Kementrian Lembaga: BPS

  • LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, Purbaya menjelaskan, sejumlah bank menunjukkan kenaikan suku bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan LPS pada Desember tahun lalu.

    Kondisi itu menunjukkan adanya persaingan yang cukup tinggi dalam mencari dana pihak ketiga (DPK).

    Namun, kata Purbaya, situasinya berangsur membaik ketika memasuki 2025.

    Mulai Januari, Februari, hingga Maret 2025, tingkat bunga deposito mulai turun ke level yang lebih rendah, dan kondisi likuiditas perbankan juga membaik sehingga persaingan mendapatkan DPK turut menurun.

    Dalam catatan LPS, rata-rata suku bunga yang dihimpun bank berada di atas 4,25 persen, atau melampaui tingkat bunga penjaminan LPS. Namun, pada Januari hingga Maret, suku bunga ini sudah turun sekitar 13 basis poin (bps) di bawah tingkat bunga penjaminan, yaitu di bawah 4,25 persen.

    “Artinya, kondisi likuiditas perbankan sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Purbaya.

    Sementara itu, suku bunga deposito rupiah untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan sepanjang 2025 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5 dan 9 bps.

    “Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

    Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

    Tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2025 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,43 persen. Sementara likuiditas perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 116,05 persen dan 26,22 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamentan: Indonesia siap jadi lumbung pangan dunia

    Wamentan: Indonesia siap jadi lumbung pangan dunia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan Indonesia siap menjadi lumbung pangan dunia melalui peningkatan produksi, inovasi, dan kolaborasi sektor pertanian.

    “Sebagai Wakil Menteri tentu saya prioritaskan masyarakat kita. Tapi kami juga ingin berkontribusi memberi makan dunia,” kata Wamentan saat membuka acara International Fertilizer Producers Event di Bali sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Wamentan mengatakan Indonesia tidak hanya fokus pada ketahanan pangan domestik, tetapi siap berkontribusi pada ketahanan pangan global.

    Ia menyebutkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025 produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton. Sementara konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton, dan hal itu menunjukkan surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

    Selain itu, Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan keberhasilan program penyediaan air melalui pompanisasi dan pipanisasi yang memungkinkan petani menanam dua hingga tiga kali dalam setahun.

    Melalui program itu, lebih dari 2 juta hektare lahan berhasil dialiri air, meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat signifikan.

    “Indeks pertanaman kita meningkat. Ini berarti produktivitas lahan juga naik. Satu kali tanam dalam setahun kini bisa menjadi dua hingga tiga kali. Ini capaian luar biasa,” ucapnya.

    Dengan peningkatan produktivitas itu, Indonesia semakin optimistis untuk mencapai swasembada beras. Apalagi, Perum Bulog telah menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada bulan April 2025. Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.

    “Perum Bulog juga diminta untuk menjaga pasokan dan produksi beras di tengah krisis yang dialami sejumlah negara seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia,” kata Wamentan.

    Di sisi lain, Wementan menegaskan peran penting pupuk dalam menjaga ketahanan pangan global, terlebih di tengah tantangan besar akibat perubahan iklim dan meningkatnya populasi dunia.

    Ia menyatakan pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.

    “Pupuk adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.

    Ia juga mengajak seluruh negara dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dan mendorong inovasi teknologi pupuk yang ramah lingkungan.

    “Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa pun, dari negara mana pun. Kolaborasi global adalah kunci masa depan pertanian dunia,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Wamentan menyampaikan kesiapan Kementerian Pertanian untuk berdialog dan membuka ruang kerja sama langsung dengan para peserta.

    “Jika ada isu yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kerja sama nyata untuk pertanian dunia yang lebih berkelanjutan,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • PPJKI dan BPKH nilai penting pemahaman pengelolaan dana investasi

    PPJKI dan BPKH nilai penting pemahaman pengelolaan dana investasi

    Jakarta (ANTARA) – Perkumpulan Praktisi Jasa Keuangan Indonesia (PPJKI) bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menilai pemahaman terkait dengan pengelolaan dana investasi sangat penting bagi seluruh kalangan.

