Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Mensos Sebut Data Tunggal BPS dan Pemprov Jatim Bikin Program Jadi Tepat Sasaran

    Malang (beritajatim.com) – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memuji kolaborasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Badan Pusat Statistik Jatim dalam penyajian data tunggal sosial ekonomi nasional. Dia menyebut penyusunan data harus kolaboratif dan mutakhir karena data bersifat dinamis.

    Gus Ipul mengatakan jika lembaga lintas sektoral berpedoman pada data yang sama. Program dari pusat dan daerah akan linier dan tepat sasaran. Dia menyebut Jatim menjadi daerah terdepan dalam upaya penyajian satu data bersama BPS.

    “Kalau datanya akurat, itu Insya Allah intervensi kita juga akan tepat sasaran dan berdampak. Kedua, kalau data kita sama, berpedoman pada data yang sama, maka kita sangat mudah untuk mengintegrasikan program, sehingga ego sektoral itu bisa dilihat. Nah, Jawa Timur terdepan yang memimpin Gubernurnya langsung,” kata Gus Ipul di Malang, Kamis malam (20/11/2025).

    Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi yang bernama Singosari. Sebuah sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Ke depan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkam untuk ‘Posyandu Reborn’ program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” tutur Gus Ipul.

    Gus Ipul menjelaskan dari Posyandu Reborn ini akan ada kolaborasi luar biasa dari pendamping atau relawan sosial yang ada di desa maupun TNI dan Polri atau dari instansi lain untuk memperbaiki data secara bersama-sama. “Jadi insya Allah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” ujar Gus Ipul.

    Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti memastikan BPS bakal berkontribusi untuk menyajikan data statistik yang berkualiatas. Ia juga menyampaikan telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos. “Dari waktu ke waktu, minggu ke minggu kami terus melakukan kolaborasi yang luar biasa,” kata Amelia.

    Sementara itu, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menuturkan data akan sangat menentukan bagaimana sasaran dari program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” ujar Khofifah. [luc/suf]

  • HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    HLM TPID Kota Kediri, Gus Qowim Tegaskan Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru

    Kediri (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Kamis (20/11/2025). Ada beberapa hal yang dibahas dalam HLM TPID ini, terkait dengan inflasi di Kota Kediri. Terutama dalam penguatan ketersediaan stok dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Serta pembahasan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027.

    Berdasar data dari BPS Kota Kediri, pada bulan Oktober inflasi month to month Kota Kediri sebesar 0,40%. Berada di atas rerata inflasi Jawa Timur 0,30% dan inflasi nasional 0,28%. Inflasi year to date sebesar 1,98%, setara dengan inflasi Jatim dan di bawah inflasi nasional sebesar 2,10%. Untuk inflasi year on year sebesar 2,68%, berada di bawah rerata inflasi Jatim 2,69% dan inflasi nasional 2,86%. Di bulan Oktober ada 11 komoditas utama penyumbang inflasi. Yakni, emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, apel, daging ayam ras, daging sapi, sepeda motor, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin, buncis, dan beras.

    Gus Qowim memaparkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup besar setiap bulannya. Pada bulan Oktober kebutuhan akan telur ayam ras terjadi peningkatan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan di seluruh SPPG di Kota Kediri. Dengan melihat kondisi seperti ini, semua stakeholder harus berupaya mencapai target pengendalian inflasi daerah pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Agar terjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya hal ini dapat menjaga daya beli masyarakat akibat tidak terjadinya inflasi komponen.

    Dalam arahannya Gus Qowim memaparkan menjelang Natal dan tahun baru 2026, perlu ada sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Sehingga terwujud pengendalian inflasi di Kota Kediri. Dalam mewujudkannya diperlukan angkah-langkah yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau. Hal ini perlu dilakukan kerjasama antar daerah agar terwujud keseimbangan antara ketersedian barang pokok dan permintaan.

    Kedua, OPD terkait berkolaborasi dengan BULOG untuk penyelenggaraan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Tentunya dalam upaya keterjangkauan harga dan ketersediaan stok menjelang nataru di kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ketiga, peningkatan arus lalu lintas orang dan barang menjelang Natal dan tahun baru berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. OPD yang membidangi dapat berkolaborasi bersama Polres Kediri Kota dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi barang dan orang.

    “Harapan kami dalam forum ini dapat menghimpun berbagai saran dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kediri agar terwujud Roadmap TPID 2025-2027. Nantinya dapat menjadi bentuk komitmen dalam menjaga laju inflasi tetap stabil di rentang 1,5-3,5% di Kota Kediri,” pungkasnya.

    Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat menambahkan ke depan inflasi 2026 masih diperkirakan berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Terdapat beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi. Yakni ada tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri, efektivitas implementasi program stabilisasi harga dan pasokan, serta strategi pemenuhan pasokan terutama timing dan jumlah. Sementara tantangan jangka panjang, seperti, perbaikan produktivitas pangan dan kelancaran distribusi perlu terus didorong, integrasi data harga dan pasokan dari pusat hingga daerah, penyelarasan program kerja pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi strategi 4K dalam pengendalian harga.

    Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia, Pj Sekretaris Daerah M.Ferry Djatmiko, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, Pimpinan Cabang Bulog Kediri Harisun, Direktur Perumda Pasar Djauhari Luthfi, perwakilan BPS, perwakilan Polresta Kediri, dan tamu undangan lainnya. [nm/kun]

  • Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Relaksasi Pajak Jakarta, Angin Segar untuk PAD, Warga dan Dunia Usaha

    Jakarta –

    Relaksasi pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi angin segar bagi pendapatan asli daerah (PAD). Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan bagi warga dan dunia usaha.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana mengatakan, kebijakan tersebut membuat PAD DKI Jakarta tumbuh positif. Adapun pada pertengahan 2025, realisasi pajak daerah sudah tembus Rp 27,57 triliun atau 57,4% dari target yakni Rp 48 triliun. Jumlah ini diprediksi akan semakin meningkat menjelang akhir tahun.

    Data Badan Pusat Statistik Perwakilan DKI Jakarta menyebutkan kontributor terbesar yakni berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan capaian Rp5,6 triliun atau 57,79% dari target Rp 9,7 triliun.

    Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) tembus Rp2,9 triliun (43,94%) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) Rp1 triliun (47,62%). Dari sisi pajak konsumsi, Pajak Rokok menyumbang Rp 541,7 miliar atau 60,19% dari target, sedangkan Pajak Reklame sudah mencapai Rp 647,5 miliar atau 71,94%. Pajak Air Tanah (PAT) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp 41,4 miliar atau 59,14%.

    Sementara itu, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) mencatat capaian terbesar yakni Rp 9 triliun atau 81,82% dari target Rp 10,5 triliun. Namun, kinerja Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih tertinggal dengan realisasi Rp 2,8 triliun atau 32,79% dari target Rp 10,3 triliun.

    Dari sektor hiburan, realisasi tercatat Rp343,4 miliar (52,83%), sedangkan Pajak Tenaga Listrik menyumbang Rp 517,1 miliar (57,46%), dan Pajak Jasa Parkir Rp 183,5 miliar (61,17%). Secara keseluruhan, pendapatan pajak daerah hingga pertengahan 2025 menunjukkan capaian yang bervariasi antarsektor. Beberapa jenis pajak bahkan sudah melampaui target, sementara lainnya masih perlu didorong, seperti BPHTB dan BBN-KB.

    Menurut Lusiana, capaian PAD tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tengah berupaya meringankan beban masyarakat, namun tetap memperhatikan iklim usaha.

    Relaksasi Pajak Strategi Pemprov DKI Jakarta Jaga Daya Beli Masyarakat

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan, kebijakan relaksasi pajak merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menjaga daya beli masyarakat. Menurutnya, ketika daya beli terjaga, maka bisa berdampak positif terhadap roda perekonomian di Jakarta.

    Tidak hanya itu, dia mengatakan, strategi tersebut juga bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta untuk melahirkan kebijakan yang adil dan proporsional.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hadir dan mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan mendorong dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di Jakarta semakin bertumbuh,” kata Pramono beberapa waktu lalu.

    Dia menambahkan, relaksasi pajak juga dilakukan untuk mendukung dunia usaha yang saat ini perlu insentif. Pemprov DKI Jakarta berharap, kebijakan ini bisa memberikan pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Pemprov DKI mempertahankan pengurangan yang sudah diberikan sebelumnya dan mengembangkan kebijakan yang sudah ada dengan harapan semakin memberikan semangat bagi para pelaku dunia usaha dalam menjalankan usahanya,” tuturnya.

    Dia menjelaskan relaksasi pajak daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi lima kebijakan utama.

    Pertama, pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 50% untuk rumah pertama, sehingga tarifnya turun dari 5% menjadi 2,5%.

