Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • 3.000 Penerima Rastrada Dicoret, DPRD Kota Blitar: 80% Masih Berhak

    3.000 Penerima Rastrada Dicoret, DPRD Kota Blitar: 80% Masih Berhak

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar menyoroti pencoretan data sejumlah warga dari daftar penerima bantuan beras (Rastrada). Pasalnya dari hasil pemantauan DPRD Kota Blitar hampir 80 persen warga yang dicoret dari daftar penerima bantuan Rastrada tersebut masih berhak untuk menerima.

    Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi menyebut bahwa ada sekitar 3.000 lebih warga yang dicoret dari daftar penerima bantuan Rastrada. Padahal dari hasil audiensi DPRD Kota Blitar dengan sejumlah Lurah, ribuan warga yang tercoret tersebut masih berhak untuk mendapatkan bantuan beras (Rastrada) program Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar.

    “Rata-rata 80 persen itu yang tercoret dari daftar ini masih layak,” ucap Agus Junaidi, Senin (14/4/2025).

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun mempertanyakan kenapa warga yang masih berhak menerima bantuan Rastrada justru tercoret dari daftar. Terkait itu DPRD Kota Blitar pun memanggil seluruh lurah yang ada di Kota Blitar.

    Tujuannya untuk memverifikasi apakah benar warga yang tercoret itu sudah tidak berhak menerima bantuan Rastrada. Ini sekaligus digunakan DPRD Kota Blitar untuk membuktikan apakah data yang digunakan oleh dinas terkait itu benar-benar valid.

    “Anehnya itu ambilnya dari data BPS tahun 2023, jadi tidak update. Mohon maaf yang hari ini mampu belum tentu bulan depan atau 6 bulan lagi tetap mampu, begitu sebaliknya,” beber Agus.

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar menyimpulkan bahwa pencoretan ini terjadi karena kesalahan acuan data yang digunakan. Seharusnya dalam menentukan data penerima bantuan, dinas terkait harus menggunakan data terupdate.

    Namun dalam pencoretan tahun 2025 ini, dinas terkait menggunakan acuan data BPS tahun 2023 lalu. Hal itulah yang dinilai DPRD Kota Blitar sebagai biang dari kesemrawutan data penerima bantuan Rastrada Kota Blitar.

    “Ini data-data kalau saya menyimpulkan sebenarnya ketika saya rapat dengan lurah secara keseluruhan, sebenarnya data kita sudah tidak update dan saya meminta kepada wali kota untuk membuat tim independen dari kota sendiri tidak mengacu atau menjiplak dari BPS,” tegasnya.

    Komisi 1 DPRD Kota Blitar pun akan memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Blitar agar dirinya memberikan perintah kepada pihak terkait untuk melakukan pendataan ulang penerima bantuan Rastrada. Wali Kota dan pihak-pihak terkait diharapkan bisa membentuk tim khusus dan independen untuk melakukan pendataan ini secara riil tanpa mengacu pada BPS.

    “Kami akan buat surat rekomendasi untuk Wali Kota Blitar untuk menugaskan Dinas Sosial atau OPD untuk membuat tim yang bisa memverifikasi data penerima bantuan tidak hanya dari BPS,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Aceh Bergantung pada Impor Gas dan Pupuk AS Senilai Puluhan Juta Dolar

    Aceh Bergantung pada Impor Gas dan Pupuk AS Senilai Puluhan Juta Dolar

    Banda Aceh, Beritasatu.com – Provinsi Aceh masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap barang impor, terutama dari Amerika Serikat (AS).

    Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat, nilai impor Aceh pada Februari 2025 mencapai US$ 73,16 juta, jauh lebih besar dibandingkan nilai ekspor yang hanya sebesar US$ 53,94 juta.

    Fungsional Madya BPS Aceh Oriza Santifa, yang mewakili Kepala BPS Aceh Ahmadriswan Nasution menyampaikan, ketimpangan ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Aceh terhadap pasokan barang dari luar negeri, khususnya sektor energi dan bahan baku industri.

    “Nilai impor Provinsi Aceh pada Februari 2025 sebesar US$ 73,16 juta. Angka ini menurun 3,51% dibandingkan dengan Januari 2025, tetapi masih lebih tinggi dari nilai ekspor,” ujar Oriza dalam keterangannya di Banda Aceh, Senin (14/4/2025).

