailit

16. PT. Nusira

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Gresik
Alasan: Pailit

17. PT. Danmatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

18. PT. Dupantex

Jumlah buruh: 530
Kawasan: Pekalongan
Alasan: Pailit

19. PT. Jabatex

Jumlah buruh: 500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Pailit

20. PT. Master Movenindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Jakarta Utara
Alasan: Pailit

21. PT. Istana Baladewa

Jumlah buruh: 200
Kawasan: Bandung
Alasan: –

22. PT. Mustika Fortuna Abadi

Jumlah buruh: 3
Kawasan: KBB
Alasan: PHK, proses 5 tahun

23. PT. Ricki Putra Globalindo

Jumlah buruh: 700
Kawasan: Bandung
Alasan: Dalam PKPU

24. PT. Daya Mekar Tekstindo

Jumlah buruh: 16
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

25. PT. Fajar Mataram Sedayu

Jumlah buruh: 19
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

26. PT. Falmaco Nonwoven Industry

Jumlah buruh: 200
Kawasan: KBB
Alasan: PHK

27. PT. Century Textil (Centex)

Jumlah buruh: 137
Kawasan: Jakarta Timur
Alasan: Efisiensi

28. PT. Sritex

Jumlah buruh: 10.665
Kawasan: Sukoharjo
Alasan: Pailit

29. PT. Bitratex

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

30. PT. Primayuda

Jumlah buruh: 985
Kawasan: Boyolali
Alasan: Pailit

31. PT. Sinar Pantja Djaja

Jumlah buruh: 340
Kawasan: Semarang
Alasan: Pailit

32. PT. Yihong Novatex

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Cirebon
Alasan: Efisiensi

33. PT. Danbi

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Garut
Alasan: Pailit

34. PT. Sanken Indonesia

Jumlah buruh: 900
Kawasan: Bekasi
Alasan: Relokasi ke Jepang

35. PT. Yamaha Music Piano

Jumlah buruh: 1.100
Kawasan: Jakarta & Bekasi
Alasan: Relokasi ke China

36. PT. Adis

Jumlah buruh: 1.500
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

37. PT. Victory Ching Luh

Jumlah buruh: 2.000
Kawasan: Tangerang
Alasan: Efisiensi

03/04/2025 14:10
Anggota DPR dorong pemerintah antisipasi dampak tarif impor AS

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mendorong pemerintah RI menyiapkan solusi untuk mengantisipasi potensi dampak yang ditimbulkan kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

“Kami mendorong pemerintah segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, sekaligus mencarikan solusi-solusi mengantisipasi dampak perang tarif ini,” kata Marwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dalam daftar yang diumumkan Trump pada Rabu, 2 April 2025, Indonesia masuk daftar yang dikenakan tarif impor 32 persen.

Menurutnya, penerapan tarif ini berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia.

Marwan mengakui, kebijakan Trump ini menimbulkan kekhawatiran bagi ekonomi Indonesia karena dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan dengan AS.

Dia menilai berbagai produk ekspor utama Indonesia seperti mesin dan peralatan listrik, garmen, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan bisa mengalami penurunan daya saing akibat meningkatnya tarif impor di pasar AS.

Lebih lanjut, Marwan, mengatakan industri pengolahan juga banyak bergantung pada ekspor produk di atas. Industri tersebut menyerap sekitar 13,28 persen tenaga kerja Indonesia pada 2023, sehingga dampak dari kebijakan ini dapat dirasakan oleh jutaan pekerja di sektor tersebut.

“Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang asal Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut,” kata Marwan.

Di sisi lain, Marwan mengungkapkan, riset yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan dampak kebijakan Trump terhadap Indonesia tidak sebesar dampak yang dirasakan oleh negara-negara Asia Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan dengan Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 berturut turut sebesar 11,97 miliar dolar AS dan 16,08 miliar dolar AS, yang masih lebih kecil dibandingkan dengan defisit yang dialami AS terhadap China, Jepang, dan Vietnam.

Meski dampak langsung terhadap Indonesia kemungkinan tidak sebesar negara lain, menurut Marwan, tetap ada potensi dampak tidak langsung yang juga perlu diwaspadai.

