Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    Usul Uya Kuya Raker dengan Menaker Tekan Pengangguran, Kirim Anak Muda hingga Perawat ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan usulan dalam rapat kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Senin (5/5/2025).

    Menurutnya, pengangguran atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ramai dibicarakan belakangan terjadi salah satunya karena tidak adanya kecocokan skill sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaan.

    Untuk itu ia mengusulkan adanya penambahan skil (upgrade skill) SDM sesuai dengan lapangan pekerjaannya 

    Ayah dari Cinta Kuya itu pun menyambut baik program Kemenaker tentang School to Work Transition yang dipaparkan oleh Menaker Yassierli.

    Namun, Uya menyoroti perihal penyesuaian teknologi di masa mendatang.

    Hal ini lantaran berpengaruh untuk menentukan lapangan pekerjaan suatu negara.

    Fenomena demikian pun telah terjadi di luar negeri maupun di Indonesia.

    Uraian Uya Kuya antara lain; ojek pangkalan jadi ojek online, toko fisik ke toko inline, call center dijawab mesin penjawab otomatis, cash jadi cashless, dan lainnya.

    “Saya pikir ini harus dipikirkan, anak-anak muda harus pintar untuk upgrade skill-nya, untuk menghadapi tantangan zaman. Pemerintah harus mencoba melihat bagaimana minat para pelajarnya, misal yang punya minat IT bisa diarahkan ke Artificial Intelligence atau game coding,” papar Uya.

    Pihaknya juga menyinggung kelangsungan program yang telah ada hasil kerjasama pemerintah dengan pemerintah luar negeri.

    Satu contohnya adalah Triple Win di Jerman, program kerjasama antara Jerman dan negara asal pekerja migran seperti Indonesia untuk memfasilitasi penempatan perawat di Jerman.

    Uya menilai kelancaran program tersebut menurun, hal ini karena perawat peserta program tidak dilatih kemampuan dasar yakni kemampuan berbahasa Jerman.

    “Padahal gajinya besar di sana, nah ini bagaimana kita ajarkan sekolah vokasi untuk orang yang jadi perawat diajarkan dari SMA kurikulum bahasa Jerman, atau untuk anak muda yang dikirim keluar negeri diajar kemampuan bahasa Inggris misal,” harap dia.

    Terakhir ia mendambakan program inisiasi Kemenaker bertajuk School to Work Transition serta lembaga vokasi bisa melahirkan orang-orang yang memiliki matching skill dengan lapangan pekerjaannya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah orang yang belum mendapat pekerjaan atau pengangguran sebanyak 7,28 juta orang dari total angkatan kerja 153,05 juta pada Februari 2025.

    “Terdapat jumlah orang yang menganggur sebanyak 7,28 juta orang,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia mengatakan, dari total jumlah angkatan kerja sebanyak 153,05 juta orang ini termasuk sebanyak 144,77 orang yang bekerja. 

    Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 3,59 juta orang.

    Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari tercatat menurun meskipun jumlah penganggur meningkat. 

    Hal ini terjadi lantaran tingkat penyerapan penduduk yang bekerja jauh lebih tinggi 2,52 persen dibandingkan dengan peningkatan pengangguran sebesar 1,11 persen.

    Total pengangguran sebanyak 7,28 juta pada Februari ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76 persen. 

    “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan Februari 2024 yang sebesar 4,82 persen,” jelas Amalia.

     Di sisi lain, penurunan tingkat pengangguran terbuka ini juga terjadi pada perempuan sebesar 4,41 persen dibandingkan bulan Agustus 2024 sebesar 4,92.

    Sedangkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen basis point menjadi 4,98 persen dibandingkan Agustus 2024 mencapai 4,90 persen.

    “Penurunan tingkat pengangguran terbuka juga konsisten terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan,” tutur Amalia.

    Sekilas Program Kemenaker

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memperkenalkan program School to Work Transition yang akan dijalankan Kementerian Ketenagakerjaan lewat kolaborasi antar-kementerian dan lembaga.