    AS tercatat sebagai negara asal impor terbesar untuk Aceh dengan total nilai US$ 30,34 juta. Produk utama yang diimpor dari Negeri Paman Sam adalah gas, disusul oleh bahan kimia anorganik senilai US$ 8,90 juta, serta pupuk sebesar US$ 5,29 juta.

    Sementara itu, kinerja ekspor Aceh justru mengalami tren peningkatan. Oriza menjelaskan, pada Februari 2025, ekspor Aceh tumbuh 6,08% dibandingkan Januari. Komoditas batu bara menjadi penyumbang utama ekspor dengan nilai US$ 32,36 juta, seluruhnya dikirim ke India.

    “Batu bara memberikan kontribusi sebesar 62,71% dari total nilai ekspor Aceh bulan Februari, yang mencapai US$ 33,83 juta. Selain batu bara, Aceh juga mengekspor kopi, produk kimia, dan beberapa komoditas lainnya,” jelas Oriza.

    Meskipun ekspor menunjukkan perbaikan, ketergantungan terhadap impor dari AS, terutama di sektor energi dan pupuk menjadi tantangan tersendiri bagi Aceh dalam menjaga neraca perdagangan yang seimbang.

  • Gaji Pas-Pasan di Jakarta? Ini Rumus Keuangan Keluarga yang Bisa Bikin Kamu Tetap Sejahtera!

    Gaji Pas-Pasan di Jakarta? Ini Rumus Keuangan Keluarga yang Bisa Bikin Kamu Tetap Sejahtera!

    Jakarta: Tinggal di Jakarta, ibukota sekaligus kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia, memang butuh strategi ekstra dalam mengelola keuangan. 
     
    Tapi tenang, hidup ideal di Jakarta tetap bisa dicapai, asalkan kamu tahu cara merencanakan keuangan keluarga dengan cerdas.
     
    Perencanaan keuangan adalah pondasi utama menuju keluarga yang sejahtera. Tanpa strategi yang tepat, penghasilan berapa pun akan terasa kurang, apalagi di kota seperti Jakarta yang serba mahal.
    Berapa gaji ideal untuk hidup nyaman di Jakarta?
    Merangkum Ruang Menyala, Survei Biaya Hidup 2022 dari BPS, rata-rata konsumsi warga Jakarta mencapai Rp14,88 juta per bulan. Artinya, gaji ideal untuk individu lajang di Jakarta adalah sekitar Rp15 juta.

    Jika sudah menikah, pasangan suami istri setidaknya perlu Rp25–30 juta per bulan. Dan kalau sudah punya anak, tentu penghasilan ideal akan meningkat lagi.
     
    Sayangnya, kenyataan di lapangan cukup jauh dari angka itu. UMP Jakarta 2024 hanya Rp4,9 juta, sedangkan rata-rata gaji di Jakarta berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2024 adalah Rp5,25 juta. 
     
    Bahkan, gaji tertinggi rata-rata di Jakarta pun masih mentok di Rp8,64 juta.
     
    Dengan kata lain, untuk mencapai taraf hidup ideal, kamu masih harus mengejar selisih Rp6-Rp7 jutaan tiap bulannya. Di sinilah pentingnya punya rumus keuangan keluarga yang terstruktur.
     

    Rumus keuangan keluarga ala warga Jakarta
    Berikut rumus sederhana dan mudah diikuti agar penghasilan bisa tetap cukup untuk hidup nyaman di Jakarta. Pembagiannya dibagi berdasarkan persentase:
     
    1. Kebutuhan Pokok (50 persen)
    Gunakan separuh dari penghasilanmu untuk biaya hidup sehari-hari: makan, transportasi, listrik, air, internet, dan kebutuhan rumah tangga lain. Tapi, ingat! Bedakan antara biaya hidup dan gaya hidup. Hidup nyaman bukan berarti harus selalu tampil mewah.
     
    2. Tabungan & Investasi (20 persen)
    Kata orang bijak, jangan cuma kerja buat bayar tagihan. Sisihkan minimal 20% penghasilanmu untuk tabungan dan investasi.
     
