Kementrian Lembaga: BPS

  • BPS Bakal Rekrut 190 Ribu Petugas Sensus, Bayaran Per Bulannya Lumayan

    BPS Bakal Rekrut 190 Ribu Petugas Sensus, Bayaran Per Bulannya Lumayan

    Jakarta

    Badan Pusat Statistik (BPS) berencana merekrut 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional yang digelar Juni-Juli 2026. Sensus tersebut bertujuan mendata seluruh pelaku usaha, yang selama ini dilakukan tiap 10 tahun.

    Mengutip Antara, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan kegiatan ini akan diluncurkan pada Januari 2026, sementara rekrutmennya dilakukan pada Februari 2026.

    Bayaran yang akan diterima kemungkinan berkisar Rp 3 juta- Rp 5 juta per bulan.

    “Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3-5 juta per bulan,” terang Sonny, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Sonny menyatakan sensus ekonomi adalah agenda penting BPS untuk mendata seluruh pelaku usaha. Jadwal pelaksanaannya setiap 10 tahun dipilih karena dalam rentang waktu itu struktur ekonomi dapat mengalami perubahan.

    Karena itu, ia menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Terlebih, Riau adalah pusat ekonomi terbesar kedua di Sumatera sehingga jumlah pelaku usahanya tentu sangat banyak.

    “Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terima kasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026,” jelas Sonny.

    (ily/hns)

  • KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    Jakarta

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kalbar memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya. Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    “Bersama KADIN Kalimantan Barat, kita ingin mendorong UMKM naik kelas melalui optimalisasi komoditas unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Maman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Hal ini disampaikan Maman saat membuka Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Pontianak, Sabtu (22/11).

    Data Badan Pusat Statistik RI (BPS) menunjukkan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2024 mencapai US$ 2,086 miliar atau sekitar Rp 33,38 triliun. Sementara pada periode Januari hingga September 2025, nilai ekspor telah menembus US$ 1,422 miliar atau Rp 22,76 triliun.

    Melalui workshop ini, pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, mulai dari kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata Maman.

    Maman menegaskan pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Ia menyebut kolaborasi dengan KADIN Kalbar menjadi jembatan strategis yang menghubungkan UMKM, industri besar, offtaker, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah, sehingga rantai pasok ekspor dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

    Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai potensi ekspor daerah sangat besar dan harus dikelola secara kompetitif sesuai kebutuhan pasar internasional.

    “Kita memiliki kratom, arwana, kelapa dan turunannya, pinang, serta berbagai produk khas dari Singkawang dan daerah lainnya. Potensi ini perlu diperkuat melalui standardisasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan branding untuk meraih pasar global,” ujar Ria.

    Ria berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperkuat posisi UMKM Kalbar di pasar internasional.

    Sementara, Ketua Umum KADIN Kalbar Arya Rizqi Darsono menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk sinergi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

    (akn/akn)

  • Kemenekraf cetak 1.000 talenta digital baru melalui BDD 2025

    Kemenekraf cetak 1.000 talenta digital baru melalui BDD 2025

    Bandung (ANTARA) – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mencetak 1.000 talenta digital baru melalui gelaran Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Bandung dengan penekanan pada penguasaan teknologi sebagai penggerak ekosistem tanpa mengesampingkan peran vital manusia.

    Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya di Bandung, Sabtu, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan teknologi digital sebagai mesin pendorong kreativitas, bukan pengganti tenaga kerja. Karena itu gelaran BDD ini dirancang membentuk karakter wirausaha digital agar talenta Indonesia bertransformasi menjadi pencipta produk, bukan sekadar pengguna.

    “Kreativitas berbasis digital memiliki peran dalam memajukan daerah. BDD 2025 menjadi ruang temu untuk membangun masa depan kreatif Indonesia, memastikan talenta kita mampu beradaptasi dan berinovasi sesuai arahan Presiden Prabowo tanpa meninggalkan jati diri bangsa,” kata Teuku Riefky.

    Urgensi pencetakan talenta berkualitas ini sejalan dengan data tren investasi, di mana subsektor aplikasi kini mencatat nilai tertinggi dan menopang realisasi 66 persen dari target investasi ekraf tahunan. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan pasar terhadap inovasi digital yang relevan dengan kemajuan zaman.

