Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Wakil Ketua MPR: Peningkatan kualitas SDM harus dilakukan sejak dini

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional harus dilakukan sejak dini demi menciptakan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan.

    “Peningkatan kualitas SDM nasional memang harus dilakukan sejak dini sehingga bila ada program yang mendorong tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh, harus mendapat dukungan semua pihak,” kata dia dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin.

    Ia sependapat dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang memandang program pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI) berperan penting untuk mempersiapkan generasi bangsa.

    “Program PAUD HI itu tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga aspek kesehatan, gizi, pola pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak,” imbuhnya.

    Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi anak usia dini di Indonesia tercatat sebanyak 10,82 persen dari populasi penduduk. Namun, anak usia dini masih menghadapi sejumlah tantangan.

    Tantangan itu, di antaranya, 3,69 persen balita belum mendapatkan pengasuhan layak, 38,71 persen anak mengalami masalah kesehatan, serta 12,41 persen anak usia dini masih hidup di bawah garis kemiskinan.

    Lestari mengatakan data tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pihak untuk mengakselerasi pelaksanaan program yang telah direncanakan pemerintah.

    “Akar permasalahan yang dihadapi pada fase tumbuh kembang anak usia dini dari sisi kesehatan dan pendidikan harus segera ditemukan dan diatasi bersama,” katanya menegaskan.

    Di sisi lain, dia berpendapat, kesiapan tenaga kesehatan, tenaga pengajar pendidikan anak usia dini (PAUD), dan sarana pendukung lainnya sangat diperlukan dalam merealisasikan program peningkatan kualitas SDM sejak dini.

    “Selain itu, peran aktif para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah merupakan faktor penting dalam upaya mengakselerasi lahirnya generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan,” ujarnya pula.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pimpin Kabupaten Termiskin di Jabar, Lucky Hakim Kena Ulti Gubernur gegara Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    Pimpin Kabupaten Termiskin di Jabar, Lucky Hakim Kena Ulti Gubernur gegara Liburan ke Jepang Tanpa Izin

    GELORA.CO – Bupati Indramayu Lucky Hakim terancam ‘diparkirkan’ selama tiga bulan, imbas liburan ke Jepang tanpa izin Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi.

    Aksi liburan diam-diam ke Jepang ini diunggah di media sosial dan mendapat sindiran langsung dari Dedi. Parahnya, eks Bupati Purwakarta ini sempat beberapa kali mengirimkan pesan singkat WhatsApp (WA) namun tak digubris Lucky.

    “Enggak ada (izin), pemberitahuan ke saya juga enggak ada. Lucky Hakim ke saya WhatsApp (WA), ke Jepang enggak ada. Malah beberapa kali saya WA enggak direspons. Saya kan suka memberitahu kegiatan, ada ini, itu, enggak direspons. Pas buka WA ternyata di Jepang,” ujar Dedi, Minggu (6/4/2025).

    Dia menegaskan, bupati dan wali kota seharusnya dalam momentum Lebaran ini berada di daerahnya untuk bersilaturahmi dengan warganya, bukan justru berangkat ke luar negeri tanpa izin.

    Dedi menekankan, kepala daerah wajib memantau arus lalu lintas dan menjaga agar tidak terjadi kecelakaan.

    “Kemudian juga berbagai problem bisa terjadi ketika Lebaran, arus macet kemudian berbagai peristiwa sering terjadi situasi juga makanya harus standby. Apalagi keluar negeri tanpa izin,” ucapnya.

    Dedi menilai, perbuatan Lucky Hakim ini berpotensi melanggar undang-undang yang di dalamnya ada ancaman pemberhentian selama tiga bulan.

    “Saya sampaikan ke Kemendagri. Ada di undang-undangnya itu, dilihat di undang-undang diberhentikan selama tiga bulan. Ada di situ,” katanya.

    Sontak postingan Dedi Mulyadi pun menjadi sorotan warganet, khususnya warga yang dipimpin oleh Bupati Lucky Hakim, yakni Kabupaten Indramayu.

    Warganet banyak menyoroti kondisi Kabupaten Indramayu yang dicap sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat.

    “Bupati dengan kabupaten (maaf) termiskin di Jawa Barat sedang berlibur ke Jepang,” tulis salah satu akun Instagram.

    “Sementara itu masyarakat Indramayu nyapu koin di jalan, Bupatinya liburan ke Jepang,” tandas akun Instagram lainnya.

    Sebagai informasi, pernyataan Kabupaten Indramayu sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

    Sejak tahun 2023, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indramayu selalu menjadi yang terbanyak.

    Di tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Indramayu tercatat mencapai 12,13 persen.

    Angka penduduk miskin Kabupaten Indramayu tersebut kemudian menurun menjadi 11,93 persen di tahun 2024.

    Diketahui, momen Lucky ke Jepang diunggah di media sosial Instagram pribadinya. Dalam unggahan, tampak dia sedang turun dari mobil.

    Terlihat Bupati yang juga artis ini mengenakan pakaian khas Jepang. Perjalanan tersebut, diduga tidak memiliki izin dari Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi dan dinilai melanggar perundang-undangan. Bukan cuma ke Gubernur, Lucky juga disebut tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kelakuan Lucky Hakim itu bertolak belakang dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Dalam surat edaran itu, kepala daerah dilarang bepergian ke luar negeri saat libur Lebaran karena harus mengurus berbagai hal terkait dengan perayaan hari besar umat Islam ini.

  • Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kenaikan harga kelapa yang cukup signifikan pada saat Lebaran tahun ini, menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya pada kalangan konsumen rumah tangga, tapi juga pelaku industri di tanah air.

    Sejumlah faktor seperti naiknya permintaan ekspor kelapa butir utuh di pasar global, kapasitas produksi yang relatif terbatas, hingga regulasi yang diangggap kurang mendukung pasar domestik, ditengarai ikut memicu kenaikan harga kelapa ini.

    Ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, mengatakan, hingga saat ini, permintaan ekspor butir kelapa utuh di pasa global, terus mengalami tren kenaikan yang tajam dari tahun ke tahun.

    Di satu sisi, peningkatan ekspor ini tentu dapat membantu devisa negara, tapi disisi lain, apakah sudah dilakukan upaya pemberian nilai tambah yang cukup, hingga tidak hanya ekspor kelapa utuh, tapi juga produk turunan kelapa yang sudah diolah, seperti briket kelapa hingga minyak kelapa.

    Dijelaskannya, sebagai perbandingan, jika hanya mengekspor kelapa butir, profit yang didapat hanya pada kisaran Rp 8.000 hingga Rp. 10.000, maka bandingkan jika sudah diolah menjadi briket, maka potensi profit dapat mencapai Rp.25.000 per kilogram.

    Tingginya permintaan kelapa di pasar global ini, juga mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan kelapa di dalam negeri. Jika melihat data yang dilansir dari Badan Karantina Pertanian, pada awal tahun 2024 lalu, volume ekspor kelapa butir atau kelapa bulat, terus menunjukkan tren positif.

    Selain Cina sebagai negara tujuan ekspor terbesar, Indonesia juga melakukan ekspor ke sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Australia, Amerika, dan Jerman.

    Bayu Bagas Hapsoro, menambahkan, pada awal tahun ini saja, BPS tercatat ekspor kelapa bulat hingga bulan Februari 2025, sudah mencapai 71.077  ton. Pada periode itu, Cina masih menjadi negara tujuan dengan volume terbesar, sebanyak 68.065 ton dengan nilai 29,5 juta US dollar, diikuti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, dengan volume masing masing sebanyak 2.180 ton, 550 ton, dan 280 ton.

    “Jika tidak ada pengaturan tegas ekspor kelapa utuh ini, tidak hanya akan mengganggu suplai kelapa di dalam negeri, tapi juga akan mengganggu proses hilirisasi produk olahan kelapa, yang memiliki Economic Value Added (EVA) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa utuh,” katanya.

    Mengacu hal tersebut, maka rekomendasi moratorium ekspor kelapa bulat dari Kementerian Perindustrian pada Maret 2025 lalu, dapat menjadi solusi jangka pendek atas fenomena kurangnya pasokan kelapa di tanah air.

    Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat menurut data Bappenas pada akhir tahun 2024, produktivitas kelapa di Indonesia mulai stagnan di kisaran 1,1 ton per hektar.

    Selain itu, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sehingga berdampak sebanyak 378.191 ribu hektar tanaman sudah tidak lagi menghasilkan. 

    “Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan beberapa bulan terakhir, seperti depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, membuat biaya produksi di pasar domestik menjadi meningkat. Hal ini mendorong harga kelapa saat ini menjadi lebih mahal,” pungkasnya.

    (*) 

  • Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Pengusaha Pulp dan Kertas RI Cemas Daya Saing Anjlok Imbas Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkhawatirkan penurunan daya saing produk kertas lokal akibat kebijakan Presiden AS Donald Trump yang menerapkan tarif Bea Masuk Impor (BMI) ke AS sebesar 32% untuk barang asal Indonesia. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor kertas (kode HS 48) ke AS sebesar US$425 juta pada 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai US$318,90 juta. 

    Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan pihaknya tengah menyoroti dampak kebijakan tarif tinggi ke AS tersebut terhadap kinerja ekspor sektor pulp dan kertas. Dia meyakini kebijakan tersebut sangat berpotensi melemahkan daya saing industri pulp dan kertas Indonesia. 

    “Tarif tinggi akan membuat harga produk di pasar AS menjadi kurang kompetitif dibandingkan negara lain,” ujar Liana, Minggu (6/4/2025). 

    Tak hanya itu, Liana juga menerangkan bahwa penurunan ekspor dapat berdampak langsung pada produksi, tenaga kerja, dan kinerja pertumbuhan industri secara keseluruhan. Alhasil, kondisi tersebut dapat mengancam keberlangsungan lapangan kerja yang telah diciptakan oleh industri. 

    Bahkan, menurut dia, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan Trump juga berisiko melemahkan prinsip perdagangan bebas dan adil yang sudah diatur oleh WTO. 

    “Sebagai respons atas kebijakan tarif tinggi AS, APKI meminta pemerintah untuk segera mengambil keputusan yang strategis guna melindungi industri dalam negeri,” ujarnya. 

    Dalam hal ini, produsen pulp dan kertas mendorong pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap pasar dalam negeri terutama dari potensi banjirnya impor dari negara terdampak lainnya yang gagal menembus pasar AS. 