    Misalnya:
     
    5 persen untuk tabungan darurat
    15 persen untuk investasi
     
    3. Utang atau Cicilan (20 persen)
    Kalau punya cicilan, usahakan totalnya tidak melebihi 20% dari penghasilan. Lebih dari itu? Bisa-bisa kamu terjebak dalam lilitan utang yang bikin pusing setiap akhir bulan.
    Tips: Hindari utang berbunga tinggi. Kalau barangnya nggak penting-penting amat, lebih baik nabung dulu.
     
    4. Kebutuhan Sekunder (10 persen)
    Hiburan itu penting, asal tahu batasnya. Gunakan 10% dari gaji untuk rekreasi, makan di luar, atau belanja baju. Tujuannya biar kamu tetap waras dan menikmati hidup—tanpa bikin kantong jebol.
     
    5. Asuransi (5 persen)
    Setiap keluarga wajib punya perlindungan finansial. Sisihkan minimal 5 persen dari penghasilan untuk asuransi kesehatan, jiwa, atau kendaraan. Di Jakarta yang serba cepat dan tak terduga, asuransi itu ibarat sabuk pengaman dalam perjalanan panjang keuanganmu.
    Simulasi rumus keuangan untuk gaji Rp15 juta
    Misalnya kamu dan pasangan punya penghasilan Rp15 juta per bulan. Berikut alokasinya:
     
    Kebutuhan Pokok (50 persen): Rp7.500.000
    Tabungan dan Investasi (20 persen): Rp3.000.000
    Cicilan (20 persen): Rp3.000.000
    Kebutuhan Sekunder (10 persen): Rp1.500.000
    Asuransi (5 persen): Rp750.000
     
    Tentu rumus ini bisa disesuaikan sesuai kondisi finansial keluarga. Yang penting, tetap disiplin dan tahu prioritas.
     
    Tinggal di Jakarta memang mahal, tapi bukan berarti mustahil hidup nyaman. Dengan perencanaan keuangan yang matang, kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menyimpan uang, dan bahkan berinvestasi untuk masa depan.
     
    Jadi, jangan cuma kerja keras-kerja cerdas juga penting. Terapkan rumus ini dari sekarang, dan wujudkan hidup ideal untuk kamu dan keluarga di Jakarta!

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Penerima KJP Disarankan Kunjungi Museum dan Perpustakaan di Jakarta, Angkanya Anjlok Sejak Covid-19

    Penerima KJP Disarankan Kunjungi Museum dan Perpustakaan di Jakarta, Angkanya Anjlok Sejak Covid-19

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina meminta Dinas Kebudayaan (Disbud) meningkatkan kunjungan ke museum dan perpustakaan.

    Pasalnya, tingkat kunjungan masyarakat ke museum dan perpustakaan anjlok sejak 2020.

    Menurutnya, hal ini penting dilakukan guna meningkatkan literasi warga Jakarta.

    “Dinas Kebudayaan harus meningkatkan kunjungan ke museum, perpustakaan juga harus meningkatkan minat baca,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

    Sebagai informasi tambahan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kunjungan ke museum di tahun 2019 mencapai 11.092.256.

    Kemudian angka ini anjlok menjadi 2.056.897 orang di tahun 2020 dan kembali terjun bebas pada 2021 menjadi hanya 119.657 kunjungan.

    Anjloknya jumlah kunjungan ke museum ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang sempat menerjang pada periode 2020-2022.

    Kondisi lebih miris terlihat dari data Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Republik Indonesia yang menunjukkan hanya 3 sampai 4 dari 100 penduduk Jakarta yang mengunjungi perpustakaan pada 2023 lalu.

    Untuk itu Elva menilai, perlu ada terobosan kebijakan guna meningkatkan kunjungan masyarakat ke museum dan perpustakaan.

    Salah satu kebijakan yang diambil ialah dengan mewajibkan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk mengunjungi kedua tempat tersebut.

    “Saya sudah pernah sampaikan di rapat sebelumnya, penerima KJP ini mungkin juga bisa diwajibkan untuk datang ke perpustakaan atau datang ke museum,” ujarnya.

    Elva memaparkan bahwa penerima KJP di DKI Jakarta berjumlah sekitar 700 ribu orang. 

    Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dapat membuat suatu kebijakan untuk mendorong sejumlah besar siswa itu untuk pergi mengunjungi museum dan perpustakaan di ibu kota.