    Pramono mengatakan, kebijakan itu bertujuan untuk meringankan beban keluarga dan generasi muda Jakarta khususnya untuk membeli rumah pertama. Lewat kebijakan itu, diharapkan keluarga dan generasi muda Jakarta bisa mendapatkan tempat tinggal layak.

    “Harapannya, ini bisa meringankan beban keluarga muda dan generasi muda Jakarta dalam membeli rumah pertama, sehingga mereka lebih mudah memiliki tempat tinggal layak untuk memulai kehidupan barunya,” ungkapnya.

    Kedua, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 100% bagi penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah swasta berbentuk yayasan.

    “Tujuannya, agar sekolah-sekolah swasta bisa fokus pada peningkatan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak tinggi, sehingga biaya sekolah lebih terjangkau bagi orang tua,” katanya.

    Ketiga, pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Kesenian dan Hiburan sebesar 50% untuk pertunjukan film di bioskop, seni budaya edukatif, amal, dan sosial. Kebijakan ini mendukung dunia kreatif dan memperluas akses hiburan bagi masyarakat.

    Keempat, pembebasan Pajak Reklame untuk objek di ruang tertutup, seperti kafe, restoran, dan ruko, guna membantu pelaku UMKM mempromosikan usahanya tanpa beban tambahan.

    Kelima, pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan dengan nilai di bawah harga pasar, untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

    “Dengan keberpihakan yang nyata, membuktikan bahwa kami, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadir dan mendukung warga. Diharapkan, insentif ini meringankan beban warga dan menjadi pemicu untuk membuat dunia usaha lebih bergeliat, sehingga pergerakan ekonomi di tengah masyarakat semakin bertumbuh,” pungkasnya.

    (akn/ega)

  • BPS Buka Lowongan Kerja 190 Ribu Petugas Sensus Ekonomi 2026, Gaji Tinggi

    BPS Buka Lowongan Kerja 190 Ribu Petugas Sensus Ekonomi 2026, Gaji Tinggi

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia membuka lowongan kerja besar-besaran untuk pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar pada Juni–Juli 2026. Sebanyak 190 ribu petugas lapangan akan direkrut untuk mendata seluruh pelaku usaha di Indonesia, yang dilakukan setiap 10 tahun sekali.

    Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan dalam kegiatan FGD sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pekanbaru, Jumat, bahwa program nasional ini akan mulai diluncurkan pada Januari 2026, sementara proses rekrutmen akan dibuka pada Februari 2026.

    “Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3-5 juta per bulan,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (21/11/2025).

    Sonny mengatakan sensus ekonomi merupakan momen penting untuk mencacah seluruh pelaku usaha, mulai dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar. Dalam rentang 10 tahun, struktur ekonomi dapat berubah signifikan, sehingga pendataan menyeluruh sangat dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pemerintah.

    Ia pun menegaskan perlunya dukungan pemerintah daerah, termasuk Provinsi Riau yang memiliki jumlah pelaku usaha besar sebagai pusat ekonomi kedua di Sumatera.

     

  • Baju Pilihan Terakhir Mendiang Hanik Terus Dipakai Wali Kota Malang untuk Berkabung

    Baju Pilihan Terakhir Mendiang Hanik Terus Dipakai Wali Kota Malang untuk Berkabung

    Malang (beritajatim.com) – Ratusan pelayat datang ke rumah duka Rumah Dinas Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Jalan Ijen 2, Klojen, Kota Malang. Para pelayat memberikan penghormatan terakhir untuk kepergian istri Wahyu Hidayat, Hj Hanik Andriani yang meninggal dunia pada Kamis, (20/11/2025) sekira pukul 23.33 WIB.

    Sejumlah pejabat nampak hadir mulai dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang M Sanusi dan sejumlah pejabat yang ada di Malang Raya. Mereka memanjatkan doa terakhir untuk mengiringi kepergian Hanik.

    Deni Irwansyah salah satu staff pribadi Wahyu Hidayat menuturkan bahwa mendiang Hanik tidak menunjukan gejala sakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Bahkan dia yang ikut mendampingi Wahyu Hidayat pada kegiatan bersama Gubernur Jatim, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dan BPS RI menuturkan pada Kamis, (20/11/2025) malam kemarin Wahyu Hidayat langsung membatalkan salah satu agenda kegiatannya.

