Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ini Saran dari Pakar UGM

    Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ini Saran dari Pakar UGM

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fisipol UGM Hempri Suyatna menanggapi soal terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hempri menyebut keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya bergantung pada instruksi normatif, namun dukungan tingkat implementasi penyelesaian akar persoalan di lapangan. “Substansi Inpres ini sudah bagus, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana implementasinya. Jangan sampai hanya berhenti pada aturan di atas kertas,” ujarnya, Selasa (29/5/2025).

    Hempri mengatakan masalah penyelesaian yang perlu diselesaikan adalah perbedaan persepsi para pemangku kepentingan tentang konsep kemiskinan dan kesejahteraan. Pasalnya ada perbedaan dalam data dan indikator masyarakat miskin dari Badan Pusat Statistik dengan Bank Dunia dan masih sering terjadi ketidaksamaan pandangan antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat tentang siapa yang masuk kategori miskin atau sejahtera.

    “Jangan-jangan ketidakmampuan pengentasan isu kemiskinan selama ini disebabkan karena para pengambil keputusan tidak memiliki persepsi yang sama tentang konsep kemiskinan dan kesejahteraan sehingga memunculkan fenomena salah sasaran,” ujarnya.

    Hempri memberikan catatan dalam tiga strategi utama dalam Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem tersebut, yakni pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong kemiskinan. Menurutnya pendekatan ini baik, namun perlu dilengkapi dengan penguatan dimensi sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    “Kemiskinan jangan hanya dilihat dari dimensi ekonomi. Kita memiliki modal sosial yang kuat, seperti gotong royong dan solidaritas komunitas yang seharusnya dioptimalkan dan diberdayakan mengingat indeks kedermawanan dan religiositas masyarakat kita begitu tinggi,” ungkapnya.

    Hempri menegaskan dalam implementasi Inpres ini penting adanya fleksibilitas pendekatan di tiap daerah. Ia menilai bahwa Inpres ini harus berfungsi sebagai pedoman umum, sedangkan pelaksanaannya di tingkat daerah perlu disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lokal. “Kalau diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik daerah, khawatirnya malah tidak efektif. Harus ada variasi model pembangunan sesuai kekuatan lokal masing-masing,” jelasnya.

    Sementara, Hempri menyoroti persoalan klasik yang berulang dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu lemahnya koordinasi antar-lembaga. Hempri menegaskan hingga kini tumpang tindih program masih kerap terjadi, baik di antara lembaga pemerintah sendiri, antara pemerintah dan swasta, maupun dengan masyarakat.

    “Kita sudah punya BUMDes dan koperasi unit desa. Lalu muncul lagi koperasi merah putih. Ini menunjukkan kolaborasi dan koordinasi kita masih jauh dari ideal. Kalau setiap ganti rezim ganti kebijakan, kita terus mulai dari nol. Sebaiknya yang sudah ada diperbaiki dan diperkuat, bukan dihapus dan diganti,” tuturnya.

    Dalam konteks efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan pemerintah, Hempri menegaskan pentingnya penerapan efisiensi yang adil dan merata di semua tingkat pemerintahan. “Kalau daerah diminta berhemat, pusat juga harus sama. Jangan sampai pusat tetap jor-joran, ini soal keadilan,” ujarnya.

    Hempri pun mendorong pemerintah dalam menyusun master plan pengentasan kemiskinan yang komprehensif dan berjangka panjang. Menurutnya, walaupun telah ada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diperlukan sebuah blueprint khusus yang lebih terarah dan mendetail untuk mengawal pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. “Kontrol terbaik adalah dari masyarakat. Dengan pengawasan yang kuat dari level desa dan kelurahan, ketidaktepatan sasaran bisa segera terdeteksi dan diperbaiki,” ujarnya soal Inpres Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.

  • Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Prabowo Buka Sekolah Rakyat Berasrama Juli 2025, Ini Syarat Daftarnya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan program besar yang akan diluncurkan pada Juli 2025. Program ini adalah Sekolah Rakyat ‘berasrama’.