    Pemilihan Bandung sebagai tuan rumah juga dinilai strategis mengingat posisi Jawa Barat sebagai provinsi prioritas yang menyumbang 6,24 juta tenaga kerja kreatif pada 2025, angka kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dari sektor ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

    Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menilai ekonomi kreatif adalah masa depan Indonesia yang harus dikelola melalui tiga kunci utama, yakni talenta, teknologi, dan toleransi. Ia menekankan pentingnya menciptakan peluang digital baru, bukan hanya memanfaatkan peluang yang sudah ada.

    Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kemenekraf Muhammad Neil El Himam menambahkan bahwa besarnya jumlah talenta dan pasar digital Indonesia harus diarahkan untuk memiliki daya saing global, sehingga sektor ini dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi nasional yang kokoh.

    Guna menjawab kebutuhan industri tersebut, BDD 2025 yang menggandeng Dicoding sebagai mitra resmi Google Developers menghadirkan tiga jalur pembelajaran strategis, yakni Mobile Development, Full-Stack Development, dan Artificial Intelligence (AI) dengan kurikulum berbasis standar industri global.

    CEO Dicoding Narenda Wicaksono berharap forum ini memfasilitasi jejaring dan transfer pengetahuan dari para ahli untuk melahirkan perusahaan rintisan (startup) baru, sekaligus mencetak pengembang kualitas global yang mampu menembus perusahaan multinasional.

    Sebagai salah satu program pengembangan talenta terbesar di Asia Tenggara yang telah melatih lebih dari 215.000 peserta sejak 2016, BDD 2025 diharapkan melahirkan kreator teknologi yang siap memimpin transformasi digital dan memperkuat ekosistem startup Indonesia di kancah internasional.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Wamentan Bongkar Penyebab Harga Telur Mahal di Pasar

    Bisnis.com, SURABAYA – Kementerian Pertanian (Kementan) menduga bahwa salah satu faktor yang menyebabkan harga telur ayam meroket karena praktik curang dari oknum middleman atau tengkulak, yang sengaja mempermainkan harga komoditas pangan itu di pasaran. 

    Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025).

    Sudaryono menjelaskan bahwa harga telur ayam per kilogram yang dijual oleh para peternak tersebut ditemuinya pada kisaran harga Rp24.000 hingga Rp26.000. Setelah itu, pihaknya juga menemukan bahwa harga telur ayam yang diperjualbelikan di pasaran malah melonjak naik atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp30.000 per kilogram.

    “Hanya kemudian dari Rp24 ke 26 ribu ini, ada beberapa daerah yang menjualnya lebih dari HET, HET-nya Rp30 ribu. Nah, kami melihat dan menduga bahwa ada beberapa oknum middleman, yang secara sengaja memang kemudian, karena kan ada kebutuhan tambahan karena MBG dan lain-lain, kemudian mengambil kesempatan dalam kesempitan kemudian beberapa yang naik,” ungkap Sudaryono. 

    Sudaryono pun kemudian menegaskan bahwa Kementan telah menggandeng Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk mengusut dan menertibkan oknum-oknum di pasaran yang telah berbuat aksi nakal yang merugikan masyarakat tersebut.

    “Ini sekarang sedang ditertibkan. Kementerian Pertanian menggandeng Satgas Pangan di Bareskrim Polri untuk menindak ini semua karena ini meresahkan masyarakat karena peternaknya sudah kita cek di setiap kandang, berapa dia jual telur per kilogram keluar kandang, dan hampir semua peternak ini tertib,” tegasnya.

    Dirinya pun mengungkapkan bahwa harga telur ayam per kilogram yang ditemukan pihaknya, paling tinggi berkisar pada angka Rp26.000.

    Untuk itu, Sudaryono menegaskan pihaknya bersama jajaran kepolisian akan tegas menindak oknum yang memperjualbelikan komoditas telur kepada masyarakat dengan mematok harga atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Paling mahal Rp26.000. Hanya Rp26.000, dan HET-nya Rp30.000, sehingga ada spare Rp4.000. Nah, ini ada yang lebih [di atas HET], ada Rp31.000, Rp31.500. Sebenarnya naiknya enggak terlalu signifikan, tapi di atas HET, dan ini kita akan kita tertibkan,” pungkasnya. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat harga telur ayam ras mengalami peningkatan di 157 kabupaten/kota pada pekan kedua November 2025. Kenaikan ini sejalan dengan bergulirnya program MBG. 