“Jika ekspor dari negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang ke AS menurun akibat kebijakan ini, maka permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat ikut menurun. Hal ini berisiko menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri yang bergantung pada rantai pasok global,” tutur Marwan.

Ia pun menyarankan, pemerintah mengadopsi langkah-langkah strategis guna memitigasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik AS. Salah satunya, mendiversifikasi pasar ekspor, mengurangi ketergantungan pada AS dengan memperluas hubungan dagang dengan negara-negara lain.

Marwan mengatakan perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara potensial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengamankan pasar alternatif bagi produk-produk ekspor Indonesia.

Selain itu, kebijakan insentif pajak dan subsidi dapat diberikan kepada industri-industri yang terkena dampak untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Di sektor keuangan, stabilitas nilai tukar rupiah juga perlu dijaga melalui kebijakan moneter yang adaptif.

Menurutnya, Bank Indonesia dapat mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar guna menghindari gejolak yang berlebihan.

“Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat bernegosiasi dengan AS untuk memperoleh pengecualian tarif bagi beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) guna mempertahankan akses istimewa ke pasar AS,” katanya.

Marwan menambahkan risiko yang ditimbulkan dari kebijakan Trump ini masih dapat dikelola dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat meski membawa tantangan baru bagi ekonomi Indonesia.

“Dengan pendekatan yang mencakup diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat tetap menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” kata Marwan.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

03/04/2025 13:02
Menanti Respons Prabowo usai RI Jadi Korban Tarif Trump 32%

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menabuh merapkan tarif balasan atau fair reciprocal tariff terhadap sejumlah negara, tak terkecuali Indonesia. Trump bahkan mengenakan tarif sebesar 32% terhadap impor barang dari Indonesia.

Episode ‘perang tarif” Trump itu memicu keresahan global. Bagi Indonesia, langkah ini bisa menambah sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia yang sedang mengalami anomali. Respons pemerintah-pun sangat dinantikan untuk meredam dampak negatif kebijakan Trump.

“Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” ujar Trump di Gedung Putih, Rabu (2/4/2025) waktu setempat.

Trump sejak menjabat sebagai Presiden AS pada periode pertama, memang dikenal sebagai pengusung konservatisme yang sangat populis dan proteksionis. Dia menaruh kepentingan AS di atas segalanya. Namun demikian, kebijakan-kebijakan Trump yang cenderung protektif, memicu ‘ketidakstabilan’ di level global.

Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar. Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

Pengenaan tarif 32% di tengah posisi strategis AS sebagai salah satu mitra dagang utama Indonesia, tentu menjadi tantangan bagi Indonesia. Apalagi, dari sisi domestik, Indonesia sedang menghadapi sejumlah guncangan. Kurs dolar terus terjun bebas, IHSG jeblok, hingga yang paling banyak disorot adalah maraknya pemutusan hubungan kerja alias PHK di sektor padat karya.

Adapun, Trump memandang Indonesia dan sejumlah negara lainnya tidak adil terhadap produk dan barang AS. Khusus soal Indonesia, demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Trump menyebut pemerintah telah mengenakan tarif yang lebih tinggi untuk etanol dibanding Amerika Serikat yang hanya 2,5%.

Trump juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia seperti persyaratan konten lokal di berbagai sektor, rezim perizinan impor yang kompleks, dan kewajiban perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih, sebagai pertimbangan untuk menerapkan tarif balasan.

“Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.”

Apa Langkah Pemerintah RI?

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah RI terkait kebijakan baru Trump. Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengharapkan Indonesia tidak terdampak kebijakan tarif perdagangan Trump.

Budi mengatakan, alih-alih mengambil tindakan seperti yang dilakukan Kanada dan Uni Eropa, Indonesia berupaya agar AS tetap menjaga hubungan dagang dengan Negeri Paman Sam tersebut.

“Kalau kita lihat respons dan tindakan negara mitra AS saling balas membalas. Kita sebenarnya enggak ingin begitu, tetapi kita ingin berteman saja bagaimana supaya mereka tetap menerima pasar kita,” kata Budi saat berkunjung ke Wisma Bisnis Indonesia, Selasa (25/3/2025).

Untuk itu, pemerintah Indonesia telah menyiapkan berbagai upaya agar tidak terdampak kebijakan Trump. Diantaranya, dialog strategis Indonesia-AS sebagai platform kerja sama ekonomi dan diplomasi perdagangan.

