Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan
    Orde Baru
    .
    Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).
    “Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan,” kata Zulkifli Hasan.
    Menurut
    Zulhas
    , pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai
    swasembada pangan
    .
    Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.
    “Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun,” bebernya.
    Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.
    “Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan,” tuturnya.
    Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.
    Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
    Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.
    Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.
    “Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman
    orde baru
    punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani,” jelasnya.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
    Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.
    “Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Kabar Baik! Rumah Subsidi Bagi Wartawan Naik Jadi 3.000 Unit

    Bekasi –

    Pemerintah menambah jumlah rumah subsidi untuk pekerja industri media dari semula 1.000 unit kini menjadi 3.000 unit.

    Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media di Gran Harmoni, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    Meutya mengatakan kepastian penambahan rumah ini usai ia berbicara dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait.

    “Menteri Perumahan tadi bisik-bisik, ibu menteri saja yang mengumumkan bahwa jatah yang tadi 1.000 rumah bersubsidi bagi wartawan, hari ini ini dinaikkan menjadi 3.000 rumah,” ujar Meutya, Selasa (6/5/2025).

    Meutya memaparkan jumlah wartawan yang tersebar di seluruh di Indonesia sebanyak 100 ribu orang. Untuk itu, ia mengharapkan kalau program rumah subsidi ini bisa bertambah lagi.

    “Jurnalis itu di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya. Jumlahnya ada kurang lebih 100 ribu atau 70%, Pak Ara, belum memiliki rumah yang layak. Jadi, ini tepat sekali kita atau negara hadir atas arahan Presiden,” jelasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian PKP bekerja sama dengan Komdigi, BPS, BP Tapera, dan BTN untuk menyalurkan rumah subsidi untuk wartawan.

    Pemerintah menerapkan akselerasi kepemilikan rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pekerja media. Adapun, program tersebut telah dirilis pada awal April 2025.

    (fay/fay)

  • Boy Thohir Borong 46,8 Juta Saham MBMA, Ini Pertimbangannya – Halaman all

    Boy Thohir Borong 46,8 Juta Saham MBMA, Ini Pertimbangannya – Halaman all

     

    TRIBJNNEWS.COM, JAKARTA – Garibaldi Thohir atau dikenal Boy Thohir memperluas portofolio investasinya dengan membeli saham PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) sebanyak 46,8 juta lembar saham.

    Menurutnya, aksi beli di tengah masih fluktuatifnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ini dilakukan karena fundamental ekonomi nasional yang masih solid.

    Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal I/2025 pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 4,87 persen, angka yang relatif baik mengingat situasi ekonomi global tengah disibukkan dengan perang tarif.

    “Hal ini dilakukan karena saya percaya terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan fundamental operasional perusahaan” katanya, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan, pemilihan MBMA didasari oleh keterlibatannya sebagai salah satu pendiri Merdeka Group, serta prospek bisnis perusahaan yang kuat dalam jangka panjang, yang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang secara konsisten mendorong pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Beberapa waktu lalu MBMA melakukan penandatanganan perjanjian definitif dengan mitra strategis asal China, Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (Huayou), untuk membangun pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik dengan teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) di Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

    “Saya milih MBMA karena memiliki prospek dan rencana ekspansi bisnis yang cukup positif, serta memiliki rekam jejak yang cukup solid,” ujarnya.

     

  • APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    APBD Tertinggi Kedua di Jatim, Penanggulangan Kemiskinan di Bojonegoro Rendah

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Meski memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar kedua di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai belum optimal dalam menanggulangi kemiskinan. APBD Bojonegoro pada 2024 sebesar Rp8,2 triliun. Sementara, jumlah penduduk miskin di Bojonegoro mencapai 147,33 ribu jiwa sesuai yang tercatat dalam Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024.

    Dalam pengelolaan APBD yang tinggi itu, jumlah penurunan angka kemiskinan masih minim. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bojonegoro turun dari 12,18 persen pada Maret 2023 menjadi 11,69 persen pada Maret 2024. Secara jumlah, penduduk miskin berkurang sekitar 5.920 jiwa. Kondisi ini menempatkan Bojonegoro di posisi ke-11 dengan angka kemiskinan tertinggi dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur.

