Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,87%, Menko Airlangga: Tertinggi ke-2 Negara G20 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi yang terbaik kedua diantara negara G20. Indonesia hanya berada di bawah China.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen pada kuartal I-2025 ini. Menko Airlangga masih melihat baiknya kondisi ekonomi nasional diantara negara lain.

    Dia menjelaskan, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah China yang tumbuh 5,4 persen. Indonesia berada di atas Malaysia, Singapura, bahkan Spanyol.

    “Terkait dengan pertumbuhan ekonomi, Indonesia tumbuh 4,87 (persen) dan untuk negara G20 kita pertumbuhannya nomor 2 tertinggi di bawah China yang tumbuh di 5,4 (persen),” ungkap Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Kita masih di atas Malaysia yang 4,4 (persen) kemudian Singapura yang 3,8 (persen) kemudian Spanyol yang 2,9 (persen),” imbuhnya.

    Sementara itu, jika dilihat pada lingkup regional ASEAN, Indonesia berada di bawah Vietnam yang tumbuh tinggi mencapai 6,93 persen di kuartal I-2025.

    “Khusus untuk ASEAN itu kita sedikit di bawah Vietnam,” ungkap Menko Airlangga.

     

  • Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kuartal I Minus 1,38%, Efek Efisiensi?

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan belanja pemerintah pada kuartal I-2025 mengalami kontraksi -1,38% secara tahunan (year on year/yoy). Hal itu turut mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menurut pengeluaran tumbuh positif pada kuartal I-2025, kecuali konsumsi pemerintah. Hal itu dikarenakan tidak adanya belanja Pemilu seperti yang dilakukan pada kuartal I-2024.

    “Jadi di tahun lalu ada Pemilu, di tahun ini tidak ada Pemilu, itu salah satunya (penyebab kontraksi),” kata Amalia dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Terkait dampak efisiensi anggaran pemerintah ke pertumbuhan ekonomi, Amalia menyebut nantinya akan ada realokasi anggaran yang dampaknya akan kelihatan pada kuartal II-2025.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan di kuartal II-2025 dan seterusnya. Jadi kuartal I-2025 ini masih adanya proses administrasi untuk kemudian direalokasi menjadi kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan ekonomi lainnya,” beber Amalia.

    Alhasil pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya mencapai 4,87%. Angka itu lebih rendah dari kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I-2024 yang sebesar 5,11%.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Hanya konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi -1,38%.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penghematan belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Angka tersebut diambil dari anggaran belanja di kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp 50,59 triliun.

    Meski begitu, Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) yang terkena efisiensi sebesar Rp 86,6 triliun. Rinciannya, pembukaan blokir dilakukan untuk 23 K/L baru Rp 33,1 triliun dan 76 K/L lainnya Rp 53,49 triliun.

    “Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan dengan seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran, melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden prioritas pembangunan besarnya Rp 86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Rabu (30/4).

    Tonton juga “Terkena Efisiensi Anggaran, BPOM Fokus Tingkatkan Pelayanan Publik” di sini:

    (kil/kil)

  • Angkatan Kerja Melonjak 3,67 Juta Orang, tapi Pengangguran Ikut Naik – Page 3

    Angkatan Kerja Melonjak 3,67 Juta Orang, tapi Pengangguran Ikut Naik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2025, angkatan kerja Indonesia mencapai 153,05 juta orang. Angka ini mengalami penambahan signifikan, yaitu 3,67 juta orang dibandingkan dengan periode sebelumnya.

    “Ada penambahan angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang yang tadinya tidak masuk dalam angkatan kerja sekarang sudah masuk,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Amalia menjelaskan, penambahan ini disebabkan oleh individu yang sebelumnya tidak terdaftar dalam angkatan kerja, seperti mereka yang baru saja lulus dari sekolah atau mereka yang sebelumnya fokus mengurus rumah tangga dan kini memutuskan untuk bekerja.