Selain itu, memperkuat komunikasi dan lobi strategis melalui utusan khusus, eksplorasi perjanjian dagang terbatas untuk pengurangan tarif dan penyelesaian isu non tarif yang menjadi kepentingan kedua negara.

Pemerintah juga berencana mere-aktivasi dan memperbaharui Indonesia-US Trade and Investment Frame Agreement (Indonesia-US TIFA) yang dibentuk pada 1966, serta memperkuat kerja sama investasi di berbagai sektor strategis.

Tak Terlalu Berdampak?

Sementara itu, peneliti senior Departemen Ekonomi CSIS Deni Friawan menilai pemerintah tidak perlu terlalu mengkhawatirkan dampak penerapan tarif perdagangan secara timbal-balik oleh Amerika Serikat terhadap negara lain.

Deni menjelaskan rencana penerapan fair reciprocal tariff oleh Trump merupakan kebijakan yang lazim dan sesuai dengan ketentuan tarif most favored nation (MFN) yang berlaku secara multilateral.

Intinya, dasar pengenaan fair reciprocal tariff adalah tarif yang dikenakan oleh Indonesia terhadap produk dari AS.

“Jadi dari sisi ini harusnya tidak akan ada perubahan tarif yang signifikan oleh AS terhadap produk-produk Indonesia,” ujar Deni kepada Bisnis.com, dikutip Rabu (2/4/2025).

Menurutnya, yang perlu dikhawatirkan bukan penerapan fair reciprocal tariff tetapi penerapan tambahan tarif sebesar 10%—20% untuk semua barang yang masuk ke AS. Masalahnya, Indonesia merupakan negara peringkat ke-15 yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

Memang menurut Washington Post, para ajudan Trump sedang mempertimbangkan rencana yang akan menaikkan bea masuk atas produk sekitar 20% dari hampir semua negara—bukan menargetkan negara atau produk tertentu.

Selain itu, Deni khawatir apabila AS meninjau atau merubah fasilitas generalized system of preferences (GSP) ke Indonesia seperti yang sudah terjadi kepada India dan Turki

“Ini dampaknya bisa signifikan karena pada 2023, US$3,56 miliar ekspor Indonesia itu memanfaatkan skema GSP ini,” jelasnya.

03/04/2025 09:49
Kementan Gencarkan Penggunaan Alat dan Mesin Modern untuk Panen Raya

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus menggencarkan mekanisasi pertanian dengan meningkatkan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) modern bagi petani. Hal ini dilakukan seiring panen raya, yang diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran.

Pada tahun 2024, Kementan telah menyalurkan 1.400 unit combine harvester ukuran besar ke berbagai wilayah guna meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Tahun ini, dukungan mekanisasi semakin diperbesar dengan alokasi 3.247 unit combine harvester besar dan 2.152 unit power thresher yang akan membantu proses panen dan perontokan gabah lebih cepat dan efisien.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

“Dengan mekanisasi, petani dapat memanen lebih cepat, lebih efisien, dan dengan hasil yang lebih baik,” tutur Andi, Rabu (2/4/2025).

Dengan dukungan mekanisasi yang terus ditingkatkan serta potensi panen yang besar, pemerintah optimistis produksi pangan nasional akan semakin meningkat. Langkah ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

“Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” ujar Andi.

Penggunaan combine harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

Andi juga menambahkan penggunaan power thresher dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual.

“Dengan kapasitas rata-rata 300-600 kg per jam, power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen raya padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton gabah kering giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa modernisasi pertanian melalui mekanisasi adalah bagian dari strategi besar dalam menghadapi tantangan produksi pangan nasional.

“Kami memastikan petani mendapatkan akses terhadap alsintan yang memadai. Dengan dukungan ini, kita tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga mempercepat pencapaian swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya terkait modernisasi petani untuk panen raya.

03/04/2025 07:08
Salurkan Alsintan Modern, Kementan Bakal Kebut Proses Panen Usai Lebaran

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) bakal mempercepat proses panen raya yang diperkirakan akan berlangsung secara masif di berbagai daerah setelah Lebaran 2025. Percepatan panen ini didukung oleh bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) modern untuk para petani.