    Kemudian, menjaga pasar domestik sebagai pasar sekunder yang strategis, menekankan pentingnya konsistensi terhadap kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), dan mempertimbangkan kemungkinan perlakuan kebijakan tarif terhadap produk AS. 

    “Seperti mengenakan tarif 0% terhadap produk manufaktur AS karena daya saing yang kurang kompetitif dibandingkan dengan produk lain,” jelasnya. 

    Namun, kebijakan tarif tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan WTO. Liana menegaskan bahwa pihaknya juga tengah mengkaji lebih dalam mengenai dampak implementasi kebijakan tersebut secara internal dengan anggota APKI mengenai dampak riil di lapangan. 

    Pelaku usaha berharap pemerintah segera mengambil langkah diplomasi untuk menegosiasikan kebijakan ini tarif Trump. 

    “APKI juga sedang berkoordinasi dengan kementerian, lembaga maupun asosiasi yang terkait di tingkat ASEAN sehingga harapannya pemerintah dapat segera berkomunikasi lebih lanjut dengan AS, baik melalui perundingan bilateral maupun multilateral,” tuturnya. 

  • Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    Rayu Trump Pangkas Tarif Impor, Indonesia hingga India Kirim Tim Lobi ke Amerika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi. 

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat, 4 April 2025.

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia. Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India hingga Vietnam Ikut Lobi Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS, pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    Menyusul yang lainnya, Israel dilaporkan tengah berunding dengan AS untuk mendapat pengurangan tarif yang diberlakukan Trump.

    “Kementerian Keuangan terus melakukan dialog dengan pemerintah AS dengan tujuan mengurangi cakupan tarif dan mengurangi dampaknya terhadap industri Israel,” tulis Menteri Keuangan Bezalel Smotrich di X.

    Upaya ini dilakukan pemerintah Israel usai sekutu dekat AS ini terdampak tarif baru Trump sebesar 17 persen. Asosiasi Produsen Israel (MAI) mengatakan pengumuman tarif Trump benar-benar mengejutkan mereka, lantaran keputusan tersebut menimbulkan “tantangan besar” bagi ekonomi Israel.

    Mengantisipasi terjadinya gonjang-ganjing ekonomi di tengah perang, pemerintah Israel mengungkap pihaknya sedang menghubungi otoritas AS “untuk menjamin pengecualian Israel.

    Setelah sebelumnya Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengumumkan pencabutan semua bea masuk yang tersisa atas impor AS oleh Israel, yang memengaruhi satu persen barang Amerika yang masih dikenakan bea masuk tersebut.

  • Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Skenario RI Hadapi Perang Dagang Jilid II Donald Trump: Negosiasi atau Retaliasi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia ikut kena getah kebijakan tarif timbal balik alias reciprocal tariff Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump tanpa pandang bulu mengenakan tarif impor barang asal Indonesia sebesar 32%. Jumlah itu setara 50% dari total bea masuk barang impor yang dipungut RI terhadap barang asal Amerika Serikat, yang menurut versi Trump, di angka 64%.

    Pengenaan tarif 32% berpotensi memukul ekonomi Indonesia yang sedang dalam ketidakpastian. Situasi semakin pelik, karena China, yang merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua telah mengumumkan aksi retaliasi. Ada kekhawatiran perang dagang antara dua raksasa itu akan memicu pelambatan ekonomi global. Supply chain terganggu. Skema paling buruk, bisa memicu resesi global.

    Implikasi negatif lainnya kepada Indonesia adalah, potensi banjir barang impor, imbas tersumbatnya pasar barang made in China ke AS karena kebijakan tarif Trump. Selain itu, reciprocal tariff Trump juga berpotensi menggerus kinerja ekspor Indonesia karena lesunya permintaan barang dari pasar AS.

    Dalam catatan Bisnis, AS selama beberapa dasawarsa terakhir adalah mitra dagang utama Indonesia. Salah satu negara tujuan ekspor. Produk-produk manufaktur hingga pruduk kayu mengalir deras ke sana. Alhasil, neraca perdagangan RI – AS selalu surplus selama 4 tahun belakangan.

    Presiden Prabowo Subianto./Istimewa

    BPS mencatat bahwa pada tahun 2021, surplus neraca perdagangan antara Indonesia dengan AS mencapai US$14,5 miliar. Tahun 2022, terjadi lonjakan surplus hingga mencapai US$16,5 miliar. Namun pada tahun 2023, surplus negara perdagangan Indonesia dengan AS menyusut menjadi US$11,9 miliar.

    Pada tahun 2024, data sampai Desember, ekspor nonmigas Indonesia ke AS tercatat mencapai US$26,3 miliar. Sementara impor non-migas dari AS hanya di angka mencapai US$9,6 miliar.  Surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai angka di kisaran US$16,85 miliar.

    Sementara itu, jika mengacu data dari United States Trade Representative (USTR), perdagangan barang antara AS dengan Indonesia diperkirakan mencapai $38,3 miliar pada tahun 2024. Ekspor barang AS ke Indonesia pada tahun 2024 sebesar $10,2 miliar, naik 3,7 persen ($364 juta) dari tahun 2023.