    Program ini merupakan integrasi pelatihan serta pemagangan berskala nasional yang dirancang khusus untuk menurunkan tingkat pengangguran di kalangan muda.

    Program tersebut disampaikan Menaker dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

    Menaker mengatakan, skema School to Work Transition menyasar lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mengingat tingkat pengangguran tertinggi berada pada kelompok usia 19–24 tahun.

    Data juga menunjukkan bahwa lulusan SMK memiliki proporsi pengangguran terbesar dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, terjadi mismatch antara jurusan pendidikan dengan kebutuhan industri, yakni beberapa jurusan memiliki tingkat pengangguran di atas rata-rata.

    Ia juga menambahkan bahwa program ini berfokus pada pengembangan keterampilan masa depan, termasuk elektronika industri, Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan (AI); dipadukan dengan pelatihan soft skill, penguasaan bahasa asing, serta kewirausahaan; dengan tujuan untuk menjembatani kesenjangan dan ketidakcocokan antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan industri.

    “Program ini akan diselenggarakan secara masif dengan skema hybrid, dan diorkestrasi oleh Kemnaker melalui 303 BLK milik pemerintah serta 2.421 LPK swasta,” ucapnya.

    Adapun tema prioritas dalam program ini meliputi smart operation, smart creative IT skills, agroforestry, dan green jobs. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Kita ingin tema-tema ini menjadi unggulan pelatihan kami tahun ini. Dan kami membutuhkan kerja sama juga dengan lintas kementerian untuk bisa mengeksekusi ini,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha, Nitis Hawaroh)

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Kemendagri dorong pemda kerja sama jaga stok pangan daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (pemda) agar menjalin kerja sama dengan daerah penghasil dalam menjaga stok/ketersediaan pangan di daerah.

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan bahwa upaya ini juga bertujuan untuk mengendalikan harga pangan. Langkah tersebut penting agar daerah penghasil dapat menyalurkan hasil produksinya, sehingga produsen memperoleh harga yang layak.

    “Harapannya, daerah-daerah yang tinggi [kebutuhannya] bisa terpasok dengan baik,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengimbau pemda agar berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di wilayah masing-masing untuk mengetahui penyebab kenaikan inflasi.

    Dengan demikian, pemda dapat lebih memahami permasalahan yang ada, sehingga langkah pengendalian dapat dilakukan secara tepat. Terlebih, ia melihat komoditas yang mengalami kenaikan harga di tiap daerah sangat spesifik.

    “Kami berharap masing-masing kepala daerah bisa bertanya kepada BPS-nya,” jelasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berdialog dengan pemda yang harga sejumlah komoditasnya terbilang tinggi. Ia menanyakan penyebab tingginya harga tersebut, sekaligus menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Pemda.

    Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, inflasi pada April 2025 terhadap Maret 2025 tercatat sebesar 1,17 persen. Adapun inflasi April 2025 terhadap April 2024 atau year on year mencapai 1,95 persen.

    Inflasi secara bulanan tersebut utamanya didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, inflasi secara tahunan disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

    Selain dari BPS, Rakor tersebut juga dihadiri secara langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono. Turut hadir Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

    Tak hanya itu, sejumlah narasumber lainnya turut terhubung secara virtual. Mereka di antaranya perwakilan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, serta TNI. Rakor ini juga diikuti oleh jajaran Pemda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan pejabat terkait lainnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Hadapi Pelemahan Ekonomi, Rudiantara Singgung Urgensi Konsolidasi Industri Telko

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Periode 2014-2019 Rudiantara menekankan pentingnya konsolidasi di industri telekomunikasi dalam menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi. 

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat melambat ke angka 4,87% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2025 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 5,11% yoy.  

    Perlambatan pertumbuhan tersebut turut dirasakan oleh pengusaha telekomunikasi di dalam negeri.

    Untuk menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi, menurut Rudiantara, perusahaan telekomunikasi perlu meringankan ongkos operasional. Salah satu caranya dengan konsolidasi. 