    Prabowo mengatakan ada sebanyak 53-55 Sekolah Rakyat yang akan dibuka pada Juli mendatang. Sekolah ini, katanya, akan diperuntukkan kepada masyarakat miskin.

    “Insyaallah bulan Juli kita buka mungkin 53-55 sekolah berasrama,” ungkapnya saat sambutan acara halalbihalal bersama TNI dan Polri di Balai Kartini, Jakarta, dikutip Rabu (7/5/2025).

    Prabowo menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan. Menurutnya, anak keluarga miskin tidak boleh melanjutkan pekerjaan orang tuanya.

    “Saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang becak, anaknya tidak perlu harus jadi tukang becak. Kalau bapaknya susah tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus.

    Saat ini, seleksi murid-murid Sekolah Rakyat Berasrama ini sudah dimulai. Kementerian Sosial, Kementerian PANRB dan BPS turun langsung melakukan hal ini karena mereka memiliki data. Syaratnya, kata Prabowo, adalah anak dari keluarga tidak mampu

    “Nah sekarang sudah mulai seleksi murid syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu dan salah satu teknik – mereka Kemensos, PANRB dan BPS karena mereka yang punya data – adalah mencek rumah tinggal keluarga tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu (5/5/2025) menyampaikan rencana peluncuran program nasional sekolah rakyat dengan sistem asrama. Menurut Kepala Negara, program ini menyasar anak-anak dari kelompok ekonomi rendah di Indonesia dan akan dimulai dengan pendirian sedikitnya 100 sekolah di berbagai wilayah.

    “Saya dapat laporan dari Menteri Sosial, baru datang dari Jawa Tengah. Beliau cerita, karena kita juga dalam waktu dekat akan buka minimal 100 sekolah berasrama yang dialamatkan untuk saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada dalam kelompok ekonomi yang paling rendah, desil satu dan desil dua,” ujarnya.

    Prabowo menegaskan bahwa program sekolah rakyat merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Ia pun mengapresiasi kerja cepat para menteri terkait, terutama Menteri Sosial serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah merancang implementasi awal program tersebut pada bulan Juli mendatang.

    “Bolak-balik saya katakan jangan dipaksa, berbuat, tapi kita tidak usah ngejar tanggal yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mereka ingin mendapat hasil terbaik cepat, silahkan. Tapi ujungnya nanti saya kira ini akan sangat dirasakan oleh orang yang paling bawah,” kata Presiden.

    Selain itu, Presiden menilai dukungan dari pemerintah daerah terhadap sekolah rakyat ini juga luar biasa. Kepala Negara mengungkapkan bahwa lebih dari 200 bupati dan wali kota telah menyiapkan lahan guna mendukung pembangunan sekolah.

    “Saya katakan, kalau Pemda siapkan lahan, kita bangun. Dan kita sudah siapkan anggaran APBN. Ternyata sambutannya lebih dari 200, ya Mensos, sudah siapkan lahan. Antara sekitar 5 hektare sampai 8 hektare, Lumayan. Sekolah, SD, SMP, SMA, 5 hektare saya kira jarang tuh di Indonesia,” lanjutnya.

    Prabowo menekankan perencanaan titik pembangunan dilakukan secara detail yang menyasar pada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Dalam dua hingga tiga minggu ke depan, Presiden berharap finalisasi desain hingga anggaran untuk pembangunan sekolah ini dapat segera terselesaikan.

    “Persiapannya sudah cukup matang. Ini saya kira akan dimatangkan 2-3 minggu lagi. Dan akan dilaksanakan dengan baik. Kita sudah merancang biaya pembangunan kampus tersebut. Yang cukup menurut saya hemat tapi bagus,” tegas Prabowo.

    (haa/haa)

  • Prabowo Targetkan Bangun 100 Sekolah Berasrama Tiap Tahun untuk Warga Tidak Mampu

    Prabowo Targetkan Bangun 100 Sekolah Berasrama Tiap Tahun untuk Warga Tidak Mampu

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia melalui program pendidikan.

