Kementrian Lembaga: BPS

  • Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah menikmati libur Lebaran yang cukup panjang di awal April, masyarakat Indonesia kembali bersiap menyambut long weekend kedua yang akan dimulai pada Jumat, 18 April 2025.

    Tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Wafat Isa Almasih (Yesus Kristus). Jatuhnya hari libur nasional pada hari Jumat secara otomatis menciptakan potensi libur panjang akhir pekan.

    Potensi ini semakin nyata dengan adanya hari Sabtu, 19 April 2025, yang meskipun bukan merupakan hari libur nasional, umumnya menjadi hari libur kerja bagi sebagian besar pekerja di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang menerapkan sistem lima hari kerja.

    Kombinasi ini kemudian berlanjut dengan hari Minggu, 20 April 2025, yang juga merupakan hari libur akhir pekan dan tahun ini bertepatan dengan perayaan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

    Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan menikmati libur tiga hari berturut-turut, mulai dari Jumat hingga Minggu (18-20 April 2025).

    Long weekend ini menjadi kesempatan emas bagi banyak orang untuk melakukan perjalanan singkat, mengunjungi keluarga di luar kota, atau sekadar menikmati waktu berkualitas di rumah tanpa terbebani rutinitas pekerjaan.

    Rangkaian Libur April 2025

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah daftar lengkap hari libur yang mewarnai bulan April 2025:

    Selasa, 1 April 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

    Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan

    Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 13 April 2025: Libur akhir pekan

    Jumat, 18 April 2025: Wafat Yesus Kristus

    Minggu, 20 April 2025: Kebangkitan Yesus
    Kristus (Paskah)

    Minggu, 27 April 2025: Libur akhir pekan

    Ilustrasi kalender. Pixabay/OpenClipart-Vectors

    Dari daftar tersebut terlihat jelas bahwa bulan April 2025 memberikan lebih banyak kesempatan untuk beristirahat dan menikmati waktu luang dibandingkan bulan-bulan lainnya.

    Adanya dua momen long weekend (termasuk libur panjang Idul Fitri yang membentang beberapa hari) menjadi daya tarik tersendiri.

    Fenomena long weekend memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada skala sosial dan ekonomi.

    Secara sosiologis, long weekend memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, terutama bagi mereka yang tinggal berjauhan.

    Waktu luang yang lebih panjang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi, relaksasi, dan pengembangan diri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat stres.

    Dari sudut pandang ekonomi, long weekend menjadi angin segar bagi sektor pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang melakukan perjalanan selama long weekend dapat meningkatkan okupansi hotel, restoran, tempat wisata, dan sektor transportasi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mencatat adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata selama periode libur panjang.

    Peningkatan pengeluaran masyarakat untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan oleh-oleh memberikan stimulus positif bagi perekonomian.

    Selain sektor pariwisata, sektor ritel dan UMKM juga turut merasakan dampak positif dari long weekend. Masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi selama masa liburan, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun untuk menikmati waktu luang di rumah.

    Tips Memanfaatkan Long Weekend

    Bagi Anda yang berencana memanfaatkan long weekend di bulan April 2025, berikut beberapa tips yang bisa dipertimbangkan:

    – Jika Anda berencana melakukan perjalanan, sebaiknya lakukan pemesanan akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan atau mendapatkan harga yang lebih tinggi.

    Ilustrasi liburan./ Tempat Wisata di Bandung yang Hits, Cocok Dikunjungi saat Liburan Sekolah 2024

    – Sesuaikan pilihan destinasi dengan preferensi dan anggaran Anda. Pertimbangkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar Anda untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan.

    – Jika Anda memilih untuk tetap di rumah, manfaatkan waktu long weekend untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, seperti memasak bersama, menonton film, atau bermain game.

    – Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu libur untuk beristirahat yang cukup agar kembali segar saat beraktivitas kembali.

    – Jika memungkinkan, pilihlah produk dan layanan dari UMKM lokal saat berwisata untuk turut berkontribusi pada perekonomian daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.  

    Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,“ demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.

    Merujuk data Perkembangan Pariwisata Januari-Februari 2025 yang dikeluarkan BPS, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38% pada Januari 2025.

    Secara bulanan, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,68% (month-to-month/mtm) dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan meningkat 1,66% (year-on-year/yoy).