Pada tahun 2024, Kementan sendiri telah menyalurkan 1.400 unit Combine Harvester ukuran besar ke berbagai wilayah untuk meningkatkan efisiensi panen dan mengurangi losses. Sementara tahun ini, dukungan mekanisasi diperbesar dengan alokasi 3.247 unit Combine Harvester Besar dan 2.152 unit Power Thresher untuk membantu proses panen dan perontokan gabah yang cepat dan efisien.

“Tahun ini, setelah Lebaran, panen raya akan berlangsung di berbagai daerah, dan Kementan telah menyiapkan bantuan alsintan agar petani dapat memperoleh hasil optimal dengan kualitas yang lebih baik,” kata Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah mengatakan, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/4/2025).

Ia menegaskan, percepatan mekanisasi menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Dengan begitu, proses memanen akan lebih cepat dan efisien seiring sengan hasil yang panen yang baik.

Andi mengaku optimis produksi pangan nasional akan meningkat dengan dukungan mekanisasi tersebut. Menurutnya, langkah mampu meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

Andi menjelaskan, penggunaan Combine Harvester dinilai mampu mengurangi losses hingga 3-5% dibandingkan metode panen manual. Selain itu juga dapat menyelesaikan panen dalam waktu 3-4 jam per hektare, jauh lebih cepat dibandingkan cara tradisional yang memakan waktu 2-3 hari per hektare.

Sementara penggunaan power thresher, dipercaya dapat meningkatkan efisiensi perontokan padi secara signifikan dibandingkan metode manual. Adapun rata-rata kapasitas power thresher mencapai 300 hingga 600 kg per jam.

“Power thresher mampu mempercepat proses perontokan padi dibandingkan cara manual yang hanya sekitar 50-100 kg per jam dengan tenaga kerja terbatas. Selain itu, dapat menekan kehilangan hasil (losses) hingga 1-2%. Mesin ini juga dilengkapi blower yang membantu memisahkan kotoran dan sekam, sehingga menghasilkan gabah yang lebih bersih,” ujar Andi.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi panen padi periode Februari hingga April 2025 diperkirakan mencapai 6,63 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) di 10 provinsi sentra padi. Angka ini menunjukkan besarnya kapasitas produksi yang perlu didukung dengan teknologi modern agar petani dapat memanen dengan optimal.

(kil/kil)

02/04/2025 21:30
Transjabodetabek Diharapkan Bisa Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

Jakarta –

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka rute baru bus Transjabodetabek di Alam Sutera hingga Vida Bekasi. Rute tersebut meliputi wilayah Bekasi – Cawang, Bogor – Cawang, Alam Sutera – Blok M, dan Binong – Grogol.

Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menyambut baik rencana tersebut. Pasalnya, publik saat ini masih bergantung pada transportasi pribadi dan jasa ojek imbas tata ruang yang semrawut. Adapun sejumlah rute baru Transjabodetabek akan ditempatkan pada lokasi-lokasi pemukiman.

Sejak diluncurkan tahun 2017, kata Djoko, JR Connexion (JRC) sendiri telah melayani 23 permukiman di kawasan Bodetabek. Melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, penyediaan bus bus JRC ditempatkan pada 117 titik kawasan permukiman di Jabodetabek.

Sementara tahun ini ditargetkan ada 40 titik yang terlayani bus JRC. Djoko mengatakan, sejumlah operator bus juga akan dilibatkan serta, seperti Perum Damri, PT Eka Sari Lorena Transport, PT Sinar Jaya, PT Transportasi Jakarta, PT Royal Wisata Nusantara, Alfa Omega Sehati.

Djoko mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 mencatat jumlah penduduk di Jabodetabek sebesar 31.684.645 jiwa. Mengacu hasil analisis BPTJ pada tahun berikutnya, tercatat potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum sebanyak 7.977.987 jiwa atau 25,18%.

Sementara ketersediaan halte, kata Djoko, kurang dari 500 meter dari lokasi memulai perjalanan tercatat di tiga wilayah tertinggi Jabodetabek dengan potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum, yaitu Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar 88,5%, Kota Administrasi Jakarta Selatan 70,84% dan Kota Administrasi Jakarta Timur 64,09%.

