Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Lembaga Amerika Serikat Akui Lompatan Produksi Beras Indonesia, Thailand Kecewa – Halaman all

    Lembaga Amerika Serikat Akui Lompatan Produksi Beras Indonesia, Thailand Kecewa – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,  JAKARTA – Indonesia mencatatkan lompatan signifikan dalam produksi beras nasional, dan keberhasilan ini mendapat pengakuan langsung dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA).

    Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan produksi beras tercepat di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menyoroti Indonesia yang telah menghentikan pembelian beras dari Thailand.

    Menurut laporan terbaru Rice Outlook edisi April 2025 dari USDA, produksi beras Indonesia untuk musim tanam 2024/2025 diperkirakan mencapai 34,6 juta ton, naik 600 ribu dari proyeksi bulan lalu, dan tumbuh 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

    Kenaikan produksi ini didorong oleh peningkatan luas panen menjadi 11,4 juta hektare serta kondisi cuaca yang sangat mendukung di awal tahun.

     

    Panen utama yang berkontribusi sekitar 45?ri total produksi saat ini tengah berlangsung, sementara panen tambahan diperkirakan akan terjadi pada Juli–Agustus serta menjelang akhir tahun.

    Keberhasilan ini membawa Indonesia pada keputusan strategis, yaitu menghentikan impor beras dari Thailand.

    Langkah tersebut mengejutkan banyak pihak, termasuk Thailand yang kini mengalami tekanan akibat harga jual tertinggi di antara eksportir Asia.

    “Penjualan Thailand ke Indonesia sangat lemah. Ekspor Thailand menurun dengan hanya 1,2 juta ton beras yang diekspor. Indonesia yang biasanya menjadi pembeli utama beras Thailand saat ini berhasil mengalami lompatan produksi. Thailand saat ini merupakan pengekspor dengan harga beras tertinggi,” sebut USDA dalam laporannya.

    Keputusan Indonesia untuk tidak lagi menjadi pasar utama berdampak langsung pada Thailand yang harus menerima kenyataan pahit sebab ekspor mereka diproyeksi anjlok hingga 29,2%.

    Selain itu, Indonesia juga menjadi sorotan karena terjadinya penurunan tajam impor beras dari hampir 5 juta ton menjadi hanya sekitar 800 ribu ton pada 2025.

    Indonesia sendiri telah mencatatkan rekor stok beras tertinggi selama 20 tahun, yaitu tembus 3,3 juta ton.

    Bahkan, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton atau tertinggi dalam 7 tahun terakhir. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kerja cepat dan sinergi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, BUMN, maupun petani di Indonesia.

    “Produksi beras kita meningkat signifikan karena intervensi cepat dan sinergi seluruh pihak. Program strategis seperti distribusi pupuk, pompanisasi, penguatan sistem irigasi, serta peningkatan HPP gabah telah memberikan dampak nyata di lapangan. Pemerintah akan terus berupaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Mentan Amran dalam keterangannya pada Sabtu (26/4/2025).

    Kini, dengan cadangan beras nasional yang semakin kuat, Indonesia tidak hanya menekan ketergantungan impor, tetapi juga memperkuat posisi dalam percaturan pangan global.

    Langkah ini dipandang sebagai bukti nyata dari komitmen Indonesia menuju kedaulatan pangan, sebuah transformasi yang tak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi geopolitiknya.

  • Top 3: Gaji Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Sita Perhatian – Page 3

    Top 3: Gaji Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Sita Perhatian – Page 3

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah mengeluarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan dalam Pembangunan dan Perolehan Rumah. Aturan ini juga mengakibatkan peningkatan batas maksimum penghasilan bagi pekerja yang ingin membeli rumah subsidi.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, menyatakan bahwa peraturan terbaru ini merupakan berita baik bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki rumah yang layak dan berkualitas di Indonesia. Ia menekankan pentingnya akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

    Ia mengatakan, “Saya bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan adanya Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah,” dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 25 April 2025.

    Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

    Besaran Penghasilan Per Bulan Paling Banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

    Zona 1:

    Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

    a. Umum:

    Tidak Kawin Rp 8.500.000Kawin Rp 10.000.000b. Satu Orang Untuk Peserta Tapera Rp 10.000.000

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global Nasional 25 April 2025

    Surplus Beras, Wamentan: Indonesia Siap Berkontribusi Bangun Ketahanan Pangan Global
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga April 2025, produksi gabah nasional mencapai 13,9 juta ton. 
    Sementara itu, konsumsi beras domestik tercatat sekitar 10,37 juta ton. Hal ini menunjukkan surplus dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
    Sudaryono menegaskan, Indonesia tidak hanya fokus pada
    ketahanan pangan
    domestik, tetapi juga siap berkontribusi pada ketahanan pangan global.
    “Sebagai Wamentan, tentu saya prioritaskan masyarakat kita.Namun, kami juga ingin berkontribusi memberi makan dunia,” katanya dalam siaran pers, Jumat (25/4/2025).
    Dia mengatakan itu saat membuka acara International Fertilizer Producers Event di Bali pada Rabu (23/4/2025). Acara ini juga dihadiri pelaku industri
    pupuk
    dari berbagai negara.
    Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, keberhasilan program penyediaan air melalui pompanisasi dan pipanisasi memungkinkan petani menanam dua hingga tiga kali dalam setahun. 
    Melalui program itu, lebih dari 2 juta hektar (ha) lahan berhasil dialiri air sehingga meningkatkan produktivitas pertanian yang sangat signifikan.
    “Indeks pertanaman Indonesia meningkat. Ini berarti produktivitas lahan juga naik. Satu kali tanam dalam setahun kini bisa menjadi dua hingga tiga kali. Ini capaian luar biasa,” ungkapnya.
    Dengan peningkatan produktivitas itu, Indonesia semakin optimistis untuk mencapai
    swasembada beras
    . 
    Apalagi, Badan Urusan Logistik (Bulog) telah menyerap 1,4 juta ton gabah dari target 2 juta ton pada April 2025. Jika target tersebut tercapai, Indonesia tidak lagi memerlukan impor beras.
    Tak hanya itu, Bulog juga diminta menjaga pasokan dan produksi beras di tengah krisis yang dialami sejumlah negara, seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.
    Lebih lanjut, waentan yang juga Ketua Dewan Pengawas Bulog itu menegaskan, pupuk berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan global, terlebih di tengah tantangan besar akibat perubahan iklim dan meningkatnya populasi dunia.
    Dia menyatakan, pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.
    “
    Pupuk
    adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
    Pada kesempatan itu, Mas Dar juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai wamentan. 
    Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan. 
    Salah satu pesan tersebut adalah soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
    “Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama, yaitu sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” ungkapnya.
    Mas Dar menjelaskan, masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, yakni harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
    Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya. Hal ini pun menghambat hasil produksi.
    Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian (Kementan), Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
    “Hasilnya sangat positif, distribusi menjadi lebih cepat dan tepat sasaran, petani kembali aktif menanam, konsumsi pupuk meningkat, dan produksi pangan nasional mencatat rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka,” ujar Mas Dar.
    Ia juga mengajak seluruh negara dan perusahaan untuk bekerja sama dalam menjamin ketersediaan bahan baku pupuk dan mendorong inovasi teknologi pupuk yang ramah lingkungan.
    “Indonesia sangat terbuka untuk kolaborasi dengan siapa pun, dari negara mana pun. Kolaborasi global adalah kunci masa depan pertanian dunia,” tegasnya.
    Mas Dar menambahkan, Kementan soap untuk berdialog dan membuka ruang kerja sama langsung dengan para peserta. 
    “Jika ada isu yang ingin disampaikan, saya siap berdiskusi. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai awal dari kerja sama nyata untuk pertanian dunia yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jawa Timur Jadi Kontributor Terbesar Tanam Padi Nasional