    Merger antara XL Axiata dan Smartfren dinilai sebagai salah satu langkah yang tepat untuk menjaga pertumbuhan di tengah kondisi yang makin menantang. 

    “Ya. Istilahnya kalau top line atau pendapatannya tidak bisa ngangkat, ya cost-nya yang harus dijaga. Ya cuman itu aja,” ujar Rudiantara kepada Bisnis di sela-sela acara Penjurian Bisnis Indonesia Award 2025, Senin (5/5/2025). 

    Diketahui, XLSMART, hasil merger antara XL Axiata dan Smartfren, resmi beroperasi pada 16 April 2025. Operator baru ini mulai melayani pelanggan dengan janji peningkatan layanan, termasuk pembangunan 8.000 site jaringan baru dalam 5 tahun ke depan. Kemampuan dalam memacu jaringan dapat dilakukan berkat kekuatan modal yang lebih besar. 

    Rudiantara menambahkan merger antara Smartfren dan XL Axiata merupakan langkah strategis jangka panjang untuk menurunkan biaya industri. 

    Dengan konsolidasi tersebut, lanjut Rudiantara, operator telekomunikasi memiliki skala ekonomi yang lebih tinggi dan industri yang lebih sehat.

    “Agar operatornya mempunyai skala ekonomi yang tinggi, lebih sehat, industrinya harus konsolidasi. Tiga operator, maka kekuatan industrinya lebih sehat,” katanya.

    Rudiantara menyinggung keberhasilan merger Indosat dan Tri Hutchison Asia (H3I) dalam meningkatkan kinerja kedua perusahaan. 

    Dia menyebut peningkatan EBITDA sebagai salah satu indikator positif, karena EBITDA yang lebih tinggi menghasilkan cash flow yang dapat digunakan untuk investasi ulang. EBITDA tinggi juga bisa membuat investor lebih tenang karena selalu berharap dividen yang besar. 

    Indosat mencatat laba bersih Rp1,3 triliun atau naik 1,2% secara tahunan pada  kuartal I/2025. Emiten berkode saham ISAT itu membukukan pendapatan kuartal I/2025 yang stabil sebesar Rp13,5 triliun, dengan EBITDA sebesar Rp6,4 triliun. 

    “Ya pastinya kalau pemegang saham itu maunya dividennya tinggi. Tapi kan dividen tinggi juga kalau misalkan dibayar semua, enggak ada untuk investasi ulang ya kasihan industrinya,” katanya.

  • Konsumsi Rumah Tangga Melambat 4,89 Persen Meski Sudah Ditopang Lebaran 2025 – Halaman all

    Konsumsi Rumah Tangga Melambat 4,89 Persen Meski Sudah Ditopang Lebaran 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tumbuh 4,89 persen dan berkontribusi 54,53 persen.

    Konsumsi rumah tangga awal tahun ini tumbuh melambat bila dibandingkan kuartal IV 2024 sebesar 4,98 persen dan kuartal I 2024 yang mencapai 4,91 persen.

    Meski melambat, pertumbuhan konsumsi rumah tangga didorong oleh adanya liburan serta momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri di akhir bulan Maret 2025.

    “Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53 persen dan tumbuh 4,89 persen,” kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Konferensi Pers, Senin (5/5/2025).

    Amalia menyebut, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini juga didorong oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) mencapai 2,12 persen atau tumbuh melambat dari kuartal IV 2024 sebesar 5,03 persen dan kuartal I 2024 tumbuh 3,79 persen.

    “PMTB kontribusinya 28,63 persen namun tubuh melambat 2,12 persen,” jelas Amalia.

    Di sisi lain, di triwulan I 2025 ini konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38 persen dengan kontribusi 5,88 persen.

    Menurutnya, hal ini terjadi lantaran di tahun 2024 lalu konsumsi pemerintah lebih tinggi didorong adanya Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Saat triwulan pertama tahun lalu ada belanja pemerintah yang cukup besar terutama untuk pemilihan umum. Jadi di tahun lalu ada pemilu, di tahun ini tidak ada pemilu, itu salah satunya,” ungkapnya.

