Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Sumut Tekan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Bisnis.com, MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Bima Arya.

    Ia menambahkan, bahwa kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Wakil Gubernur Sumut Surya yang mengikuti Rakor tersebut dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumt, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsisdi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok. “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84% dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” sebutnya.

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025. “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padanglawas, dan Kota Tebingtinggi.

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,” ucapnya.(H21/DISKOMINFO SUMUT)

  • Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Kemendagri Apresiasi Upaya Pemprov Sumut Turunkan Inflasi dari 5,32% Menjadi 4,97%

    Liputan6.com, Medan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) yang berhasil menurunkan angka inflasi dari 5,32% pada September 2025 menjadi 4,97% pada Oktober 2025. Penurunan ini dinilai sebagai bukti keseriusan Sumut dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok di tengah tekanan cuaca dan pasokan.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, seperti Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, serta kerja sama dengan daerah champion seperti Jember,” ucap Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara daring dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Bima Arya menambahkan, kenaikan harga beberapa komoditas seperti cabai merah dan bawang merah sebelumnya dipengaruhi oleh faktor cuaca, sehingga intervensi cepat dari pemerintah daerah menjadi sangat penting.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wakil Gubernur Sumut Surya, memaparkan bahwa inflasi Sumut turun dari 5,32% menjadi 4,97% berkat sejumlah langkah strategis. Bersama instansi lainnya, Pemprov Sumut melakukan sejumlah upaya dalam menurunkan inflasi, seperti melakukan kolaborasi lintas sektor dan menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni mengelola pasokan komodtas strategis seperti cabai, bawang merah dan beras.

    Pemprov Sumut juga melaksanakan 11 aksi cepat dalam mengendalikan inflasi, berupa subsidi operasi pasar murah, sidak harga, dan intervensi langsung ke rantai pasok.

    “Stabilisasi pasokan melalui intervensi Perum Bulog yaitu realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 34,90 juta kg atau setara dengan 38,84%  dari target 89,86 juta kg. Bantuan Pangan juga terealisasi sebanyak 16,65 juta kg,” kata Surya saat mengikuti Rakor dari Ruang Sumut Smart Province, Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut.

    Perbesar

    Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dengan Kementerian Dalam Negeri secara daring melalui aplikasi zoom meeting di Ruang Sumut Smart Province Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (17/11/2025). (Foto: Alexander AP Siahaan/Diskominfo Provsu)…. Selengkapnya

    Wagub Sumut melanjutkan, Pemprov Sumut juga melakukan intervensi harga cabai merah melalui pembelian lintas daerah, yang telah dilaksanakan pembelian cabai merah dari Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur sebanyak 50 ton. Pasokan cabai tersebut dikirim melalui tiga tahap yang diturunkan ke Pasar Induk dan Dinas Ketahan Pangan dan Hortikultura.

    Pemprov Sumut juga rutin melakukan kegiatan pengendalian inflasi daerah, baik dengan Kemendagri, serta kabupaten/kota. Juga melaksanakan koordinasi pendistribusian minyak goreng menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah dilaksanakan pada 7 November 2025.

    “Kami juga melaksanakan rapat perkembangan harga pakan ternak,” ucapnya. 

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan sejumlah provinsi mengalami penurunan indeks perkembangan harga (IPH) pada minggu kedua November 2025. Salah satunya Provinsi Sumut, yang mengalami penurunan IPH sebesar 3,56% terhadap komoditas cabai mrah, beras, dan bawang merah. Penurunan IPH terjadi di Kabupaten Batubara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Padang Lawas, dan Kota Tebingtinggi. 

    “Jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH bertambah dari minggu sebelumnya. Sebanyak 33 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya,”  ucapnya.

     

    (*)

  • Tim Asal Filipina Turut Meriahkan Gelaran International Jember Marching Carnival 2025

    Tim Asal Filipina Turut Meriahkan Gelaran International Jember Marching Carnival 2025

    JEMBER – International Jember Marching Carnival (IJMC) 2025 berlangsung dengan semarak di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada 15-16 November 2025. Selain peserta dalam negeri, acara ini turut dihadiri oleh tim peserta dari Filipina dan dewan juri dari Thailand.

    “Tahun ini IJMC diikuti 43 unit marching band dari berbagai kota di Indonesia serta satu peserta internasional dari Filipina,” kata Ketua Panitia IJMC Tri Basuki dalam keterangannya di Jember, mengutip ANTARA pada Minggu, 16 November.

    Menurutnya, anggota dewan juri dalam kegiatan tersebut dihadirkan berasal dari Thailand, Yogyakarta, Surabaya, dan Bogor, sehingga diharapkan dapat menambah kualitas penilaian pada IJMC 2025.