    “Karena penerima KJP kita kan di DKI Jakarta kurang lebih sudah sampai 700 ribu. Itu bisa dibayangkan kalau semua diintegrasikan, artinya pengunjung perpustakaan bisa lebih banyak, pengunjung museum juga lebih banyak,” tuturnya.

    Ia berharap kewajiban bagi penerima KJP untuk mengunjungi museum-museum dan perpustakaan-perpustakaan akan meningkatkan minat para pelajar terhadap literasi dan kebudayaan secara umum.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Rupiah Dibuka Perkasa Lawan Dolar AS, Cek Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Rupiah Dibuka Perkasa Lawan Dolar AS, Cek Prediksinya Hari Ini – Page 3

    Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan kedua April 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 8 sampai dengan 10 April 2025 secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun.

    “Secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun. Akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar SRBI, SBN dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (13/4/2025).

    Ramdan menambahkan Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (ytd),berdasarkan data setelmen s.d. 10 April 2025, tercatat beli neto Rp7,11 triliun di SRBI dan Rp13,05 triliun di pasar SBN, sementara itu, jual neto Rp32,48 triliun di saham.

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 10 April 2025 113,35 bps, naik dibandingkan dengan 4 April 2025 sebesar 105,75 bps.Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.795 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 7,026%

     

  • Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Nggak Punya Rumah Itu Miskin? Yuk, Bongkar Faktanya!

    Jakarta: Punya rumah memang jadi impian banyak orang. Tapi kalau belum punya, masa langsung dibilang miskin? Yuk, kita bahas bareng seperti yang telah dirangkum dari Ruang Menyala.
     
    Belum lama ini, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengusulkan hal yang cukup bikin heboh. 
     
    Dalam acara Rakornas Keuangan Daerah Kemendagri, ia menyebut bahwa orang yang belum punya rumah sebaiknya dimasukkan dalam kategori miskin.

    “Saya pikir sangat pantas kita masukkan juga kalau orang belum punya rumah, rumah yang pertama, masuk kategori miskin,” kata Maruarar 
     
    Ia membandingkan usulannya dengan definisi miskin versi Bank Dunia yang berbasis konsumsi kalori harian. Menurutnya, kalau seseorang belum punya tempat tinggal tetap, apakah pantas dibilang sudah sejahtera hanya karena makannya cukup?
     

    Tapi… kata BPS, belum punya rumah bukan berarti miskin
    Kalau menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), status miskin ditentukan oleh pengeluaran per kapita per bulan, bukan soal punya rumah atau nggak.
     
    Dalam laporan Profil Kemiskinan Maret 2024, disebutkan bahwa:
     
    – Garis kemiskinan ditetapkan sebesar Rp595.242 per kapita per bulan
    – Terdiri dari kebutuhan makanan (Rp443.433) dan non-makanan (Rp151.809)
     
    Artinya, selama pengeluaranmu masih di atas garis tersebut, secara statistik kamu belum dikategorikan miskin meskipun belum punya rumah sendiri.
    Anak muda banyak yang belum punya rumah
    Kalau kita lihat tren sekarang, banyak milenial dan Gen Z yang belum punya rumah, tapi itu bukan berarti mereka miskin. Kenapa?

    1. Harga rumah tinggi, gaji jalan di tempat

    Harga properti naik terus, tapi gaji naiknya pelan. Beli rumah jadi terasa makin jauh dari jangkauan.

    2. Lebih pilih sewa untuk fleksibilitas

    Pindah-pindah kerja, cari tempat yang dekat kantor, atau belum pengin menetap—bikin sewa rumah jadi opsi yang lebih realistis.

    3. Bukan prioritas utama

    Buat sebagian orang, dana lebih baik dipakai buat investasi, pengembangan diri, atau kebutuhan lain yang lebih mendesak.

    Beli rumah vs kontrak
    Keputusan punya rumah sendiri atau menyewa itu balik lagi ke kebutuhan dan kondisi keuanganmu. Ini beberapa hal yang bisa jadi bahan pertimbangan:
     
    Kalau Beli Rumah:
    – Jadi aset jangka panjang
    – Bisa diwariskan atau dijual
    – Ada biaya besar di awal (DP, notaris, pajak)
    – Kurang fleksibel kalau sering pindah
     
    Kalau Sewa Rumah:
    – Biaya awal lebih ringan
    – Fleksibel kalau harus pindah
    – Tapi uang sewa hangus tiap bulan
    – Tidak punya aset jangka panjang
     
    Jadi nggak segampang itu dibilang miskin Bro! Meski usulan dari Menteri menyebut belum punya rumah bisa jadi indikator miskin, kenyataannya nggak sesederhana itu. 
     