    Jika dibandingkan dengan Kabupaten Madiun, pada tahun 2024, kekuatan APBD Kabupaten Madiun yang hanya sebesar Rp2,1 Triliun, tetapi angka penurunan kemiskinan hampir sama dengan Kabupaten Bojonegoro. Profil kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun, penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun, dari 11,04 persen pada Maret 2023 menjadi 10,63 persen pada Maret 2024.

    Merespons persoalan tersebut, Bojonegoro Institute (BI) menggelar forum kajian pembangunan daerah bertema “Membangun Kemitraan Multipihak Dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan”. Forum ini merupakan kolaborasi bersama Ford Foundation dan mendapat arahan dari Pusat Fasilitasi Kerjasama (Fasker) Kementerian Dalam Negeri RI.

    Direktur Bojonegoro Institute, Abdul Wahid Saiful Huda, mengatakan bahwa forum ini bertujuan untuk mendorong lahirnya model kemitraan multipihak (multi-stakeholder partnership/MSP), yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, CSO, dan sektor swasta. “Ini bukan hanya forum diskusi, tapi ruang aksi kolaboratif untuk mengurai persoalan kemiskinan dan ketimpangan di Bojonegoro,” ungkap pria yang akrab disapa AW, Selasa (6/5/2025).

    Ia menjelaskan, kantong-kantong kemiskinan di Bojonegoro sebagian besar berada di wilayah pedesaan yang mata pencahariannya berbasis sumber daya alam. Ketergantungan pada sektor ini menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap krisis iklim, kerusakan lingkungan, hingga bencana alam. Untuk itu, dalam forum MPS ini bisa berdiskusi melihat dari banyak sudut pandang agar program pengurangan kemiskinan dari Pemkab Bojonegoro ini sesuai target.

    Sementara dari sisi kualitas pembangunan manusia, Bojonegoro masih berada di peringkat bawah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 tercatat sebesar 70,85 – menempati urutan ke-13 terendah di Jawa Timur. “Salah satu faktor struktural kemiskinan adalah pernikahan anak. Ironisnya, ini masih marak terjadi di kalangan keluarga kurang mampu, yang justru memperparah kemiskinan antar generasi,” tambahnya.

    Untuk itu, melalui forum ini, BI menargetkan lahirnya kesepahaman lintas sektor tentang penanganan pengaduan publik, serta terbentuknya model kemitraan multipihak yang konkret untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan inklusif di desa-desa. “Kami juga berharap ada rekomendasi strategis dari para pihak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

    Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Bojonegoro, Heri Widodo, mengatakan Pemkab Bojonegoro membuka ruang selebar-lebarnya untuk kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi sipil dalam menyusun arah pembangunan daerah. Sehingga, sebagai OPD yang berhubungan dengan publik bisa semaksimal mungkin sesuai dengan aspirasi dan pengaduan masyarakat.

    “Kami menerima masukan dari semua pihak, termasuk lewat forum-forum seperti ini. Pemkab juga sudah menggulirkan program ‘Sapa Bupati’ di pendapa dan desa-desa agar keluhan warga didengar langsung oleh Bupati,” jelasnya.

    Untuk diketahui dalam forum diskusi ini Bojonegoro Institute (BI) mengundang dari unsur pemerintah daerah, dari Dinas Sosial, Dinas Kominfo, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bojonegoro, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan perguruan tinggi di Kabupaten Bojonegoro. [lus/beq]

  • Ekonomi Indonesia Gagal Tembus 5%, Ancaman Resesi Mengintai – Page 3

    Ekonomi Indonesia Gagal Tembus 5%, Ancaman Resesi Mengintai – Page 3

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% pada triwulan I tahun 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2025 mencapai Rp 5.665,9 triliun. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp 3.264,5 triliun.

