Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Anggota
DPD RI
daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta
Fahira Idris
menyampaikan lima rekomendasi pengendalian
inflasi
kepada Badan Pusat Statistik (
BPS
) DKI Jakarta.
Dia mengungkapkan, sebagai bagian dari Tim Pengendalian
Inflasi
Daerah (TPID), BPS DKI Jakarta telah memainkan peran yang sangat krusial dalam menyediakan data statistik yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk perumusan kebijakan
pengendalian inflasi
.
“Dalam kunjungan kerja (kunker) pengawasan pengendalian inflasi ini, kami mengapresiasi konsistensi BPS DKI Jakarta dalam menyajikan data bulanan yang menjadi rujukan utama TPID, pemprov, dan
stakeholder
lainnya,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (11/4/2025).
Dia mengatakan itu dalam kunker ke Kantor BPS Provinsi Jakarta, Kawasan Salemba, Jakarta Pusat (10/4) yang diterima langsung Kepala Kantor BPS Provinsi DKI Jakarta Nurul Hasanudin.
Sebagai informasi, inflasi Jakarta pada Maret 2025 mencapai 2,00 persen
month to month
(mtm), dengan inflasi tahunan berada pada angka 1,02 persen
year on year
(yoy) yang masih dalam kategori terkendali dan bahkan sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional 1,03 persen yoy.
Inflasi Maret 2025 di Jakarta bersumber dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Sementara itu, deflasi terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya.
Dalam pertemuan itu, Fahira menyampaikan lima rekomendasi dalam upaya pengendalian
inflasi di Jakarta
.
Pertama, meningkatkan pemanfaatan data BPS dalam menyusun strategi intervensi jangka pendek dan menengah yang dilakukan TPID.
Dalam hal ini, TPDI dapat mengidentifikasi kelompok pengeluaran, wilayah, dan komoditas yang paling rentan terhadap lonjakan harga.
“Pemanfaatan data spasial harga yang dapat menunjukkan distribusi tekanan inflasi di wilayah tertentu, terutama hingga tingkat kecamatan dapat menjadi
early warning system
inflasi,” ujarnya.
Kedua
, peningkatan diseminasi data. Saat ini, penyajian data inflasi BPS sudah cukup baik. Namun, dia berharap terdapat visualisasi interaktif, seperti
dashboard
digital, infografis, dan peta tematik, setidaknya hingga level kecamatan.
Fahira menilai, hal itu akan lebih mudah diakses publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam memantau dinamika harga.
Selain itu, para camat atau lurah dapat melakukan intervensi berbasis data di wilayahnya masing-masing.
Ketiga
, memperkuat survei khusus atau survei pelengkap terhadap daya beli dan konsumsi rumah tangga.
Senator Jakarta itu menjelaskan, BPS dapat melakukan survei, misalnya usai Idul Fitri, untuk memahami seberapa besar tekanan inflasi berdampak pada kehidupan nyata masyarakat.
“Survei tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga dari aspek frekuensi konsumsi dan substitusi barang,” ungkapnya.
Menurutnya, survei semacam itu berguna mengukur efektivitas program subsidi dan pasar murah terhadap daya beli masyarakat rentan.
Keempat
, penguatan sinergi antara BPS, Bank Indonesia, dan Pemprov DKI Jakarta dalam membangun sistem informasi inflasi berbasis lokasi dan komoditas.
Fahira mencontohkan, sistem itu dapat dibentuk seperti
dashboard
digital terpadu yang menyajikan data stok, harga, distribusi, dan indikator sosial-ekonomi terkait.
“Sistem tersebut dapat memperkuat respons kebijakan yang cepat, adaptif, dan kontekstual, terutama dalam merespons fluktuasi musiman atau gangguan pasokan,” katanya.
Kelima
, pengusulan untuk program edukasi publik mengenai pemahaman data statistik, indikator ekonomi, dan cara membaca tren harga, khususnya melalui media sosial, kanal BPS, atau kerja sama dengan komunitas lokal.