     

  • Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    “[Rapat] paripurna, … paripurna,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 4,87 Persen pada Kuartal I-2025

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Hanya 4,87 Persen pada Kuartal I-2025

    JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 mencapai 4,87 persen secara year on year (yoy).

    Adapun pertumbuhan ini melambat 0,98 bila dibandingkan kuartal IV-2024 yang mencapai 5,02 persen (yoy).

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan eknomi indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal I 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas harga konstan mencapai Rp3.264,5 triliun.

    “Sehingga pertumbuhan ekonomi indonesia pada triwulan I 2025 adalah 4,87 persen bila dibandingkan dengan triwulan I 2024 atau secara year on year,” ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin, 5 Mei.

    Amalia menyampaikan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 bila dibandingkan dengan kuartal IV 2024 atau secara secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) terkoreksi 0,98 persen.

    Sebelumnya berdasarkan konsensus pertumbuhan ekonomi dari Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 diperkirakan berada di level moderat sebesar 4,91 persen secara tahunan atau year on year (yoy), atau melemah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11 persen (yoy).

    Menurutnya hal ini sejalan dengan data makroekonomi, survei pelaku usaha dan konsumen, serta indikator sektor riil yang menunjukkan tekanan domestik maupun eksternal.

    Josua menjelaskan konsumsi rumah tangga, sebagai penopang utama perekonomian, pada kuartal I-2025 diperkirakan tumbuh 4,50 persen (yoy) atau melambat dari 4,91 persen pada kuartal I-2024, didorong oleh masih terjaganya optimisme konsumen yang tercermin dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) Maret 2025 di angka 121,1, walaupun turun dibandingkan pada Februari 2025 sebesar 126,4.

    “Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang berada di atas 100 menandakan keyakinan masyarakat masih optimis,” ujarnya kepada VOI, 4 Mei.

    Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 akan tumbuh sebesar 4,91 persen secara year on year (yoy) atau melambat dari pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2024 sebesar 5,02 persen (yoy).

    Chief Economist of Bank Mandiri Andry Asmoro ungkapkan terdapat beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025 yaitu pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan akan di bawah 4,9 persen (yoy) pada kuartal I 2025, melambat dari 5,0 persen (yoy) pada posisi kuartal IV 2024.

    “ini mencerminkan kecenderungan masyarakat untuk melakukan pengeluaran secara hati-hati, dengan sebagian pendapatan dialokasikan untuk tabungan berjaga-jaga,” mengutip keterangan tertulis Bank Mandiri, Minggu, 4 Mei.

  • Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    Laporan BPS Patahkan Optimisme Sri Mulyani, Pertumbuhan Ekonomi “Nyungsep” di Bawah 5 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi  kuartal I-2025 di bawah prediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mematahkan optimisme Sri Mulyani yang meyakini pertumbuhan Indonesia masih bisa di atas 5 persen. Sri Mulyani kecele.

    Pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025 berdasarkan laporan BPS hanya sebesar 4,87 persen. Capain ini anjlok dibandingkan kuartal I-2024 atau secara tahunan (year on year/yoy).

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) maka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2025 sebesar 4,87 persen (yoy). Capaian ini lebih rendah dibanding kuartal I-2024 yang tumbuh sebesar 5,11 persen yoy.

    “Bila dibandingkan dengan kuartal IV-2024 atau secara kuartalan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar  minus 0,98 persen,” kata dia Amalia, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Amalia Adininggar Widyasanti menyebut capaian kuartal I 2025 yang terendah sejak kuartal I-2021, ketika ekonomi Indonesia mengalami kontraksi -0,69 persen akibat pandemi Covid-19.

    “Kuartal pertama 2025 tumbuh 4,87 persen secara yoy. Ini lebih rendah dari kuartal I-2024 karena tidak ada dorongan belanja pemilu seperti tahun lalu,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (5/5).

    Amalia menjelaskan, salah satu faktor pelemahan pertumbuhan ekonomi di awal 2025 adalah tidak adanya momentum Pemilu seperti di kuartal pertama 2024, yang saat itu mendorong konsumsi domestik secara signifikan melalui belanja kampanye dan aktivitas politik.