    “Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 adalah sebesar 4,87% bila dibandingkan dengan triwulan I-2024 atau secara year-on-year,” kata Amalia dalam konferensi pers pengumuman pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025, di Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Menurut Amalia, kontraksi ekonomi secara kuartalan atau quarter-to-quarter pada triwulan I merupakan pola musiman yang umum terjadi. Ia menjelaskan bahwa setiap awal tahun, kegiatan ekonomi biasanya cenderung melambat dibandingkan akhir tahun sebelumnya, sehingga pola penurunan di triwulan pertama ini sejalan dengan tren historis.

    “Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 ini sejalan dengan pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya di setiap kuartal ke-1 itu relatif selalu lebih rendah dibandingkan dengan kuartal ke-4 tahun sebelumnya,” jelasnya.

    Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor mencatatkan pertumbuhan positif pada triwulan I-2025 secara tahunan. Namun, satu sektor yakni pertambangan mengalami kontraksi.

    “Pada triwulan I-2025 secara year-on-year, seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali lapangan usaha pertambangan,” ujarnya.

  • Ada 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tangguh – Page 3

    Ada 3,59 Juta Lapangan Kerja Baru, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tangguh – Page 3

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

     

  • Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Ekonomi RI Kuartal I Cuma 4,87%, Pengamat Sebut Bisa Lebih Mengkhawatirkan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 melambat ke 4,87% (year on year). Perolehan itu lebih rendah dari kuartal I-2024 yang sebesar 5,11% dan pada kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02%.

    Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan ketidakpastian global yang semakin meningkat membuat kondisi ekonomi Indonesia ke depan lebih mengkhawatirkan. Mengingat kuartal I yang sudah alami pelemahan, padahal dampak dari gonjang-ganjing global baru akan dimulai.

    “Ini sebelum gonjang-ganjing yang ada di tingkatan eksternal dan itu juga sudah ditopang dengan Ramadan serta Lebaran, tapi ternyata memang ada pelemahan. Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” kata Yose dalam acara Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

    Yose melihat ekspor Indonesia akan terpengaruh dengan kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dengan kondisi itu, bukan tidak mungkin jika pertumbuhan ekonomi turun lebih jauh.

    “Ekspor kita bukan hanya ke AS, tetapi dengan pelemahan yang ada di tingkatan global, itu harga-harga komoditas akan turun, padahal banyak pemasukan kita asalnya dari komoditas dan itu tentunya akan berpengaruh juga kepada ekspor kita yang akhirnya menurunkan lebih jauh lagi pertumbuhan ekonomi kita,” ucap Yose.

    Menurut Yose, pemerintah harus lebih bersiap diri menghadapi kondisi-kondisi yang semakin tidak menentu ke depan. Pasalnya permasalahan ke depan disebut akan lebih kompleks.

    “Jadi ini belum ada apa-apanya nih kelihatannya, jadi memang perlu pegangan lebih erat lagi, lebih keras lagi. Permasalahannya dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan. Kalau tahun 2008 atau 2012 ketika ada krisis itu, Indonesia kan bahkan sempat disebut komodo dragons economy karena kulitnya tebal, resilien, tetapi ternyata sekarang ini nggak terlalu seperti itu,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Chief Economist Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan bahwa ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Terlebih sejak Trump mulai menerapkan kebijakan tarif impor tinggi.

    “Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan. Kondisi eksternal tidak mendukung prospek pertumbuhan jangka pendek kita sejak Presiden Trump mulai memainkan tarif,” tutur David.

    Populasi kelas menengah dan konsumsi rumah tangga yang turun turut melemahkan perekonomian. Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2025 tumbuh 4,89%, melambat jika dibandingkan dengan kuartal I-2024 yang tumbuh 4,91%.

    (kil/kil)

  • Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Tumbuh 4,87%, Bukti Ekonomi Indonesia Masih Tahan Guncangan Global – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 mencapai 4,87% (year-on-year), menurut rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Senin (5/5/2025). Di tengah tekanan global, capaian ini dinilai mencerminkan ketahanan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut angka ini sangat baik.

    “Pencapaian pertumbuhan ini adalah sangat baik, di tengah adanya tekanan pertumbuhan ekonomi global, di mana sebagian besar negara partner dagang Indonesia juga mengalami perlambatan ekonomi, seperti Amerika Serikat yang telah tumbuh negatif sebesar -0,3% dan Jerman yang tumbuh hanya 0,2% y-y,” ujar Fakhrul dikutip Selasa (6/5/2025).

    Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 4,89%, diikuti ekspor yang tumbuh 6,78%. Sementara belanja pemerintah justru mengalami kontraksi -1,38% karena proses normalisasi fiskal pasca Pemilu 2024.

    “Ini juga melambangkan setelah tahun pemilu berhasil dengan gemilang, pemerintah kembali pada kesinambungan kebijakan fiskal. Perlahan tapi pasti, mesin ekonomi masyarakat dan sektor swasta akan berputar kembali,” lanjut Fakhrul.

    Senjata Indonesia

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap belanja pemerintah bisa mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal I-2025, ekonomi Indonesia tumbuh 4,87 persen.

    Airlangga berharap, pada kuartal II-2025 nanti, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menunjukkan tren peningkatan positif.

    “Jadi terkait dengan perkembangan selanjutnya nanti kita lihat di kuartal berikutnya,” kata Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Airlangga mengatakan, kondisi ini cukup baik diantara negara G20 yang hanya terpaut tidak jauh di bawah China dengan 5,4 persen. Di regional ASEAN Indonesia juga berada di bawah Vietnam yang tumbuh 6,93 persen.

    Belanja Pemerintah Jadi AndalanMenko Airlangga mengatakan, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

    “Karena kita lihat di kuartal berikutnya ini diharapkan anggaran pemerintah sudah mulai berjalan sehingga momentum pertumbuhan bisa dijaga,” beber Menko Airlangga.

     

  • Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Bank Dunia: Kemiskinan Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.

    Standar ini ditentukan berdasarkan pengeluaran minimum sebesar USD 6,85 per hari atau sekitar Rp38.411 per orang per hari. Jika dihitung per bulan, itu setara dengan Rp1,15 juta per kapita.

    Dengan populasi Indonesia yang kini mencapai 285,1 juta jiwa (data Susenas 2024 dari BPS), angka tersebut berarti ada lebih dari 172 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan global.

    Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, posisi Indonesia masuk dalam posisi tertinggi kedua. Di peringkat pertama adalah Laos, yang memiliki persentase penduduk miskin lebih tinggi, yaitu 68,9% dari total populasi 7,8 juta jiwa.

    Filipina menyusul dengan 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk, lalu Vietnam dengan 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk, Thailand 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang, dan Malaysia hanya 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

    Bahkan, dibandingkan dengan negara raksasa seperti China bahkan mencatatkan angka kemiskinan lebih rendah, yakni 11,9% dari total penduduk 1,4 miliar jiwa, atau sekitar 166,6 juta orang.

    Perlu dipahami bahwa perhitungan garis kemiskinan ini menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP), bukan kurs biasa. PPP memperhitungkan daya beli masyarakat di masing-masing negara.

    Untuk Indonesia, menurut data Bank Dunia, nilai tukar daya beli atau PPP conversion factor Indonesia pada 2017 ada di angka 5.607,5. Itu artinya, standar garis kemiskinan global untuk negara berpendapatan menengah-atas sebesar USD 6,85 per hari kalau dikonversi ke rupiah jadi sekitar Rp 38.411 per orang per hari, atau kira-kira Rp 1,15 juta sebulan.

     

  • Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Serap 45% Pekerja Sektor Pertanian, Perkebunan Rakyat jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

    Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

    Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

    Menurutnya, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

    Eliza menjelaskan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap sekitar 45% tenaga kerja di sektor pertanian. Secara keseluruhan, sektor pertanian menyumbang sekitar 38% terhadap total tenaga kerja nasional, dan sektor perkebunan sendiri memberikan kontribusi sebesar 3–4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Lebih jauh, Eliza menyoroti peran krusial perkebunan rakyat sebagai penopang utama aktivitas ekonomi di pedesaan. “Aktivitas perkebunan rakyat memang menciptakan efek multiplier (berganda) yang baik untuk pengembangan perekonomian di desa dan juga pertumbuhan sektor-sektor jasa pendukung,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/5/2025).