    “Kemarin malam itu mau bertakziah ke Panca Budi tapi akhirnya dibatalkan karena mendadak ada kabar kondisi ibu ngedrop. Beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan langsung memeriksa ibu. Kami usai acara di BPS yang sebetulnya mau takziah langsung menuju Ijen 2 (rumah dinas),” kata Deni.

    Setelah tiba di rumah dinas Wahyu Hidayat langsung melihat kondisi istrinya. Hingga pukul 23.33 WIB Hanik dinyatakan meninggal dunia.

    Deni menuturkan bahwa untuk memberikan penghormatan terakhir Wahyu Hidayat enggan mengganti kemeja yang dia pakai. Kemeja batik biru yang dia pakai merupakan baju pilihan terakhir mendiang Hanik sebelum Wahyu berangkat ke BPS.

    “Ebes (bapak) sempat ditawari ganti pakaian tapi tidak mau. Kemeja itu kemarin sebelum berangkat yang memilih ibuk (mendiang Hanik). Memilihnya kemarin itu seperti berbeda ceria banget ibuk,” ujar Deni. (Luc)

  • Indonesia Jadi Negara Pertama Debut Lepas L8, Apa Alasannya?

    Indonesia Jadi Negara Pertama Debut Lepas L8, Apa Alasannya?

    Jakarta –

    Lepas memilih Indonesia sebagai negara pertama untuk memasarkan L8. Apa alasannya?

    Deputy Country Director Lepas Indonesia, Ricky Hemenjelaskan alasan Indonesia menjadi negara pertama bagi Lepas L8. Indonesia punya pertumbuhan ekonomi yang positif, populasi muda yang besar, dan potensi pasar yang dianggap satu langkah lebih maju dibandingkan negara Asia lainnya

    “Ekonomi Indonesia yang terus bertumbuh, dan begitu banyak anak muda di sini,” ujar Deputy Country Director Lepas Indonesia, Ricky He di Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

    Lepas L8 ditargetkan untuk kaum muda elit perkotaan berusia 30 tahun ke atas. Diposisikan di segmen SUV premium dan menjadi sub-brand yang lebih premium dari Chery.

    Lepas L8 merupakan SUV 5-seater yang dirancang untuk mobilitas perkotaan, dengan fitur canggih seperti Plug-in Hybrid (PHEV) dan teknologi bantuan parkir otomatis (RPA).

    Wajar Lepas menargetkan usia muda. Sebab Badan Pusat Statistik mencatat pada 2021, Indonesia memiliki 272,7 juta jiwa. Di mana komposisi mayoritas berasal dari penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 69,3% dari total penduduk atau sekitar 188,9 juta jiwa. Gen Z (kelahiran 1997-2012) dan Milenial (kelahiran 1981-1996) adalah dua generasi paling dominan saat ini.

    “Saya pikir Indonesia merupakan pilihan pertama kami untuk menciptakan sebuah brand jangka panjang di sini. Itulah sebabnya saya memilih pasar Indonesia sebagai pasar pertama kami untuk meluncurkan brand kita,” ungkap dia.

    “Kami akan meluncurkan lebih dari 50 negara di dunia.Asia Tenggara merupakan prioritas kami. Eropa dan Timur Tengah akan menjadi pilihan kedua kami. Indonesia menjadi yang pertama,” tambahnya lagi.

    Lepas L8 menjadi produk pertama yang dipasarkan di Indonesia. Pengumuman harga pre-booking akan dilakukan pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week.

    Terdapat model lain yang dipersiapkan oleh Lepas, yakni L6 dan L4, direncanakan keduan meluncur pada kuartal kedua 2026.

    Kehadiran ketiganya diharapkan memperkuat posisi Lepas di pasar kendaraan elektrifikasi Tanah Air, sekaligus memberikan alternatif baru di segmen mobil premium ramah lingkungan.

    (riar/din)

  • Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Mensos Dukung Posyandu Reborn Jadi Wadah Verifikasi Data Bersama

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pusat Statistik yang melibatkan kabupaten/kota dalam menindaklanjuti Inpres No 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

    Melalui sinergi ini, tingkat kabupaten/kota dapat terhubung dengan provinsi dan Kementerian Sosial. Adapun integrasi ini nantinya tidak hanya sampai di kabupaten/kota saja namun sampai ke tingkat desa.