    Jawa Timur Jadi Kontributor Terbesar Tanam Padi Nasional

    Bisnis.com, SURABAYA – Kontribusi laju tanam padi di Jawa Timur (Jatim) menyumbang 25 persen atau setara seperempat luas tanam nasional pada April tahun ini. Hal ini tentunya menjadi wujud nyata komitmen Pemprov Jatim dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

    Secara rinci, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan berdasarkan data Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, gerakan tanam serentak padi di Bulan April telah mencapai realisasi 924.989 hektare di seluruh Indonesia. Sedangkan total tanam padi Jatim mencapai 227.802 hektare sejak awal April hingga 22 April.

    “Artinya jika dilihat prosentase tanam padi Jatim berkontribusi cukup besar terhadap capaian nasional,” kata Gubernur Khofifah di Surabaya, Kamis (24/4).

    Berdasarkan data BPS RI per 8 April 25, luas panen Provinsi Jawa Timur Januari – Mei 2025 diprediksi mencapai 964.768 hektare. Sementara luas panen tahun 2024 Januari – Mei mencapai sebesar 859.957 hektare.

    “Artinya ada kenaikan lebih tinggi 104.811 Ha atau sekitar 12,19% dari tahun 2024 di bulan yang sama,” tegasnya.

    “Luas Panen ini menjadi yang terbesar dibanding 2 Provinsi terbesar penghasil padi, yaitu Jawa Tengah sebesar 811.994 Ha dan Jawa Barat sebesar 753.287 Ha,” imbuhnya.

    Di sisi lain, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa kemarin telah dilaksanakan kegiatan tanam serentak nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Kegiatan ini dilaksanakan simultan di 14 provinsi secara daring.

    “Dan Desa Purwosari, Kecamatan Babadan, Ponorogo, menjadi titik pusat acara tanam serentak di Jawa Timur,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama di Desa Purwosari juga dilaksanakan penanaman padi dengan menggunakan dua metode. Yakni metode manual dan metode penggunaan transplanter.

    Gubernur Khofifah juga tengah fokus mengawal komitmen Pemprov Jawa Timur dalam menyukseskan target nasional produksi padi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Upaya – upaya tersebut di antaranya dengan mendorong percepatan tanam demi memanfaatkan musim hujan yang masih berlangsung.

    “Jika percepatan tanam dilakukan maka akan dapat membantu meningkatkan produksi, efisiensi, dan pendapatan petani, serta meningkatkan ketahanan pangan nasional,” katanya.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa percepatan tanam dicapai dengan melancarkan proses panen, melaksanakan koordinasi penyerapan gabah oleh Bulog pada harga Rp6500/kg, dan secara paralel mendorong ketersediaan bibit dan pelaksanaan penyemaian luar lahan.

    “Metode penyemaian luar lahan turut diterapkan pada kegiatan tanam serentak di Ponorogo, dimana tanaman padi sudah tumbuh di media tanam dan sudah berusia sekitar 2 minggu saat ditanam di lahan sawah,” terangnya.

    Oleh sebab itu Gubernur Khofifah berharap tingginya kontribusi Jatim dalam laju tanam padi akan menjadi pemantik bagi semua pihak terutama petani Jawa Timur untuk semakin meningkatkan produktivitasnya. Juga terus berupaya dalam mengembangkan inovasi – inovasi di sektor pertanian dan ketahanan pangan.

    “Kembali kami bersyukur bahwa Jawa Timur menjadi provinsi dengan laju tanam padi tertinggi nasional harapannya ini bisa menjadi faktor yang mendorong peningkatan produktivitas di sektor pertanian” harapnya.

    “Dan muaranya adalah kontribusi Jatim untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional,” pungkasnya. (*)

  • CICANA Buka 10.000 Lapangan Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga di 2025 – Halaman all

    CICANA Buka 10.000 Lapangan Kerja untuk Pekerja Rumah Tangga di 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah meningkatnya angka pengangguran dan tantangan ekonomi pasca-pandemi, sektor informal masih menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Indonesia. 