    “Kami berharap seluruh peserta pulang membawa pengalaman berharga, agar kesempatan kolaborasi semakin terbuka bagi komunitas marching band Asia, dan Jember terus bersinar sebagai panggung budaya di tingkat nasional hingga internasional,” tuturnya.

    Tahun 2025 merupakan tahun ke-8 penyelenggaraan IJMC yang menjadi wadah pertemuan kreativitas, pertunjukan seni, serta kolaborasi budaya, dari berbagai daerah dan negara.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan Night Street Parade Culture sepanjang Jalan Gajahmada menuju alun-alun Jember pada Sabtu (15/11) malam dan dilanjutkan dengan babak final Drum Battle di GOR PKPSO pada 16 November 2025.

    Sementara Bupati Jember Muhammad Fawait mengapresiasi orang tua, pembina, dan seluruh peserta yang telah mengharumkan nama Jember di kancah internasional melalui perolehan lima medali emas di kejuaraan MWBC Malaysia.

    “Saya juga memberikan penghargaan khusus kepada Manajer Jember Marching Band Tri Basuki beserta jajarannya yang konsisten membawa nama Jember ke lingkup nasional hingga dunia,” katanya.

    Pemkab Jember, lanjutnya, berkomitmen menghadirkan pagelaran berskala besar sepanjang tahun karena sektor jasa dan kegiatan terbukti memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada data BPS pada semester kedua dan ketiga.

    “IJMC 2025 diharapkan mampu menjadi pengungkit ekonomi lokal, menghadirkan ruang yang lebih luas bagi UMKM dan pedagang kaki lima untuk berkembang. Saya berharap gelaran tahun 2026 dapat berlangsung lebih besar dan menghadirkan peserta dari lebih banyak negara,” ujarnya.

  • Anggota TNI AU di Makassar Tikam Pria Diduga Selingkuhan Istrinya Hingga Tewas

    Anggota TNI AU di Makassar Tikam Pria Diduga Selingkuhan Istrinya Hingga Tewas

    Liputan6.com, Jakarta Warga dan pengguna jalan di sekitar Perumahan Bumi Permata Sudiang 1, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, digegerkan dengan aksi penikaman yang dilakukan seorang anggota TNI Angkatan Udara (AU). Korban meninggal dunia dalam insiden tersebut.

    Aksi penikaman itu terjadi pada Minggu (16/11/2025) sekira pukul 20.30 Wita. Pelaku diketahui berinisial Serda AI (43), sementara korban adalah MZ (25).

    “Betul ada insiden penikaman,” kata Kanit Reskrim Polsek Biringkanaya, AKP Jafar Ahmad kepada Liputan6.com.

    Berdasarkan data yang diterima Liputan6.com, peristiwa bermula ketika Serda AI membuntuti istrinya, N (36), dan mendapati perempuan itu berada di dalam sebuah mobil di depan penginapan bersama MZ. Serda AI pun naik pitam dan langsung mendatangi mereka hingga melakukan penikaman terhadap MZ.

    Video saat korban ditikam juga viral. Dalam rekaman tersebut, N tampak berusaha melindungi MZ sambil menjelaskan bahwa MZ bukan orang lain, melainkan keluarganya.

    “Keluargaku ini, kasihan. Tolong bawa ke rumah sakit,” kata N.

    “Keluarga apa? Baru kau cium istriku di mobil. Perempuan apa kau ini,” timpal Serda AI dalam video.

    Warga di sekitar lokasi berusaha melerai kejadian tersebut. MZ kemudian dilarikan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

    “Korban atas nama MZ. Sempat dibawa ke rumah sakit tapi meninggal dunia di rumah sakit,” ujar Jafar Ahmad.

    Jafar juga enggan berspekulasi terkait video viral itu. Ia hanya menyebut bahwa kasus ini telah ditangani oleh Polisi Militer.

    “Sudah ditangani POM. Terkait penyebabnya kami tidak bisa banyak menjelaskan,” katanya.

    Terpisah, Kepala Penerangan Kodau II, Kolonel Sus Aidil, membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa Serda AI menikam MZ hingga korban meninggal dunia di rumah sakit.

    “Benar, telah terjadi penusukan oleh Serda AI pada hari Minggu, 16 November 2025, sekitar pukul 20.30 Wita di Kompleks Perumahan Bumi Sudiang (BPS) Makassar, Sulsel. Korban bernama MZ (35) meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit,” kata Aidil saat dikonfirmasi terpisah.

    Ia juga menerangkan bahwa Serda AI langsung menyerahkan diri ke Satuan POM Lanud Hasanuddin. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif.