“Literasi statistik yang baik akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pengawasan harga-harga di pasaran,” jelas Fahira.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Kementrian Lembaga: BPS
-
/data/photo/2024/11/17/6739bf0858761.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta
Megapolitan
11 April 2025")
Fahira Idris Rekomendasikan 5 Pengendalian Inflasi untuk BPS DKI Jakarta Megapolitan 11 April 2025
-
Kemenperin menerbitkan aturan baru pelaporan data industri nasional
Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala.
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menerbitkan aturan baru sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.
Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan untuk mendapatkan datanya akurat, mutakhir dan berkualitas yang dapat menggambarkan kondisi sektor industri secara aktual, maka diperlukan penyesuaian dan legalitas perundangan.
“Maka Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) pada tanggal 26 Maret 2025,” kata Adie dalam sosialisasi Permen No.13 Tahun 2025 secara daring, di Jakarta, Jumat.
Dia menyampaikan, regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.
“Dengan diberlakukannya peraturan baru ini diharapkan seluruh pelaku industri termasuk pengelola kawasan industri dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN). Sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahunnya.
Dia menjelaskan, penyesuaian yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri (permen) itu mempunyai tujuan, agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulan secara terperinci.
Tangkapan layar – Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan dalam sosialisasi Permen No. 13 Tahun 2025 secara daring yang ditayangkan di akun youtube Kemenperin, di Jakarta, Jumat (11/4/2025). ANTARA/Harianto
Poin-poin penting yang diatur dalam permen itu adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, yaitu pertama pelaporan triwulan 1 paling lambat disampaikan pada 10 April 2025.
“Namun proses triwulan 1 tahun 2025 batas penyampaian laporan adalah tanggal 15 April 2025,” katanya lagi.
Selanjutnya, pelaporan triwulan 2 paling lambat disampaikan pada 10 Juli 2025. Kemudian pelaporan triwulan 3 paling lambat disampaikan pada tanggal 10 Oktober 2025, hingga pelaporan triwulan 4 paling lambat disampaikan pada 10 Januari 2026.
“Selain itu, juga terdapat perubahan beberapa data, seperti praktik kerja industri guna menyiapkan data kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat suplai dan demand dan beberapa hal lainnya,” ujarnya pula.
Dia menegaskan, batas waktu yang ditentukan agar dapat menjadi perhatian bersama karena merupakan hal penting bagi guna memastikan data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan
“Dengan diberlakukan kewajiban ini, maka tentu ada konsekuensi yang menyertai bagi perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” kata Adie.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025 -
Gubernur Jabar susun insentif industri antisipasi Tarif Trump
Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan tengah menyusun langkah-langkah pemberian insentif untuk industri berbasis ekspor di Jabar, guna mengantisipasi tarif resiprokal dari AS (Tarif Trump) yang kini tengah ditangguhkan.
Dedi mengatakan berbagai langkah strategis yang disiapkan untuk menghadapi tekanan ekonomi global, termasuk dampak kebijakan Tarif Trump itu akan diumumkan pada pekan depan.
“Kita menyiapkan strategi, salah satunya dengan mengkonsolidasikan seluruh industri di Jawa Barat, terutama yang mengekspor produksinya ke Amerika,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Jumat.
Sejumlah insentif itu, lanjut dia, dirancang untuk meringankan beban biaya produksi industri, yang bertujuan menjaga daya saing sektor manufaktur dan mendorong stabilitas ekonomi daerah.
“Pemerintah harus membuka berbagai insentif untuk meringankan beban produksi. Banyak opsi yang akan kita umumkan minggu depan,” ujarnya.
Salah satu yang tengah dirancang, disebut Dedi, adalah insentif fiskal. Namun selain itu, dia juga mendorong perluasan pasar ekspor non-tradisional sebagai alternatif dari pasar AS.