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Februari 2024 terdapat lebih dari 7,2 juta orang pengangguran di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan dasar hingga menengah.

    Dalam konteks ini, pekerjaan rumah tangga—seperti asisten rumah tangga (ART), babysitter, hingga caregiver—menjadi peluang penting bagi mereka yang ingin bekerja dengan cepat dan tanpa persyaratan pendidikan tinggi.

    Melihat kebutuhan pasar dan potensi penyerapan tenaga kerja di sektor ini, PT Cicana Indonesia Corp (CICANA) atau dikenal sebagai Cicana, sebuah perusahaan digital penyedia dan penempatan tenaga kerja rumah tangga, secara resmi mengumumkan pembukaan 10.000 lapangan kerja baru di tahun 2025.

    CICANA mencatat, saat ini lebih dari 1.000 calon majikan atau keluarga menghubungi platform CICANA setiap bulannya, dengan permintaan terbanyak berasal dari wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Pulau Jawa.

    Didukung sistem digital dan manajemen SDM modern, CICANA hadir sebagai solusi rekrutmen yang resmi dan diakui oleh pemerintah, dengan telah mengantongi sertifikat standar OSS dan Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta terdaftar dalam KBLI 78103 – Aktivitas Penempatan Pekerja Rumah Tangga (APPRT).

    Perusahaan ini membuka lowongan kerja untuk kategori tinggal menetap (live-in) maupun pulang-pergi (live-out), dengan posisi seperti ART, babysitter, nanny, caregiver, hingga perawat lansia.

    Yang membedakan CICANA dari lembaga penyalur konvensional adalah komitmennya terhadap transparansi dan perlindungan pekerja. Pendaftaran dilakukan secara gratis, tidak ada pemotongan gaji, serta tidak ada penahanan dokumen pribadi pekerja.

    Semua proses dapat diakses dari rumah melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor pusat, membuatnya lebih mudah dijangkau oleh pencari kerja dari berbagai daerah.

    “Kami melihat realita bahwa masih banyak pekerja rumah tangga yang tidak mendapatkan perlindungan yang layak. CICANA hadir untuk mengubah paradigma itu. Di CICANA, pekerja diperlakukan sebagai mitra, bukan sebagai objek eksploitasi. Kami ingin jadi jembatan antara kebutuhan majikan dan hak-hak pekerja yang harus dihormati,” tegas Annisa Kartika, CEO Cicana.

    “Dengan target 10.000 lowongan kerja yang kami buka tahun ini, kami optimis bisa memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi pengangguran—khususnya bagi mereka yang memiliki keterampilan praktis namun tidak punya akses kerja formal. CICANA menjawab kebutuhan pasar dan memastikan keadilan bagi para pekerja,” ungkap Bagus Dwi Prasetyo, Founder Cicana.

    Platform CICANA memungkinkan proses matching antara calon pekerja dan majikan secara cepat dan aman, dengan sistem evaluasi profil dan pelatihan dasar sebelum penempatan. Hal ini memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak—baik pekerja maupun pengguna jasa.

  • ID FOOD tingkatkan target produksi gula pada musim giling 2025

    ID FOOD tingkatkan target produksi gula pada musim giling 2025

    Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo (kiri) bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kanan) melakukan Buka Giling Tebu di Pabrik Gula (PG) Krebet Baru, Malang, Jatim, Kamis (24/4/2025). ANTARA/HO-ID FOOD

    ID FOOD tingkatkan target produksi gula pada musim giling 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 April 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Holding BUMN pangan ID FOOD meningkatkan produksi gula dan mendorong tingkat optimasi pabrik pada musim giling tebu 2025 yang telah dimulai. Direktur Utama ID FOOD Ghimoyo mengatakan pabrik gula yang dimiliki perseroan telah siap menerima dan mengolah tebu dari petani.

