Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    BPS Sebut Pengeluaran Rp 20 Ribu Bukan Golongan Miskin, Hilmy Firdausi : Masyaallah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) awal tahun ini mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial terkait angka belanja masyarakat.

    Pemerintah mengumumkan pembaruan garis kemiskinan yang lebih tinggi berkisar Rp 595 ribu atau Rp 19 ribu sampai Rp 20 ribu perhari.

    Hal ini mendapat respon dari Hilmi Firdausi dalam unggahannya di X. Dia menyoroti keputusan pemerintah tersebut.

    “BPS menyatakan pengeluaran Rp 20.000 bukan termasuk golongan orang miskin,” katanya dikutip X Jumat (4/4/2025).

    Dirinya seolah menyindiri keputusan tersebut. Apalagi realitanya uang tersebut cukup kecil untuk membelanjakan kebutuhan sehari-hari.

    “Maasya Allah, begitu qonaahnya rakyat Indonesia, cukup dgn 20 ribu saja, bisa dinilai hidup layak dan bukan termasuk orang miskin di negeri ini 🙈,” sambungnya.

    Tidak sedikit netizen yang turut memberikan respon nyinyir terkait pengumuman tersebut.

    “Sudah berkurang lagi kan pembagian zakat utk golongan miskin, jadinya bisa dipakai utk apa tu gitu,” kata netizen.

    “Iya ustadz sarapan kopi pahit tambah Energen, makan siang mie Gelas 2 bungkus dan makan Malam Supermi sama nasi putih setengah centong sepertinya cukup 20 ribu,” kata lainnya. (Elva/Fajar).

  • Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Rieke Diah PDIP: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

    Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

    Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

    Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

    Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

  • Segini Nilai Ekspor RI ke AS hingga Mau Dijegal Trump

    Segini Nilai Ekspor RI ke AS hingga Mau Dijegal Trump

    Jakarta –

    Sejumlah negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) menjadi sasaran tarif impor baru yang ditetapkan Presiden AS Donald Trump. Salah satunya Indonesia yang dikenakan tarif 32%.

    Pengenaan tarif tersebut dilakukan kepada negara yang mengalami surplus tinggi dengan AS. Sementara, AS merupakan salah satu negara tujuan utama ekspor RI. Lantas, berapa nilai ekspor RI ke Negeri Paman Sam tersebut?

    Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Jumat (4/4/2025), ekspor nonmigas Indonesia ke AS pada Februari 2025 sebesar US$ 2,347 miliar. Angka ini lebih tinggi dibanding Februari 2024 sebesar US$ 2,101 miliar dan Januari 2025 sebesar US$ 2,329 miliar.

    Total ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Februari 2025 tercatat US$ 4,677 miliar. Angka tersebut juga lebih tinggi dibanding Januari-Februari 2024 sebesar US$ 4,091 miliar.

    Peran ekspor RI ke AS terhadap total ekspor non migas pada periode Januari-Februari 2025 sebesar 11,35%.

    Lebih lanjut, AS merupakan salah satu negara penyumbang surplus terbesar untuk Indonesia. Pada Februari 2025, surplus Indonesia dengan AS tercatat US$ 1,57 miliar, naik dari posisi bulan sebelumnya atau Januari 2025 sebesar US$ 1,56 miliar. Surplus di Februari 2025 juga lebih tinggi dibanding posisi Februari 2024 sebesar US$ 1,44 miliar.

    Data ekspor RI ke AS Foto: Dok. Badan Pusat Statistik

    Adapun penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik sertabagiannya(HS 85) dengan nilai US$ 291,1 juta. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai US$ 215 juta dan alas kaki (HS 64) dengan nilai US$ 207,7 juta.

    (acd/acd)

  • Kena Tarif Impor Trump 32%, Ini Daftar Barang RI yang Bikin AS Tekor

    Kena Tarif Impor Trump 32%, Ini Daftar Barang RI yang Bikin AS Tekor

    Jakarta –

    Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena kebijakan tarif impor baru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Indonesia dikenakan tarif impor yang cukup besar yakni 32%.

    Pengenaan tarif impor ini dilakukan kepada negara yang mencatat surplus perdagangan tinggi dengan AS. Lantas, barang RI apa saja yang banyak di ekspor ke AS?

    Dikutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumat (4/4/2025), ekspor Indonesia ke AS mencapai US$ 2,35 miliar pada periode Februari 2025. Nilai ekspor ini lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 sebesar US$ 2,10 miliar dan Januari 2025 sebesar US$ 2,33 miliar.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26%. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93%. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60%.

    Lebih lanjut, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar US$ 1,57 miliar.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai US$ 291,1 juta. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai US$ 215 juta dan alas kaki (HS 64) dengan nilai US$ 207,7 juta.

    Negara penyumbang surplus perdagangan lainnya adalah India dengan nilai US$ 1,267 miliar dan Filipina sebesar US$ 753,3 juta.

    Data negara penyumbang surplus terbesar RI Foto: Dok. Badan Pusat Statistik

    Sebagai informasi, Donald Trump telah resmi mengumumkan tarif impor baru untuk sejumlah negara dengan besaran yang berbeda. Tarif resiprokal atau tarif timbal balik itu menyasar sejumlah negara seperti China, Vietnam, hingga Indonesia.

    Dikutip dari The New York Times, Kamis (3/4), setidaknya ada 100 mitra dagang yang terkena tarif baru. Beberapa negara terkena tarif cukup besar, seperti China 34%, Vietnam 46%, Kamboja 49%, Taiwan 32%, India 26%, hingga Korea Selatan 25%.

    Indonesia sendiri terkena tarif impor sebesar 32%, lebih besar dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Singapura.

    (acd/acd)

  • Ini Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia – Page 3

    Ini Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

    Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

    Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

    Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

    Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

  • Soal Kebijakan Impor Trump, Indonesia Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional – Page 3

    Soal Kebijakan Impor Trump, Indonesia Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk Nasional – Page 3

    Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif dagang yang lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan yang adil.

    Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump yang paling ambisius membuat AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua barang yang masuk ke AS dari mana saja di dunia termasuk Singapura.

    Trump juga mengenakan tarif timbal balik atau resiprokal yang besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara yang kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

    Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

    Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan barang dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) yang mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat yang didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas pakaian dan aksesorisnya yang berupa rajutan, serta alas kaki.

    Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan barang dengan Amerika Serikat dengan nilai yang mencapai USD1,58 miliar.

    Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, pakaian dan aksesorisnya (rajutan), dan alas kaki.

    Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode yang sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.

  • Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Ketika Ambisi DHE Prabowo ‘Diganjal’ Hukuman Tarif Donald Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti kebijakan pemerintah Indonesia yang mewajibkan pengusaha di sektor sumber daya alam (SDA) untuk memarkir devisa hasil ekspor alias DHE di dalam negeri.

    Tidak hanya disorot, kebijakan DHE Presiden Prabowo Subianto itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif kepada produk Indonesia sebesar 32%.

    “Mulai tahun ini, [Indonesia] mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor mereka ke dalam negeri untuk transaksi senilai $250.000 atau lebih,” demikian dikutip dari laman resmi Gedung Putih, Jumat (4/4/2025). 

    Trump mengkategorikan kebijakan tersebut sebagai bagian dari hambatan tarif moneter dan tarif non-moneter untuk mengatur arus perdagangan baik itu ekspor dan impor.

    “Presiden Trump melawan keduanya melalui tarif timbal balik untuk melindungi pekerja dan industri Amerika dari praktik tidak adil ini.”

    Neraca Dagang RI Vs AS

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023

    Ambisi DHE Prabowo 

    Ketentuan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA 100% selama 12 bulan mulai berlaku hari ini, 1 Maret 2025.

    Hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Beleid itu diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (17/2/2025) dan diundangkan pada hari yang sama.

    Prabowo menyebutkan bahwa kebijakan ini muncul dengan mempertimbangkan adanya ruang untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

    “Hal ini dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tuturnya dalam beleid tersebut, dikutip pada Sabtu (1/3/2025).

    Secara umum, aturan pengganti PP 36/2023 ini memuat ketentuan perubahan persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan (retensi) dalam sistem keuangan Indonesia sebesar 100% untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan.

    Sementara persentase sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi wajib melakukan retensi sebesar 30%.

    Dalam peraturan teranyar ini pula ditetapkan perubahan jangka waktu retensi DHE SDA, yakni 12 bulan untuk sektor pertambangan berupa selain minyak dan gas bumi, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor perikanan, serta tiga bulan untuk sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi.

    Adapun penempatan DHE SDA dapat dilakukan pada rekening khusus (reksus) DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

    Selain itu juga pada instrumen perbankan, instrumen keuangan yang diterbitkan oleh LPEI atau instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI).