    BPS mencatat, telur ayam ras mengalami kenaikan indeks perubahan harga (IPH) di 43,61% wilayah di Indonesia. Pada pekan kedua November 2025, terdapat 157 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras. Jika dibandingkan dengan pekan pertama November 2025, jumlahnya naik 1 kabupaten/kota.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan telur ayam ras terus mengalami tren peningkatan harga. Pada pekan kedua November 2025, rata-rata harga telur ayam ras secara nasional telah berada di atas harga acuan penjualan (HAP). 

    Adapun, HAP untuk telur ayam ras adalah Rp30.000 per kilogram. Secara rata-rata nasional, telur ayam ras naik 0,32% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp31.646 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    “Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG,” ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025). 

    Meski demikian, Amalia menyebut peningkatan harga telur ayam ras ini menjadi peluang bisnis agar bisa memenuhi kebutuhan permintaan yang tengah meningkat, terutama dalam hal kebutuhan MBG. Selain itu, kenaikan harga telur ayam ras juga dipengaruhi faktor distribusi. Dalam hal ini, adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

    Amalia menuturkan, tidak stabilnya stok yang disebabkan hambatan atau kurang lancarnya pasokan daerah penghasil ke wilayah yang bukan menjadi sentra produksi telur ayam ras. 

    “Tentunya kalau kita lihat perlu juga diimbangi dengan ketersediaan stok di pasaran karena memang meningkatnya permintaan telur ayam ras dan ada di beberapa tempat yang distribusinya yang perlu diperhatikan,” imbuhnya. 

    Pada pekan kedua November 2025, BPS mengungkap harga telur ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram di kabupaten Mamberamo Tengah.

    Mengekor, kabupaten Puncak Jaya dan kabupaten Intan Jaya yang di level Rp90.000 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras terendah berada di level Rp23.320 per kilogram pada pekan kedua November 2025.

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono saat memberikan keterangan di sela-sela kunjungannya di Balai Besar Veteriner Farma PUSVETMA, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/11/2025) malam./Bisnis-Julianus Palermo 

  • Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Musim Hujan, Mendag Waspadai Lonjakan Harga Cabai

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti potensi lonjakan harga aneka cabai menjelang akhir tahun yang bertepatan dengan momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). 

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, cabai merupakan komoditas yang selalu perlu diantisipasi, terutama karena akhir tahun bertepatan dengan musim hujan.

    “Biasanya kan kalau Nataru yang perlu diantisipasi adalah cabai. Kami sudah koordinasi terus. Cabai itu biasanya kalau akhir tahun sama awal tahun. Tapi karena faktor cuaca sebenarnya karena hujan terus. Jadi sebenarnya itu saja, bukan karena mau Nataru,“ kata Budi di Kantor Kemendag, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Budi menambahkan, Kemendag akan terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga, termasuk Asosiasi Champion Cabai Indonesia (ACCI), untuk mencegah terjadinya penurunan pasokan di sejumlah wilayah.

    “Kami koordinasi terus dengan asosiasi petani, jangan sampai pasokan juga terganggu. Biasanya setiap akhir tahun kami komunikasi. Kementan [Kementerian Pertanian] juga, Bapanas [Badan Pangan Nasional],” ujarnya.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sabtu (22/11/2025) pukul 12.00 WIB, rata-rata harga cabai rawit merah nasional di tingkat konsumen sebesar Rp42.947 per kilogram, masih berada dalam rentang harga acuan penjualan (HAP) Rp40.000–Rp57.000 per kilogram.

    Lalu, rata-rata harga cabai merah keriting tercatat Rp53.196 per kilogram, sementara cabai merah besar mencapai Rp53.396 per kilogram.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya menjelaskan tingginya curah hujan di sejumlah sentra produksi menekan pasokan cabai sehingga mendorong kenaikan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

    Meski demikian, secara nasional rata-rata harga cabai merah pada pekan kedua November 2025 tercatat turun 4,04% dibandingkan Oktober 2025 menjadi Rp52.979 per kilogram, masih dalam rentang HAP Rp37.000–Rp55.000 per kilogram.