    Selama pengeluaranmu cukup untuk hidup layak, punya pekerjaan, dan bisa menabung, kamu belum tentu masuk kategori miskin.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Rp 24,04 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Rp 24,04 Triliun Modal Asing Cabut dari Indonesia, Ada Apa? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Bank Indonesia (BI) mencatat modal asing mengalir keluar pada pekan kedua April 2025. Sepanjang 2025, tercatat masih banyak modal asing yang keluar dari Indonesia.

    Direktur Eksekutif Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, berdasarkan data transaksi 8 sampai dengan 10 April 2025 secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun.

    “Secara agregat nonresiden tercatat jual neto Rp24,04 triliun. Akumulasi jual neto tersebut didorong jual neto di pasar SRBI, SBN dan saham masing-masing sebesar Rp10,47 triliun, Rp7,84 triliun dan Rp5,73 triliun.” kata Ramdan dikutip dari situs resmi Bank Indonesia, Minggu (13/4/2025).

    Ramdan menambahkan Aliran neto asing sepanjang tahun 2025 (ytd),berdasarkan data setelmen s.d. 10 April 2025, tercatat beli neto Rp7,11 triliun di SRBI dan Rp13,05 triliun di pasar SBN, sementara itu, jual neto Rp32,48 triliun di saham.

    Premi CDS Indonesia 5 tahun per 10 April 2025 113,35 bps, naik dibandingkan dengan 4 April 2025 sebesar 105,75 bps.Rupiah ditutup pada level (bid) Rp16.795 per dolar AS. Sedangkan Yield SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun turun ke 7,026%

    Rupiah Sempat Menguat

    Sebelumnya,  Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini Kamis 10 April 2025. Rupiah menguat sebesar 50 poin atau 0,29 persen menjadi 16.823 per dolar AS dari sebelumnya 16.873 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level 16.779 per dolar AS dari sebelumnya sebesar 16.943 per dolar AS.

    Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi ekspektasi resesi Amerika Serikat (AS) mereda.

    “Pasar mengurangi beberapa ekspektasi untuk resesi AS. Namun, prospek ekonomi jangka pendek tetap tidak pasti, dengan risalah rapat Federal Reserve bulan Maret menunjukkan para pembuat kebijakan gelisah atas inflasi yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (10/4/2025).

     

  • Kemenpar genjot kunjungan wisman melalui promosi ke beberapa negara

    Kemenpar genjot kunjungan wisman melalui promosi ke beberapa negara

    Memang dalam kuartal pertama setiap tahun pasti ‘low session’, turun begitu dan kami terus menggenjot dengan promosi

    Manggarai Barat, NTT (ANTARA) – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Enik Ermawati menyatakan pihaknya terus menggenjot kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia melalui promosi pariwisata ke beberapa negara dalam tahun 2025.

    “Memang dalam kuartal pertama setiap tahun pasti ‘low session’, turun begitu dan kami terus menggenjot dengan promosi,” kata Ni Luh Enik Ermawati di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

    Wamenpar Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan hal tersebut usai mengaktivasi program Gerakan Wisata Bersih di Waterfront City Labuan Bajo.

    Ia mengungkapkan Kemenpar dalam upaya promosi pariwisata pada tahun 2025 berpartisipasi dalam ajang pameran pariwisata terbesar di dunia, Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin 2025.

    Acara internasional guna promosi pariwisata lainnya yang diikuti Kemenpar adalah South Asia’s Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2025.

    “Kami baru saja dari ITB Berlin di mana saat penyelenggaraan salah satu pameran pariwisata terbesar di dunia di Berlin itu pax yang terjual naik di atas 30 persen, kemudian ini kita harapkan bisa berdampak positif di beberapa kawasan prioritas kita, kemarin kami juga dari SATTE di India pax yang terjual signifikan, kemudian dari Australia untuk pameran juga dan itu juga signifikan,” katanya.