    Kepala negara menyampaikan bahwa pemerintah akan membangun minimal 100 sekolah berasrama setiap tahunnya, khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu.

    Hal ini dia sampaikan dalam acara Halalbihalal bersama Purnawirawan TNI AD dan Keluarga Besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    “Sekolah berasrama ini biasanya di setiap negara itu untuk yang terpintar, itu tetap kita lakukan. Tapi saya akan bangun minimal 100 tiap tahun sekolah berasrama untuk keluarga yang paling tidak mampu,” katanya dalam forum itu.

    Presiden Ke-8 RI itu pun menegaskan tekadnya agar kemiskinan tidak diwariskan dari generasi ke generasi. dia mencontohkan bahwa anak dari pemulung atau tukang becak seharusnya memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya dan tidak lagi mengalami kehidupan serupa orang tuanya.

    “Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus [hidup dalam] itu. Tidak ada jalan lain. Siapa berani menang, berani benar, berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil,” ujarnya.

    Program ini, kata Prabowo, akan mulai berjalan pada Juli 2025. Pemerintah menargetkan pembangunan 53 hingga 55 kampus sekolah berasrama tahap awal. Saat ini proses seleksi siswa tengah berlangsung, dengan kriteria utama adalah berasal dari keluarga tidak mampu.

    “Sekarang sudah mulai seleksi murid, syaratnya harus benar-benar dari keluarga tidak mampu. Salah satu teknik mereka, Kemensos, PANRB, dan BPS karena mereka yang punya data, adalah mengecek rumah tinggal keluarga tersebut,” imbuhnya.

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun menunjukkan salah satu profil calon peserta didik bernama Naila, yang berasal dari keluarga dengan penghasilan kurang dari Rp1 juta per bulan dan memiliki lima tanggungan.

    Dia menunjukkan rasa haru dan kagum karena meskipun hidup dalam keterbatasan, Naila tetap tersenyum.

    “Itu rumahnya. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum,” tutur Prabowo yang terlihat tersentuh.

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa perjuangan hidupnya saat ini adalah demi mengubah nasib anak-anak seperti Naila di seluruh penjuru Indonesia.

    “Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila-Naila di Indonesia. Kalau ada yang tanya, ‘Apa mungkin?’ Harus mungkin. Dan kita buktikan. Kita akan berusaha sekeras-kerasnya,” pungkas Prabowo.

  • Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Fraksi Demokrat DPR Sarankan Pemerintah Ambil Langkah Nyata dan Terukur – Halaman all

    Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Fraksi Demokrat DPR Sarankan Pemerintah Ambil Langkah Nyata dan Terukur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mendorong pemerintah mengambil langkah yang nyata dan terukur merespons pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah pada kuartal I 2025.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan. 

    Pelemahan itu terlihat bila dibandingkan dengan capaian pada kuartal IV 2024 yakni 5,02 persen maupun kuartal I 2024 yaitu 5,11 persen. 

    Marwan bilang, situasi Ini menjadi alarm penting bagi pemerintah, terutama karena capaian ini terjadi pada tiga bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini saatnya pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur,” kata Marwan kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

    Ia menjelaskan, hal yang cukup mengkhawatirkan dari pelemahan ini ialah terjadi di kuartal I yang biasanya mendapatkan dorongan musiman dari konsumsi masyarakat, seperti momen Ramadhan dan Tahun Baru. 

    Menurut Marwan, hal ini mengartikan bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, mengalami tekanan yang cukup berat.

    “Ini sejalan dengan data BPS yang menyebut populasi kelas menengah mengalami penurunan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

    Di sisi lain, lanjut Marwan, kinerja ekspor tumbuh 6,78 persen. Namun, Marwan mengingatkan keberlanjutan kontribusinya dipertanyakan di tengah ketegangan geopolitik global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak langsung pada mitra dagangnya, termasuk Indonesia.