    Ketua Dewan Pembina PPJKI sekaligus Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tito Sulistio menilai saat ini tantangan dan peluang investasi begitu terbuka lebar di tengah disrupsi teknologi di berbagai sektor keuangan.

    “Hal ini mendorong perlunya seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan untuk membekali diri dengan berbagai informasi global, seperti melalui Seminar ini,” ujar Tito ​​​​​dalam seminar bertajuk “Investasi dan Keuangan Nasional” di Jakarta, Kamis.

    Dalam kesempatan sama, Praktisi Keuangan Prof Roy Sembel mengingatkan perlunya memberdayakan investor ritel dan Institusional lokal untuk menumbuhkan pasar keuangan Indonesia, di tengah potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang melimpah.

    “Agar ini bisa terjadi, Indonesia perlu berpacu dalam menghasilkan SDM yang dapat memiliki daya saing agar dapat menciptakan Indonesia yang adil, makmur serta bermartabat,” ujar Roy.

    Anggota BP BPKH Indra Gunawan mencontohkan terkait keberhasilan BPKH dalam mengelola dana haji yang mencapai Rp171 triliun di tengah gejolak perekonomian global saat ini.

    BPKH mencatatkan kinerja luar biasa dengan nett return tertinggi sepanjang sejarah yakni Rp11,6 triliun atau nett return hampir 7 persen per tahun pada 2024.

    Selain itu, juga tata Kelola Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah diraih enam kali berturut- turut sejak awal.

    Menurutnya, BPKH dapat menjadi acuan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU) yang dapat menjadi model “Sovereign Halal Fund”.

    Hal itu seiring dengan gagasan Menteri Agama yang memiliki visi mengkonsolidasikan dana umat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) serta potensi dana umat lainnya

    Ia menyebut, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia perlu bertindak lebih strategis dalam merancang arah pengelolaan investasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang.

    Lanjutnya, tidak terkecuali terhadap pengelolaan investasi negara melalui instrumen Sovereign Wealth Fund (SWF), yang mana saat ini Indonesia telah mendirikan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola SWF.

    Sejak 2018 sampai 2023, BPKH konsisten meraih laporan audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut dari BPK RI.

    “Keberhasilan BPKH menjadi fondasi kuat bagi visi Sovereign Halal Fund, yang dapat menggerakkan ekonomi syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa,” ujar Indra.

    Pengelolaan dana haji BPKH sepenuhnya berbasis syariah sesuai arahan DSN-MUI melalui penempatan perbankan dan investasi via BPS-BPIH.

    Portofolio didominasi instrumen berisiko rendah hingga menengah (minimal idAA), seperti SBSN yang Sovereign-risk-free, dan deposito bank syariah dengan kualifikasi Kesehatan bank yang baik.

    Total Nilai Manfaat Virtual Account jemaah haji yang menjadi inovasi sejak adanya BPKH telah mencapai Rp18,3 triliun, dengan total Nilai Manfaat BPIH sebagai penambal biaya Jamaah total mencapai sebesar Rp41,6 triliun.

    Keamanan deposito jemaah dijamin oleh LPS sesuai UU No. 4/2023 tentang PPSK, dan pengecualian pajak atas instrumen deposito dan instrumen investasi ditegaskan melalui Peraturan No.18/PMK.03/2021 dan UU No. 4/2023 tentang PPSK.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bea Cukai: Kebijakan Trump belum berpengaruh di Sulut

    Bea Cukai: Kebijakan Trump belum berpengaruh di Sulut

    Manado (ANTARA) – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) mengatakan bahwa kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum berpengaruh di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

    “Saya rasa kebijakan Trump akan tarif terhadap impor, belum berpengaruh di Sulut,” kata Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) Erwin Situmorang dalam acara Halal bi Halal Bank Indonesia bersama pemerintah dan pelaku usaha di Manado, Kamis.