    ”Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga cabai merah, dari 136 [kabupaten/kota] minggu lalu, saat ini 164 kabupaten/kota. Bahkan di kabupaten Nduga harga cabai merah mencapai Rp200.000 per kilogram,“kata Amalia dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (17/11/2025).

    BPS menyebut, kenaikan indeks perubahan harga (IPH) turut dipicu hambatan produksi di sejumlah sentra, yang menyebabkan pasokan ke wilayah nonsentra berkurang dan memicu kenaikan harga di tingkat distributor maupun konsumen. Beberapa wilayah sentra juga melaporkan kasus gagal panen.

    Kabupaten Tambrauw mencatat harga cabai merah rata-rata Rp99.500 per kilogram pada pekan kedua November 2025, dengan kenaikan IPH sebesar 86,33% dan level harga 80,91% di atas HAP. Sementara itu, Kabupaten Boven Digoel mencatat harga Rp98.750 per kilogram atau 79,55% di atas batas atas HAP, dengan kenaikan IPH 30,48%.

    Menurut Amalia, yang paling dirasakan konsumen adalah tingginya harga akhir yang harus dibayarkan, bukan persentase kenaikan harga. “Ketika harga sudah tinggi, itulah yang dirasakan konsumen sehingga mereka menilai harga cabai mahal,” pungkasnya.

  • Jalur air menuju kedaulatan pangan

    Jalur air menuju kedaulatan pangan

    Mataram (ANTARA) – Pada banyak pagi di sentra-sentra pertanian negeri ini, suara mesin pompa sering terdengar lebih nyaring daripada gemericik air yang seharusnya mengalir tenang di saluran irigasi.

    Para petani berjalan menyusuri pematang sambil menakar nasib tanamannya dari aliran yang tak selalu setia.

    Di sejumlah titik, jaringan irigasi yang dibangun puluhan tahun silam mulai rapuh. Ada yang dangkal disesaki sedimentasi, ada yang bocor sehingga air lenyap sebelum mencapai hamparan sawah di hilir.

    Pemandangan semacam ini bukan sekadar potret satu wilayah, melainkan cermin dari tantangan besar menuju kedaulatan pangan nasional bahwa air adalah nadi produksi yang tak boleh tersendat.

    Pada titik inilah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi contoh nyata tentang bagaimana kerja irigasi menentukan arah ketahanan pangan.

    Di provinsi ini, para petani menggantungkan harapan pada jaringan saluran yang sebagian telah menua dan sebagian lainnya baru mulai dipulihkan.

    Kenaikan produksi beras yang diprediksi Badan Pusat Statistik pada 2025 memang memberi optimisme, namun di balik pertumbuhan itu tersimpan pekerjaan besar yang tak boleh diabaikan.

    Revitalisasi irigasi, mulai dari Maronggek hingga Santong dan Kadindi, menjadi penentu apakah kemandirian pangan dapat terus dijaga atau justru terhenti oleh saluran yang tak lagi mampu mengantar air sampai ke sawah.

    Infrastruktur

    Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi NTB mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap penguatan jaringan irigasi. Tiga jaringan besar direhabilitasi sebagai langkah mendukung kedaulatan pangan nasional.

    Jaringan Maronggek kompleks yang berada di Lombok Timur, jaringan Santong di Lombok Utara, dan jaringan Kadindi di Dompu menjadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan ribuan petani.

    Rehabilitasi mencakup perbaikan struktur saluran sepanjang ribuan meter, penguatan dinding, penataan kembali jalur air, hingga peningkatan kapasitas aliran.

    Hasilnya diharapkan mampu menaikkan indeks pertanaman, hingga lebih dari dua kali lipat.

    Jaringan Maronggek kompleks mendapatkan porsi anggaran terbesar mencapai sekitar enam miliar rupiah. Perbaikan dilakukan hampir empat kilometer dengan dampak aliran terhadap 378 hektare lahan. Targetnya adalah peningkatan indeks pertanaman hingga 230 persen.