  • Pengangguran Februari 2025 Capai 7,28 Juta, Turun Dibanding Tahun Lalu – Page 3

    Pengangguran Februari 2025 Capai 7,28 Juta, Turun Dibanding Tahun Lalu – Page 3

    Lebih lanjut, BPS juga mencatat perkembangan status pekerjaan penduduk pada Februari 2025. Dari total 145,77 juta penduduk yang bekerja, sebesar 37,08 persen di antaranya merupakan buruh, karyawan, atau pegawai. Kelompok ini juga mengalami peningkatan paling besar dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Pada Februari 2025, dari 145,77 juta orang penduduk bekerja, sebanyak 37,08 persen diantaranya berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai,” ujarnya.

    Sebaliknya, jumlah pekerja bebas di sektor pertanian justru mengalami penurunan sebesar 0,04 juta orang. Hal ini bisa mencerminkan pergeseran jenis pekerjaan yang diambil oleh masyarakat dari sektor informal ke sektor formal, meskipun belum sepenuhnya merata.

    Meskipun terdapat peningkatan dalam jumlah pekerja formal, proporsi pekerja informal masih mendominasi. Pada Februari 2025, proporsi pekerja informal mengalami peningkatan tipis dibandingkan Februari 2024, yaitu menjadi sekitar 59,40 persen dari total penduduk bekerja.

    “Sementara itu, proporsi pekerja informal per Februari 2025 mengalami peningkatan tipis dibandingkan Februari 2024 menjadi sekitar 59,40 persen dari total penduduk bekerja,” pungkasnya.

  • Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Konsumsi Rumah Tangga Loyo Meski Ada Lebaran, Ini Kata BPS

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 mencapai 4,87% secara year on year (yoy). Pertumbuhan itu utamanya ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 54,53% dan tumbuh 4,89%.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%. Meski ada momen Lebaran, di tahun ini tidak ada momen Pemilu yang mendorong belanja seperti di tahun lalu.

    “Kalau kita bandingkan ke kondisi tanpa Pemilu, sebenarnya di kuartal I-2025 ini relatif bagus dibandingkan dengan kuartal I tahun-tahun sebelumnya yang tanpa Pemilu,” ucap Amalia.

    Berdasarkan catatan BPS, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 memang lebih baik dibandingkan kuartal I-2022 yang tumbuh 4,35% dan kuartal I-2023 4,53%. Pertumbuhan itu didorong oleh momen Ramadan dan Idul Fitri, di mana subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah transportasi dan komunikasi, serta restoran dan hotel.

    Alasan lain yang membuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal I-2025 melambat dikarenakan momen Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Dengan demikian libur panjang Lebaran tidak terekam dalam kuartal yang sama, melainkan pada April atau kuartal II-2025.

    “Momen hari pertama Idul Fitri-nya jatuh di triwulan I, tetapi H+1 Lebaran, H+2 Lebaran, liburan selanjutnya itu tidak terekam dalam momen triwulan I, yang libur panjangnya itu nanti terekam di triwulan II-2025,” jelas Amalia.

    Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,53% dan tumbuh 4,89%. Kemudian disusul Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang kontribusinya 28,03%, namun tumbuh melambat 2,12%.

    Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor yakni tumbuh 6,78% didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, konsumsi pemerintah yang kontribusinya 5,88% mengalami kontraksi -1,38%.

    Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian mencatat pertumbuhan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 10,52%. Capaian ini berbanding terbalik dibandingkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, ketika sektor pertanian mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 3,54%.

    “Kinerja positif sektor pertanian tahun ini didorong oleh adanya peningkatan produksi padi dan jagung sebesar 51,45% dan 39,02% sepanjang triwulan 1-2025 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, serta meningkatnya permintaan domestik,” imbuhnya.

    Tonton “DPR Apresiasi Prabowo: Konsisten dengan Target Pertumbuhan Ekonomi” di sini:

    (kil/kil)