    Impor barang AS dari Indonesia mencapai $28,1 miliar pada tahun 2024, naik 4,8 persen ($1,3 miliar) dari tahun 2023. Defisit perdagangan barang AS dengan Indonesia sebesar $17,9 miliar pada tahun 2024, meningkat 5,4 persen ($923 juta) dari tahun 2023.

    Presiden Prabowo Subianto telah berbicara dengan sejumlah pemimpin Asean. Pembicaraan itu terekam dalam unggahan media sosial Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sebagian pemimpin Asean telah menyepakati untuk segera memberikan respons terhadap kebijakan Trump yang dianggap telah mengacak-acak konsesus global.

    “Hari ini saya berkesempatan melakukan diskusi melalui telepon untuk memperoleh pandangan dan mengoordinasikan tanggapan bersama mengenai masalah tarif timbal balik oleh Amerika Serikat (AS),” ujar Anwar Ibrahim. 

    Anwar juga mengatakan bahwa pertemuan Menteri Ekonomi Asean yang akan digelar pada minggu depan. Pertemuan itu akan menindaklanjuti pembicaraan terkait solusi terbaik menghadapi penerapan tarif resiprokal AS tersebut. “Insyaallah, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN minggu depan akan terus membahas masalah ini dan mencari solusi terbaik bagi seluruh negara anggota,” sambungnya.

    Peluang Negosiasi Terbuka

    Adapun Trump, sejatinya membuka peluang negosiasi untuk negara-negara yang dikenakan tarif timbal balik. Dia menegaskan tentang peluang negosiasi tersebut saat berbicara dengan para wartawan di pesawat kepresidenan Amerika Serikat pada tanggal 29 Maret 2025 lalu.

    “Saya tentu terbuka untuk itu, jika kita dapat melakukan sesuatu, kita bisa mendapatkan sesuatu untuk itu,” kata Trump kepada wartawan di Air Force One.

    Sabtu kemarin, misalnya, Trump bahkan telah bertemu dengan perwakilan dari Vietnam, Israel dan India untuk membicarakan kebijakan tarif yang baru saja dikeluarkannya. Trump dan para delegasi asal ketiga negara itu berbicara mengenai kemungkinan keringanan tarif timbal balik.

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump

    Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku optimistis langkah negosiasi terhadap penetapan tarif baru AS untuk Indonesia masih terbuka.

    Anindya menjelaskan, keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menetapkan pengenaan tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32% untuk Indonesia merupakan opening statement dan masih bisa berubah.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump merupakan opening statement. Artinya pintu negosiasi masih terbuka,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/4/2025).

    Pasalnya, tambah Anindya, Amerika dan Indonesia sebagai mitra bisnis strategis keduanya sama-sama saling membutuhkan dalam mendorong neraca perdagangan dan kinerja investasi kedua negara.

    Di samping itu, Anindya juga optimistis Trump bakal mempertimbangkan revisi pengenaan tarif timbal balik sebesar 32% untuk Indonesia lantaran beberapa faktor. Faktor Indonesia menjadi salah satu negara dengan populasi muslim terbesar masuk ke dalamnya.

    “Posisi Indonesia sangat strategis di Kawasan Pasifik. Selain bagian dari kekuatan ekonomi Asean, Indonesia adalah anggota APEC yang strategis. Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan pimpinan negara nonblok, juga tentu menjadi pertimbangan Trump,” kaya Anindya.

    Negosiasi atau Retaliasi?

    Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendesak supaya pemerintah mengedepankan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.

    Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump. Apalagi, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Eko menekankan langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.

    “Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko.

    Eko mewanti-wanti bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.

    Ilustrasi peti kemas

    Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.

    Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). “Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.

  • 7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    7 Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia Nasional