    Lebih lanjut, Wamenpar juga menjelaskan upaya promosi pariwisata diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, tapi meningkatkan lama tinggal wisatawan di destinasi wisata.

    Masa tinggal turis yang makin lama di sejumlah destinasi wisata dan destinasi wisata prioritas dinilai akan menambah pendapatan negara dari sektor pariwisata.

    “Tapi di luar daripada kita kejar numbers, kami juga ingin fokus pada kualitas turis yang datang, jadi kita tidak hanya menghitung jumlah orang yang datang tapi spending mereka, lenght of stay lama, spending mereka lama otomatis itu akan berdampak positif pada devisa, karena kita juga ingin target devisa kita tinggi, utamanya di sektor pariwisata,” katanya.

    Sebelumnya, sebanyak 12,66 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia pada 11 bulan pertama 2024, naik 20,17 persen secara tahunan (year on year), demikian dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (2/1).

    Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata Indonesia berangsur pulih dari perlambatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, menurut laporan itu.

    Pada November 2024, Malaysia menyumbang jumlah pengunjung terbanyak, disusul oleh Australia, Singapura dan China.

    Pada 2024, Indonesia menetapkan target kedatangan wisman di angka 14,3 juta orang.

    Pewarta: Gecio Viana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    Tak Perlu Cuti, Ada Long Weekend Lagi!

    PIKIRAN RAKYAT – Setelah menikmati libur Lebaran yang cukup panjang di awal April, masyarakat Indonesia kembali bersiap menyambut long weekend kedua yang akan dimulai pada Jumat, 18 April 2025.

    Tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Wafat Isa Almasih (Yesus Kristus). Jatuhnya hari libur nasional pada hari Jumat secara otomatis menciptakan potensi libur panjang akhir pekan.

    Potensi ini semakin nyata dengan adanya hari Sabtu, 19 April 2025, yang meskipun bukan merupakan hari libur nasional, umumnya menjadi hari libur kerja bagi sebagian besar pekerja di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta yang menerapkan sistem lima hari kerja.

    Kombinasi ini kemudian berlanjut dengan hari Minggu, 20 April 2025, yang juga merupakan hari libur akhir pekan dan tahun ini bertepatan dengan perayaan Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah).

    Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan menikmati libur tiga hari berturut-turut, mulai dari Jumat hingga Minggu (18-20 April 2025).

    Long weekend ini menjadi kesempatan emas bagi banyak orang untuk melakukan perjalanan singkat, mengunjungi keluarga di luar kota, atau sekadar menikmati waktu berkualitas di rumah tanpa terbebani rutinitas pekerjaan.

    Rangkaian Libur April 2025

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah daftar lengkap hari libur yang mewarnai bulan April 2025:

    Selasa, 1 April 2025: Libur Nasional Idul Fitri 1446 H

    Rabu, 2 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Kamis, 3 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Jumat, 4 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 6 April 2025: Libur akhir pekan

    Senin, 7 April 2025: Cuti Bersama Idul Fitri 1446 H

    Minggu, 13 April 2025: Libur akhir pekan

    Jumat, 18 April 2025: Wafat Yesus Kristus

    Minggu, 20 April 2025: Kebangkitan Yesus
    Kristus (Paskah)

    Minggu, 27 April 2025: Libur akhir pekan

    Ilustrasi kalender. Pixabay/OpenClipart-Vectors

    Dari daftar tersebut terlihat jelas bahwa bulan April 2025 memberikan lebih banyak kesempatan untuk beristirahat dan menikmati waktu luang dibandingkan bulan-bulan lainnya.

    Adanya dua momen long weekend (termasuk libur panjang Idul Fitri yang membentang beberapa hari) menjadi daya tarik tersendiri.

    Fenomena long weekend memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya pada tingkat individu tetapi juga pada skala sosial dan ekonomi.

    Secara sosiologis, long weekend memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempererat tali silaturahmi dengan keluarga dan kerabat, terutama bagi mereka yang tinggal berjauhan.

    Waktu luang yang lebih panjang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi, relaksasi, dan pengembangan diri, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tingkat stres.

    Dari sudut pandang ekonomi, long weekend menjadi angin segar bagi sektor pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan domestik yang melakukan perjalanan selama long weekend dapat meningkatkan okupansi hotel, restoran, tempat wisata, dan sektor transportasi. Hal ini secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

    Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mencatat adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata selama periode libur panjang.