    Dia mengatakan bahwa belum berpengaruh di Sulut karena sebagian besar produk impor Sulut masuk melalui Pelabuhan di Jakarta dan Surabaya.

    Trump mengumumkan tentang pengenaan tarif resiprokal terhadap impor dari sejumlah negara yang masuk ke Amerika Serikat (AS) pada 2 April 2025 lalu.

    Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Awalnya tarif resiprokal ditetapkan berlaku mulai 9 April 2025.

    Apalagi, katanya, Sulut terus mengalami surplus neraca perdagangan setiap bulan, bahkan nilai impor mengalami penurunan.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Aidil Adha mengatakan bahwa neraca perdagangan Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 mengalami surplus sebesar 83,83 juta dolar AS.

    “Nilai ekspor Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 tercatat 92,36 juta dolar AS, sementara impor hanya senilai 8,52 juta dolar AS,” kata Aidil.

    Dia mengatakan bahwa komoditas ekspor terbesar pada Maret 2025 masih didominasi lemak dan minyak hewani/nabati senilai 65,49 juta dolar AS atau 70,91 persen dari total ekspor.

    Sedangkan untuk komoditas impor terbesar adalah bahan bakar mineral senilai 6,98 juta dolar AS atau 81,93 persen dari total impor.

    Negara tujuan ekspor terbesar Provinsi Sulawesi Utara pada Maret 2025 adalah
    China, yakni 30,93 juta dolar AS atau 33,49 persen dari total ekspor.

    Malaysia, katanya, menjadi negara asal impor terbesar pada bulan Maret 2025 yang mencapai 6,98 juta dolar AS atau sebesar 81,93 persen dari total impor.

    Pewarta: Nancy Lynda Tigauw
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani: Pasar SBN tetap menarik investor di tengah tekanan global

    Sri Mulyani: Pasar SBN tetap menarik investor di tengah tekanan global

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap terjaga di tengah meningkatnya tekanan global.

    Hal itu tercermin dari catatan imbal hasil (yield) Surat Utang Negara (SUN) seri benchmark tenor 10 tahun yang cenderung menurun meski mengalami fluktuasi.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring dan dipantau di Jakarta, Kamis, Sri Mulyani merinci yield obligasi 10 tahun turun 2 basis poin (bps) menjadi 7,00 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) pada kuartal I-2025.

    Mengingat hubungan terbalik antara harga SUN dan yield, maka penurunan yield menunjukkan minat investor yang tetap tinggi terhadap obligasi Pemerintah Indonesia.

    Akan tetapi, setelah libur panjang Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada 8 April 2025, yield sempat naik menjadi 7,08 persen atau naik 5,2 bps dari awal tahun. Kenaikan itu menyusul rilis kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump.

    Namun, per 22 April 2025, yield kembali turun sebesar 4,5 bps ke level 6,98 persen, mengindikasikan bahwa pasar kembali merespons positif setelah volatilitas awal akibat kebijakan tarif AS.

    Dari segi porsi kepemilikan, andil investor asing terhadap SBN naik sebesar Rp15,23 triliun (ytd) atau sekitar 14,30 persen per 27 Maret 2025.

    Hingga 22 April 2025, investor asing masih mencatatkan net buy sebesar Rp12,78 triliun, meski proporsinya sedikit turun menjadi 14,25 persen.

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) telah membeli surat berharga negara (SBN) dengan total sebesar Rp80,98 triliun sejak awal tahun 2025 hingga 22 April 2025.

    Pembelian SBN dilakukan melalui pasar sekunder sebesar Rp54,98 trilliun serta pasar primer dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara (SPN), termasuk syariah, sebesar Rp26,00 triliun.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pembelian SBN itu bertujuan untuk memperkuat operasi moneter yang mencerminkan sinergi erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal Pemerintah.