Pasalnya, menurut Dedi, potensi pasar Indonesia sangat luas dan terbuka, hanya perlu penguatan diplomasi dan negosiasi dagang yang lebih agresif.
“Pasar kita ini terbuka dan luas. Negosiasinya harus dilakukan agar produk-produk kita tetap bisa bersaing,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mengungkapkan kebijakan tarif impor baru yang diberlakukan Amerika Serikat (Tarif Trump) berpotensi mengganggu kinerja ekspor Jabar meski sampai saat ini belum terlihat efek dari pengenaan bea masuk baru tersebut.
Plt Kepala BPS Jabar, Darwis Sitorus, menyampaikan pengenaan tarif impor sebesar 32 persen oleh Amerika Serikat terhadap produk dari negara lain termasuk Indonesia, bisa berdampak pada berbagai lini termasuk ketenagakerjaan di Jabar, mengingat sejauh ini AS merupakan tujuan ekspor Jabar, bahkan neraca perdagangan dengan AS kerap surplus di mana per Maret 2025 terjadi surplus sekitar 478,67 juta dolar AS.
“Kebijakan ini jika diterapkan, dampaknya bisa sangat besar bagi Jawa Barat, mengingat produk ekspor yang berasal dari Jabar itu salah satu yang tertinggi adalah ke AS, seperti rajutan, alas kaki, dan bahan karet. Kita bisa bayangkan jutaan warga Jabar sebagian besar pada sektor industri yang terkait ekspor ke AS,” kata Darwis, Selasa (8/4).
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025 -
Okupansi Hotel Februari 2025 Turun, Imbas Efisiensi Anggaran Prabowo?
Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat penghunian kamar (TPK) hotel pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik klasifikasi bintang maupun nonbintang.
BPS dalam laporannya mencatat, tingkat penghunian atau okupansi hotel di Indonesia mencapai 37,16% pada Februari 2025 atau turun 1,16% poin dibandingkan Januari 2025 sebanyak 38,32%. Khusus untuk hotel bintang, TPK mencapai 47,21% pada Februari 2025.
Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah menyampaikan, TPK hotel klasifikasi bintang pada Februari 2025 mengalami penurunan, baik secara bulanan maupun tahunan.
“TPK Februari 2025 mencapai 47,21% atau turun baik bulanan maupun tahunan sebesar 1,17% MtM dan 2,24% YoY,” kata Habibullah dalam konferensi pers, dikutip Jumat (11/4/2025).
Secara spasial, TPK hotel bintang tertinggi tercatat di Daerah Khusus Jakarta sebesar 59,07%, diikuti oleh Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sementara, TPK hotel bintang terendah tercatat di Papua Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sulawesi Barat.
Secara kumulatif Januari-Februari 2025, TPK hotel bintang mencapai 47,83% atau turun 0,26 poin dibanding periode yang sama tahun lalu.
Sementara itu, TPK hotel nonbintang pada Februari 2025 mencapai 23,17%. TPK hotel nonbintang tertinggi terjadi di Daerah Khusus Jakarta yang mencapai 44,51% pada Februari 2025, diikuti Bali 36,35% dan Kepulauan Riau 31.73%.
BPS mencatat, TPK hotel nonbintang terendah terjadi di Papua Pegunungan yang hanya mencapai 10,55%.
Dibandingkan tahun sebelumnya, TPK hotel nonbintang di Indonesia turun 3,10 poin. Bila dibandingkan Januari 2025, TPK hotel nonbintang juga turun sebesar 1,22 poin dari sebelumnya 24,39%.
Secara kumulatif, BPS melaporkan bahwa TPK hotel nonbintang mencapai 23,81% atau turun 1,63 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Adapun, berdasarkan klasifikasi bintang dari Januari ke Februari 2025, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan TPK.
Masih merujuk data BPS, hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2, dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin. Hotel bintang 3 turun tipis sebesar 0,23 poin.
Secara kumulatif, TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% pada Januari-Februari 2025 atau turun 0,51 poin dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi yaitu naik 0,78 poin,” demikian bunyi laporan Perkembangan Januari-Februari 2025 BPS.