    Penurunan juga terjadi pada Februari 2025. BPS mencatat TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 47,21%. Capaian itu turun 1,17% dibanding bulan sebelumnya dan turun 2,24% dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan klasifikasi bintang, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi dari Januari ke Februari 2025. BPS mencatat hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2 dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin.

    Meski turut mengalami penurunan, hotel bintang 3 menjadi klasifikasi bintang dengan penurunan TPK terkecil yakni sebesar 0,23 poin.

    Adapun, secara kumulatif, BPS mencatat TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% sepanjang Januari-Februari 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPK hotel Indonesia turun 0,51 poin.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik 0,78 poin,“ demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (11/4/2025).

  • Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Aturan Baru, Pelaku Industri Wajib Lapor Data Tiap Kuartal Lewat SIINas

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mewajibkan pelaku industri melaporkan data setiap kuartal melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

    Hal ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain melalui SIINas.

    Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan, Permenperin No. 13/2025 untuk menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin No. 2/2019 serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    “Dengan diberlakukannya peraturan baru ini, diharapkan seluruh pelaku industri, termasuk pengelola kawasan industri, dapat berpartisipasi aktif dalam pelaporan data secara berkala sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui SIINas, yang sebelumnya dilakukan setiap semester atau dua kali setiap tahun,” ungkap Adie melalui keterangan resmi dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dia juga mengatakan, penerapan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi data industri. Hal ini demi mendukung pembangunan ekonomi dan industri nasional melalui pengambilan kebijakan yang efektif, cepat, dan tepat sasaran berdasarkan data yang lengkap dan akurat.

    Menurut Adie, penyesuaian dalam Permenperin ini mempunyai tujuan agar terjadinya relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan PDB sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulanan serta terperinci.

    “Poin penting yang diatur dalam Permenperin 13/2025 ini adalah terkait batas waktu pelaporan data oleh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri,” ujarnya.

    Adapun, untuk pelaporan kuartal I, paling lambat disampaikan pada 10 April. Namun, khusus kuartal I/2025, batas penyampaian laporan pada 15 April 2025.

    Berikutnya, pelaporan kuartal II, paling lambat disampaikan pada 10 Juli. Kemudian, untuk pelaporan kuartal III, paling lambat disampaikan pada 10 Oktober. Selanjutnya, pelaporan kuartal IV, paling lambat disampaikan pada 10 Januari tahun berikutnya.

    “Selain itu, terdapat perubahan beberapa data seperti praktek kerja industri guna menyiapkan tenaga kerja yang adaptif untuk mendukung kebutuhan industri yang dinamis, rencana produksi dan distribusi guna melihat supply dan demand, dan lain sebagainya,” imbuh Adie.

    Dia mengingatkan, batas waktu pelaporan yang sudah diatur dalam Permenperin No. 13/2025, diharapkan dapat menjadi perhatian bersama bagi pelaku industri dan pengelola kawasan industri.

    “Karena ini merupakan hal penting bagi Kemenperin, guna memastikan bahwa data yang disampaikan dapat segera diproses dan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam perhitungan PDB yang dirilis setiap triwulan oleh BPS,” tutur Adie.

  • PDRB Kaltim menanjak periode 2020-2024 gambarkan ekonomi berkembang

    PDRB Kaltim menanjak periode 2020-2024 gambarkan ekonomi berkembang

    Samarinda (ANTARA) – Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur (PDRB Kaltim) atas dasar harga konstan terus menanjak dalam periode 2020 – 2024, menggambarkan bahwa perekonomian di “Benua Etam” terus tumbuh dan berkembang.

    Pada 2020 PDRB Kaltim atas dasar harga konstan tercatat Rp472,39 triliun, naik menjadi Rp484,43 triliun pada 2021, pada 2022 kembali naik menjadi Rp506,15 triliun, naik lagi menjadi Rp537,63 triliun di 2023, dan pada 2024 naik lagi menjadi Rp570,82 triliun.

    “Data PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Yusniar Juliana Nababan di Samarinda, Sabtu.

    PDRB sebanyak itu berasal dari 10 kabupaten/kota, yakni dari Kabupaten Paser pada 2020 senilai Rp34,7 triliun, 2021 naik menjadi Rp36,58 triliun, 2022 menjadi Rp36,98 triliun, 2023 kembali naik menjadi Rp37,49 triliun, dan 2024 menjadi Rp38,9 triliun.