    Jika perang dagang terus memburuk dan penundaan tarif baru berakhir, Marwan menilai, maka tekanan terhadap ekspor Indonesia sangat mungkin meningkat.

    Ia juga menyoroti realisasi belanja pemerintah yang terkontraksi pada awal tahun ini. Menurutnya, hal ini menandakan APBN belum mampu menjalankan fungsi stimulatifnya secara optimal. 

    Menurut Marwan, belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.

    “Pada kuartal dua kondisi ini harus segera dibenahi melalui percepatan realisasi anggaran, terutama untuk program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita,” ujarnya.

    Atas dasar itu, menurutnya, salah satu strategi yang bisa diadopsi oleh Prabowo adalah menghidupkan kembali keep buying strategy, sebuah pendekatan yang terbukti efektif diterapkan pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis global 2008–2009. 

    Ia menjelaskan, strategi itu fokus pada upaya menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi melalui perluasan subsidi langsung, pemberian insentif konsumsi, serta penjaminan harga bahan pokok tetap stabil.

    “Keep buying strategy pada masa itu terbukti mampu menahan konsumsi rumah tangga agar tidak anjlok drastis dan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    “Dalam konteks saat ini, strategi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk optimalisasi belanja sosial yang bersifat langsung, perluasan bantuan bagi UMKM yang menyasar konsumsi kelas menengah ke bawah, serta insentif fiskal bagi sektor perdagangan dan jasa yang menjadi penopang ekonomi domestik,” imbuh Marwan.

    Selain itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Demokrat itu menyebut, pemerintah harus segera mengakselerasi realisasi belanja pembangunan prioritas, memperkuat strategi hilirisasi industri, serta memastikan insentif yang diberikan benar-benar menyasar sektor terdampak langsung perlambatan global.

    Menurutnya, kerja sama lintas sektor juga mutlak diperlukan untuk menangkap peluang relokasi industri global dari Tiongkok dan AS ke Indonesia.

    “Diplomasi ekonomi harus diperkuat, pasar ekspor perlu didiversifikasi, dan ketergantungan pada komoditas primer harus dikurangi melalui hilirisasi dan penguatan manufaktur domestik,” ujarnya.

    Marwan menambahkan, pelemahan pertumbuhan ekonomi yang terjadi bukan hanya soal angka, tetapi cerminan dari masih belum sinergisnya instrumen kebijakan dan lemahnya efektivitas program pembangunan.

  • Top 3: Harga Boneka Barbie Bakal Naik Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Harga Boneka Barbie Bakal Naik Bikin Penasaran – Page 3

    Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR) menunjukkan tren positif sepanjang kuartal pertama 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat NTPR mencapai 165,66 pada Maret 2025, naik dari 165,51 pada Februari.

    Penguatan ini didorong oleh meningkatnya harga sejumlah komoditas andalan, terutama kelapa sawit, karet, serta tembakau. Dengan capaian tersebut, subsektor perkebunan rakyat menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi dibanding subsektor pertanian lainnya.

    Secara tahunan, pertumbuhan NTPR bahkan lebih mencolok. Rata-rata NTPR periode Januari hingga Maret 2025 tercatat sebesar 165,00 atau melonjak 20,41% dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya 137,03. Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan ekonomi sektor perkebunan, tetapi juga mengindikasikan peningkatan daya saing petani perkebunan rakyat di pasar domestik maupun global.

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan industri dalam negeri dengan memastikan ketersediaan bahan baku hasil pertanian. Ia mendorong pemerintah membuat kebijakan yang menjamin keberlangsungan sektor ini.

    Menurut dia, tanpa dukungan regulasi, upaya hilirisasi yang saat ini digencarkan pemerintah akan sulit dicapai.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Mobile Training Unit latih tata rias dan busana warga Pesanggrahan

    Mobile Training Unit latih tata rias dan busana warga Pesanggrahan

    Pelatihan MTU angkatan pertama Tahun 2025 diberikan untuk bidang tata rias, tata busana, dan teknisi sepeda motor

    Jakarta (ANTARA) – Mobile Training Unit (MTU) memberikan pelatihan tata rias dan busana kepada warga di Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan.