    “Beberapa saat setelah kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Satpom Lanud Hasanuddin dan sudah ditahan untuk selanjutnya menjalani proses hukum,” ujarnya.

  • BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    BPS Kabupaten Mojokerto Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama-sama Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

    Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto akan melakukan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang berlangsung pada 1 Mei hingga 31 Juli 2026. BPS Kabupaten Mojokerto mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Mojokerto untuk mensukseskan SE2026.

    Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny menegaskan bahwa SE2026 memiliki peran strategis sebagai penyedia data dasar seluruh kegiatan ekonomi nasional, kecuali untuk lapangan usaha. Seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

    Serta aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. SE2026, lanjutnya, akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi ke depan.

    “Kami membutuhkan dukungan semua pihak agar pendataan berjalan lancar, lengkap, dan akurat. SE2026 dirancang untuk menghasilkan sejumlah informasi kunci,” ungkapnya, Senin (17/11/2025).

    Antara lain struktur ekonomi nasional, karakteristik usaha, hingga kondisi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan yang kini berkembang pesat. Data ini diharapkan menjadi gambaran menyeluruh tentang detak aktivitas ekonomi Indonesia dari skala mikro hingga makro.

    “Manfaat SE2026 akan dirasakan oleh berbagai kelompok pengguna data. Pemerintah memperoleh data terkini sebagai landasan perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi alat evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan. Sektor bisnis akan mendapatkan informasi pasar, tren industri, hingga peluang ekspansi usaha,” katanya.

    Data SE2026 juga membantu pelaku usaha, baik besar maupun UMKM, bisa memanfaatkan hasil SE2026 untuk membaca arah perubahan ekonomi, memahami tren industri serta peluang dan tantangan bisnis di berbagai wilayah. Menurutnya, data SE2026 sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan mengambil keputusan yang lebih terukur.

    “Sementara bagi akademisi dan peneliti, SE2026 menyediakan data detail untuk mendukung riset-riset berbasis bukti di bidang ekonomi, sosial, dan kebijakan publik. Masyarakat umum pun turut mendapatkan manfaat melalui kebijakan ekonomi yang lebih relevan serta akses terhadap data yang terbuka,” katanya.

    SE2026 juga akan menjawab berbagai isu strategis, seperti peta daya saing usaha, struktur perekonomian wilayah, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional. Perkembangan ekonomi digital, ekonomi lingkungan, hingga persoalan-persoalan yang dihadapi dunia usaha dalam merencanakan strategi pengembangan mereka.

    “Ekonomi adalah jantung sebuah negara. Setiap kegiatan usaha, besar atau kecil, memiliki pengaruh. Karena target pengguna data SE2026 adalah pemerintah, sektor swasta dan masyarakat luas. Melalui SE2026, kita sedang mencatat denyut ekonomi Indonesia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

    Karena itu, lanjutnya, partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan keberhasilan pendataan SE2026. BPS Kabupaten Mojokerto pun mengajak seluruh pelaku usaha, instansi pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat luas untuk berperan serta menyukseskan SE2026.

    “Mari sukseskan SE2026 yang akan berlangsung pada 1Mei – 31 Juli 2026 mendatang demi terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih transparan, sehat, dan berkelanjutan,” pungkasnya. [tin/aje]

  • Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Kala Gen Z Pontang-Panting Cari Kerja saat Minim Lowongan

    Bbisnis.com, CIREBON- Langit Plumbon di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa (11/11/2025) pagi belum sepenuhnya terang. Di halaman balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah daerah, deretan wajah muda menatap penuh harap ke arah pintu masuk gedung berwarna krem kusam itu. 

    Ada yang datang berkelompok, ada pula yang sendirian, menenteng map biru berisi fotokopi ijazah dan daftar riwayat hidup. Mereka berdiri berdesakan sejak pukul enam pagi, jauh sebelum panitia membuka pendaftaran job fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon.

    “Katanya ada lowongan di pabrik baru,” ujar Rizal (25), sarjana ekonomi lulusan 2021 yang sejak wisuda belum juga mendapatkan pekerjaan tetap kepada Bisnis.

    Dari pantauan Bisnis di lokasi, antrean calon pelamar mengular hingga ke luar pagar BLK. Sebagian duduk di trotoar, sebagian lagi berteduh di bawah spanduk bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu”. 

    Ironis, karena bagi sebagian besar dari mereka, kegiatan seperti ini lebih sering menjadi ajang harapan yang cepat pula dipatahkan.

    Di halaman BLK yang tidak terlalu luas, puluhan stan perusahaan berdiri berjejer. Mulai dari sektor ritel, pabrik garmen, lembaga keuangan mikro, hingga penyedia lapangan kerja luar negeri.

