Kementrian Lembaga: BPS

TRIBUNNEWS.COM – Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, mengkritik sikap pemerintah Indonesia saat merespons kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Menurut Andry, pemerintah tidak menganggapnya serius karena merasa hal tersebut bukan sesuatu yang darurat untuk ditanggapi.

Alasan Andry mengatakan hal demikian karena melihat sikap pemerintah yang membatalkan konferensi pers pada Kamis (3/4/2025) dalam menanggapi kebijakan Trump tersebut.

Konferensi pers tersebut rencananya akan dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Luar Negeri, dan Wakil Menteri Industri. 

“Respons dari pemerintah itu justru batal dilakukan, ini menurut saya ada hal yang saya tidak bisa katakan lagi selain pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah.”

“Dan merasa bahwa ini bukan sesuatu yang urgen untuk ditanggapi,” ujar Andry saat dihubungi, Jumat (4/4/2025), dilansir Kompas.com.

Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), AS adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia. 

Neraca perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mengalami surplus yang terus meningkat.

Pada 2024, surplus perdagangan nonmigas Indonesia terhadap AS mencapai 16,84 miliar dolar AS. 

Ekspor Indonesia ke AS tercatat 26,31 miliar dolar AS, sementara impor dari AS hanya 9,46 miliar dolar AS.

“Ini sesuatu hal yang menurut saya sepertinya pemerintah Prabowo ini tidak mengerti ya, bahwa kita tahu banyak produk yang akan sulit masuk ke pasar US, dan produk-produk di antaranya produk industri padat karya,” ujar Andry.

Selain itu, sebelumnya, pemerintah Indonesia juga dinilai abai dengan AS, karena pemerintah tak segera menunjuk Duta Besar Indonesia untuk Washington DC yang sudah kosong selama hampir dua tahun, usai Rosan Roeslani menyelesaikan tugasnya pada 17 Juli 2023. 

“Jadi ada kekosongan representatif (Indonesia) di US. Ini yang juga menurut saya sesuatu yang melihat bahwa US itu bukan mitra dagang potensial atau strategis kita. Pemerintah abai dalam hal ini menurut saya,” ujar Andry.

Sebelumnya, Trump  mengumumkan tarif baru sebesar 10 persen terhadap hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika, Rabu (2/4/2025). 

Indonesia pun tercantum dalam daftar tarif timbal balik yang diumumkan oleh Trump tersebut.

Dilansir Kompas TV, Indonesia menerapkan tarif sebesar 64 persen terhadap barang-barang dari AS.

Kemudian, sebagai respons, AS akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika. 

Tarif ini akan mulai berlaku pada Rabu (9/4/2025) mendatang. 

Trump menyatakan bahwa dana dari penerapan tarif ini akan digunakan untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. 

Dampak bagi Indonesia

Dilansir web resmi Kemlu, pengenaan tarif timbal balik ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.

Diketahui, Indonesia memiliki sejumlah produk ekspor utama di pasar AS.

Di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, dan produk-produk perikanan laut.

Guna menyikapi kebijakan dari Trump itu, pemerintah akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. 

Lantas, apa langkah-langkah pemerintah untuk menghadapi kebijakan Trump tersebut?

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan pemerintah akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia.

Dia menyebutkan, sejak awal tahun ini, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS.

Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS, dan para pelaku usaha nasional pun telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS itu.

“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan,” ucap Susiwijono.

“Termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” katanya.

Sebagai bagian dari negosiasi, Pemerintah Indonesia disebut telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat Pemerintah AS.

Terutama yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

“Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS,” kata Susiwijono.

Susiwijono mengatakan, langkah-langkah Pemerintah Indonesia itu salah satunya berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal AS.

Bersama Bank Indonesia, Indonesia juga akan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Serta memastikan likuiditas valas tetap terjaga guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs).

Hal itu sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, dan menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Langkah kebijakan strategis lainnya yang akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia adalah memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas,” kata Susiwijono. 

(Tribunnews.com/Rifqah/Endrapta Ibrahim) (Kompas.com)