Sementara itu, tercatat ada tiga wilayah terendah, yaitu Kabupaten Bekasi sebesar 0,84%, Kabupaten Tangerang 0,76%, dan Kabupaten Bogor 0,67%. Djoko menilai, rendahnya fasilitas kendaraan umum menunjukkan semrawutnya tata ruang daerah pemukiman.

Alhasil, masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan jasa ojek. Hal ini terjadi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Ketergantungan publik terhadap ojek akibat tata ruang yang semrawut. Misalnya, di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, komposisi angkutan umum hanya tersisa 2%, sedangkan mobil 23% dan sepeda motor mencapai 75%. Tidak ada sinkronisasi antara membangun kawasan perumahan dan layanan transportasi,” kata Djoko dalam keterangannya, Rabu (2/4/2025).

Djoko mengatakan, masyarakat yang berpenghasilan rendah kian terhimpit. Pertama dibebani harga hunian yang mahal, kedua perlu membeli kendaraan pribadi lantaran minimnya fasilitas transportasi umum.

Djoko memaparkan, data Badan Pengelola Tapera pada tahun 2023 mencatat 2.010 perumahan di wilayah Jabodetabek. Sejumlah perumahan terdiri dari 158 perumahan kelas atas dengan harga lebih dari Rp 2 miliar, 268 perumahan kelas menengah di rentang harga Rp 1 miliar – Rp 2 miliar, dan 1.584 perumahan kelas bawah kurang dari Rp 1 miliar.

Di Wilayah Bodetabek, kata Djoko ada 1.824 perumahan dengan rincian 242 perumahan kelas menengah dan 1.582 perumahan kelas bawah yang harus dilayani angkutan umum. Layanan angkutan umum dapat berupa angkutan penghubung menuju stasiun KRL Jabodetabek, Stasiun LRT Jabodebek atau halte rute Transjabodetabek terdekat.

Dapat juga layanan langsung atau direct service seperti bus JRC yang disediakan saat jam sibuk pagi menuju Kota Jakarta dan sore dengan rute kebalikan dari Jakarta ke kawasan perumahan. Selain jam itu, melayani sebagai angkutan penyambung.

“Beban masyarakat, khususnya generasi muda, saat ini cukup berat dalam menjangkau hunian. Selain harus membeli rumah yang harganya semakin mahal, juga harus membeli kendaraan bermotor. Pasalnya, kawasan perumahan yang ditempati tidak memiliki fasilitas transportasi umum menuju tempat kerja. Perumahan menjadi kurang layak huni jika tidak diimbangi akses transportasi,” jelas Djoko.

Ia mengungkap, angkutan umum yang baru dibenahi berada di Kota Bogor (4 rute Trans Pakuan), sekarang sedang masa jeda operasi (APBD Kota Bogor), 1 rute Trans Patriot di Bekasi (APBN), 1 rute Trans Wibawa di Kab. Bekasi (APBD Kab. Bekasi), Trans Ayo di Kota Tangerang (APBD Kota Tangerang) dan 1 rute Trans Depok di Kota Depok (APBN).

Karenanya, ia mengatakan rencana perluasan layanan Transjabodetabek akan sangat membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ke Kota Jakarta. Juga untuk memastikan target 60% warga Jabodetabek beralih menggunakan angkutan umum.

“Selain itu, penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) perlu dipertimbangkan untuk mengendalikan mobilitas kendaraan pribadi di Jakarta,” ungkap Djoko.

Sebelum era 1990-an, kata Djoko, pemerintah menerapkan kebijakan pembangunan kawasan perumahan yang diimbangi dengan layanan transportasi umum, seperti angkutan kota, bus umum atau bus Damri. Akan tetapi, ia menilai saat ini layanan angkutan kota ke permukiman kian terkikis kendati kawasan perumahan itu masih tetap ada.

Merujuk Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Djoko menyebut tidak ada kewajiban fasilitas transportasi umum sebagai bagian dari sarana umum. Menurutnya, pemerintah perlu merevisi UU tersebut untuk memastikan tersedianya fasilitas umum di kawasan permukiman.

“Undang-undang tersebut perlu direvisi dengan memasukkan kewajiban pembangunan perumahan dan permukiman disertai penyediaan fasilitas akses transportasi umum,” tutupnya.

(kil/kil)

02/04/2025 14:00