    “Pelatihan MTU angkatan pertama Tahun 2025 diberikan untuk bidang tata rias, tata busana, dan teknisi sepeda motor,” kata Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Selatan, Budi Karlia di Jakarta, Selasa.

    Budi menjelaskan, pada pelatihan yang bekerjasama dengan SMK PGRI 15 dan SMK Puspita Persada ini diikuti sebanyak 30 peserta.

    Pelatihan kerja dalam rangka mendukung program 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta ini diberikan secara gratis.

    “Peserta juga mendapatkan seragam, jajanan, makan siang, hingga modul pembelajaran,” ucapnya.

    Sementara itu, Sekretaris Lurah Petukangan Utara, Fika menyambut baik dan merasa senang dengan adanya pelatihan MTU bagi peserta didik di wilayah Kelurahan Petukangan Utara.

    “Saya lihat anak-anak sangat antusias sekali. Pesan saya, ikuti pelatihan ini dengan baik agar saat lulus dari SMK bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian,” ujar Fika.

    Pelatihan dilakukan secara bergantian mulai Senin (5/5) hingga Kamis (5/6).

    PPKD Jaksel resmi memulai Pelatihan Kerja Reguler Angkatan 1 Tahun Anggaran 2025 untuk kategori 240, 360, dan 560 jam pelatihan (jpl).

    Total peserta Pelatihan Kerja Reguler Angkatan 1 Tahun Anggaran 2025 sebanyak 220 peserta orang.

    PPKD Jaksel membidik sebanyak 1.080 warga untuk mendapatkan pembekalan berbasis kompetensi unit pelatihan keliling (MTU).

    Adanya MTU juga merupakan bentuk komitmen dari PPKD Jakarta Selatan (Jaksel) untuk membentuk sumber daya yang siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri, serta bagi yang akan berwirausaha.

    Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pada Februari 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DKI Jakarta tercatat sekitar 7,8 persen.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Segudang Masalah Penyebab Ekonomi RI Awal 2025 Tak Sampai 5%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah ekonom mengungkapkan segudang masalah yang membuat ekonomi Indonesia loyo pada kuartal I-2025. Terlepas dari masalah perang tarif dagang di tingkat global yang membuat prospek ekonomi dunia lesu, masalah ekonomi yang belum terbenahi menjadi penyebab ekonomi Indonesia pada awal tahun ini tak mampu tumbuh di atas 5%.

    “Sudah cukup jelas bahwa saat ini ekonomi Indonesia menghadapi berbagai tantangan,” kata Kepala Ekonom BCA David Sumual dalam acara Innovation Summit Southeast Asia 2025, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    David mengatakan, ekonomi Indonesia yang hanya tumbuh 4,87% pada kuartal I-2025 atau merosot dari laju pertumbuhan kuartal IV-2024 yang sebesar 5,02% dan bahkan anjlok lebih dalam dibanding pertumbuhan kuartal I-2024 sebesar 5,11%, salah satunya dipicu oleh daya beli masyarakat yang tak mampu pulih, setelah tertekan sepanjang 2024.

    Sebagaimana diketahui, konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54,53% terhadap ekonomi atau PDB Indonesia pada kuartal I-2025 hanya mampu tumbuh 4,89% yoy, jauh lebih buruk dari kondisi empat kuartal tahun lalu yang memang sudah di bawah 5% di kisaran 4,9%.

    Terakhir kali pertumbuhan konsumsi rumah tangga tumbuh di atas 5% terjadi pada kuartal III-2023, yakni sebesar 5,05%. Setelahnya, yakni pada kuartal IV-2023 hanya tumbuh 4,47%, kuartal I-2024 tumbuh 4,91%, kuartal II-2024 sebesar 4,93%, kuartal III-2024 menjadi 4,91%, dan kuartal IV-2024 sebesar 4,98%.