    Palu Godam Trump dan Krisis Multidimesi Indonesia
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    SAAT
    terjadi krisis rupiah pada akhir 1997 (lalu diikuti krisis politik yang menjatuhkan Orde Baru pada 1998), kita menuduh George Soros, pelaku bisnis keuangan berkebangsaan Amerika Serikat (AS), sebagai biang keladi.
    Aksi Soros dianggap sebagai penyebab mata uang Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara terguncang.
    Mingguan Forum Keadilan No. 9 Tahun VI, 11 Agustus 1997, misalnya, menurunkan dua laporan. Laporan pertama berjudul “Spekulan Beraksi, Rupiah pun Diuji” (hlm. 88). Kedua berjudul “Soros, Si ‘Perampok’ Dermawan” (hlm. 89).
    Kedua tulisan membicarakan Soros dan aksi-aksinya sehingga mata uang Indonesia merosot tajam.
    Apakah menjelang paruh 2025 nanti,
    Donald Trump
    , Presiden AS, akan menjadi tertuduh sebagaimana Soros dulu? Tertuduh apa? Tertuduh sebagai biang keladi krisis multidimensi Indonesia dengan segala risikonya.
    Sebagaimana dilaporkan berbagai media massa, Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif yang disebutnya “Hari Pembebasan” (
    Liberation Day
    ) pada 2 April 2025.
    Tentu saja pembebasan dari sudut pandang AS. Bukan sudut pandang sejumlah negara yang disebut Trump.
    Pengumuman Trump itu persis saat kita sedang cuti bersama dalam rangka perayaan Lebaran. Kita pun sedang asyik membicarakan suasana Lebaran para elite politik di Tanah Air, saling puji antarelite.
    Sudah lazim di Indonesia, Lebaran diisi tradisi “open house” elite politik: rakyat mengantre untuk bersalaman dengan pemimpinnya, mantan anak buah mendatangi kediaman mantan bosnya, dan sebagainya. Secara antropologis, tradisi Lebaran memang berfungsi integrasi sosial.
    Namun, masalahnya, realitas sosial yang kita hadapi terlampau keras untuk dipulihkan dengan pendekatan simbolik-kultural semata. Realitas sosial membutuhkan aksi nyata, bukan pantas-pantasan, bukan pemerah bibir.
    Lalu, apakah kebijakan tarif Presiden Trump akan berpengaruh serius pada realitas sosial sebagaimana tindakan Soros dulu? Seberapa gawat kebijakan Trump itu bagi Indonesia?
    Tajuk
    Kompas
    (04/04/2025) menyebut kebijakan tarif Trump sebagai “palu godam Presiden Trump”. Metafor yang juga saya pinjam untuk judul tulisan ini memberi kesan besar dan berat sekali dampak yang ditimbulkannya.
    Bahkan, menurut Profesor Mari Pangestu, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, kebijakan Trump itu merupakan bentuk proteksionis terbesar sejak tahun 1930-an, saat perang dagang terjadi menjelang “Depresi Besar” (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Sejarah mencatat, krisis ekonomi dunia pada 1930-an, akhirnya mengantarkan Perang Dunia II.
    Sebagian dunia, termasuk Indonesia, saat itu masih di bawah pemerintah kolonial. Keadaan rakyat jajahan semakin sengsara.
    Produksi perkebunan yang menjadi andalan pemerintah kolonial mengalami penurunan tajam akibat krisis ekonomi dunia. Rakyat jajahan bertambah terpukul.
    Menurut catatan Kartodirdjo dan Djoko Suryo (1994), mahaguru sejarah dari UGM, pemerintah Hindia-Belanda menerapkan politik “pengetatan”, di antaranya dengan menurunkan upah kerja. Akibatnya, pendapatan rakyat merosot tajam sampai pada tingkat subsistensi.
    Rakyat lalu menggambarkan keadaan waktu itu dengan sebutan zaman “meleset”, pelesetan dari kata “malaise”.
    Namun, meski rakyat merasakan zaman “meleset”, tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara pemerintah Hindia-Belanda dan rakyat adalah hubungan antara penjajah dan terjajah. Zaman “meleset” lalu dimaknai pula sebagai kesadaran baru.
    Kondisi objektif (keadaan zaman) membuahkan kondisi subjektif (kesadaran baru) rakyat jajahan. Begitulah dialektika tanah jajahan pada zaman “meleset”. Ujungnya, pertumbuhan dan perluasan pergerakan nasional untuk kemerdekaan Indonesia.
    Lalu, apa hubungannya dengan palu godam Trump? Inti kebijakan tarif Presiden Trump, sejumlah negara, juga Indonesia, akan dikenai tarif, karena dinilai telah merugikan AS.
    Selain dikenakan tambahan bea masuk sebesar 10 persen, yang berlaku mulai 5 April, negara-negara yang oleh Trump dianggap sebagai ”the worst offenders” akan dikenai tarif lebih tinggi mulai 9 April. Negara-negara tersebut sebagian besar dari Uni Eropa dan Asia.
    Trump memandang, sejumlah negara mitra dagang AS telah mengambil keuntungan. Menurut Trump, saatnya negara-negara mitra dagang AS itu membayar balik melalui kenaikan tarif.
    Indonesia dikenai tarif 32 persen. Dua negara ASEAN, yakni Thailand dan Vietnam, dikenai tarif lebih tinggi, masing-masing 36 persen dan 46 persen.
    Kebijakan Trump itu, menurut tajuk
    Kompas
    (04/04/2025), mirip dengan upaya AS terhadap negara-negara Eropa terkait pertahanan.
    AS menggertak Eropa agar menambah belanja pertahanan demi kepentingan NATO. AS menilai dirinya terlalu banyak memberi kepada Eropa dalam belanja pertahanan.
    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke AS sepanjang 2024 mencapai 27,6 miliar dollar AS, sedangkan impor dari AS sebesar 10,4 miliar dollar AS.
    Indonesia surplus sebesar 17,2 miliar dollar AS. Surplus itu dilihat Trump sebagai alasan untuk menaikkan tarif.
    Tentu saja kebijakan Trump itu menghebohkan. Dampak bagi Indonesia akan sangat terasa. Sektor ekspor dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