Dampak Efisiensi
Sementara itu, dampak dari kebijakan penghematan anggaran pemerintah mulai dirasakan oleh industri perhotelan. Tercatat pada akhir Maret 2025, dua hotel milik Sahira Hotels Group di Bogor, Jawa Barat berhenti beroperasi.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kondisi ini terus berlanjut jika pemerintah tidak segera merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.
“Pemotongan anggaran sudah mulai memakan korban. Kami khawatir bila terus-terusan seperti ini akan lebih banyak korban hotel tutup operasi,” kata Hariyadi kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).
Penutupan hotel lantaran defisit operasional menjadi salah satu opsi dalam survei yang dilakukan PHRI dan Horwath HTL mengenai dampak kebijakan penghematan anggaran terhadap industri perhotelan.
Melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi, 88% responden memperkirakan akan membuat keputusan sulit dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para pekerja demi mengurangi biaya pengupahan.
Lalu, 58% mengantisipasi potensi gagal bayar pinjaman kepada bank dan 48% memproyeksikan adanya penutupan hotel karena defisit operasional.
Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Secara spesifik, Kepala Negara meminta kementerian/lembaga menghemat belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.
Sementara kepada kepala daerah, Prabowo meminta untuk membatasi kegiatan yang bersifat seremonial, bahkan meminta perjalanan dinas dipotong hingga 50%.
Sayangnya, Hariyadi menyebut pemerintah hingga saat ini, tidak merealisasikan sisa pemangkasan anggaran atau 50% dari anggaran perjalanan dinas.
Alih-alih menggunakan 50% sisa anggaran perjalanan dinas, pemerintah justru menahan belanja perjalanan dinas dengan tidak menggelar kegiatan di hotel-hotel.
Jika kondisi ini terus berlanjut, Hariyadi memperkirakan tidak hanya daily worker yang terdampak tetapi juga pekerja kontrak seperti di bagian food & beverage (F&B) dan resepsionis.
“Pokoknya kalau ini enggak jalan ya udah otomatis mereka menempuh 88%, kan mereka menjawab pasti mereka akan melakukan pengurangan yang lebih signifikan lagi,” tutur Hariyadi dalam konferensi pers, Minggu (23/3/2025).
-
Rupiah menguat dipengaruhi inflasi AS yang melemah
Jakarta (ANTARA) – Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi data inflasi bulanan Amerika Serikat (AS) yang menurun.
Tercatat, inflasi bulanan AS melemah dari sebelumnya 0,2 persen month to month (mtm) menjadi minus 0,1 persen (mtm). Begitu pula dengan inflasi tahunan yang turun dari sebelumnya 2,8 persen year on year (yoy) menjadi 2.4 persen (yoy).
“(Ini) mendorong (ekspektasi) Federal Reserve akan memangkas suku bunga lebih cepat, terutama di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dari perang dagang,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan polling CME FedWatch, lebih dari 50 persen menduga The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 75-100 basis points (bps).
Di samping itu, dolar AS terpukul sentimen kekhawatiran atas resesi AS karena AS dan China saling memberlakukan tarif sangat besar.
Presiden AS Donald Trump telah menegaskan tarif impor AS terhadap China menjadi 145 persen dari sebelumnya 125 persen.
Pada awalnya, Trump menaikkan tarif impor ke China menjadi sebesar 104 persen, yang dibalas oleh Presiden China Xi Jinping dengan total penetapan tarif impor sebesar 84 persen terhadap produk AS.
Kemudian, pada Rabu (10/4/2025), AS kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi sebesar 125 persen di tengah penundaan tarif resiprokal terhadap berbagai negara.
Memasuki Kamis (11/4/2025), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.
Adanya perang tarif meningkatkan kekhawatiran resesi di AS dengan perkiraan 65 persen dari Goldman Sachs dan JP Morgan 60 persen.