    “Karena mungkin salah satunya sebelumnya mengurus rumah tangga sekarang dia mau bekerja atau yang lulusan baru dari sekolah yang baru lulus dan lain-lain kemudian dia siap bekerja. Jadi tambahan angkatan kerjanya adalah sebanyak 3,67 juta orang,” jelasnya.

    Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 145,77 juta orang sudah berhasil mendapatkan pekerjaan. Hal ini juga mencatatkan adanya penambahan pekerja baru sebanyak 3,59 juta orang pada periode ini. “Jadi untuk kondisi Februari 2025 ada tambahan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,67 juta orang dan juga ada tambahan orang yang bekerja sebesar 3,59 juta orang,” ujarnya.

    Angka Pengangguran Masih Tercatat 7,28 Juta Orang

    Meskipun ada peningkatan jumlah pekerja, angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebanyak 7,28 juta orang. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 83,45 ribu orang dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

    “Sementara yang belum mendapatkan pekerjaan atau dengan kata lain menganggur di pasar kerja kita itu jumlahnya adalah 7,28 juta orang dan terdapat tambahan jumlah menganggur kira-kira sebesar 83,45 ribu orang atau 83,450 ribu orang,” katanya.

  • Jumlah Pengangguran Indonesia Naik 83 Ribu Orang pada Februari 2025 – Page 3

    Jumlah Pengangguran Indonesia Naik 83 Ribu Orang pada Februari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah penduduk yang menganggur di Indonesia pada Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat sekitar 83 ribu orang atau 1,11 persen dibandingkan dengan Februari 2024 yang tercatat 7,20 juta orang.

    “Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat sebanyak sekitar 0,08 juta orang atau sekitar 83 ribu orang yang naik kira-kira 1,11 persen,” kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Meskipun jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan signifikan, penyerapan tenaga kerja belum sepenuhnya optimal.

    Pada bulan Februari 2025, BPS mencatat adanya peningkatan jumlah penduduk usia kerja di Indonesia, yang mencapai 216,79 juta orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 2,79 juta orang dibandingkan dengan Februari 2024.

    Amalia, mengungkapkan bahwa angkatan kerja pada Februari 2025 tercatat sebanyak 153,05 juta orang, yang menunjukkan penambahan sebesar 3,67 juta orang. Sementara itu, jumlah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja mencapai 63,74 juta orang, turun sekitar 0,88 juta orang dibandingkan tahun lalu.

    “Angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang atau terdapat penambahan jumlah angkatan kerja sebesar 3,67 juta orang. Yang bukan angkatan kerja mencapai 63,74 juta orang atau lebih rendah sekitar 0,88 juta orang,” ujarnya.

     

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Presiden Prabowo Terpangkas Perintah Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dijalankan oleh Presiden Prabowo membuat ekonomi Indonesia tumbuh lebih lemah pada kuartal I/2025. Capaian pertumbuhan perekonomian Indonesia ini menjadi yang paling lambat dalam lebih dari tiga tahun terakhir.

    Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik hari ini, Senin (5/5/2025), mengumumkan produk domestik bruto Indonesia hanya tumbuh 4,87% dalam tiga bulan hingga Maret tahun ini. Capaian ini membuat keyakinan bahwa ekonomi bisa tumbuh hingga 8% terlihat semakin jauh.

    Perlambatan ekonomi Indonesia sendiri disebut karena menurunnya konsumsi rumah tangga dan penurunan tajam dalam belanja serta investasi pemerintah.

    Capaian itu bahkan berada di bawah estimasi median ekonom yang disurvei Bloomberg. Rata-rata dari para pengamat memperkirakan ekonomi Indonesia seharusnya tumbuh 4,92%. Secara triwulanan, PDB turun -0,98%, lebih dalam dari estimasi kontraksi sebesar -0,90%.