    Di Lombok Utara, jaringan Santong diperbaiki sepanjang dua kilometer lebih dan diproyeksikan mampu mengairi sekitar 468 hektare sawah. Sementara itu, di lereng Tambora, para petani di Dompu menggantungkan harapan pada perbaikan jaringan Kadindi.

    Saluran lama di wilayah ini sering bocor sehingga air tak pernah benar-benar mencapai ujung sawah. Rehabilitasi pada tiga ruas dengan panjang total sekitar 3.200 meter ditujukan agar pola tanam padi dan palawija dapat berjalan lebih stabil.

    Upaya serupa juga muncul dari kebijakan pusat. Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan dukungan terhadap peningkatan jalan, bendungan, dan irigasi di NTB, sejalan dengan arahan presiden untuk merevitalisasi irigasi tua.

    Di beberapa titik, irigasi peninggalan orde lama kembali dihidupkan karena dinilai lebih efisien daripada membangun saluran baru. Pengalaman di Desa Penujak menjadi contoh bagaimana jaringan lama yang diperbaiki mampu mendorong petani panen tiga kali setahun atau mencapai indeks pertanaman 300.

    Kebijakan menghidupkan aset lama terbukti lebih cepat mengembalikan fungsi irigasi yang sudah bertahun-tahun terabaikan.

    Di sisi lain, realitas lapangan menampilkan tantangan yang tidak kecil. Laporan dari sejumlah wilayah menunjukkan kerusakan irigasi yang dibiarkan terlalu lama.

    Di Bima, misalnya, beberapa bendungan kecil dan jaringan irigasi rusak, setelah banjir bandang, tetapi perbaikannya tidak segera dilakukan.

    Ratusan hektare sawah gagal panen dan sebagian berubah menjadi alur sungai baru. Petani yang biasanya panen tiga sampai empat kali setahun harus menerima kenyataan tidak bisa membajak sawah berbulan-bulan karena aliran air terputus.

    Situasi ini memperlihatkan urgensi pemulihan irigasi tidak hanya saat musim tanam, tetapi sebagai strategi jangka panjang.

    Kondisi irigasi di NTB juga tidak lepas dari tantangan perubahan iklim. Pola hujan yang berubah, sedimentasi yang meningkat, serta banjir yang lebih sering karena curah hujan ekstrem membuat jaringan irigasi rentan rusak.

    Perencanaan teknis yang tidak adaptif sering kali memperpendek usia infrastruktur. Dampaknya terasa langsung pada ketahanan pangan. Jika air tidak bisa dikendalikan, produksi menurun, pendapatan petani tergerus, dan risiko kemiskinan meningkat.

    Di sinilah pentingnya menjadikan rehabilitasi irigasi sebagai bagian dari ekosistem besar kedaulatan pangan. Membuat sawah dua kali tanam menjadi tiga kali, atau sawah satu kali menjadi dua kali, artinya menambah kapasitas produksi daerah.

    Bagi NTB yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia, penguatan irigasi adalah fondasi strategis. Semua kebijakan, mulai dari varietas benih, pupuk organik, hingga alsintan, tidak akan optimal tanpa infrastruktur air yang memadai.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

    Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. “Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga,” kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

    Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

    POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

    Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. “Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa,” ujar Purbaya.

    Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. “Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

    Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

  • Kemenpar ingin tingkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi

    Kemenpar ingin tingkatkan kunjungan wisatawan Arab Saudi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ingin meningkatkan kunjungan wisatawan asal Arab Saudi ke Indonesia karena adanya potensi pasar yang bisa digarap pada sektor itu.

    “Kita lagi bekerja sama dengan Kementerian Haji (soal ini). Tentu bagaimana ini bisa dialihkan mereka jadi berkunjung ke Indonesia. Karena terus terang sampai saat ini mereka tahunya kan Bali lagi, mungkin Jakarta, Jawa Barat mereka tahu,” kata Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini saat ditemui ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Menanggapi potensi pasar Arab Saudi, Made mengatakan bahwa saat ini Kementerian Pariwisata ingin mendongkrak jumlah kunjungan terutama pada musim haji.

    Momen itu menjadi waktu yang tepat untuk menggaungkan promosi pariwisata lebih kuat karena wisatawan Arab Saudi gemar berwisata ke berbagai daerah. Beragam promosi menarik akan menonjolkan kekayaan alam dan budaya Indonesia dari seluruh penjuru negeri.