    Namun, sebagian besar lowongan yang dibuka hanya untuk posisi operator produksi, sales freelance, dan marketing lapangan. Upahnya? Sekitar Rp1,8 hingga Rp2,2 juta per bulan, di bawah upah minimum Kabupaten Cirebon tahun 2025 yang mencapai Rp2,3 juta.

    “Yang penting kerja dulu, urusan gaji belakangan. Sudah tiga kali ia datang ke job fair. Saya sudah bosan nganggur. Orang tua di rumah juga bingung, tiap hari nanya kapan kerja?” kata Dini (23), lulusan SMK administrasi perkantoran.

    Dini sempat bekerja sebagai kasir di minimarket, tapi hanya bertahan tiga bulan. Kontraknya tidak diperpanjang lantaran perusahaan tengah efisiensi. 

    Fenomena seperti Dini dan Rizal bukan kasus tunggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon 2025 mencatat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kalangan usia muda 18–30 tahun mencapai 84.490, sementara jumlah angkatan kerja mencapai 1.261.780.

    Sebagian besar dari mereka adalah lulusan SMA dan SMK, tetapi tidak sedikit pula lulusan diploma dan sarjana yang masih menganggur. Mereka disebut “generasi terjebak”—terdidik, tapi tidak terserap.

    “Masalah utama bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tapi juga ketidaksesuaian antara keterampilan anak muda dan kebutuhan industri,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto saat ditemui di sela acara.

    Novi mengakui agenda job fair seperti ini hanya bisa menjangkau sebagian kecil pencari kerja.

    “Kami menargetkan 2.189 pelamar, tapi yang datang lebih dari 8.000. Banyak industri di sini masih padat karya dengan skill dasar, sementara anak muda sekarang maunya kerja di sektor kreatif, digital, atau startup. Tapi sektor itu belum kuat di Cirebon,” kata Novi.

    1762843323_f4e7315d-8f91-4a36-8583-6bff0ec0ea97.

     
    Pintu Ekonomi Setengah Terbuka

    Kabupaten Cirebon sering disebut sebagai kawasan penyangga pertumbuhan ekonomi Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).

    Namun, geliat industrialisasi tidak secepat yang dijanjikan. Kawasan industri Cirebon Timur yang sempat digadang-gadang menjadi pusat pabrik baru, hingga kini masih setengah hidup. Sebagian lahan kosong, sebagian lagi disewakan untuk gudang logistik.

    “Pemerintah sering bicara soal investasi masuk, tapi yang kami lihat justru pabrik tutup atau pindah ke daerah lain,” kata Yayan (29), mantan operator mesin di pabrik tekstil yang gulung tikar dua tahun lalu.

    Kini ia bekerja serabutan, membantu ayahnya memperbaiki motor di bengkel kecil di rumah. Yayan datang ke job fair dengan harapan bisa kembali ke dunia industri.

    “Saya sudah biasa kerja keras. Tapi makin ke sini, lowongan makin sedikit, saingan makin banyak. Kadang merasa nggak ada masa depan di sini,” katanya lirih.

    Bagi banyak anak muda Cirebon, kerja apa pun kini dianggap keberuntungan. Bahkan pekerjaan tanpa kontrak, tanpa BPJS, dan tanpa jaminan masa depan pun tetap diburu.

    Setiap pagi, di sepanjang Jalan Tuparev hingga Kawasa Sumber, tampak ratusan anak muda berdiri di pinggir jalan menunggu panggilan kerja harian dari toko, kafe, atau proyek bangunan. 

    Upahnya antara Rp70.000 hingga Rp100.000 per hari. Tidak ada kepastian apakah besok mereka akan dipanggil lagi.

    Sementara itu, banyak anak muda perempuan memilih menjadi kasir, penjaga warung kopi, atau admin online shop dengan gaji di bawah UMR. “Sekarang semua serba kontrak pendek. Kalau sebulan performanya dianggap kurang, langsung diganti orang baru,” ujar Dini.

    Ironisnya, di atas penderitaan generasi muda ini, pembangunan ekonomi Cirebon terus dipromosikan dalam berbagai forum resmi. Pemerintah Kabupaten Cirebon menampilkan data optimistis: nilai investasi naik, proyek pariwisata tumbuh, dan infrastruktur diperbaiki. 

    Namun, di lapangan, kesejahteraan anak muda seperti berjalan di tempat.

    Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan jika kondisi ini terus berlanjut, Kabupaten Cirebon berpotensi kehilangan bonus demografi. 

    “Banyak anak muda akhirnya memilih merantau ke Bekasi, Karawang, atau Jakarta. Mereka pergi karena tidak merasa punya masa depan di tanah sendiri,” tutur Imron.

    Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga mulai mengarahkan program pelatihan BLK untuk sektor kreatif digital, bukan hanya industri manufaktur. 

    Saat ini, Disnaker Kabupaten Cirebon sedang mengubah murikulum pelatihan agar sesuai dengan tren ekonomi baru. “Anak muda Cirebon harus disiapkan bukan hanya jadi pencari kerja, tapi juga pencipta kerja,” lanjut Novi.

    Menjelang siang, satu per satu peserta job fair meninggalkan lokasi. Spanduk besar bertuliskan “Job Fair Hybrid Inklusi Disnaker 2025, Satu Langkah Menentukan Karirmu” mulai dilepas oleh panitia. 

    Di sudut aula BLK, beberapa pencari masih duduk memegang map birunya.

    “Saya titip lamaran di tiga stan.“Mudah-mudahan ada yang telepon. Kalau nggak, ya balik jualan online lagi,” kata Dini.

  • Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia

    Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia

    Respons Malaysia, Menko Zulhas: Durian Jelas Buah Nasional Indonesia
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com- 
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menilai, Indonesia memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk mengklaim durian sebagai buah nasional, ketimbang Malaysia.
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024,
    Zulhas
    menyebutkan bahwa angka produksi buah
    durian
    di Indonesia jauh di atas Malaysia.
    “Indonesia memproduksi hampir 2 juta ton durian pada 2024 menurut BPS. Angka ini jauh di atas Malaysia. Dengan fakta ini, saya kira Durian adalah Buah Nasional Indonesia,” ujar Zulhas dalam siaran pers, Minggu (16/11/2025).
    Data BPS 2024 menunjukkan produksi durian Indonesia mencapai 1,96 juta ton, tertinggi dalam lima tahun terakhir.
    Produksi terbesar berasal dari sentra-sentra durian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
    Sementara itu, sejumlah laporan regional menyebut produksi Malaysia jauh lebih rendah, meski nilainya meningkat lewat ekspor varietas premium seperti Musang King.
    Zulhas menambahkan bahwa durian bukan hanya komoditas, tetapi juga budaya dan sumber hidup jutaan petani.
    “Kalau bicara simbol nasional, ya harus berdiri di atas data dan realitas. Durian Nusantara itu kekuatan kita di Asia. Menurut data BRIN, Indonesia punya 21 dari 27 spesies durian yang dikenal di dunia dan hingga 2024 sekitar 114 terdaftar varietas unggul baru,” kata Zulhas.
    Demi memperkuat posisi Indonesia, pemerintah akan mendorong branding “Durian Nusantara”, meningkatkan standar produksi, dan memperluas potensi ekspor olahan durian ke pasar global.
    Diberitakan, Durian yang mempunyai julukan “raja buah” diusulkan menjadi buah nasional Malaysia oleh Asosiasi Produsen Durian atau Durian Manufacturer Association (DMA).
    Sebagai informasi, DMA berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah Malaysia dengan para produsen durian di negara tersebut.
    Dikutip dari
    The Straits Times
    , Senin (10/11/2025), DMA secara resmi telah meminta Kementerian Pertanian dan Keamanan Pangan Malaysia untuk menetapkan durian sebagai buah nasional.
    Presiden DMA Eric Chan menilai bahwa durian bukan sekadar buah biasa di Malaysia, melainkan identitas nasional.
    “Setiap orang Malaysia, tanpa memandang latar belakang mereka, memiliki kisah tentang durian, sebuah kenangan, sebuah tradisi. Inilah satu hal yang mempersatukan kita semua,” ujar Chan.
    Varietas premium seperti Musang King (D197), Black Thorn (D200), dan D24 telah banyak dikenal secara global.
    Hal itu menempatkan Malaysia sebagai rumah bagi durian kelas dunia.
    Status “geographical indication” (GI) durian Musang King yang diterbitkan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia, baru-baru ini diperpanjang selama 10 tahun lagi hingga Maret 2034.
    Hal tersebut menegaskan statusnya sebagai produk nasional yang dilindungi, mencegah negara lain mengklaim atau menggunakan nama tersebut.
    “Perpanjangan GI ini seperti cap paspor bagi Musang King,” tutur Chan.
    “Itu membuktikan bahwa durian ini benar-benar berasal dari Malaysia. Kita semua bisa bangga, karena ini menunjukkan bahwa para petani dan produsen kita telah membangun merek global dari akar lokal,” sambungnya.
    Direktur Jenderal Departemen Pertanian Malaysia, Nor Sam Alwi, membenarkan bahwa pemerintah telah menerima permohonan resmi dari DMA.
    Ia menegaskan bahwa penetapan durian sebagai buah nasional memerlukan kajian komprehensif.
    “Keputusan untuk menobatkan sebuah buah sebagai buah nasional harus melalui pertimbangan menyeluruh oleh berbagai lembaga pemerintah,” jelasnya kepada
    The Star
    .
    Nor Sam menjelaskan, faktor-faktor seperti dampak sosial ekonomi, nilai ekspor, warisan budaya, penerimaan publik, serta kontribusi buah tersebut terhadap sektor pertanian nasional akan menjadi bahan pertimbangan utama.
    “Saat ini, kementerian sedang meninjau usulan ini bersama departemen dan lembaga terkait untuk memastikan keputusan yang diambil dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    India Siap Buka Lagi Ekspor Gandum setelah Tiga Tahun Pembatasan, Bakal Masuk Indonesia?