    Ke depan, Perry mengatakan bahwa berbagai inovasi instrumen yang telah diterbitkan akan dioptimalkan guna terus memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dan meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol Megapolitan 24 April 2025

    Negara yang Tertidur di Bawah Kolong Tol
    Dikdik Sadikin adalah seorang auditor berpengalaman yang saat ini bertugas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berperan sebagai quality assurer dalam pengawasan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Memiliki minat mendalam terhadap kebijakan publik, Dikdik fokus pada isu-isu transparansi, integritas, serta reformasi pendidikan dan tata kelola pemerintahan. Dikdik telah menulis sejak masa SMP (1977), dengan karya pertama yang dimuat di majalah Kawanku. Beberapa cerpen fiksi dan opini karyanya telah dipublikasikan di media massa, termasuk di tabloid Kontan dan Kompas. Dua artikel yang mencolok antara lain “Soekarno, Mahathir dan Megawati” (3 November 2003) serta “Jumlah Kursi Menteri dan Politik Imbalan” (9 Oktober 2024). Ia juga pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi dan pemimpin umum majalah Warta Pengawasan selama periode 1999 hingga 2002, serta merupakan anggota Satupena DKI. Latar belakang pendidikan suami dari Leika Mutiara Jamilah ini adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (lulus 1994) dan Magister Administrasi Publik dari Universitas Gadjah Mada (lulus 2006).