    Berdasarkan pengamatannya, wisatawan Arab Saudi gemar mengeluarkan dana (spending) lebih untuk berbelanja dan menginap di hotel-hotel mewah. Perilaku ini dapat meningkatkan pemasukan negara, terutama pada saat musim liburan.

    “Misalnya kalau di Bali ada beberapa. Mereka ke St. Regis, Jumeirah, itu yang bintang tujuh. Itu yang dicari, jadi karena enggak masalah dan mereka memang layanan itu harus mewah, jadi itu hal yang lumrah,” ujar Made.

    Wisatawan Arab Saudi juga gemar menikmati alam Indonesia dan cuaca yang sejuk atau dingin. Salah satu destinasi yang dicontohkan Made sering dituju adalah puncak.

    Hal ini didasari dari perbedaan geografi dimana Arab lebih banyak memiliki gurun pasir ketimbang wilayah yang asri.

    Terkait dengan hal ini, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Rusmiati saat ditemui ANTARA secara terpisah, membenarkan jika minat berwisata mereka lebih berfokus pada keluarga dan menginap dalam jangka waktu yang lama (long-stay).

    Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Rusmiati membeberkan potensi penggarapan pasar Arab Saudi bagi sektor pariwisata Indonesia saat ditemui di Jakarta, Kamis (20/11/2025). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

    Destinasi yang digemari selain puncak yakni laut dan pemandangan dengan pepohonan hijau yang rimbun.

    “Dia (wisatawan Arab Saudi) sangat suka hujan, jadi ketika kita kehujanan, dia malah mau melihat. Jadi, dia suka yang lucu-lucu,” ujar dia.

    Rusmiati mengakui pernah mengajak wisatawan Arab Saudi ke Pelabuhan Ratu dan ternyata mereka sangat senang dan tak mau transportasi sederhana yakni cukup naik mobil saja.

    Rusmiati juga menyampaikan bahwa wisatawan Arab Saudi kurang tertarik pada hal-hal yang berbau teknologi. Sebaliknya, mereka gemar mencicipi makanan-makanan yang unik dan baik untuk kesehatan.

    Pada 2024, sesuai data Badan Pusat Statistik menyebutkan, kunjungan wisatawan mancanegara dari Arab Saudi ke Indonesia tercatat hanya 135.643 orang, sedangkan pada 2019 (pra-pandemi), jumlah wisatawan Saudi tercatat sekitar 157.512 orang

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi Penarikan Utang Baru 77,94 Persen hingga Oktober 2025

    Realisasi Penarikan Utang Baru 77,94 Persen hingga Oktober 2025

    JAKARTA — Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Oktober 2025 realisasi penarikan utang mencapai Rp570,1 triliun untuk kebutuhan pembiayaan APBN 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan proyeksi penarikan utang sepanjang 2025 sebesar Rp731,5 triliun. Dengan demikian, realisasi hingga akhir Oktober tersebut telah mencapai 77,94 persen dari total target.

    “Pembiayaan APBN 2025 kita lakukan dengan terus menjaga prinsip kehatian, fleksibilitas serta disiplin di dalam melakukan dalam batas yang aman,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip Jumat, 21 November.

    Ia menambahkan bahwa pembiayaan utang dengan total Rp731,5 triliun tersebut diperlukan untuk menutup defisit APBN yang diperkirakan sebesar 2,78 persen terhadap PDB.

    Selain itu, pemerintah juga telah memperoleh persetujuan DPR untuk memanfaatkan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menekan kebutuhan penerbitan surat berharga negara (SBN).

    “Kita akan terus melakukan pemenuhan pembiayaan utang sesuai ontrack dengan berbagai macam langkah mitigasi risiko termasuk antara lain melakukan cash buffer, membuat prefunding jika diperlukan, serta active cash and debt management,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Suahasil menyebutkan bahwa kondisi pasar SBN menunjukkan perbaikan di tengah ketidakpastian global.

    Ia mencatat bahwa spread yield SBN Valas terhadap US Treasury turun dari 84 basis poin (bps) pada awal tahun menjadi 57 bps pada November 2025.