    Bisnis.com, JAKARTA — India sedang mempertimbangkan untuk melanjutkan ekspor gandum setelah lebih dari tiga tahun pembatasan, didorong oleh pasokan domestik yang melimpah dan prospek panen yang kuat.

    Kementerian Urusan Konsumen, Pangan, dan Distribusi Publik disebut telah mengusulkan agar ekspor produk berbasis gandum, seperti tepung gandum (wheat flour) dan semolina, kembali diizinkan.

    Sumber Bloomberg yang meminta identitasnya dirahasiakan, karena diskusi bersifat tertutup, menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan dan Industri India kemungkinan akan mengambil langkah lanjutan dan menerbitkan keputusan untuk mengizinkan ekspor awal sebanyak 1 juta ton gandum.

    Hingga saat ini, kedua kementerian tersebut belum memberikan komentar resmi kepada Bloomberg.

    Prospek panen melimpah, terutama setelah musim hujan terbaik dalam lima tahun terakhir, ikut memperkuat argumen untuk mencabut pembatasan ekspor. Industri pangan domestik India juga mendorong pemerintah agar kembali masuk ke pasar internasional demi memanfaatkan momentum permintaan global.

    Pertimbangan India untuk membuka kembali keran ekspor produk gandum, yang sebelumnya dibatasi sejak 2022, muncul bersamaan dengan pembicaraan dagang bersama Amerika Serikat—setelah pemerintahan Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif 50% terhadap produk India.

    Kedua negara itu kini berupaya meredakan ketegangan dagang, dengan Washington mendorong India agar membuka pasar pertaniannya bagi produk AS.

    Presiden Trump menyatakan bahwa dia mungkin akan memangkas tarif barang asal India pada waktunya, dan menambahkan bahwa AS sudah ‘cukup dekat’ mencapai kesepakatan dagang baru dengan New Delhi.

    Sebagai produsen gandum terbesar kedua di dunia, kembalinya India ke pasar ekspor berpotensi memperbaiki pasokan global dan membantu negara-negara yang bergantung pada impor, baik di Asia, Afrika, dan Timur Tengah melalui penurunan harga pangan.

    Indonesia turut tercatat sebagai salah satu negara yang mengimpor gandum dari India. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor biji gandum dan meslin dari India mencapai 318,5 ton pada 2021 atau senilai US$101 juta atau sekitar Rp1,44 triliun (asumsi kurs JISDOR Rp14.278 per dolar AS pada 31 Desember 2021).

    Impor gandum dari India kemudian melejit pada 2022, menjadi 908,1 ton atau senilai US$361,8 juta. Mengacu pada kurs JISDOR 30 Desember 2022 yakni Rp15.592 per dolar AS, nilai impor pada tahun itu setara Rp5,64 triliun.

    Setelah pembatasan ekspor gandum berlaku, catatan impor gandum Indonesia dari India langsung menjadi nol pada 2023 dan 2024 dalam data BPS.

    Dalam beberapa tahun terakhir, negara-negara yang banyak memasok gandum ke Indonesia di antaranya Australia, Kanada, Ukraina, Argentina, dan Rusia.

    Pada 2022 atau terakhir kali impor gandum tercatat, India menempati peringkat keempat penyuplai gandum terbanyak untuk Indonesia, setelah Australia (4.192 ton), Argentina (1.469 ton), dan Kanada (1.322 ton).

  • Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Kemenekraf dan BPS Berdayakan Animator lokal

    Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Kemenekraf dan BPS Berdayakan Animator lokal

    Jakarta: Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menyerahkan “Public Service Announcement (PSA)” Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 serta Finalisasi Persiapan SE2026 di Jakarta, Sabtu (15/11). 

    Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ini merupakan tindaklanjut dari komitmen kedua institusi negara untuk terus berkolaborasi, sesuai arahan Presiden Prabowo. 