    Dikutip dari Bloomberg, capaian ini membuat posisi Indonesia semakin tertekan di tengah penundaan negosiasi perang dagang dengan Amerika Serikat selama 90 hari. Indonesia membutuhkan permintaan dalam negeri yang lebih tinggi untuk membantu melindungi produsen Tanah Air dari melambatnya ekspor ke Amerika dan negara-negara lain di dunia. Presiden AS Donald Trump telah mengancam Indonesia dengan tarif tambahan timbal balik sebesar 32%, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.

    Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mempertahankan kenaikan 0,5% setelah pengumuman tersebut, sementara rupiah memangkas kenaikan menjadi 0,2% terhadap dolar di tengah reli mata uang Asia yang meluas. Imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun sedikit berubah pada 6,87%.

    “Reaksi [melemahnya] PDB diredam kenaikan mata uang Asia, kecuali Jepang, di tengah harapan pembicaraan perdagangan AS-China dan tren dolar yang lemah, yang merupakan beberapa faktor yang mendukung apresiasi rupiah baru-baru ini,” kata Christopher Wong, ahli strategi valas di Oversea-Chinese Banking Corp.

    Menurut Bloomberg Economics, data yang lemah tersebut akan membuka ruang bagi kebijakan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

    “Prospek pertumbuhan yang jauh lebih lemah, bersama dengan inflasi yang sudah jinak, kemungkinan akan mendorong Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga kebijakannya sebesar 25 basis poin lagi akhir bulan ini — terutama jika rupiah dapat mempertahankan kenaikan baru-baru ini,” tulis ekonom BE, Tamara Henderson, dalam sebuah laporan.

    Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sebagian besar output nasional Indonesia, tumbuh hanya 4,89% pada kuartal pertama, laju paling lambat sejak akhir 2023. Itu bahkan terjadi ketika perayaan Ramadan — yang biasanya merupakan musim perjalanan dan belanja tersibuk — jatuh pada bulan Maret tahun ini, setelah sebelumnya jatuh pada April 2024.

    Aktivitas ekonomi yang lebih luas tertahan oleh kontraksi 1,38% dalam belanja negara. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pemerintahnya untuk memangkas belanja di berbagai sektor, termasuk infrastruktur dan perjalanan, untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritasnya seperti distribusi makanan sekolah gratis.

    Pembentukan modal tetap bruto naik 2,12%, angka terlemah dalam dua tahun. Menurut ekonom DBS Bank Ltd., Radhika Rao, ketidakpastian tentang tarif Trump kemungkinan berdampak pada rencana belanja modal perusahaan.

    Di sisi produksi, semua sektor bisnis tumbuh kecuali pertambangan, yang terseret turun oleh menurunnya permintaan internasional untuk batu bara dan pemeliharaan besar-besaran di tambang tembaga dan emas di Papua Tengah.

    Sektor dengan pertumbuhan tercepat adalah pertanian, jasa lainnya, dan jasa perusahaan, didorong oleh musim panen, pariwisata domestik dan asing, serta kegiatan persewaan.

    Bank Indonesia sendiri telah menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi tahun ini, tetapi memilih untuk mempertahankan suku bunga tetap selama tiga bulan berturut-turut untuk melindungi mata uang. Mengingat latar belakang global yang suram, banyak ekonom juga telah memangkas perkiraan pertumbuhan mereka untuk Indonesia menjadi di bawah 5% tahun ini.

  • Ekspor RI Melejit di Tengah Ancaman Tarif Trump, Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Naik

    Ekspor RI Melejit di Tengah Ancaman Tarif Trump, Kontribusi ke Pertumbuhan Ekonomi Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan kontribusi ekspor ke pertumbuhan ekonomi meningkat pada kuartal I/2025, meski muncul ancaman penerapan tarif Trump.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan memaparkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp15.665,9 triliun atas harga berlaku atau Rp3.634,5 triliun atas harga konstan pada kuartal I/2025. Jika angka tersebut dibandingkan dengan kuartal I/2024, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% (year on year/YoY).