    Ekspor utama Indonesia ke pasar AS meliputi alat elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, udang dan juga produk kayu (
    Kompas
    , 04/04/2025).
    Di sektor alas kaki, misalnya, lebih dari 45 persen ekspor ditujukan ke pasar AS. Sektor ini menyerap sekitar 3,6 juta tenaga kerja, dengan konsentrasi industri di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
    Tanda-tanda kita akan memasuki zaman “meleset” lagi?
    Sungguh berat buat Indonesia. Saya membayangkan betapa pusing Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan. Ibarat “jatuh terhimpit tangga”, Presiden Trump berpeluang tertuduh sebagai biang keladi, serupa Soros dulu, bila kita benar-benar jatuh lalu terhimpit tangga.
    Tak ada cara lain, pemerintahan Presiden Prabowo harus bekerja lebih keras lagi. Tenaga, pikiran dan hatinya. Jangan biarkan palu godam Trump membuat kita jatuh terhimpit tangga.
    Kita butuh kejujuran dan keterbukaan. Bukankah sebelum palu godam Trump diumumkan, kita sesungghnya sudah jatuh duluan?
    Keadaan jatuh itu dirumuskan oleh para mahasiswa dengan sebutan “Indonesia Gelap”. Bila diuraikan tentu banyak hal mengisi tesis “Indonesia Gelap”.
    Memang dibantah oleh pejabat pemerintah, tapi dengan retorika sinis: “Kau yang gelap”. Bukan dengan fakta dan retorika yang masuk akal.
    Lalu, disusul Indek Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot. Nilai rupiah terhadap dollar AS juga merosot mendekati angka Rp 17.000 per dollar AS. Pelemahan daya beli pun tak terhindarkan.
    Krisis ketenagakerjaan juga menghadang sejalan dengan semakin melambatnya perekonomian. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi momok belakangan ini.
    Hidup rakyat semakin berat. Di kalangan kelas menengah, sudah muncul pernyataan “makan tabungan”.
    Tanda-tanda hidup semakin sulit juga tercermin dari penurunan jumlah pemudik Lebaran 2025. Menurut Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik Lebaran 2025 turun 24 persen.
    Penurunan jumlah pemudik mengindikasikan pendapatan yang dibelanjakan menyusut, terutama pada kelompok menengah ke bawah.
    Hal itu, saya kira, linier dengan maraknya PHK akhir-akhir ini. Linier pula dengan kebijakan “efisiensi” pemerintah, sehingga banyak kegiatan ekonomi terpaksa dibatalkan.
    Pada zaman “meleset” dikenal politik “pengetatan”, kini kebijakan “efisiensi”. Boleh jadi keduanya tak jauh berbeda. Kehidupan rakyat bertambah sengsara dari sebelumnya.
    Sementara itu, pemerintah dan pejabatnya tampak asyik dengan kepentingan sendiri. Mereka pongah dengan pandangan dan kebenaran sendiri.
    Keluh kesah rakyat terkesan diremehkan. Rakyat dibiarkan hidup sendirian bersama kecemasan dan pesimismenya.
    Pemerintah dan pejabatnya juga cenderung reaksioner dan ketus menanggapi kritik publik. Bukan menghadirkan ketenangan buat rakyat, melainkan malah terkesan “menantang” (orang Jawa menyebut “ngece”, “njarak”). Akibatnya, relasi konfliktual keduanya justru menajam.
    Pada sisi lain, penanganan isu korupsi yang kronis di Indonesia juga belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Kita baru disuguhi penangkapan sejumlah pejabat yang diduga korup dan nilai korupsi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu pun ditengarai hanya pejabat pinggiran dan terkesan tebang pilih. Tak ada efek jera.
    Pemerintah dan DPR ternyata malah mendahulukan pengesahan revisi UU TNI (meski mengundang penolakan sejumlah kalangan) daripada pengesahan undang-undang perampasan aset.
    Padahal, undang-undang perampasan aset dinilai banyak pihak sebagai salah satu instrumen penting pemberantasan korupsi.
    Singkat kata, Indonesia sesungguhnya sedang didera krisis multidimensi. Antarbidang kehidupan saling terkait dan memperburuk satu sama lain.
    Di tengah krisis multidimensi itu, palu godam Trump berpotensi besar membuat kita jatuh terhimpit tangga. Palu godam Trump potensial sekali membuat krisis multidimensi semakin mendalam.
    Tak ada cara lain, secara internal pemerintah harus mengubah secara radikal pendekatan kepada rakyat. Pemerintah harus menjauhi hal-hal yang menajamkan relasi konfliktual dengan rakyat, baik kebijakan maupun perilaku dan tutur kata pejabatnya.
    Sembari secara eksternal menguatkan kerja sama di antara negara-negara menengah guna melepas ketergantungan kepada kekuatan besar. Metafor palu godam untuk kebijakan tarif Trump sekaligus merefleksikan ketergantungan yang besar kepada pasar AS.
    Namun, ikhtiar secara eksternal itu tak mungkin bisa segera dipetik buahnya. Karena itu, ikhtiar secara internal menjadi kunci. Keteladanan pemimpin Indonesia pada hari-hari ini amat sangat penting, sangat-sangat dibutuhkan.
    Palu godam Trump niscaya bisa dilemahkan dengan jiwa besar pemimpin yang mau menyatu dengan pikiran dan perasaan rakyat.
    Niscaya rakyat bersedia menerima keadaan apapun tatkala para pemimpin bersedia membersamainya.
    Meminjam Bung Karno, rakyat membutuhkan pemimpin yang setia kepada sumbernya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    Negara-Negara di Asia Berlomba Rayu Trump, Lobi Agar Pangkas Tarif Baru AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah Indonesia tengah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bertandang ke Gedung Putih, usai Presiden AS Donald Trump menjatuhkan tarif impor tinggi sebesar 32 persen kepada barang-barang Indonesia.