    Ketika hukum hanya menjadi suara tanpa taring, maka kejahatan akan berjalan tegak di siang bolong
    .” (Montesquieu)
    DI BAWAH
    bayang-bayang beton
    kolong tol
    Plumpang–Pluit, Jakarta, yang membentang dekat Jakarta International Stadium (JIS), bukan hanya kendaraan yang melintas. Di sana, hukum diuji: dan gagal.
    Satu per satu pelat besi penyangga struktur raib, dicongkel dengan palu dan linggis, bukan dalam sembunyi, tetapi justru di siang bolong.
    Disaksikan warga dan bahkan, sempat pelaku dihadang petugas. Di situ petugas kita dikeroyok kemudian melepasnya. (
    Kompas.com
    , 23 April 2025)
    Fenomena ini bukan sekadar
    pencurian besi
    . Ia mencerminkan krisis peran negara dalam menjaga fasilitas publik, sekaligus memotret wajah ekonomi yang gagal memenuhi janji kesejahteraan.
    Montesquieu menulis dalam
    The Spirit of Laws
    (De l’esprit des lois, 1748) bahwa hukum akan lumpuh bila tidak diimbangi penegakan yang tegas dan konsisten.
    Saat seorang pencuri di lokasi ini ditangkap, justru puluhan orang datang menyerbu dan memaksa aparat melepasnya.
    Negara seolah berdiri, tapi tak hadir. Penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda terakhir peradaban, dipinggirkan oleh logika massa yang beringas.
    Ini bukan sekadar kemunduran hukum, tapi penanda bahwa negara telah kehilangan kedaulatan di wilayahnya sendiri.
    Apa yang mendorong seseorang mengambil risiko mencuri di siang hari, dengan alat berat, di depan saksi mata? Jawaban paling jujur mungkin terletak pada jurang antara harapan dan kenyataan.
    Menurut BPS, per Maret 2024, tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta mencapai 1,1 persen, dengan angka pengangguran terbuka sebesar 7,6 persen.
    Di wilayah padat dan marjinal seperti Papanggo, ketimpangan bukan sekadar statistik: ia menjadi napas sehari-hari.
    Pencurian menjadi ekonomi alternatif ketika ekonomi formal menutup pintunya.
    Crime becomes a rational choice
    , kata Gary Becker, peraih Nobel Ekonomi, yang mengembangkan teori ekonomi kejahatan.
    Dalam logika ini, risiko ditangkap lebih kecil dibanding kemungkinan kelaparan malamnya.
    Di banyak negara, infrastruktur adalah lambang kemajuan. Namun di Indonesia, justru bisa berubah menjadi artefak yang perlahan digerogoti dari dalam.
    Dalam Global Competitiveness Index 2023, kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72 dari 141 negara.
    Negara-negara dengan sistem hukum dan jaminan sosial kuat seperti Denmark, Norwegia, atau Jepang, justru lebih jarang mengalami pencurian aset publik secara terang-terangan.
    Mengapa? Karena ada kombinasi antara
    rule of law,
    kepercayaan sosial, dan kesejahteraan dasar yang terjamin.
    Kolong tol
    yang dilalap api karena bekas lem dari pelat yang dicuri adalah metafora keras atas sistem yang lapuk: negara membangun megastruktur, tapi gagal membangun sistem pengawasan, kesejahteraan, dan rasa aman yang menopang beton itu sendiri.
    Adalah ironi bahwa warga sekitar justru menjadi penonton dari drama ini. Di titik inilah, Habermas mengingatkan kita bahwa ruang publik adalah tempat di mana masyarakat sipil seharusnya membentuk opini dan menekan kekuasaan.
    Ketika warga hanya bisa pasrah dan berkata “kami hanya menyaksikan”, maka di situ demokrasi kehilangan tenaganya.
    Namun, apakah mereka bisa disalahkan? Ketika aparat mundur karena diancam dikeroyok, bagaimana warga biasa bisa berharap lebih? Tanpa jaminan perlindungan, keberanian sipil hanya akan berakhir pada korban tambahan.
    Pembangunan infrastruktur tak akan berarti jika rakyat yang hidup di sekitarnya tak merasa memiliki, tak ikut menjaga, bahkan malah ikut menjarah.
    Negara perlu hadir bukan hanya sebagai pelaksana proyek beton, tapi sebagai penjaga martabat warga—dengan lapangan kerja, pendidikan, dan hukum yang tegas tapi adil.
    Pencurian pelat besi itu hanya satu bab dari buku tebal tentang kegagalan tata kelola kota dan negara. Bila dibiarkan, kita akan membaca bab berikutnya: runtuhnya jembatan kepercayaan antara rakyat dan negara.
    Dan itu, seperti pelat besi yang hilang dari struktur tol: menjadikan kita semua akan runtuh bersama.
    Kini, kolong tol itu bukan sekadar tempat gelap di bawah jalan raya. Ia menjelma menjadi panggung tragis di mana negara kehilangan kendali atas wilayahnya, dan masyarakat kehilangan harapan atas masa depannya.
    Di situ, hukum tak lagi dibacakan dalam pengadilan, tapi diukur dari siapa yang membawa lebih banyak linggis dan keberanian untuk melawan.
    Pelat-pelat besi yang hilang tak hanya meruntuhkan struktur beton, tapi juga menelanjangi apa yang selama ini disangkal: bahwa keadilan bisa runtuh bukan karena badai, tapi karena kealpaan yang dibiarkan tumbuh seperti lumut di beton.
    Kita membangun jalan tol untuk menghubungkan kota-kota. Tapi kita lupa membangun jembatan antara hukum dan rasa aman, antara negara dan rakyat.
    Dan ketika jembatan itu runtuh, bahkan suara palu pencuri pun bisa terdengar lebih nyaring daripada suara negara.
    Sebab, kejahatan yang paling berbahaya bukan yang terjadi dalam gelap. Namun, kejahatan yang bekerja di siang hari, dan tak seorang pun merasa perlu menghentikannya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Lamongan Dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pendukung Sektor Pangan Jawa Timur

    Bupati Lamongan Dinobatkan sebagai Kepala Daerah Pendukung Sektor Pangan Jawa Timur

    Lamogan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menerima penghargaan sebagai Kepala Daerah Pendukung Sektor Pangan Jawa Timur dalam ajang Beritajatim Award yang digelar di Whiz Luxe Hotel, Surabaya, Rabu (23/4/2025). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen dan keberhasilan Pemkab Lamongan dalam menjaga konsistensi produksi pangan, khususnya padi.

    Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Lamongan mencatatkan produksi padi sebesar 776.953 ton, menjadikannya daerah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur. Angka ini menjadi indikator penting dari keberhasilan sektor pertanian Lamongan, yang terus menunjukkan performa positif di tengah berbagai tantangan iklim dan ekonomi.

    Yuhronur Efendi, yang akrab disapa Pak Yes, menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan yang juga menjadi motivasi baru bagi pemerintah daerah dan masyarakat Lamongan untuk terus berinovasi dalam sektor pertanian.

    “Banyak hal yang sebenarnya telah kita lakukan di Kabupaten Lamongan, tapi kurang diketahui banyak orang. Alhamdulillah, Beritajatim memberi tahukan kepada khalayak, sehingga kegiatan-kegiatan kita diketahui,” ujar Yuhronur.

    Lebih lanjut, Pak Yes menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi menjadi pemacu semangat untuk terus bekerja keras. Ia menilai bahwa prestasi di bidang pertanian merupakan bagian penting dalam upaya mencapai kemandirian pangan daerah.

    “Penghargaan ini menjadi penguat bagi kami dan inspirasi bagi yang lain, bahwa Lamongan ini dalam swasembada pangan sangat siap dan punya prestasi yang luar biasa,” ujarnya.

    Dalam sambutannya, Yuhronur juga menyampaikan harapan agar Beritajatim.com terus menjadi media yang aktif mengawal perjalanan pembangunan daerah, khususnya di Lamongan.

    “Semoga Beritajatim bisa terus mengawal dan mengiringi perjalanan kami untuk menjaga kejayaan Lamongan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” ucapnya.

    Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Kabupaten Lamongan sebagai lumbung pangan Jawa Timur, sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sektor pertanian dapat dicapai dengan sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan masyarakat luas. [fak/suf]

    Untuk diketahui, Acara HUT ke 19 beritajatim.com ini didukung oleh:

    1. PT. Semen Imasco Asiatic
    2. Kominfo Jatim
    3. Bumi Suksesindo
    4. Pertamina EP Cepu JTB
    5. PT. Petrogas Jatim Utama
    6. Bank Jatim
    7. ExxonMobil Cepu Limited
    8. Pertamina EP Sukowati Field
    9. Safe & Lock
    10. PT INKA (Persero)
    11. Djarum Foundation
    12. HM Sampoerna
    13. Pertamina EP Cepu Field
    14. PHE WMO
    15. PT Pelindo Multi Terminal
    16. HCML
    17. PHE TEJ
    18. Pertamina EP Poleng Field
    19. PT. Pelindo Marine Service
    20. PT. SIER
    21. PT. Gudang Garam
    22. Prima Energi Bawean
    23. Pertamina EP Cepu ADK
    24. Medco Sampang
    25. Medco Madura Offshore
    26. Saka Indonesia Pangkah Limited
    27. Kangean Energi Indonesia
    28. Petronas Carigali Ketapang
    29. Saka Energi Muriah Limited
    30. JIIPE
    31. Hayyu Clinic
    32. DPD Ivendo Jatim
    33. Flat Production
    34. Rokins
    35. Whize Luxe Spazio Hotel
    36. Java Paragon
    37. Fiesta / Charoen Pokphand
    38. LNK Krimer
    39. Jamoe Iboe
    40. Itikminton
    41. JatimPark
    42. DNY Skincare
    43. Bola Mas
    44. Esbeeyee
    45. Make Over
    46. Enkai
    47. Dishub Provinsi Jatim
    48. Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jatim

  • Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Pemkot Madiun dan BI Kediri luncurkan Sekolah Peduli Inflasi

    Madiun (ANTARA) – Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri meluncurkan “Sekolah Peduli Inflasi” di wilayah setempat sebagai upaya mengedukasi dan menggerakkan partisipasi generasi muda dalam pengendalian inflasi.