    Salah satu pembentuk PDB adalah ekspor. Amalia memaparkan ekspor berkontribusi sebesar 22,3% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025, tumbuh 6,78% (YoY).

    Sementara itu, impor berkontribusi sebesar -19,74% terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025. Angka tersebut tumbuh 3,96% (YoY).

    Jika dikalkulasikan maka 0,83% dari 4,87% pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2025 bersumber dari net ekspor (ekspor dikurangi impor). Adapun, jika dibandingkan dengan kinerja kuartal I/2024, tampak kontribusi net ekspor meningkatkan terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Pada kuartal I/2024, net ekspor berkontribusi 0,06% terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Artinya ada kenaikan 0,77 poin persentase kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan (YoY).

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Sebagai catatan, tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada mitra-mitra dagangnya termasuk Indonesia sebesar 32% belum resmi berlaku. Meski sempat diumumkan pada awal April 2025, namun akhirnya Trump memutuskan menunda penerapannya hingga 90 hari.

    Dengan demikian, tarif resiprokal tersebut belum berpengaruh secara langsung terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia pada kuartal I/2025 (Januari—Maret 2025). Hanya saja, sejumlah analisis tetap mengingatkan ancaman tarif Trump terhadap kinerja ekspor-impor Indonesia ke depannya.

    Berdasarkan laporan dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia bertajuk Economics Quarterly Economic Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI, tarif resiprokal Trump berpotensi menekan kinerja ekspor dan mendorong lonjakan impor Indonesia pada tahun ini meskipun efeknya belum terlihat pada kuartal I/2025.

    Masalahnya, Core menilai perdagangan Indonesia sangat rentan dengan tekanan eksternal. Kerentanan ekspor Indonesia tersebut tercermin dari peringkat economic complexity index yang mengukur tingkat diversifikasi dan kecanggihan produk yang dihasilkan oleh suatu negara.

    Dalam pemeringkatan itu, Indonesia berada di peringkat 70 atau kalah jauh dari Vietnam yang dalam 20 tahun terakhir telah merangsek dari peringkat 94 pada 2000 menjadi peringkat 53 pada 2023. Core menjelaskan, kini struktur ekspor Vietnam didominasi oleh produk bernilai tambah tinggi seperti elektronik.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan PMI manufaktur masih berada pada zona ekspansif untuk sektor-sektor utama seperti makanan dan minuman (53,81) dan logam dasar (53,65). Hanya saja, sektor tekstil, kulit, dan pakaian menunjukkan kontraksi.

    “[Kontraksi tersebut] konsisten dengan tekanan dari tarif AS pada komoditas tersebut,” ungkap Josua, Minggu (4/5/2025).

  • BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    BPS: Kontribusi Manufaktur Melambat ke 19,25% pada Kuartal I/2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perlambatan kontribusi industri pengolahan atau manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke angka 19,25% (year on year/YoY) pada kuartal I/2025. 

    Angka tersebut mengalami penurunan tipis dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 19,28% yoy. 

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan secara pertumbuhan industri pengolahan tumbuh positif sebesar 4,55% yoy pada kuartal I/2025 atau naik dari kuartal I/2024 sebesar 4,13% yoy. 

    “Pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh lapangan usaha yang memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu industri pengolahan,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/4/2025). 

    Industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah pertanian pada periode ini. Adapun, industri pengolahan memberikan sumber pertumbuhan ekonomi sebesar 0,93%. 

    Di samping itu, Amalia menerangkan industri pengolahan masih tumbuh positif ditopang oleh permintaan domestik dan luar negeri. 

    “Industri pengaban yg tumbuh relatif tinggi antara lain adalah industri makanan dan minuman tumbuh 6,04% ditopang oleh permintaan selama Ramadan dan idulfitri, serta peningkatan akrivitas industri penggilingan padi dan beras,” terangnya. 