    Dalam sambutannya, Menteri Ekraf menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis antara kedua lembaga, khususnya komitmen dalam memberdayakan Animator lokal dalam komunikasi publik instansi negara. 

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada BPS atas kolaborasi yang selama ini terjalin, dan kepada RUS Animation atas kerjasama pembuatan PSA Sensus Ekonomi 2026. Ini merupakan langkah konkret implementasi MoU antara Kemenekraf dan BPS dalam memperkuat komunikasi publik melalui pendekatan kreatif,” ujarnya. 

    Kolaborasi ini mempertemukan BPS dengan RUS Animation sebagai pelaku industri animasi nasional untuk menghasilkan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus memperkuat subsektor animasi sebagai bagian dari ekosistem Ekraf. 
     

    Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, merasa bangga dan mengapresiasi inisiatif dan kontribusi Kemenekraf dalam memfasilitasi kreator muda animasi tanah air dengan BPS. 

    “Video berdurasi singkat ini memberi makna besar bagi kami. Ini merupakan bentuk konkret sinergi antarlembaga dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Karya animator muda SMK Raden Umar Said Kudus membuktikan bahwa kreativitas kita luar biasa. Video ini kami maknai sebagai ‘A Token of Friendship’ yang akan terus kami rawat,” terang Amalia.

    Ia menekankan bahwa SE2026 tidak hanya menjadi agenda statistik, tetapi juga momentum untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif tercatat secara akurat sebagai bagian penting ekonomi nasional. Materi PSA selanjutnya akan digunakan sebagai bahan sosialisasi resmi BPS dan disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi publik.

    “Sensus Ekonomi tahun depan juga akan menghasilkan indikator-indikator penting bagi sektor ekonomi kreatif. Karena SE 2026 akan memberikan potret ekonomi kreatif di Indonesia yang sebenarnya. Tekad kami SE 2026 harus menjadi sensus ekonomi yang terbaik dan tersukses dalam sejarah Indonesia,” ujar Kepala BPS.

    Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, CEO RUS Animation Studio selaku kreator PSA SE2026 Roy Tok, serta SVP Corporate and Strategic Affairs Blibli selaku mitra strategis pembuatan PSA SE2026 Yudhi Pramono dan jajaran BPS dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota se Indonesia.

    Menteri Ekraf didampingi Staf Ahli Bidang Riset, Pendidikan dan Hubungan Kelembagaan Dian Permanasari, Direktur Film, Animasi dan Video Doni Setiawan dan Kepala Pusat Data dan Informasi Reslyana Dwitasari. 

    Jakarta: Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) secara resmi menyerahkan “Public Service Announcement (PSA)” Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi Kegiatan 2025 serta Finalisasi Persiapan SE2026 di Jakarta, Sabtu (15/11). 
     
    Penyerahan dilakukan langsung oleh Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Ini merupakan tindaklanjut dari komitmen kedua institusi negara untuk terus berkolaborasi, sesuai arahan Presiden Prabowo. 
     
    Dalam sambutannya, Menteri Ekraf menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis antara kedua lembaga, khususnya komitmen dalam memberdayakan Animator lokal dalam komunikasi publik instansi negara. 

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada BPS atas kolaborasi yang selama ini terjalin, dan kepada RUS Animation atas kerjasama pembuatan PSA Sensus Ekonomi 2026. Ini merupakan langkah konkret implementasi MoU antara Kemenekraf dan BPS dalam memperkuat komunikasi publik melalui pendekatan kreatif,” ujarnya. 
     
    Kolaborasi ini mempertemukan BPS dengan RUS Animation sebagai pelaku industri animasi nasional untuk menghasilkan materi sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat, sekaligus memperkuat subsektor animasi sebagai bagian dari ekosistem Ekraf. 
     

     
    Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, merasa bangga dan mengapresiasi inisiatif dan kontribusi Kemenekraf dalam memfasilitasi kreator muda animasi tanah air dengan BPS. 
     
    “Video berdurasi singkat ini memberi makna besar bagi kami. Ini merupakan bentuk konkret sinergi antarlembaga dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Karya animator muda SMK Raden Umar Said Kudus membuktikan bahwa kreativitas kita luar biasa. Video ini kami maknai sebagai ‘A Token of Friendship’ yang akan terus kami rawat,” terang Amalia.
     

     
    Ia menekankan bahwa SE2026 tidak hanya menjadi agenda statistik, tetapi juga momentum untuk memastikan pelaku ekonomi kreatif tercatat secara akurat sebagai bagian penting ekonomi nasional. Materi PSA selanjutnya akan digunakan sebagai bahan sosialisasi resmi BPS dan disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi publik.
     