    “Di desa itu ada layanan khusus di samping mengelola data tapi juga mengintervensi dari berbagai instansi, mulai dari penegak hukum sampai kebutuhan-kebutuhan masyarakat setempat yang paling mendesak bisa diatasi dengan model rujukan,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Jatim dengan BPS dan 37 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota tentang Pengembangan Data dan Informasi Statistik untuk Sinergi Pembangunan daerah di Malang, Kamis (20/11/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Pemprov Jatim bersama BPS Jawa Timur juga meluncurkan aplikasi bernama Singosari. Aplikasi ini merupakan sistem Informasi Pengelolaan Data Desa Terintegrasi yang berisi kumpulan informasi yang menampilkan fungsi sosial dan ekonomi dengan menggunakan basis DTSEN. Kedepan aplikasi Singosari juga akan dimanfaatkan untuk ‘Posyandu Reborn’, program yang akan digagas oleh Gus Ipul.

    “Jadi Pak Mendagri mengusulkan lembaga yang bisa dimanfaatkan adalah Pos Pelayanan Terpadu dengan memperkuat enam Standar Pelayanan Minimal dari Posyandu,” ucapnya.

    Dari posyandu yang ada di desa dapat menjadi tempat yang menghubungkan dengan Badan Pusat Statistik untuk dilakukan verifikasi dan validasi. “Jadi insyaallah Posyandu Reborn ini akan menjadi wadah bersama bagi kita semua,” jelas Gus Ipul.

    Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan BPS siap berkontribusi menyajikan data statistik yang berkualitas. Pihaknya juga telah melakukan kolaborasi yang luar biasa dengan Kemensos.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Provinsi Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan data akan sangat menentukan bagaimana program yang akan dilaksanakan bisa tepat sasaran. Ia juga menyampaikan komitmennya secara maksimal untuk Sekolah Rakyat karena menjadi salah satu upaya dalam pengentasan kemiskinan.

    “Kami semua akan memberikan support atas program-program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dalam menciptakan generasi emas 2045,” pungkasnya.

    (ega/ega)

  • Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Komisi X DPR soroti kesenjangan pendidikan wilayah pedalaman Kaltim

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri

    Samarinda (ANTARA) – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kawasan pedalaman yang hingga kini masih sangat dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi masyarakat.

    “Problem utamanya adalah ketidaksetaraan antarwilayah karena data BPS memperlihatkan pemilik pendidikan tinggi hanya ada di kota-kota,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat berbicara di hadapan pegiat pendidikan Kaltim di Samarinda, Kamis.

    Ia mengungkapkan bahwa penduduk yang tinggal di wilayah desa dan pedalaman Kalimantan Timur umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar.

    Kondisi sosial ekonomi siswa terbukti berbanding lurus dengan capaian skor kemampuan akademik baik dalam literasi membaca maupun matematika.

    Pemerintah pusat kini berupaya memutus mata rantai kendala ekonomi tersebut melalui intervensi program Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur turut mendukung upaya pemerataan akses tersebut melalui peluncuran program beasiswa “Gratispol” bagi para pelajar dan mahasiswa.

    Evaluasi pendidikan melalui tes kemampuan akademik diperlukan bukan untuk membuat daerah tertinggal merasa rendah diri.

    Pemetaan hasil evaluasi justru bertujuan memastikan strategi peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan secara setara di semua wilayah.

    “Masukan dari para guru dan kepala sekolah di daerah sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dirumuskan pusat benar-benar aplikatif di lapangan,” ungkap Hetifah.

    Kebijakan strategis yang disusun tanpa menyerap aspirasi daerah sering kali menimbulkan kegaduhan dan penolakan saat diimplementasikan.

    Pihaknya kini tengah menggodok revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional guna memperkuat landasan hukum bagi pemerataan layanan pendidikan nasional.

    “Revisi regulasi ini kami harapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik daerah agar standar pendidikan di pedalaman bisa setara dengan di perkotaan,” demikian Hetifah.

    Pewarta: Ahmad Rifandi
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung 3 Juta Rumah, SMF Perkenalkan Surat Utang yang Jadi Aset Repo Perdana BI

    Dukung 3 Juta Rumah, SMF Perkenalkan Surat Utang yang Jadi Aset Repo Perdana BI

    Liputan6.com, Jakarta PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkenalkan surat utang nonpemerintah perdana yang eligble sebagai underlying transaksi repurchase agreement (Repo) Bank Indonesia (BI). Surat utang korporasi ini juga jadi alat untuk turut membiayai program 3 juta rumah.