    Bersamaan dengan itu, pemerintah terus menjaga keberlangsungan usaha eksportir meski hasil devisa ditahan 100%.

    Eksportir diberikan kelonggaran untuk dapat menggunakan devisa hasil ekspor dalam bentul valuta asing atau valas untuk kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kewajiban lainnya kepada pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

    Para pengusaha dengan orientasi ekspor tersebut juga dapat melakukan penukaran ke rupiah di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valas yang sama.

    Eksportir juga dapat melakukan pembayaran dividen dalam bentuk valas serta pembayaran untuk pengadaan barang dan jasa dari DHE yang ditempatkan di reksus.

  • Pasar Ketakutan Tarif Trump Bikin Perang Dagang, Obligasi AS Anjlok

    Pasar Ketakutan Tarif Trump Bikin Perang Dagang, Obligasi AS Anjlok

    Jakarta, CNBC Indonesia — Pasar obligasi Amerika Serikat menurun tajam pada hari ini ke level terendah, setelah pengumuman presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mengumumkan tarif kebijakan impor baru yang lebih besar kepada banyak negara.

    Adanya kebijakan tarif timbal balik dari Trump ini menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan perang dagang global, yang memicu larinya uang dari aset berisiko ke aset aman.

    Melansir CNBC Indonesia, Kamis (3/4/2025), imbal hasil obligasi pemerintah AS 10 tahun turun 11 basis poin menjadi 4,085%. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 2 tahun turun 9,5 basis poin dan diperdagangkan pada 3,809%.

    Satu basis poin sama dengan 0,01%, dan imbal hasil dan harga bergerak ke arah yang berlawanan.

    Trump telah menandatangani perintah eksekutif terkait penetapan rencana tarif impor baru ini, yang langsung direspons oleh investor. AS menetapkan tarif dasar sebesar 10% yang berlaku pada 5 April mendatang, juga adanya tarif timbal balik yang lebih tinggi ke ratusan negara.

    “Kami akan mengenakan biaya kepada mereka sekitar setengah dari apa yang mereka kenakan kepada kami,” kata Trump dalam konferensi pers dari White House Rose Garden.

    Trump menjelaskan gabungan tarif itu untuk membayar seluruh hambatan non-moneter hingga bentuk kecurangan lainnya.

    Kepala investasi di UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, melihat kebijakan ini ini akan mendorong perlambatan jangka pendek dalam ekonomi AS, dan mengurangi pertumbuhan tahun 2025 mendekati atau di bawah 1%.

    Mark juga memprediksi bank sentral AS akan memberikan potongan suku bunga 75-100 bps selama sisa tahun 2025.

    Sehingga kemungkinan investor akan menunggu data ekonomi lebih lanjut, termasuk ISM (Indeks Manufaktur AS) di pagi hari dan nonfarm payrolls pada hari Jumat.

    Ketua Federal Reserve Jerome Powell juga akan memberikan pidato pada hari Jumat, yang akan dipantau oleh investor untuk mendapatkan petunjuk tentang kebijakan moneter dalam iklim ekonomi yang tidak pasti.

    (mkh/mkh)

  • Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

    Pasar RI Diprediksi Bakal Banjir Tekstil dari Vietnam hingga Kamboja Akibat Kebijakan Tarif Impor AS – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sektor padat karya RI seperti pakaian jadi, tekstil, dan alas kaki diperkirakan akan makin terpuruk akibat kebijakan tarif impor timbal balik atau ‘Reciprocal Tarrifs’ dari Amerika Serikat (AS) ke Indonesia sebesar 32 persen.

    Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia memiliki pasar besar di AS.

    Ia menyebut pada 2024 untuk pakaian jadi ekspor ke AS porsinya 61,4 persen dan alas kaki sebesar 33,8 persen. 

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” kata Bhima kepada Tribunnews, Kamis (3/4/2025).

    Sementara itu, di dalam negeri, Indonesia akan dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka juga mengincar pasar alternatif.

    Diketahui, China juga dikenai tarif impor resiprokal sebesar 34 persen, Vietnam 46 persen, dan Kamboja 49 persen.

    Bhima mengatakan, di tengah potensi banjirnya tekstil dari ketiga negara tersebut, ada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang belum kunjung direvisi.