    Terus merosotnya komponen utama pendorong ekonomi itu disebabkan jumlah kelas menengah di Indonesia yang terus terkikis. Berdasarkan catatan BPS, Pada 2014, jumlah kelas menengah masih sebanyak 43,34 juta orang lalu pada 2019 menjadi 57,33 juta orang. Sementara itu, pada 2021 jumlahnya merosot menjadi sebesar 53,83 juta orang, sedangkan pada 2024 sudah tersisa 47,85 juta orang.

    Golongan kelas menengah yang merosot itu masuk ke golongan kelas menengah rentan dan golongan kelas rentan miskin. Sebab, sejak masa pandemi dua golongan kelas itu mengalami peningkatan jumlah.

    Pada 2019 jumlah kelas menengah rentan atau aspiring middle class sebanyak 128,85 juta, lalu pada 2021 menjadi 130,82 juta dan pada 2024 menjadi 137,50 juta. Sementara itu, jumlah kelas rentan miskin naik dari 54,97 juta orang, menjadi 58,32 juta orang, dan pada 2024 menjadi 67,69 juta orang.

    Kelas menengah ini bahkan tercatat tak banyak yang naik kelas menjadi kelas atas, sebab kelas atas hanya naik dari 2019 sebanyak 1,02 juta orang menjadi 1,07 juta orang pada 2021, dan pada 2024 masih sebanyak 1,07 juta orang. Sedangkan kelas miskin terus turun dari 25,14 juta, menjadi 27,54 juta, dan pada 2024 menjadi 25,22 juta.

    “Penurunan populasi kelas menengah dan konsumsi yang stagnan juga menjadi penghambat dari sisi dalam negeri,” ujarnya.

    David mengatakan, penciptaan lapangan kerja yang minim terutama karena deindustrialisasi dini menjadi masalah utama yang menyebabkan ambruknya data kelas menengah, yang berujung pada lemahnya daya beli masyarakat.

    Kondisi deindustrialisasi ini tercermin dari distribusi industri pengolahan atau manufaktur terus merosot terhadap produk domestik bruto (PDB). Pada 2014, berdasarkan catatan BPS peranan sektor industri manufaktur terhadap PDB masih 21,02%. Pada 2019 tersisa 19,7%, dan pada 2024 kian merosot menjadi hanya 18,98% dengan pertumbuhan hanya 4,43%.

    “Pertumbuhan lapangan kerja yang tertinggal di sektor tersebut menghalangi populasi kelas menengah yang bercita-cita untuk meningkatkan taraf hidupnya secara sosial-ekonomi,” tegas David.

    Oleh sebab itu, untuk menangani masalah itu, tak ada pilihan lain bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali menggalakkan industrialisasi di Indonesia sebagai sarana penciptaan lapangan kerja. Industrialisasi akan tercipta bila investasi marak masuk ke tanah air.

    Investasi akan masuk bila regulasi di tanah air tidak berbelit, yang selama ini menjadi hambatan bagi investor untuk masuk. “Misalnya, modal yang harus disetor di Indonesia terlalu tinggi, Rp10 miliar dibandingkan hanya 2 ringgit di Malaysia. Ini salah satu penghambat investasi di Indonesia,” tuturnya.

    Selain itu, David juga menekankan, investor akan teratarik untuk terus berinvestasi di Indonesia bila perlindungan hak kekayaan intelektual diperkuat, seiring dengan upaya peningkatan pendidikan yang berkualitas, dan terus berkembangnya riset, maupun inovasi teknologi.

    “Dengan menggabungkan fokus strategis, mengatasi hambatan sistemik, membangun ekosistem inovasi yang sesungguhnya, dan belajar dari keberhasilan relevan seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, Indonesia dapat meningkatkan basis industrinya dan mendorong masa depan ekonominya, kata David.