    “Sensus Ekonomi tahun depan juga akan menghasilkan indikator-indikator penting bagi sektor ekonomi kreatif. Karena SE 2026 akan memberikan potret ekonomi kreatif di Indonesia yang sebenarnya. Tekad kami SE 2026 harus menjadi sensus ekonomi yang terbaik dan tersukses dalam sejarah Indonesia,” ujar Kepala BPS.
     
    Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, CEO RUS Animation Studio selaku kreator PSA SE2026 Roy Tok, serta SVP Corporate and Strategic Affairs Blibli selaku mitra strategis pembuatan PSA SE2026 Yudhi Pramono dan jajaran BPS dari Provinsi hingga Kabupaten/Kota se Indonesia.
     
    Menteri Ekraf didampingi Staf Ahli Bidang Riset, Pendidikan dan Hubungan Kelembagaan Dian Permanasari, Direktur Film, Animasi dan Video Doni Setiawan dan Kepala Pusat Data dan Informasi Reslyana Dwitasari. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • TPT di Jateng Turun Tipis pada 2025, Ini Daftar Daerah dengan Pengangguran Tertinggi Regional 16 November 2025

    TPT di Jateng Turun Tipis pada 2025, Ini Daftar Daerah dengan Pengangguran Tertinggi Regional 16 November 2025

    TPT di Jateng Turun Tipis pada 2025, Ini Daftar Daerah dengan Pengangguran Tertinggi
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mengungkapkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,66 persen pada Agustus 2025, atau sebesar 1,04 juta orang.
    Berdasarkan data dari 35 kabupaten/kota di
    Jawa Tengah
    , sebanyak 30 daerah mengalami penurunan angka TPT dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan lima daerah justru meningkat.
    Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Tegal 7,61 persen, Banyumas 6,26 persen, Sukoharjo 4,32 persen, Kudus 3,23 persen, dan Rembang 2,90 persen.
    “Terdapat 30 kabupaten/kota yang mengalami penurunan TPT, sedangkan 5 kabupaten/kota mengalami kenaikan
    tingkat pengangguran terbuka
    ,” tutur Kepala
    BPS
    Jawa Tengah, Endang Tri Wahyuningsih saat dikonfirmasi, Minggu (16/11/2025).
    BPS mencatat 12 kabupaten/kota yang memiliki angka pengangguran di atas TPT Jawa Tengah, yaitu 4,66 persen.
    Adapun rinciannya, mulai dari TPT tertinggi:
    Sementara itu, lima daerah dengan TPT terendah di Jawa Tengah adalah Wonogiri 2,16 persen, Temanggung 2,31 persen, Rembang 2,90 persen, Boyolali 2,97 persen, dan Grobogan 3,12 persen.
    Dia menambahkan, bila dibagi berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki sebesar 4,82 persen dan perempuan 4,43 persen.
    TPT laki-laki mengalami penurunan tipis 0,01 persen, sedangkan perempuan turun 0,28 persen dari tahun sebelumnya.
    “Menurut wilayah, untuk tingkat pengangguran terbuka di perkotaan tercatat sebesar 5,03 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di wilayah pedesaan yang tercatat sebesar 4,17 persen,” bebernya.
    Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan SMK masih mendominasi tingkat pengangguran terbuka, sebesar 9,2 persen.
    Sedangkan terendah adalah lulusan SD ke bawah dengan angka 2,41 persen.
    Lalu, TPT dari lulusan universitas masih sebesar 5,23 persen.
    “Tetapi kalau kita lihat kecenderungannya, sudah mulai menurun, ya, dari 9,52 persen sekarang menjadi 9,2 persen (SMA),” lanjut Endang.
    Untuk diketahui, penduduk usia kerja (PUK) di Jawa Tengah, yakni mereka yang berusia 15 tahun ke atas, tercatat sebanyak 30,04 juta orang pada
    Agustus 2025
    .
    Jumlah ini meningkat 325.000 orang dibandingkan tahun sebelumnya.
    Dari total tersebut, sebanyak 22,34 juta orang merupakan angkatan kerja, naik 427.000 orang dari tahun sebelumnya.
    Sementara itu, jumlah bukan angkatan kerja menurun sebesar 102.000 orang, menjadi 7,7 juta orang.
    Dari 22,34 juta angkatan kerja, terbagi menjadi kelompok yang bekerja dan pengangguran.
    Tercatat sebanyak 21,3 juta orang telah bekerja, meningkat 434.000 orang dibandingkan tahun lalu, sedangkan pengangguran mencapai 1,04 juta, yang mengalami penurunan 7.000 orang dari tahun 2024.
    “Sepanjang periode Agustus tahun 2024 sampai dengan Agustus tahun 2025, terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 434.000 orang,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
    Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
    melalui donasi.
    Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
    akun kamu.