    Wali Kota Madiun Maidi mengatakan untuk mengendalikan inflasi dibutuhkan kerja sama dari semua pihak, tidak hanya pemerintah, namun juga masyarakat sekaligus pelajar.

    “Jadi ini hebat. Saya terima kasih sekali kepada BI yang sampai turun ke anak sekolah untuk mengantisipasi inflasi. Pelajar juga harus diberikan edukasi untuk mengendalikan inflasi. Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi daerah,” ujar Wali Kota Maidi dalam kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi di Gedung Diklat Kota Madiun, Rabu.

    Menurutnya, kegiatan Sekolah Peduli Inflasi dari BI tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, salah satunya dengan melakukan urban farming. Apalagi Kota Madiun adalah daerah yang memiliki lahan pertanian terbatas.

    “Pelajar harus tahu bagaimana suatu barang itu bisa mempengaruhi inflasi, termasuk harus tahu bagaimana menanggulanginya. Kalau barang langka dan jadi mahal, maka keberadaan barang harus ditambah. Dengan menanam sendiri, maka bisa ikut mengurangi permintaan pasar sehingga bisa menekan inflasi,” katanya.

    Adapun, sekolah peduli inflasi merupakan program yang memadukan dua aspek yakni partisipasi aktif dan edukasi siswa dengan tujuan untuk mendorong pengendalian inflasi dari sisi bahan komoditas pangan, salah satunya dengan budi daya urban farming.

    Melalui Sekolah Peduli Inflasi, BI menyasar sekolah tingkat SMP sederajat untuk menanam bibit tanaman yang memiliki pengaruh besar terhadap inflasi, salah satunya bibit tanaman cabai serta tomat.

    Bibit tersebut nantinya harus dirawat di masing-masing sekolah. Penilaian akan dilakukan secara bertahap selama tiga bulan ke depan. Terdapat juga pendampingan secara berkala dan penilaian yang dilakukan adalah dari aspek perawatan tanaman, inovasi, dan kreativitas.

    Dengan begitu, diharapkan pelajar bisa ikut terlibat dalam menekan inflasi, melalui komoditas tanaman yang ditanam di masing-masing sekolah.

    Kegiatan peluncuran Sekolah Peduli Inflasi dihadiri Wali Kota Madiun Maidi, pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Kepala BPS Kota Madiun, Sekda Kota Madiun, kepala OPD, jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, perwakilan siswa SMP, dan undangan.

    Pewarta: Louis Rika Stevani
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal dan Ketentuan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

    Jadwal dan Ketentuan Pencairan PKH dan BPNT Tahap 2 Tahun 2025

    JABAR EKSPRES – Kami telah mengulas langsung informasi seputar pencairan bansos PKH dan BPNT tahap 2 tahun 2025, lengkap dengan pembaruan data DTSEN dan ketentuannya. Pastikan Kamu tidak ketinggalan kabar penting ini!

    Kami tahu, banyak dari Kamu yang menunggu kabar terbaru soal pencairan bantuan sosial. Nah, akhirnya kabar baik itu datang juga!

    Pemerintah kembali menyalurkan bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk tahap 2 di tahun 2025.

    Dan kami sudah cek langsung datanya update-nya valid dan penting banget Kamu tahu.

    BACA JUGA: Kabar Baik! Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Siap Cair Bulan Mei 2025

    Pertama-tama, yuk bahas soal jadwal pencairan. Berdasarkan info yang kami terima, pencairan tahap 2 ini direncanakan mulai akhir Mei hingga Juni 2025, masih mengacu pada pola triwulan seperti sebelumnya.

    Tapi, ada satu hal baru yang patut jadi perhatian: proses pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ternyata dimajukan dari 30 April jadi 20 April 2025.

    Apa dampaknya buat Kamu?