    “Ketika kita berbicara tentang agenda nasional yang membutuhkan dukungan pendanaan masif seperti program 3 juta rumah, sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak tentunya sangat diperlukan,” ujar Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo dalam acara pengenalan surat utang SMF di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Melalui sinergi perluasan underlying Repo, Ananta berharap ini dapat menjadi langkah strategis yang menggunakan pendalaman pasar keuangan.

    “Dengan meningkatnya likuiditas dan digitalisasi instrumen SMF dalam operasi moneter, diharapkan kapasitas penilaian jangka panjang untuk sektor perumahan dapat semakin diperkuat,” imbuh dia.

    Perluasan underlying Repo Bank Indonesia ini telah dilaksanakan sejak 10 November 2025. Dengan proyeksi mampu memberikan opsi likuiditas lebih luas kepada pihak perbankan, khususnya untuk menyalurkan pembiayaan perumahan.

    “Sektor perumahan salah satu sektor strategis yang memiliki multiplier effect. Berdasarkan kajian SMF Research Institute bersama BPS, sektor perumahan merupakan sektor yang berdampak pada 185 sektor lainnya. Setiap investasi Rp 1 triliun pada sektor perumahan, terdapat peningkatan PDB sebesar kurang lebih Rp 1,9 triliun,” bebernya.

     

  • Garena Raup Pendapatan Rp14 Triliun Kuartal III/2025, Tumbuh 51% Berkat Free Fire

    Garena Raup Pendapatan Rp14 Triliun Kuartal III/2025, Tumbuh 51% Berkat Free Fire

    Bisnis.com, JAKARTA — Sea Ltd, perusahaan teknologi asal Singapura, membukukan pendapatan sebesar US$840,7 juta atau Rp14,06 trilliun dari unit bisnis hiburan digital yang dikelola oleh Garena. 

    Nilai tersebut tumbuh 50,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu berkat akusisi pemain Free Fire serta keinginan kuat para pemain Free Fire untuk berbelanja di platform. 

    Dalam laporan investor relations, dikutip Kamis (20/11/2025), Manajemen Sea menyebut mengatakan Free Fire kembali mencatatkan rekor sebagai salah satu game mobile terbesar di dunia berkat performa luar biasa pada kuartal III/2025. 

    “Kesuksesan Free Fire didorong oleh sejumlah kampanye besar, seperti kolaborasi dengan serial Netflix Squid Game,” tulis manajemen. 

    Kolaborasi dengan Netflix menghadirkan tantangan Red Light, Green Light dan dimainkan lebih dari 300 juta kali selama kuartal ketiga. Selain itu, event Naruto Shippuden Chapter 2 berhasil melampaui kesuksesan chapter pertama, dengan storyline yang semakin imersif, yang disambut baik oleh komunitas pemain. 

    Kedua event tersebut mencatat skor kepuasan tertinggi selama dua tahun terakhir dan meningkatkan pendapatan Free Fire secara signifikan.

    “Garena optimistis mampu mencapai pertumbuhan booking di atas 30% secara tahunan pada 2025,” tulis manajemen. 

    Untuk dikutip booking merujuk pada indikator untuk menunjukkan estimasi total uang yang telah dikeluarkan oleh pelanggan selama periode tertentu untuk produk digital entertainment, baik yang sudah tercatat sebagai pendapatan ataupun yang masih tertunda pengakuannya secara akuntansi. 

    Dalam bisnis Garena Ini menjadipenting untuk analisis cash flow aktual, pertumbuhan, dan user engagement perusahaan media/game digital.

    Selain itu laporan juga memaparkan bahwa jumlah pengguna aktif kuartalan di segmen digital entertainment terus mencatat peningkatan sepanjang lima kuartal terakhir. 

    Pada kuartal III/2025, jumlah pengguna aktif melonjak menjadi 670,8 juta, tertinggi dibandingkan kuartal-kuartal sebelumnya yang sebanyak 664,8 juta dan 628,5 juta pada kuartal III/2024.

    Rasio pengguna yang melakukan pembayaran juga mengalami kenaikan signifikan, mencapai 9,8 persen pada kuartal III/2025 atau naik 180 bps dibandingkan dengan kuartal III/2024 yang sebesar 8%. 

    ARPPU (Average Revenue Per Paying User) memperlihatkan tren positif, di mana pada kuartal III/2025 angka ARPPU naik menjadi US$12,8 lebih tinggi dari kuartal II/2025 yang sebesar US$10,7 dan dibandingkan periode tahun lalu yang stabil di kisaran US$11.