Menurut Ibrahim, para investor khawatir atas dampak dari perang tarif mengingat Negeri Paman Sam masih mengimpor beberapa bahan yang sulit digantikan dari China.
“Meskipun Trump menunda rencana tarif perdagangan timbal balik terhadap negara lain selama 90 hari, perang dagang dengan Tiongkok masih berpotensi menimbulkan implikasi yang mengerikan bagi importir dan eksportir Amerika,” ungkap dia.
Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta menguat sebesar 28 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.796 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.823 per dolar AS.
Adapun kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah ke level Rp16.805 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.779 per dolar AS.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025 -
Trump Kenakan Tarif Impor 32%, Ini Kuncian Negosiasi RI
Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan sejumlah upaya negosiasi guna menghadapi kebijakan tarif impor resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Adapun salah satu bahan untuk negosiasi dengan Pemerintah AS yaitu dengan menaikkan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah dari Amerika Serikat.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pertimbangan untuk menaikkan impor LPG dan minyak dari AS ini sebagai upaya membuat neraca perdagangan RI dan AS berimbang.
Dengan demikian, penerapan tarif bea masuk hingga 32% terhadap produk Indonesia ke AS diharapkan dapat dihindari.
“Kita tahu bahwa data BPS, neraca perdagangan kita kan surplus 14,6 miliar dolar. Nah kemudian, keinginan dari pemerintah Amerika itu kan, pertama adalah bagaimana membuat balance sebenarnya,” ungkap Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/4/2025).
Bahlil mengatakan, pihaknya saat ini masih mengkaji rencana pembelian komoditas energi berupa LPG dan minyak mentah dari Amerika dengan skala yang cukup besar. Namun, ia belum dapat membeberkan secara rinci dari sisi volumenya.
“Saya lagi meng-exercise dengan tim saya, agar kita bisa melakukan pembelian di sana, supaya bisa membuat neraca perdagangan kita balance,” ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil membeberkan porsi impor minyak mentah RI dari Amerika Serikat selama ini hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan impor, sementara untuk LPG, saat ini berkisar 54%. Adapun, impor migas untuk konsumsi dalam negeri selama ini berasal dari Singapura, Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Latin.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto percaya diri bisa menghadapi tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Bahkan, Prabowo menyebut Indonesia bisa mengatasi surplus dagang dengan AS yang diklaim mencapai US$ 17 miliar.
Prabowo mengatakan, Pemerintah Indonesia akan menawarkan beberapa hal kepada Pemerintah AS untuk mengatasi surplus dagang RI tersebut, antara lain melalui penambahan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG), minyak, Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga alat pengeboran minyak dan gas bumi (migas).
“Surplus kita US$ 17 miliar dari AS, kita bukan negara miskin, apa yang kita butuh dari Amerika? kita butuh LPG, LPG US$ 9 miliar, kita butuh minyak, BBM impor lagi, kita butuh alat-alat teknologi drilling dari mereka, kita akan membuka 10 ribu sumur lama dengan teknologi baru, gandum apalagi kapas, pesawat terbang tapi sekarang pesawat terbang dari Tiongkok murah-murah, we have.. yang penting kita confidence,” tutur Prabowo saat menanggapi respons dari ekonom dan pelaku usaha dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
(wia)
-
Sambut musim tanam, Petrokimia sediakan 437.900 ton pupuk subsidi
Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman
Gresik (ANTARA) – Petrokimia Gresik yang merupakan anggota holding Pupuk Indonesia menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 437.900 ton per 8 April 2025 agar petani dapat menyambut musim tanam pada April dengan aman.
“Dengan stok ini petani dapat menyambut musim tanam dengan aman. Tidak perlu lagi kepikiran pupuk karena stoknya ada dan siap ditebus oleh petani yang memenuhi syarat,” kata Direktur Utama Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo di Gresik, Jawa Timur, Jumat.
Dwi menuturkan stok pupuk bersubsidi yang saat ini disiapkan Petrokimia Gresik terdiri dari Urea sebanyak 65.525 ton atau setara 272 persen atau hampir tiga kali lipat dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah.