    Selain itu, industri logam dasar tukbug 14,47% sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar, khususnya besi dan baja. 

    Lebih lanjut, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 6,95% didorong oleh peningkatan permintaan domestik pada momentum Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan ekspor. 

  • BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    BPS: Jumlah Pengangguran Bertambah Jadi 7,28 Juta Orang per Februari 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau menganggur di Indonesia mengalami peningkatan pada Februari 2025 dibanding Februari 2024.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, sebanyak 7,28 juta orang atau 4,76% dari total angkatan kerja pada Februari 2025 sebanyak 153,05 juta orang.

    “Jumlah orang menganggur 7,28 juta orang. Dibanding Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang menganggur meningkat 83.000 orang yang naik 1,11%,” kata Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (5/5/2025).

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2025 justru mengalami penurunan, meski jumlah penganggur meningkat. 

    Dalam paparan yang disampaikan Amalia, hal ini terjadi lantaran tingkat penyerap dan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi yakni 2,52%, dibandingkan dengan peningkatan pengangguran yang sebesar 1,11%.

    Amalia menuturkan, pengangguran pada Februari 2025 yang sebanyak 7,28 juta orang setara tingkat pengangguran terbuka (TPT) yakni 4,76%.

    “Angka ini lebih rendah dibanding Februari 2024 yang sebesar 4,82%,” ungkapnya.

    Adapun penurunan TPT juga terjadi pada perempuan yakni turun 0,19 basis poin menjadi 4,41% pada Februari 2025, sedangkan TPT laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 basis poin menjadi 4,98% pada Februari 2025. 

    Dia menambahkan, penurunan TPT juga konsisten di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Dalam paparan yang disampaikan Amalia, TPT di tingkat perkotaan mencapai 5,73% atau turun 0,16 basis poin dibanding Februari 2024.

    Penurunan juga tercatat di tingkat pedesaan, dengan TPT mencapai 3,33% atau turun 0,04 basis poin dibanding Februari 2024 yang tercatat sebesar 3,37%. 

  • Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Belanja Pemerintah Kontraksi 1,38% pada Kuartal I/2025, Efek Efisiensi?

    Bisnis.com, JAKARTA — Belanja pemerintah mengalami kontraksi pada kuartal I/2025, yakni sebesar 1,38% secara tahunan (year on year/YoY). Hal itu turut memengaruhi struktur produk domestik bruto alias PDB, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 melambat menjadi hanya 4,87%.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan pada kuartal I/2025, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif, kecuali konsumsi pemerintah.

    Amalia menuturkan kontraksi yang terjadi akibat adanya efek belanja pemilu yang dilakukan pada kuartal I/2024.

    “Tahun lalu ada Pemilu, tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya [penyebab kontraksi],” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia juga buka suara soal dampak efisiensi anggaran ke pertumbuhan ekonomi, karena adanya belanja yang tertahan. Menurutnya, efisiensi atau realokasi anggaran itu membuat belanja tidak terjadi pada kuartal I/2025 tetapi akan tetap terealisasi.

    “Tentunya nanti ada realokasi anggaran yang dampaknya kelihatannya nanti akan direalisasikan pada kuartal II/2025 dan seterusnya, karena kuartal I/2025 masih ada proses administrasi untuk direalokasi menjadi kegiatan pemerintah atau kegiatan ekonomi lainnya,” ujar Amalia.

    Distribusi pertumbuhan ekonomi kuartal I/2025 berdasarkan pengeluaran. / dok BPS

    Alhasil, pertumbuhan ekonomi secara tahunan mecapai 4,87% atau lebih rendah dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.

    Meski demikian, perlambatan ini sudah diprediksi oleh para ekonom. Baik akibat efek belanja Pemilu maupun efisiensi yang pemerintah Prabowo lakukan sejak awal tahun.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyampaikan bahwa belanja pemerintah pada kuartal I/2025 diperkirakan mengalami kontraksi 2,88% (YoY).

    Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan belanja pemerintah hingga 19,9% (YoY) dan memberikan kontribusi sebsar 6,25% pada kuartal I/2024.

    Sementara melihat pada kuartal sebelumnya atau kuartal IV/2024, Konsumsi Pemerintah tumbuh 4,17% (YoY) dengan kontribusi sebesar 9,96% terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Senada, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada kuartal I/2025 akibat efek efisiensi belanja pemerintah.

    “Apalagi tahun lalu juga ada belanja Pemilu di kuartal yang sama, ada faktor high base effect,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).

    David menyampaikan bahwa selain belanja pemerintah, harga komoditas juga rata-rata lebih rendah dibanding kuartal I/2024.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyadari akan adanya perlambatan ekonomi akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun.

    Prabowo melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 mengamanatkan hemat belanja operasional perkantoran, kegiatan seremonial, rapat/seminar, honor kegiatan, jasa profesi, souvenir, sewa gedung/peralatan, hingga perjalanan dinas yang totalnya mencapai Rp306,7 triliun.

    Terdiri dari efisiensi belanja K/L senilai Rp256,1 triliun pada 99 K/L dan efisiensi Transfer ke Daerah (TKD) seniali Rp50,6 triliun.

    “Dengan pengalihan, akan ada pelambatan. Tapi, nanti akan dikejar karena yang kita hemat, tetap kita kucurkan kepada sasaran yang kita inginkan,” ujar Prabowo beberapa waktu lalu, seperti yang ditayangkan sejumlah media, seperti Kompas dan Detik.

    Kini, Prabowo telah mengizinkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka blokir anggaran dari efisiensi tersebut. Harapannya, belanja yang sebelumnya tertahan dapat terakselerasi pada bulan-bulan berikutnya.

  • Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan

    Pemerintah Berencana Publikasikan Data Pekerja Ter-PHK Tiap Bulan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
    Yassierli
    mengatakan, pemerintah akan merilis
    data bulanan
    terkait peningkatan dan penurunan jumlah pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
    Penyusunan data ini melibatkan kolaborasi antara
    Kementerian Ketenagakerjaan
    (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Indonesia (BI).
    “Kita ingin ada data bulanan terkait dengan ketenagakerjaan. Jadi, data bulanan itu tidak hanya inflasi atau indikator-indikator makro, tapi kita juga ingin ada indikator-indikator tenaga kerja, berapa jumlah tenaga kerja per bulan meningkatnya, berkurangnya,” kata Yassierli, dalam rapat kerja bersama Komisi IX di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/5/2025).
    Yassierli menuturkan, Kemenkeu akan mendukung pengumpulan data berdasarkan pembayaran pajak penghasilan karyawan (PPh 21).
    Data ini akan digunakan untuk menganalisis jumlah tenaga kerja di berbagai perusahaan di seluruh daerah.
    Dengan demikian, Kemenaker dapat melakukan mitigasi untuk mencegah pengurangan karyawan lebih lanjut.
    “Dari situ kita bisa melakukan estimasi apakah sudah terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja atau belum, trennya seperti apa dari perusahaan. Sehingga kita bisa melakukan itu, untuk mitigasi melihat kemungkinan terburuk selanjutnya seperti apa,” ucap Yassierli.
    Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK hingga 23 April 2025 mencapai 24.036 orang.
    Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year to year/YoY).
    Sepanjang tahun 2024, total pekerja yang mengalami PHK tercatat mencapai 77.965 orang.
    PHK tersebut terjadi paling banyak di tiga provinsi, dengan rincian 10.692 pekerja di Jawa Tengah, 4.649 orang di Jakarta, dan 3.546 orang di Riau. 
    “Tiga sektor terbanyak yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya,” ujar Yassierli.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.