    Peningkatan pengeluaran masyarakat untuk akomodasi, transportasi, makanan, dan oleh-oleh memberikan stimulus positif bagi perekonomian.

    Selain sektor pariwisata, sektor ritel dan UMKM juga turut merasakan dampak positif dari long weekend. Masyarakat cenderung meningkatkan konsumsi selama masa liburan, baik untuk kebutuhan perjalanan maupun untuk menikmati waktu luang di rumah.

    Tips Memanfaatkan Long Weekend

    Bagi Anda yang berencana memanfaatkan long weekend di bulan April 2025, berikut beberapa tips yang bisa dipertimbangkan:

    – Jika Anda berencana melakukan perjalanan, sebaiknya lakukan pemesanan akomodasi dan transportasi jauh-jauh hari untuk menghindari kehabisan atau mendapatkan harga yang lebih tinggi.

    Ilustrasi liburan./ Tempat Wisata di Bandung yang Hits, Cocok Dikunjungi saat Liburan Sekolah 2024

    – Sesuaikan pilihan destinasi dengan preferensi dan anggaran Anda. Pertimbangkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di sekitar Anda untuk menghemat waktu dan biaya perjalanan.

    – Jika Anda memilih untuk tetap di rumah, manfaatkan waktu long weekend untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga, seperti memasak bersama, menonton film, atau bermain game.

    – Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu libur untuk beristirahat yang cukup agar kembali segar saat beraktivitas kembali.

    – Jika memungkinkan, pilihlah produk dan layanan dari UMKM lokal saat berwisata untuk turut berkontribusi pada perekonomian daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Okupansi Hotel Awal Tahun Turun Imbas Efisiensi Anggaran Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa turunnya tingkat penghunian kamar (TPK) atau okupansi hotel pada Januari-Februari 2025, salah satunya disebabkan oleh kebijakan penghematan anggaran pemerintah.  

    Dalam keterangannya, BPS menyatakan bahwa penurunan TPK pada Januari 2025 secara bulanan lantaran pada Desember 2024 merupakan peak season atau musim puncak lantaran ada libur sekolah serta Natal dan Tahun Baru (Nataru).

    ”Selain itu, penurunan di Januari juga disebabkan oleh efisiensi anggaran,“ demikian pernyataan BPS dalam keterangannya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Dampak efisiensi anggaran pemerintah juga berlanjut pada Februari 2025, meski masih ada beberapa agenda nasional maupun internasional di beberapa provinsi.

    Merujuk data Perkembangan Pariwisata Januari-Februari 2025 yang dikeluarkan BPS, TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 48,38% pada Januari 2025.

    Secara bulanan, capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 9,68% (month-to-month/mtm) dibanding Desember 2024, tapi secara tahunan meningkat 1,66% (year-on-year/yoy).

    Penurunan juga terjadi pada Februari 2025. BPS mencatat TPK hotel klasifikasi bintang mencapai 47,21%. Capaian itu turun 1,17% dibanding bulan sebelumnya dan turun 2,24% dibanding Februari 2024.

    Berdasarkan klasifikasi bintang, seluruh klasifikasi hotel mengalami penurunan okupansi dari Januari ke Februari 2025. BPS mencatat hotel bintang 5 mengalami penurunan TPK terdalam yaitu 3,37 poin, diikuti penurunan TPK hotel bintang 2 dan hotel bintang 4 sebesar 1,28 poin.

    Meski turut mengalami penurunan, hotel bintang 3 menjadi klasifikasi bintang dengan penurunan TPK terkecil yakni sebesar 0,23 poin.

    Adapun, secara kumulatif, BPS mencatat TPK hotel Indonesia mencapai 37,77% sepanjang Januari-Februari 2025. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, TPK hotel Indonesia turun 0,51 poin.

    “Sebagian besar klasifikasi hotel mengalami penurunan, di mana penurunan TPK terdalam tercatat pada hotel nonbintang sebesar 1,63 poin. Sementara itu, hotel bintang 2 mengalami kenaikan tertinggi, yaitu naik 0,78 poin,“ demikian bunyi dokumen tersebut, dikutip Jumat (11/4/2025).