    “Proses giling yang mulai berlangsung ini akan dioptimalkan untuk menerima dan mengolah tebu matang dari mitra petani. Hal ini baik untuk keberlanjutan serta untuk menjaga kualitas rendemen tebu yang sudah matang,” ujar Ghimoyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Ghimoyo mengatakan tahap awal giling ID FOOD Group tahun 2025 dimulai di wilayah Jawa Timur, yaitu di PG Rejo Agung Baru, yang berlokasi di Madiun dan PG Krebet Baru Malang. Kedua PG tersebut, dikelola oleh anak perusahaan ID FOOD, yaitu PT PG Rajawali I.

    Pada giling 2025, PT PG Rajawali I menargetkan produksi gula sebanyak 212 ribu ton, atau meningkat dari produksi tahun sebelumnya yang berada di angka 208 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut dikontribusikan dari PG Krebet Baru sebesar 156 ribu ton dan PG Rejo Agung Baru sebesar 56 ribu ton. Peningkatan ini juga diiringi peningkatan target tebu digiling menjadi 2,7 juta ton di tahun ini.

    “Ditargetkan PT PG Rajawali I mampu mencapai 2,7 juta ton tebu digiling, jumlah tersebut dipasok PG Krebet Baru sebanyak 1,9 juta ton dan PG Rejo Agung Baru sebanyak 800 ribu ton. Selain itu, luas areal tebu juga diharapkan terus tumbuh menjadi 37 ribu ha di tahun 2025, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di 36 ribu ha,” katanya.

    Untuk memastikan pencapaian target tersebut, Ghimoyo, mendorong kolaborasi yang solid baik di internal maupun eksternal dengan menggandeng seluruh stakeholder pabrik gula. Menurutnya, perlu dukungan para mitra petani tebu dan seluruh tim tanaman khususnya petugas lapangan pabrik gula (PLPG) yang berada di garis terdepan untuk memasok tebu dengan kualitas terbaik.

    Saat ini, PT PG Rajawali I memiliki lebih dari 19 ribu mitra petani tebu yang telah menjadi bagian dari ekosistem industri gula perusahaan.

    Lebih lanjut, Ghimoyo mengatakan dengan sejumlah persiapan dan pembenahan yang sudah dilakukan satu tahun terakhir, diharapkan tahun ini kinerja PG ID FOOD Group secara keseluruhan lebih baik dari tahun sebelumnya, yang ditandai dengan peningkatan produksi dan rendemen.

    Adapun secara keseluruhan melalui enam pabrik gula yang berlokasi di Jawa Timur dan Jawa Barat tahun ini, ID FOOD menargetkan produksi gula sebesar 350 ribu ton, atau meningkat 14 persen dari produksi tahun sebelumnya, yang berada di angka 306 ribu ton. Peningkatan produksi gula ID FOOD tersebut, diharapkan dapat berkontribusi menjaga pasokan bagi pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri.

    “Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam mendukung percepatan swasembada gula sesuai Perpres Nomor 40 Tahun 2023, tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati,” imbuh Ghimoyo.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi gula pada tahun 2023 di Jawa Timur mencapai 49 persen atau sebanyak 1,12 juta ton dari total produksi gula nasional tahun 2023 yang sebanyak 2,2 juta ton.

    Sumber : Antara

  • Top 3: Gaji Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi Sita Perhatian – Page 3

    Sah, Gaji Rp 14 Juta Bisa Beli Rumah Subsidi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, telah mengeluarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang mengatur mengenai Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan dalam Pembangunan dan Perolehan Rumah. Aturan ini juga mengakibatkan peningkatan batas maksimum penghasilan bagi pekerja yang ingin membeli rumah subsidi.

    Menteri PKP Maruarar Sirait, menyatakan bahwa peraturan terbaru ini merupakan berita baik bagi masyarakat yang berkeinginan untuk memiliki rumah yang layak dan berkualitas di Indonesia. Ia menekankan pentingnya akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

    Ia mengatakan, “Saya bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengumumkan adanya Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah,” dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (25/4/2025).

    Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas Besaran Penghasilan MBR, Kriteria MBR dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah bagi MBR.

    Besaran Penghasilan Per Bulan Paling Banyak ini dibagi berdasarkan zonasi wilayah dengan rincian sebagai berikut:

    Zona 1:

    Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi),Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat

    a. Umum:

    Tidak Kawin Rp 8.500.000
    Kawin Rp 10.000.000

    b. Satu Orang Untuk Peserta Tapera Rp 10.000.000

    Zona 2:

    Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

    a. Umum:

    Tidak Kawin Rp 9.000.000
    Kawin Rp 11.000.000

    b. Satu Orang Untuk Peserta Tapera Rp 11.000.000

    Zona 3:

    Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

    a. Umum:

    Tidak Kawin Rp 10.500.000
    Kawin Rp 12.000.000

    b. Satu Orang Untuk Peserta Tapera Rp 12.000.000

    4. Zona 4:

    Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi

    a. Umum:

    Tidak Kawin Rp 12.000.000
    Kawin Rp 14.000.000

    b. Satu Orang Untuk Peserta Tapera Rp 14.000.000.

  • UPI Segera Punya Rektor Baru, 9 Profesor Siap Berebut Kursi

    UPI Segera Punya Rektor Baru, 9 Profesor Siap Berebut Kursi

    JABAREKSPRES.COM, BANDUNG – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) bakal menggelar pemilihan rektor periode 2025-2030. Demokrasi di internal kampus bakal berlangsung.

    Setidaknya ada 9 bakal calon rektor yang akan mengikuti pemilihan itu. Mereka adalah Prof. Agus Rusdiana, Prof. Amir Machmud, Prof. Deni Darmawan, Prof. Didi Sukyadi, Prof. Endang Aminudin Aziz, Prof. Memen Kustiawan, Prof. Prayoga Bestari, Prof. Vanessa Gaffar, Prof. Yudi Sukmayadi.

    Pemilihan itu akan berlangsung dalam tiga tahap. Mulai dari penjaringan, penyaringan dan pemilihan. Prosesnya telah berlangsung. Dimulai tahap penjaringan dengan sosialisasi pada 28 Februari lalu, kemudian pendaftaran, verifikasi berkas hingga penetapan bakal calon rektor pada 23 April.

    Lalu tahap penyaringan dimulai dengan asessment pada 24 April, pemaparan kertas kerja dalam sidang pleno SA, pemaparan kertas kerja dalam sidang pleno MWA, hingga penetapan calon rektor.

    Berikutnya tahap pemilihan dengan diawali pemaparan kertas kerja pada forum terbuka, pemaparan kertas kerja dalam sidang pleno MWA hingga penetapan rektor terpilih pada pertengahan Mei nanti.

    Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si salah satu bakal calon Rektor UPI

    Prof. Prayoga Bestari Mengusung Konsep UPI Turun Gunung

    Salah satu bakal calon rektor itu adalah Prof. Prayoga. Pria yang bernama lengkap Prof. Dr. Prayoga Bestari, M.Si. itu kini mengemban amanah sebagai Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI.

    Pengalamannya di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik) hingga saat memimpin Badan Penyelenggara Sekolah (BPS) Laboratorium atau Labscool UPI menjadi modal penting. “Sejak 2010 sudah melalang buana di BAN PT, kami sering komunikasi dengan rektor, kaprodi, hingga mahasiswa. Itu jadi pengalaman dan pengetahuan penting dalam mengelola kampus,” jelasnya saat ditemui Jabar Ekspres, Kamis (24/4).

    Selain itu, ia juga cukup sering berinteraksi dengan kampus berskala internasional. “Pengalaman ini jadi modal saya untuk membangun UPI, jika memang diamanahi,” tegasnya.