    Kabupaten Kutai Barat pada 2020 Rp20,64 triliun, 2021 naik menjadi Rp21,5 triliun, 2022 menjadi Rp22,5 triliun, pada 2023 naik lagi menjadi Rp23,84 triliun, dan 2024 kembali naik menjadi Rp25,65 triliun.

    Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2020 Rp120,95 triliun, 2021 naik menjadi Rp124,19 triliun, 2022 naik lagi menjadi Rp128,79 triliun, 2023 menjadi Rp135,4 triliun, dan pada 2024 naik lagi menjadi Rp143 triliun.

    Kabupaten Kutai Timur pada 2020 Rp92,86 triliun, 2021 menjadi Rp92,03 triliun, 2022 naik menjadi Rp97,17 triliun, 2023 naik lagi menjadi Rp104,66 triliun, dan pada 2024 kembali naik menjadi Rp114,94 triliun.

    Kabupaten Berau pada 2020 senilai Rp27,33 triliun, 2021 naik menjadi Rp28,8 triliun, 2022 naik menjadi Rp29,94 triliun, 2023 naik lagi menjadi Rp31,57 triliun, dan 2024 kembali naik menjadi Rp33,86 triliun.

    Kabupaten Penajam Paser Utara pada 2020 Rp6,6 triliun, 2021 turun menjadi Rp6,49 triliun, 2022 naik menjadi Rp7,43 triliun, 2023 naik menjadi 9,61 triliun, dan pada 2024 naik drastis menjadi Rp12,57 triliun.

    Kabupaten Mahakam Ulu pada 2020 dengan PDRB Rp1,76 triliun, 2021 menjadi Rp1,78 triliun, 2022 kembali naik menjadi Rp1,8 triliun, 2023 naik menjadi Rp1,85 triliun, dan 2024 kembali naik menjadi Rp1,91 triliun.

    “Di Kota Balikpapan pada 2020 Rp83,03 triliun menjadi Rp100,19 triliun pada 2024, Kota Samarinda dari Rp45,04 triliun pada 2020 menjadi Rp58,24 triliun pada 2024, Kota Bontang dari PDRB Rp39,32 triliun pada 2020 menjadi Rp41,56 triliun pada 2024,” kata Yusniar.

    Pewarta: M.Ghofar
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Berubah Lagi, Syarat Gaji Maksimal Beli Rumah Subsidi Naik: Lajang Rp12 Juta, Nikah Rp14 Juta

    Berubah Lagi, Syarat Gaji Maksimal Beli Rumah Subsidi Naik: Lajang Rp12 Juta, Nikah Rp14 Juta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Syarat batas gaji untuk mendapatkan rumah subsidi berubah lagi. Batas maksimal gaji untuk mendapatkan rumah subsidi naik menjadi Rp14 juta untuk yang sudah menikah dan Rp12 juta untuk lajang.

    Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait kembali mengubah syarat gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya syarat penerima subsidi dengan status menikah, harus memiliki gaji maksimal Rp13 juta, namun kini naik menjadi Rp 14 juta.

    Perubahan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Saya hormati kepala BPS dalam rapat kabinet itu, dari data yang dikeluarkan BPS kita sepakati buat Jabodetabek kalau dia single Rp 12.000.000, kalau sudah nikah Rp 14.000.000, sepakat ya, ini berubah lagi (dari kemarin), tapi bagus, ini kabar baik artinya makin banyak yang bisa dapat manfaat,” sebut Ara di kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025) lalu.

    Beberapa tahun lalu, batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah Rp7 juta dan yang sudah berkeluarga Rp 8 juta. Regulasi ini sesuai Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020. Termasuk regulasi ini menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi.

    Sekretaris Jenderal PKP, Didyk Choiroel mengatakan, regulasi mengenai syarat maksimal gaji penerima rumah subsidi bakal difinalisasi dalam waktu tiga pekan ke depan.

    “Batas penghasilan MBR membutuhkan keputusan menteri PKP karena sebelumnya keputusan Menteri PUPR, saat ini lagi dibahas BPS dan PKP dan mempertimbangkan beberapa kajian jadi target kemarin dengan ditetapkan 21 April 2025,” kata Didyk.

  • Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso. ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta/pri.

    BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 April 2025 – 23:27 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik secara agregat mencapai sebesar Rp24,04 triliun pada pekan kedua bulan ini, yakni periode transaksi 8-10 April 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat (11/4), merinci bahwa akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.

    Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (year to date/ytd), berdasarkan data setelmen hingga 10 April 2025, modal asing masuk bersih di pasar SRBI dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp7,11 triliun dan Rp13,05 triliun. 

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 105,75 basis point (bps) per 4 April 2025 menjadi 113,35 bps per 10 April 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.780 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/4), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (10/4) di level Rp16.795 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 100,87 pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik ke level 7,06 persen pada Jumat (11/4) pagi, dari sebelumnya 7,026 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,425 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Sumber : Antara

  • Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    Generasi Muda dan Bank Digital: Antara Gaya Hidup Konsumtif dan Kemandirian Finansial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Generasi Z (lahir 1997-2012) dan milenial (lahir 1981-1996) adalah dua generasi yang paling akrab dengan teknologi digital.

    Mereka tumbuh di era internet, media sosial, dan platform e-commerce yang menawarkan segala kemudahan. Namun, kemudahan ini seringkali berbanding lurus dengan gaya hidup konsumtif yang kian menguat.  

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 mengungkapkan bahwa 67 persen generasi Z dan 58 persen milenial di Indonesia mengalokasikan lebih dari 30 persen pendapatan mereka untuk kebutuhan non-esensial, seperti belanja online, langganan streaming, dan makanan kekinian.

    Survei lain dari Katadata Insight Center (KIC) menyebutkan bahwa 45% generasi muda melakukan pembelian impulsif karena pengaruh diskon dan iklan di media sosial.  

    Fenomena ini semakin diperparah dengan maraknya layanan pinjaman online (fintech lending) yang menawarkan kemudahan akses dana instan.

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, pada 2022, terdapat 102 juta transaksi pinjaman online, dengan mayoritas pengguna berusia 18-35 tahun.

    Sayangnya, banyak dari mereka yang terjebak dalam utang karena kurangnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan.  

    Perbankan Digital: Dari Tren ke Kebutuhan

    Di tengah gaya hidup konsumtif yang kian menggejala, perbankan digital justru mencatat pertumbuhan yang signifikan.

    Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa nilai transaksi digital perbankan meningkat dari Rp 1.200 triliun pada 2018 menjadi Rp 4.500 triliun pada 2022.

    Generasi muda menjadi kontributor utama pertumbuhan ini, dengan 70% pengguna layanan perbankan digital berusia di bawah 35 tahun.  

    Perbankan digital menawarkan kemudahan yang sesuai dengan gaya hidup generasi muda.

    Mulai dari pembukaan rekening tanpa tatap muka, transfer antarbank tanpa biaya, hingga fitur-fitur pengelolaan keuangan yang terintegrasi. 

    Namun, pertanyaannya, apakah generasi muda memanfaatkan layanan ini sekadar untuk memenuhi gaya hidup konsumtif, ataukah untuk membangun kemandirian finansial?  

    Tantangan dan Peluang

    Menurut Aulia Pohan, pengamat ekonomi dan keuangan, gaya hidup konsumtif generasi muda adalah buah dari kemudahan akses dan kurangnya literasi keuangan.

    “Generasi muda hari ini hidup di era yang serba cepat. Mereka mudah terpapar iklan dan tawaran diskon, tetapi kurang memahami pentingnya mengelola keuangan jangka panjang,” ujarnya.  

    Aulia menambahkan, perbankan digital sebenarnya bisa menjadi solusi jika dimanfaatkan dengan bijak.

    “Platform digital banking seperti Krom Bank bisa menjadi alat untuk membantu generasi muda mengatur keuangan, menabung, dan berinvestasi. Namun, ini harus didukung dengan edukasi yang masif,” jelasnya.  

    Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi keuangan, pemerintah, dan masyarakat.

    “Edukasi literasi keuangan harus digencarkan. Generasi muda perlu memahami bahwa kemudahan teknologi finansial bukan hanya untuk memenuhi gaya hidup, tetapi juga untuk membangun kemandirian finansial,” tegas Aulia.  

    Krom Bank: Mitra Finansial Generasi Muda

    Di tengah arus gaya hidup konsumtif yang kian menguat, Krom Bank hadir sebagai salah satu solusi.

    Sebagai salah satu pelaku perbankan digital terkemuka di Indonesia, Krom Bank tidak hanya menawarkan kemudahan transaksi, tetapi juga berkomitmen mendukung generasi muda mencapai kemandirian finansial.  

    Presiden Direktur Krom Bank, Anton Hermawan, menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan dan mendorong inovasi.