    Kalau Kamu sudah jadi penerima bansos, ada kemungkinan datamu diperbarui dan posisimu bisa berubah. Artinya, ada peluang data KPM berubah, bisa jadi Kamu yang tadinya menerima malah tidak lagi.

    Tapi tenang, pembaruan ini juga membuka peluang buat masyarakat yang sebelumnya nggak kebagian bantuan untuk masuk sebagai penerima di tahap berikutnya.

    Data DTSEN ini diperbarui oleh BPS setiap tiga bulan, tujuannya jelas: biar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran sesuai kondisi ekonomi terkini.

    Jadi, kami bisa bilang, program ini makin transparan dan adaptif.

    Oh ya, ada hal penting lainnya dari Kemensos. Mereka sedang menyusun aturan baru penerimaan bansos maksimal hanya lima tahun untuk masyarakat usia produktif.

    Setelah itu, bantuannya dialihkan ke program pemberdayaan. Tapi untuk lansia dan penyandang disabilitas, durasinya bisa lebih lama.

    Jadi, buat Kamu yang masih produktif, yuk mulai siapkan langkah untuk mandiri ke depannya.

    Kami juga dapat info bahwa pada 21 April 2025, bansos lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) juga sudah cair untuk siswa kelas akhir kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA/SMK.

  • Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Luwu, Masmindo Serap 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

    Tingkatkan Perekonomian Masyarakat Luwu, Masmindo Serap 70 Persen Tenaga Kerja Lokal

    Liputan6.com, Luwu – Investasi yang dilakukan oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) membawa dampak positif yang cukup signifikan di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya daya beli masyarakat lantaran banyaknya tenaga kerja lokal yang diserap.

    Sejak menginjakkan kaki di Bumi Sawerigading, jumlah tenaga kerja di PT MDA telah mencapai lebih dari 750 orang dari target 1.500 tenaga kerja pada tahap konstruksi produksi. Dari jumlah itu, 70 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi peningkatan dalam pengeluaran per kapita masyarakat Luwu. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita untuk makanan tercatat sebesar Rp530.622, naik menjadi Rp560.757 pada tahun 2024.

    Tidak hanya itu, pengeluaran untuk non-makanan meningkat dari Rp406.654 menjadi Rp463.536. Secara total, pengeluaran per kapita masyarakat Luwu bertambah dari Rp937.276 menjadi Rp1.024.293 dalam kurun waktu satu tahun.

    Peningkatan ini dinilai menjadi indikator pertumbuhan daya beli masyarakat, yang salah satunya didorong oleh masuknya investasi baru ke wilayah tersebut. Salah satunya adalah kehadiran PT Masmindo Dwi Area (MDA), perusahaan tambang emas yang mengelola Proyek Awak Mas di Kecamatan Latimojong.

    Saat ini, PT MDA tengah melakukan rekrutmen tenaga kerja melalui kontraktor utamanya, PT Macmahon Indonesia. Dalam proses itu, lagi-lagi warga lokal seolah diberikan karpet merah untuk bisa diterima dan mengembangkan diri.

    Pada tahap awal, lebih dari 100 tenaga kerja lokal bakal direkrut. Jumlah itu pun dipastikan masih akan bertambah seiring meningkatnya keterlibatan rekanan lokal lainnya.

    Jae, salah seorang warga Kecamatan Bajo Barat yang mengikuti proses rekrutmen, mengapresiasi keterbukaan yang ditunjukkan oleh PT Macmahon Indonesia. Menurut dia, ini bisa menjadi kesempatan warga Luwu untuk mengembangkan diri di tanah kelahirannya sendiri.

    “Waktu saya melamar ke PT Macmahon, prosesnya jelas, ada pemberitahuan jadwal tes dan tahapan seleksi terbuka. Kalau ada rezeki bisa bekerja di perusahaan, itu menjadi kebahagiaan keluarga saya,” kata Jae.