Selain itu juga meliputi NPK 357.887 ton yang setara 397 persen dari ketentuan dan pupuk organik sebanyak 14.489 ton atau 174 persen dari syarat minimal pemerintah.
Dwi meminta petani mengoptimalkan penebusan pupuk bersubsidi dalam rangka mendongkrak hasil panen padi untuk mendukung tercapainya swasembada pangan nasional.
“Pupuk merupakan salah satu Agro input yang menjadi kunci sukses hasil panen melimpah,” ujarnya.
Terlebih, pemerintah juga memberikan banyak kemudahan bagi petani yakni penebusan pupuk bisa dilakukan oleh petani terdaftar hanya dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) ke kios resmi.
Sementara itu, ketersediaan pupuk sesuai regulasi dan distribusi yang lancar ini mendapat apresiasi dari Wakil Bupati (Wabup) Gresik Asluchul Alif.
Asluchul menyatakan pupuk bersubsidi tersalurkan kepada petani dengan mudah dan lancar sehingga akan menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi peningkatan produktivitas padi untuk mendukung swasembada pangan nasional.
“Di Desa Mulung Gresik kurang lebih ada 20 hektare lahan padi yang akan dipanen. Terima kasih Pak Dwi. Laporan dari Pak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik pupuknya lancar,” ujarnya.
Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), potensi luas panen nasional pada April 2025 mencapai 1.595.583 hektare dengan estimasi produksi sebesar 8.631.204 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 4,97 juta ton beras.
Secara kumulatif, produksi Januari sampai April 2025 tercatat 13.948.785 ton GKG dengan angka tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025 -
Aturan Diubah, Penghasilan di Bawah Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi
Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyusun revisi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai penerima manfaat rumah subsidi. Rencana perubahan ini akan disahkan pada 21 April 2025.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pembaruan kriteria ini bertujuan agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses program rumah subsidi, termasuk hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen yang memiliki harga lebih tinggi dibanding rumah tapak.
“Pada 21 April, kita akan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menyangkut kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Kita akan berkoordinasi dengan menteri hukum dan kepala BPS yang terus bekerja keras,” kata Ara, Jumat (11/4/2025).
Dalam revisi yang sedang difinalisasi, batas maksimal penghasilan untuk MBR dinaikkan menjadi Rp 12 juta bagi individu lajang (single) dan Rp 14 juta bagi pasangan yang telah menikah. Kebijakan ini berlaku khususnya untuk wilayah Jabodetabek, yang dikenal memiliki harga properti tinggi.
“Jadi, kita sepakati di Jabodetabek, penghasilan maksimal untuk MBR yang single adalah Rp 12 juta dan yang sudah menikah Rp 14 juta. Ini kabar baik karena semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari rumah subsidi,” jelas Maruarar.
Perubahan ini diharapkan dapat memperluas cakupan penerima manfaat rumah subsidi dan mempercepat penyaluran unit, sehingga turut membantu menurunkan angka backlog perumahan nasional yang saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.
“Pembahasan ini sedang kami rampungkan bersama BPS dan secara internal di PKP dengan berbagai kajian. Saat ini kami juga tengah melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum, dan target penetapannya paling lambat 21 April,” kata Maruarar terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat rumah subsidi.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/1400474/original/063702300_1478686860-20161109--Donald-Trump-Unggul-Rupiah-Terpuruk-Jakarta-Angga-Yuniar-04.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dolar AS Turun ke Level Terendah Sejak Juli 2023, Rupiah Menguat – Page 3")
Dolar AS Turun ke Level Terendah Sejak Juli 2023, Rupiah Menguat – Page 3
Liputan6.com, Jakarta Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan hari Jumat 11 April 2025, pagi. Kurs rupiah menguat sebesar 18 poin atau 0,11 persen menjadi 16.805 per dolar AS dari sebelumnya 16.823 per dolar AS.
Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan nilai tukar (kurs) rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang anjlok ke level terendah sejak Juli 2023.
“Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar AS yang anjlok ke level terendah dalam sejak Juli 2023 oleh kekhawatiran resesi di AS dari perang dagang eskalasi tarif AS-China,” ucapnya dikutip dari Antara, Jumat (11/4/2025).
Presiden AS Donald Trump telah menegaskan tarif impor AS terhadap China menjadi 145 persen dari sebelumnya 125 persen.
Pada awalnya, Trump menaikkan tarif impor ke China menjadi sebesar 104 persen, yang dibalas oleh Presiden China Xi Jinping dengan total penetapan tarif impor sebesar 84 persen terhadap produk AS.
Kemudian, pada Rabu (10/4/2025), AS kembali menaikkan tarif impor dari China menjadi sebesar 125 persen di tengah penundaan tarif resiprokal terhadap berbagai negara.
Memasuki Kamis (11/4/2025), Trump merevisi tarif impor ke China menjadi 145 persen, yang merupakan batas bawah atau masih berpotensi meningkat ke depan.
Adanya perang tarif meningkatkan kekhawatiran resesi di AS dengan perkiraan 65 persen dari Goldman Sachs dan JP Morgan 60 persen.
Dolar AS juga tertekan peningkatan prospek pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang menyusul data inflasi bulanan AS tercatat menurun dari sebelumnya 0,2 persen month to month (mtm) menjadi minus 0,1 persen (mtm). Begitu pula dengan inflasi tahunan yang turun dari sebelumnya 2,8 persen year on year (yoy) menjadi 2.4 persen (yoy).
Berdasarkan polling CME FedWatch, lebih dari 50 persen menduga The Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 75-100 basis points (bps).
“Namun, penguatan (rupiah) diperkirakan akan terbatas di tengah sentimen risk off di pasar ekuitas,” ujar Lukman.
Mengacu berbagai faktor tersebut, kurs rupiah diperkirakan berkisar 16.700-16.900 per dolar AS.
-
Tarif Impor AS Naik, Eksportir Sulsel Khawatirkan Gelombang PHK
FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Penerapan tarif impor 32 persen Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia dikhawatirkan. Bisa berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Arief R Pabettingi menilai kebijakan itu berdampak pada volume ekspor ke AS.
“Karena dengan adanya 32 resensi, pasti akan mengurangi komoditi yang diekspor,” kata Arief kepada fajar.co.id, Jumat (11/4/2025).
Sementara itu, Indonesia diketahui memang mengekspor sejumlah komoditi ke AS sejak dulu. Terutama tekstil.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, total ekspor Indonesia ke AS pada Januari-Februari 2025 tercatat US$ 4,677 miliar. Lebih tinggi dibanding Januari-Februari 2024 sebesar US$ 4,091 miliar.
“Ada banyak kondisi barang yang sudah puluhan tahun diekspor ke Amerika. Misalnya tekstil, sektor perikanan. Tapi dari total itu, sektor tekstil, terus kaos. Kan AS daerah dingin. Kaos kaki, produk elektronik, perikanan, dan kopi,” jelas Arief.
Khusus di Sulsel sendiri, Arief mengatakan memang ekspor ke AS tidak besar. Dibanding negara lain seperti China.
“Sulsel ke Amerika itu sangat kecil. Karena hanya potensi di sektor perikanan. Paling ikan tuna, udang, dan ikan filet. Angkanya saya tidak terlalu tahu. Tapi nilainya kecil,” ujarnya.
Namun ia tak membeberkan nilai ekspornya. Tapi jika melihat total volume kontainer saja. Ekspor dari Sulsel ke Amerika, paling banyak bisa 10 kontainer per bulan.
“Kalau negara lain, kan China terbesar. Terus ke Jepang, Malaysia, Vietnam, sama negara Eropa. Kalau ke China lebih banyak nikel dan rumput laut,” imbuhnya.