    “Kami siap terus berekspansi, menghadirkan inovasi progresif, dan memperkuat konektivitas digital guna mewujudkan visi perusahaan, sekaligus memperkokoh posisi Krom sebagai platform keuangan digital terpercaya yang menghubungkan nasabah dengan solusi finansial yang seamless, relevan, dan bernilai tambah,” ujarnya.

    Fitur Unggulan Krom Bank

    1. Smart Budgeting: Fitur ini memungkinkan pengguna mengategorikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan begitu, pengguna bisa lebih aware terhadap pola belanja mereka.  

    2. Investasi Kecil-Kecilan:  Program ini memungkinkan generasi muda memulai investasi dengan modal minim, mulai dari Rp 10.000. “Ini adalah langkah kecil untuk membiasakan mereka menabung dan berinvestasi sejak dini,” tambah Rizki.  

    3. Reminder Tagihan: Fitur ini membantu pengguna mengingat jatuh tempo pembayaran tagihan, sehingga terhindar dari denda keterlambatan.  

    Edukasi dan Literasi Keuangan

    Krom Bank juga aktif mengedukasi generasi muda melalui berbagai program, seperti webinar, konten edukatif di media sosial, dan kolaborasi dengan komunitas muda. 

    Tantangan terbesar dalam mengubah gaya hidup konsumtif generasi muda adalah mindset.

    Banyak dari mereka yang masih melihat uang sebagai alat untuk memenuhi keinginan sesaat, bukan sebagai modal untuk masa depan. 

    Namun, dengan dukungan perbankan digital seperti Krom Bank, harapan untuk menciptakan generasi muda yang mandiri finansial semakin terbuka lebar.  

    Aulia Pohan optimistis bahwa generasi muda bisa menjadi agen perubahan ekonomi Indonesia.

    “Mereka punya potensi besar. Yang dibutuhkan hanyalah arahan dan alat yang tepat. Perbankan digital bisa menjadi salah satu solusi, asalkan digunakan dengan bijak,” ujarnya.  

    Di tengah gemerlap gaya hidup konsumtif, perbankan digital seperti Krom Bank hadir sebagai penyeimbang.

    Bukan sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi juga membimbing generasi muda menuju kemandirian finansial. Sebab, di tangan merekalah masa depan ekonomi Indonesia ditentukan.  

    Dengan kombinasi antara kemudahan teknologi, edukasi literasi keuangan, dan kesadaran generasi muda, impian untuk menciptakan generasi yang mandiri finansial bukanlah hal yang mustahil.

    Krom Bank, dengan segala inovasinya, siap menjadi mitra setia dalam perjalanan ini.  

    (*)

  • Kemenperin: Data industri andal dukung target ekonomi tumbuh 8 persen

    Kemenperin: Data industri andal dukung target ekonomi tumbuh 8 persen

    Untuk mencapai hal tersebut (pertumbuhan ekonomi 8 persen) memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menekankan pentingnya data industri yang andal dan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kemenperin Adie Rochmanto Pandiangan menyatakan struktur dan pendataan industri harus diperkuat agar sektor industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

    Menurut Adie, pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen memerlukan fondasi kokoh berupa data industri yang lengkap, valid dan akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan secara cepat, tepat dan terukur.

    “Untuk mencapai hal tersebut (pertumbuhan ekonomi 8 persen) memerlukan landasan yang kokoh berupa data yang kuat dan akurat,” kata Adie dalam sosialisasi Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 yang dilaksanakan secara daring di Jakarta, Jumat.

    Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri Data Lain, Informasi Industri dan Informasi Lain melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN) merupakan aturan baru yang diterbitkan pada 26 Maret 2025, yang mengatur kewajiban pelaporan data bagi pelaku industri.

    Sosialisasi Permen itu menurut Adie penting dilakukan karena merupakan langkah strategis dalam membangun sistem data industri yang solid sebagai penopang kebijakan industri nasional.

    Langkah itu juga bertujuan untuk memperkuat pembangunan ekonomi nasional melalui penyediaan data akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan secara efektif, cepat, dan tepat sasaran di sektor industri.

    Adie menuturkan pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2025–2029 sebagai bagian dari upaya keluar dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap yang membayangi negara berkembang.

    Penyesuaian yang dilakukan berdasarkan peraturan menteri (permen) itu mempunyai tujuan, agar terjadi relevansi secara bersamaan dalam rangka penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor industri oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang membutuhkan data dalam frekuensi triwulan secara terperinci.