    Permendag 8/2024 telah lama dituding sebagai biang kerok naiknya angka impor TPT.

    “Permendag 8/2024 belum juga direvisi. Jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi di domestik. Ini harus diubah regulasinya secepatnya,” ucap Bhima.

    Menurut Bhima, sekarang solusinya Indonesia harus ikut mengejar peluang merelokasi pabrik.

    Tidak cukup hanya bersaing dari selisih tarif resiprokal kalau Indonesia lebih rendah dari Vietnam dan Kamboja.

    “Kuncinya di regulasi yang konsisten, efisiensi perizinan, dan tidak ada RUU yang buat gaduh. RUU Polri dan RUU KUHAP ditunda dulu,” kata Bhima.

    “Kesiapan infrastruktur pendukung kawasan industri, sumber energi terbarukan yang memadai untuk pasok listrik ke industri, dan kesiapan sumber daya manusia,” lanjutnya.

    Menurut Bhima, faktor-faktor tersebut jauh lebih penting karena Indonesia sudah tidak bisa mengguyur insentif fiskal berlebihan dengan adanya Global Minimum Tax.

    Kalau sebelumnya bisa menarik investor dengan tax holiday dan tax allowances, sekarang saatnya memperbaiki daya saing yang fundamental.

    “Bank Indonesia masih punya ruang untuk operasi moneter saat cadangan devisa gemuk. BI bahkan bisa turunkan suku bunga acuan 50 bps untuk stimulus sektor riil yang terdampak perang dagang,” ucap Bhima.

    Sebagai informasi, penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS akan berdampak secara langsung.

    Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan.

    Contohnya seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.

    Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi.

    Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furniture, dan produk pertanian. Dampaknya adalah melambatnya produksi dan lapangan pekerjaan.

    Diketahui, Indonesia menjadi salah satu negara yang diberikan tariff reciprocal tersebut, sebesar 32 persen, sementara China (34 persen), EU (20 persen), Vietnam (46 persen), India (26 persen), Jepang (24 persen), Thailand (36 persen), Malaysia (24 persen), Filipina (17 persen), dan Singapura (10 persen).

    Tariff yang diberlakukan untuk Indonesia lebih tinggi dari negara Asia lain seperti Malaysia, Singapura, India, Filipina, dan Jepang.  

  • Trump Tetapkan Tarif 32% ke RI, Ini Dampak ke Penerimaan Negara

    Trump Tetapkan Tarif 32% ke RI, Ini Dampak ke Penerimaan Negara

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menetapkan tarif bea masuk sebesar 32% untuk produk asal Indonesia. Penerimaan negara pun bisa berdampak atas kebijakan tersebut.

    Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar melihat perekonomian dalam negeri akan terdampak secara langsung maupun tidak langsung atas kebijakan tarif Trump tersebut.

    Dampak langsungnya, sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik yang pangsa pasarnya besar di AS akan mengalami penurunan pendapatan. Sementara itu, dampak tidak langsung yakni pelemahan perekonomian negara mitra dagang utama Indonesia lain seperti China dan Jepang.

    Barang asal China sendiri dikenai tarif tambahan 34%, sedangkan Jepang sebesar 24%. Akibatnya, ekspor Indonesia ke dua negara tersebut juga berpotensi berkurang.

    “Dampak tidak langsung lainnya seperti pelemahan harga komoditas terutama energi. Padahal, penerimaan pajak kita dipengaruhi oleh harga komoditas,” ujar Fajry kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, pelemahan ekspor berpotensi menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan semakin lemah. Akibatnya, terjadi penurunan keuntungan korporasi dalam bentuk rupiah. 

    Sejalan dengan itu, setoran pajak penghasilan korporasi (PPh Badan) berpotensi berkurang terutama dari sektor pengolahan. Oleh sebab itu, kebijakan tarif Trump akan turut berdampak negatif kepada penerimaan negara.

    Pertanyaannya kini, seberapa besar? Fajry melihat tidak terlalu signifikan.

    Dia beralasan, selama ini kontribusi perdagangan internasional ke produksi domestik bruto (PDB) cenderung sedikit. Pada 2024, Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi berada di level kontraksi yaitu -0,01%.

    “Jadi saya kira dampaknya ke penerimaan pajak cukup terbatas. Namun semua akan tergantung pada seberapa besar dampak tidak langsung yang ditimbulkan terutama pada harga komoditas,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sedangkan negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.