    Hal tersebut diungkap langsung oleh Head of Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi.

    Dalam keterangan resminya ia menyampaikan bahwa pemerintah berupaya semaksimal mungkin soal menyikapi kebijakan pembaharuan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Trump.

    Sebagai respons awal, saat ini pemerintah sedang menghitung dampak dari penerapan tarif resiprokal (timbal balik) yang dikenakan pemerintah AS. 

    Pemerintah juga turut mengkaji penyederhanaan regulasi agar produk Indonesia bisa lebih kompetitif, serta memperluas mitra dagang Indonesia, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. 

    Lebih lanjut untuk mengurangi dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, pemerintah turut mengirimkan tim lobi ke Amerika Serikat untuk bernegosiasi dengan pemerintah US.

    “Pemerintah mengirimkan tim lobi tingkat tinggi untuk bernegosiasi dengan pemerintah US (United States),” kata Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis pada Jumat (4/4/2025).

    Melalui cara ini pemerintah berharap agar kebijakan tarif Trump tidak berdampak banyak bagi ekspor Indonesia.

    Mengingat total ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar pada periode Februari 2025.

    Mengutip dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah ekspor tersebut tercatat lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang hanya dipatok 2,10 miliar dolar dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar.

    India Hingga Vietnam Rayu Trump

    Tak hanya Indonesia, sejumlah negara di Asia Tenggara termasuk India yang terkena tarif baru Trump juga berupaya keras melobi AS agar memangkas kebijakannya.

    Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India mengatakan dalam sebuah pernyataan pada bahwa mereka sedang melangsungkan penyelesaian cepat lewat Perjanjian Perdagangan Bilateral multi-sektoral yang saling menguntungkan dengan AS.

    Pembicaraan digelar pasca Trump memberlakukan tarif impor 26 persen kepada New Delhi.

    Meski Trump memberlakukan tarif impor 26 persen, namun Kementerian Perdagangan dan Perindustrian India menegaskan bahwa negaranya akan “tetap berhubungan” dengan AS terkait tarif terbaru Trump.

    Langkah serupa juga dilakukan pemerintah Vietnam, pasca Trump menghantam ekonomi Vietnam dengan tarif 46 persen pemimpin Vietnam mulai Gerak cepat, melobi Donald Trump untuk mengurangi tarif.

    Dikonfirmasi langsung oleh Presiden Trump, ia mengatakan bahwa Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan dirinya pada Jumat (4/4/2025).

    Adapun panggilan telepon ini dilakukan Sekjen Partai Komunis Vietnam, To Lam untuk melobi Trump agar presiden AS itu mengurangi tarif impor. 

    Sebagai tawaran Vietnam siap memangkas tarif barang dari AS menjadi nol jika bisa mendapat kesepakatan yang bagus dengan AS.

    “Baru saja melakukan panggilan telepon yang sangat produktif dengan To Lam, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, yang mengatakan kepada saya bahwa Vietnam ingin memangkas Tarif mereka hingga nol jika mereka dapat membuat kesepakatan dengan AS,” kata Trump di Truth Social, mengutip dari The Guardian.

    Trump tak menjelaskan secara rinci kesepakatan apa yang telah ia buat dengan pemerintah Vietnam, dalam cuitannya ia hanya menyampaikan terima kasih kepada To Lam. Dia mengaku menantikan pertemuan dengan To Lam.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepadanya atas nama Negara kita, dan mengatakan saya menantikan pertemuan dalam waktu dekat,” ujarnya.

    (Tribunnews.com / Namira)

  • Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    Hitung-hitungan Indef, RI hanya Kenakan Tarif Impor Barang AS 8-9 Persen

    JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif bea masuk perdagangan resiprokal atau tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.

    Trump menetapkan tarif timbal balik impor sebesar 32 persen lantaran RI disebut telah membebankan tarif impor sebesar 64 persen untuk komoditas barang yang masuk dari AS.

    Akan tetapi, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan mengatakan, sebenarnya RI hanya mengenakan tarif impor barang dari AS sekitar 8-9 persen.

    “Nah, bagaimana mereka sampai kepada perhitungan yang seperti ini (64 persen)? Itu sebenarnya simpel, jadi mereka menghitung bahwa 64 persen tarif yang dikenakan Pemerintah Indonesia itu adalah jumlah defisit yang terjadi dalam perdagangan Indonesia dengan AS, sekitar 16,8 miliar dolar AS yang dibagi dari total impor Indonesia ke AS sekitar 28 miliar dolar AS,” ucap Fadhil dalam diskusi publik INDEF bertajuk “Waspada Genderang Perang Dagang” secara daring, Jumat, 4 April.

    Karenanya, kata Fadhil, dari hitungan tersebut, AS menilai tarif impor yang dikenakan Indonesia ke produk AS adalah sebesar 64 persen.

    Di sisi lain, lanjutnya, AS juga menyampaikan, hitungan tarif impor 64 persen oleh Indonesia termasuk dengan manipulasi nilai tukar dan non-tarif barrier (NTB).

    “Namun untuk menghitung NTB sangat sulit, sehingga perhitungan AS dengan tarif 64 persen sangat membingungkan,” ucap dia.