    “Sebagai bagian dari strategi ini kita berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang semakin kuat, berdaya saing dan mandiri,” ucapnya.

    Kemenperin telah menerbitkan aturan baru yakni Permenperin Nomor 13 Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat akurasi dan ketepatan data industri nasional melalui kewajiban pelaporan berkala oleh para pelaku industri.

    Regulasi itu menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Permenperin Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Data Lain, Informasi Industri, dan Informasi Lain Melalui Sistem Informasi Industri Nasional serta Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyampaian Data Industri dan Data Kawasan Industri.

    Dalam regulasi itu, pelaku industri diwajibkan melaporkan data kepada Kemenperin sebanyak empat kali setiap tahun atau per triwulan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    BI: Modal asing keluar bersih capai Rp24,04 triliun pada 8-10 April

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik secara agregat mencapai sebesar Rp24,04 triliun pada pekan kedua bulan ini, yakni periode transaksi 8-10 April 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Jumat, merinci bahwa akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Surat Berharga Negara (SBN), dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.

    Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (year to date/ytd), berdasarkan data setelmen hingga 10 April 2025, modal asing masuk bersih di pasar SRBI dan SBN masing-masing tercatat sebesar Rp7,11 triliun dan Rp13,05 triliun.

    Sedangkan modal asing keluar bersih di pasar saham sebesar Rp32,48 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 105,75 basis point (bps) per 4 April 2025 menjadi 113,35 bps per 10 April 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka sedikit menguat di level Rp16.780 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (11/4), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (10/4) di level Rp16.795 per dolar AS.

    Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat melemah ke level 100,87 pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik ke level 7,06 persen pada Jumat (11/4) pagi, dari sebelumnya 7,026 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun naik ke level 4,425 persen pada akhir perdagangan Kamis (10/4).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan?
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan? Megapolitan 11 April 2025

    Hapus DTKS Jadi DTSEN, Apakah Penerima Bansos Lama Turut Dihapuskan?
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Pemerintah menghapus Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (
    DTKS
    ) sebagai acuan data penerima
    bantuan sosial
    (
    bansos
    ).
    Penghapusan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo resmi menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (
    DTSEN
    ) pada 5 Februari 2025.
    Dengan terbitnya Inpres tersebut, maka pemerintah akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima bansos.
    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab dipanggil Gus Ipul, mengatakan bahwa penggunaan DTSEN sebagai acuan penerima bansos secara efektif akan dilakukan antara Mei atau Juni 2025.
    Lantas, dengan tidak lagi mengacu pada DTKS dan akan menggunakan DTSEN, apakah masyarakat terdaftar sebagai penerima bansos sebelumnya akan dihapus?
    Perubahan Dalam Daftar Penerima Bansos
    Gus Ipul mengatakan, akan ada perubahan dalam daftar penerima bansos karena Kementerian Sosial (Kemensos) akan menggunakan DTSEN sebagai acuan data penerima.
    Penerima bansos sebelumnya bisa saja tidak akan lagi terdaftar sebagai
    Keluarga Penerima Manfaat
    (
    KPM
    ).
    Sebaliknya, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bansos bisa saja kemudian terdaftar sebagai KPM bansos.
    Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan data, seperti penambahan, penghapusan, atau perbaikan data KPM bansos untuk dihimpun dalam DTSEN.
    Gus Ipul menyebutkan, bahwa perubahan data dilakukan melalui jalur formal dari pemerintah daerah, dan jalur partisipasi masyarakat.
    Selanjutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk memvalidasi seluruh data tersebut.
    Penyesuaian baru daftar masyarakat penerima bansos ini mengikuti arahan dari Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya akurasi data agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat berdampak langsung pada penerima manfaat.
    Selain itu, penyesuaian ini juga sebagai langkah perubahan paradigma kebijakan sosial dari social protection menjadi empowerment heavy agar masyarakat bisa naik kelas.
    Bagi masyarakat yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bansos, dapat melakukan cek ulang apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos setelah DTSEN efektif digunakan.
    Adapun cara untuk mengecek data penerima bansos dapat dilakukan melalui website cekbansos.kemensos.go.id.
    Apabila masyarakat masuk dalam kriteria penerima bansos, namun tidak terdaftar sebagai penerima, maka dapat menghubungi RT/RW setempat untuk diajukan sebagai penerima bansos.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.