    Prayoga melanjutkan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program dan strategi untuk mendongkrak UPI jika berkesempatan memimpin. Ia ingin menjadikan UPI sebagai perguruan tinggi unggul dalam IPTEKS dan IMTAQ sehingga membentuk jati diri bangsa yang berdaya saing di Indonesia, Asia, dan Dunia tahun 2030.

  • Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

    Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

    “Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis, 24 April 2025 di Gedung Kemenkum, Jakarta sebagaimana keterangan tertulis, Jumat, 25 April 2025.

    Ia menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

    Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

    “Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

    Supratman berharap, terbitnya peraturan tersebut dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo membangun tiga juta rumah.

    “Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

    Harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

    Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Pangan apresiasi dukungan PBNU-Ansor terhadap ketahanan pangan

    Menko Pangan apresiasi dukungan PBNU-Ansor terhadap ketahanan pangan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan apresiasi dukungan PBNU-Ansor terhadap ketahanan pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 April 2025 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi dukungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) beserta Gerakan Pemuda (GP) Ansor terhadap ketahanan pangan di Indonesia melalui pengukuhan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan.

    “Saya sungguh merasa berbahagia sekaligus memberikan apresiasi, terima kasih, karena dalam milad GP Ansor yang ke-91 hari ini dikukuhkan Patriot Ketahanan Pangan. Kalau sudah Ansor ikut menanam, beres, insyaallah Indonesia menjadi lumbung pangan,” kata Menko Pangan saat memberi sambutan dalam Rapat Akbar dan Pengukuhan 100.000 Banser Patriot Ketahanan Pangan di Gelanggang Olahraga Satria, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis sore.

    Ia pun memaparkan alasan mengapa pangan menjadi penting, bahkan menjadi program prioritas utama Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam setiap kesempatan, kata dia, Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa tidak ada negara manapun di dunia ini yang tanpa swasembada pangan dan tanpa ketahanan pangan menjadi jaya raya.

    Oleh karena itu, lanjut dia, masalah pangan menjadi prioritas pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengaku bersyukur karena Presiden Prabowo memerintahkan kepada jajaran Menko Pangan agar selambat-lambatnya dalam tiga tahun sudah mencapai swasembada pangan.

    “Walaupun belum ditanyakan, tapi berkat dukungan PBNU, dukungan Ansor yang luar biasa, akhir April bulan ini kami sudah berani menyatakan kita sudah swasembada paling tidak beras dan jagung,” katanya.

    Menko Pangan mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada akhir bulan April sudah surplus beras 3,5 juta ton.

    “Karena dukungan PBNU, dukungan Ansor, alhamdulillah itu bisa dicapai,” katanya menegaskan.

    Akan tetapi, kata dia, hal itu sebagian kecil ketahanan pangan karena Presiden Prabowo ingin membangun ekonomi sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 berupa ekonomi kerakyatan atau gotong royong.

    Menurut dia, Presiden tidak ingin kekayaan hanya berkutat pada lima, enam, atau 10 orang, sehingga perlu ada pemerataan dan yang paling cepat dibangun dari desa.

    “Perlu kekayaan yang berputar, tidak hanya kepada itu, itu saja. Oleh karena itu dibentuklah inpres, instruksi Bapak Presiden bahwa dibangun satu ekosistem, tidak hanya swasembada beras atau jagung, tapi dibangun ekosistem yang bisa menggerakkan seluruh roda ekonomi pedesaan, itulah yang disebut dengan KopDes, kopdes itu artinya Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

    Dalam hal ini, kata dia, pemerintah akan membangun 70 ribu hingga 80 ribu KopDes Merah Putih untuk menangani seluruh kegiatan ekonomi di desa, mulai dari sembako, pupuk, kesehatan, dan sebagainya.

    Oleh karena itu, lanjut dia, peran Ansor sangat diperlukan dalam KopDes Merah Putih.

    “Kami meyakini kalau Ansor sudah ikut, insyaallah semua urusan sukses, insyaallah,” kata Menko Pangan.

    Rapat Akbar GP Ansor tersebut juga dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah tokoh nasional dan pejabat lainnya.

    Sumber : Antara