    Adapun Fadhil menyimpulkan, semakin besar surplus yang diperoleh negara tersebut, nantinya tarif timbal balik impor yang dikenakan oleh AS akan semakin tinggi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Jumat, 4 April, ekspor Indonesia ke AS mencapai 2,35 miliar dolar AS pada periode Februari 2025. 

    Nilai ekspor tersebut lebih tinggi jika dibanding Februari 2024 yang sebesar 2,10 miliar dolar AS dan Januari 2025 sebesar 2,33 miliar dolar AS.

    AS menjadi salah satu negara atau kawasan tujuan utama ekspor dengan porsi 11,26 persen. Posisi AS di atas India dengan porsi 7,93 persen. Namun, posisi AS masih di bawah China dengan porsi 20,60 persen.

    Selain itu, AS menjadi salah satu negara penyumbang surplus perdagangan terbesar RI. Pada Februari 2025, Indonesia mencatat surplus dari AS sebesar 1,57 miliar dolar AS.

    Adapun penyumbang surplus terbesar berasal dari mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85) dengan nilai 291,1 juta dolar AS. Kemudian disusul oleh pakaian dan aksesorinya (rajutan) (HS 61) dengan nilai 215 juta dolar AS dan alas kaki (HS 64) dengan nilai mencapai 207,7 juta dolar AS.

  • Produksi Surplus, Perpadi Pastikan Harga Beras Stabil Usai Lebaran

    Produksi Surplus, Perpadi Pastikan Harga Beras Stabil Usai Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha beras memastikan harga beras akan tetap stabil pasca momentum Hari Raya Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan pasokan beras pada April di tahun ini meningkat. Hal ini seiring dengan sentra produksi yang memasuki panen raya.

    Selain itu, Sutarto juga menyebut pasokan beras pada bulan ini melimpah alias masih surplus.

    “Alhamdulillah harga beras akan tetap stabil. Pasokan pada bulan April ini meningkat sejalan dengan beberapa daerah sentra produksi memasuki panen raya,” kata Sutarto, Sabtu (5/4/2025).

    Adapun, Sutarto menuturkan harga beras di tingkat penggilingan tergantung dari setiap kualitas. Di sisi lain, dia menyampaikan bahwa pasar beras masih relatif sepi imbas libur Lebaran.

    “Sebagian besar penggilingan padi belum beroperasi baru minggu depan. Pasar beras masih relatif sepi,” tuturnya.

    Jika menengok Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Sabtu (5/4/2025) pukul 11.14 WIB, harga rata-rata beras medium penggilingan di tingkat produsen adalah Rp12.674 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium penggilingan di tingkat produsen adalah Rp14.071 per kilogram.

    Di sisi lain, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen secara nasional dibanderol Rp15.617 per kilogram, sedangkan harga rata-rata beras medium adalah Rp13.744 per kilogram.

    Di tingkat konsumen, harga rata-rata beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog Rp12.592 per kilogram dari HET nasional Rp12.500 per kilogram.

    Produksi Beras Surplus

    Dalam catatan Bisnis.com, BPS memperkirakan adanya potensi produksi beras dalam negeri mencapai 13,95 juta ton sepanjang Januari—April 2025.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut potensi produksi beras yang melimpah ini diperkirakan menjadi yang tertinggi sejak 2019.

    Produksi beras diperkirakan meningkat sebanyak 2,88 juta ton beras atau sebesar 25,99% dibandingkan Januari—April 2024. Sementara pada periode yang sama tahun lalu, produksi beras hanya mencapai 11,07 juta ton.

    “Produksi beras sepanjang Januari—April atau subround I 2025, diperkirakan akan mencapai 13,95 juta ton atau mengalami peningkatan sebsar 2,88 juta ton atau naik 25,99% dibandingkan periode yang sama 2024,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Senin (3/3/2025).

    Pada Januari 2025, produksi beras untuk konsumsi pangan diperkirakan mencapai 1,24 juta ton atau mengalami peningkatan 42,21% dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 0,87 juta ton.

    Alhasil, potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    Tercatat, total produksi beras Januari—April atau subround I 2025 diperkirakan mencapai 13,95 juta ton beras, sedangkan pada periode yang sama 2019 pernah mencapai 13,63 juta ton beras.

    Data BPS juga menunjukkan potensi produksi beras sepanjang empat bulan pertama 2025 hampir mengejar produksi pada Januari—April 2018 yang mencapai 14,79 juta ton.

    “Jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada tahun-tahun sebelumnya, potensi produksi beras sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan tertinggi yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2019,” tuturnya.

    Potensi produksi beras ini sejalan dengan potensi produksi padi yang diperkirakan akan mencapai 24,22 juta ton gabah kering giling (GKG) pada Januari—April 2025. Angkanya mengalami peningkatan 5 juta ton GKG atau sebesar 26,02% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    Luas panen padi sepanjang subround I 2025 juga diperkirakan naik 0,99 juta hektare atau 27,69% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang Januari—April 2025, diperkirakan luas panen padi mampu mencapai 4,56 juta hektare.

    “Tentunya, angka realisasi nantinya bisa lebih atau lebih tinggi dibandingkan angka potensi, bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang Februari—April 2025,” jelasnya.

    Selain itu, BPS menyebut potensi luas panen padi sepanjang Januari—April 2025 diperkirakan merupakan yang tertinggi dalam 7 tahun terakhir atau sejak 2019.