    (arj/mij)

  • Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

    Menperin Agus Gumiwang Bantah Telah Terjadi Deindustrialisasi, Ini Penjelasannya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, membantah adanya deindustrialisasi pada manufaktur yang ada di Indonesia.

    Hal tersebut didasari oleh Manufacturing Value Added (MVA) dan kontribusi industri pengolahan nonmigas terhadap PDB.

    “Banyak teman-teman di sana sudah terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara yang deindustrialisasi. Dari dua faktor saja, MVA dan share terhadap GDP bisa dipatahkan,” ungkap Agus dalam acara Peluncuran Mobil Listrik Polytron di Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurut data World Bank, posisi Indonesia kian kuat sebagai negara manufaktur global, dengan penilaian Manufacturing Value Added (MVA).

    Pada tahun 2023, Indonesia berhasil masuk di posisi 12 besar dalam Manufacturing Countries by Value Added di dunia. 

    Masih dari data yang sama, MVA sektor manufaktur Indonesia pada tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS atau meningkat 36,4 persen dibanding tahun 2022 sebesar 241,87 miliar dolar AS.

    Angka di tahun 2023 merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peran strategis sektor industri pengolahan dalam perekonomian nasional.

    Untuk output dan global value, Indonesia setara dengan negara-negara maju lainnya seperti Inggris, Rusia dan Prancis.

    Sektor manufaktur juga menyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada kuartal pertama tahun 2025, industri pengolahan nonmigas berkontribusi 17,50 persen pada perekonomian nasional.

    Kontribusinya meningkat dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama 17,47 persen dan lebih tinggi dari sumbangsih sepanjang tahun 2024 yang berada di angka 17,16 persen.

    Selain itu, dari data BPS, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,31 persen pada triwulan I-2025. Sektor yang menjadi penopang kinerja industri manufaktur pada periode tersebut adalah industri makanan dan minuman yang tumbuh sebesar 6,04 persen. 

    “Belum kita bicara soal investasi, belum kita bicara soal penyelamatan tenaga kerja manufaktur, itu dengan mudah bisa dipatahkan bahwa Indonesia tidak dalam fase deindustrialisasi, dengan mudah kita bisa patahkan,” ungkap Menperin.

  • Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di job fair Jakarta Pusat

    bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan

    Jakarta (ANTARA) – Sebanyak 12 ribu lowongan pekerjaan tersedia di bursa kerja (job fair) di GOR Kemayoran dan di Johar Baru, Jakarta Pusat yang berlangsung hari ini hingga esok (7/5).

    “Silakan dipilih sesuai keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh warga,” kata Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin di Jakarta, Selasa.

    Arifin mengatakan, sebanyak 40 perusahaan ikut serta di dalam kegiatan job fair kedua yang berlangsung dua hari ini.

    Arifin menambahkan, diselenggarakannya kegiatan job fair merupakan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menekan angka pengangguran.

    “Warga Jakarta Pusat yang saat ini belum bekerja memiliki harapan serupa yakni memiliki pekerjaan layak dan penghasilan mencukupi untuk mensejahterakan keluarga,” ujarnya.

    Wali Kota juga berharap warga Jakarta Pusat yang saat ini datang ke acara job fair bisa mendapatkan kecocokan lowongan kerja yang sesuai kemampuan atau keterampilan.

    “Berdasarkan data, sekitar 300 ribu warga di Jakarta Pusat saat ini mencari pekerjaan. Kami bersyukur dengan diselenggarakannya kegiatan bursa kerja sangat membantu untuk mengurangi angka pengangguran,” katanya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat sebanyak 338 ribu warga DKI Jakarta masih belum mendapatkan pekerjaan atau menganggur per Februari 2025.

    “Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2025, hasilnya angka pengangguran di Jakarta bertambah 10,8 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin, Senin (5/5).

    Menurut dia, sesuai data Sakernas 2024 jumlah pengangguran di DKI Jakarta berada di angka 327 ribu orang, sedangkan pada Sakernas 2025 menjadi 338 ribu orang.