    Spread yield SBN terhadap US Treasury tenor 10 tahun juga mengalami penurunan dari sekitar 240 bps menjadi 196 bps pada periode yang sama.

    Sebagai pembanding, ia menyebut spread yield obligasi Meksiko terhadap US Treasury yang masih berada di level 478 bps.

    “Ini mencerminkan kita mengelola hutang dengan sangat prudent,” klaimnya

  • Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Satu Data HAM Diluncurkan, Pemerintah Siapkan Tata Kelola Data Terpadu

    Jakarta

    Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan perlunya kebijakan pembangunan di Tanah Air disokong dengan data-data HAM yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan ini, Kementerian HAM meluncurkan Satu Data HAM, yakni sebuah inisiatif konkret untuk mengakhiri persoalan fragmentasi data HAM di Tanah Air.

    “Penguatan tata kelola data merupakan fondasi penting dalam membangun peradaban HAM sebagaimana digagas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

    Hal tersebut ia sampaikan pada acara Kick off Satu Data HAM di Hotel Shangrila, Jakarta. Untuk diketahui, Inisiatif Satu Data HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam penyusunan Satu Data HAM, Kementerian HAM berdialog secara intensif bersama Bappenas selaku dewan pengarah SDI dan BPS sebagai Pembina data.

    Lebih lanjut, dalam acara bertajuk ‘Satu Tahun Prabowo-Gibran, Satu Data HAM’, Pigai menjelaskan platform Satu Data HAM memungkinkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk berbagi pakai data secara terstandar.

    Hingga kini, sambung Pigai, Kementerian HAM telah merampungkan baik dari aspek regulasi melalui Permen HAM Nomor 13 Tahun 2025 tentang Satu Data HAM, Keputusan Menteri HAM Nomor MHA-1.TI.06.03 Tahun 2025 Tentang Penyelenggara Satu Data HAM, tampilan awal platform (mock up), hingga perencaaan tata Kelola data melalui Grand Design Satu Data HAM.

    “Satu Data HAM ini adalah etalase pembangunan HAM di Indonesia, yang tidak hanya menggambarkan upaya perlindungan HAM yang dilakukan pemerintah tetapi juga meliputi pemenuhan dan penghormatan HAM,” ujar Pigai.

    Lebih lanjut, Pigai memaparkan sejak berdiri pada 21 Oktober 2024 Kementerian HAM telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan penerapan HAM dalam kebijakan pembangunan. Dari proses tersebut, persoalan terkait data HAM yang tersebar dan tidak saling terhubung, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah dinilai masih menjadi masalah.

    Dengan ini, dia mengajak seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah hingga masyarakat sipil dan akademisi, untuk turut serta memberikan masukan dalam membangun Satu Data HAM. Pasalnya, Pigai yakin pembangunan ekosistem Satu Data HAM akan berdampak positif dalam upaya pemerintah untuk mendorong kebijakan pembangunan yang lebih mengedepankan keadilan dan kemanusiaan.

    “Acara Kick-Off Satu Data HAM menjadi langkah awal menuju tata Kelola data HAM yang lebih baik. Dengan semangat kolaborasi nasional, Kementerian HAM berharap Satu Data HAM dapat menjadi salah satu fondasi atau pilar penting bagi peradaban HAM dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Pigai.

    Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi HAM Linda Pratiwi menyampaikan pihaknya telah mematangkan roadmap Satu Data HAM untuk lima tahun mendatang. Beberapa milestones hingga lima tahun ke depan telah disusun di antaranya penyusunan regulasi, Pembangunan infrastruktur, integrasi data-data HAM nasional, interoperabilitas layanan, pengembangan Artificial Intelligence, hingga penguatan Satu Data HAM sebagai bagian krusial dalam Pembangunan kebijakan HAM berbasis data.

    “Mulai tahun depan, kami akan memulai konsolidasi data-data HAM bersama Kementerian dan lembaga hingga pemerintah daerah,” kata Linda.

    Turut hadir di antaranya Irwasum Polri, Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional, Sekretaris Kemenekraf, dan Plh. Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat eselon 2 kementerian dan Lembaga pada acara kick off Satu Data HAM.

    (akn/ega)