    Tingkat pengangguran DKI Jakarta secara persentase mencapai 6,18 persen atau meningkat 0,15 persen bila dibandingkan periode sama 2024 yang berada pada angka 6,03 persen.

    Ketika dibandingkan pada Agustus 2024, tingkat pengangguran di Jakarta turun karena pada periode tersebut berada di angka 6,21 persen.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru Regional 6 Mei 2025

    Zulhas: 29 Tahun Reformasi, Pertanian Kita Tertinggal dari Era Orde Baru
    Tim Redaksi

    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator bidang Pangan
    Zulkifli Hasan
    menyatakan bahwa selama 29 tahun era reformasi, sektor pertanian Indonesia justru tertinggal dibandingkan masa pemerintahan
    Orde Baru
    .
    Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya saat Peluncuran Percepatan Musyawarah Desa Khusus pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    bersama kepala desa se-Jawa Tengah di Holy Stadium, Kota Semarang, Selasa (6/5/2025).
    “Kita masih evaluasi selama 29 tahun kita reformasi. Banyak juga yang maju. Saya tidak bicara yang majunya, tetapi hampir 29 tahun kita hari-hari kita bicara mengenai perdebatan soal demokrasi, pertanian kita mulai ketinggalan,” kata Zulkifli Hasan.
    Menurut
    Zulhas
    , pada masa Orde Baru Indonesia telah mencapai
    swasembada pangan
    .
    Pemerintah saat itu intens membangun sektor pertanian, ditandai dengan pembangunan irigasi dan infrastruktur penunjang lainnya.
    “Zaman Pak Harto, pertanian dibangun begitu intens, dari irigasi primer, sekunder, tersier. Kita punya PT PAL, PT Pindad, Batang untuk tenaga nuklir. Kita punya satelit Palapa 2. Pertumbuhan ekonomi kita rata-rata 7,5 persen per tahun,” bebernya.
    Zulhas juga menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan, di mana ia diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk melakukan impor beras dan jagung karena rendahnya cadangan pangan nasional.
    “Atas perintah rapat yang dipimpin Bapak Presiden pada waktu itu, kita impor beras tahun lalu 3,6 juta. Kita impor jagung tahun lalu 2,8 juta. Oleh karena itu, program utama Bapak Presiden (Prabowo) adalah ketahanan pangan,” tuturnya.
    Meski demikian, ia menyebut bahwa menurut laporan Menteri Pertanian, stok beras nasional saat ini mencapai 3,5 juta ton, yang cukup hingga tahun depan.
    Presiden Prabowo pun memerintahkan Bulog menyerap gabah petani lokal dengan harga Rp6.500 per kilogram serta memangkas distribusi pupuk langsung dari pabrik ke petani.
    Zulhas juga menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi antara desa dan kota selama masa reformasi.
    Ia menilai bahwa desa tertinggal karena tidak memiliki ekosistem ekonomi yang tangguh. Salah satu indikatornya adalah perubahan status petani menjadi buruh tani.
    “Selama 29 tahun, reformasi, demokrasi, terjadi ketimpangan saudara-saudara. Yang kaya tambah-tambah, yang miskin enggak naik-naik. Data dari BPS, petani zaman
    orde baru
    punya sawah, punya kebun. Sekarang rata-rata petani berubah menjadi buruh tani,” jelasnya.
    Untuk mengatasi persoalan tersebut, Zulhas menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi pedesaan melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
    Ia meyakini koperasi ini akan menciptakan lapangan kerja dan memangkas mata rantai distribusi yang tidak efisien.
    “Desa bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Berapa Pak Menteri? 2 juta akan terbentuk lapangan kerja baru di desa-desa. Akan memotong rantai pasok yang panjang dari pusat sampai ke desa. Akan memotong tengkulak-tengkulak. Akan memotong rentenir-rentenir. Itulah (pentingnya) dibentuknya Kopdes,” tandasnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.