Kementrian Lembaga: BPS

  • DPR dan Kemendagri siapkan badan regulator BUMD

    DPR dan Kemendagri siapkan badan regulator BUMD

    Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan bahwa saat ini DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menggodok rencana pembentukan Badan Regulator BUMD yang dapat menambah kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Saat ini Komisi II DPR RI dan Pemerintah sedang menyiapkan kajian berupa naskah akademik tentang keberadaan Badan Regulator BUMD. Output-nya bisa saja perubahan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan pembentukan permendagri sebagai dasar tata kelola BUMD,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Anggota DPR RI dari Dapil Jatim IV ini mengemukakan bahwa badan baru yang khusus mengurus BUMD di Indonesia akan berada di bawah struktur Kemendagri dengan jabatan setara eselon I dengan fokus untuk membereskan tata kelola BUMD di Indonesia.

    Menurut data BPS pada tahun 2023, terdapat 1.073 BUMD dengan total aset sekitar Rp1.459 triliun, total penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp230 triliun atau hanya di kisaran 3—5 persen kontribusi terhadap PAD.

    “Disparitasnya cukup tinggi,” kata Khozin.

    Wakil rakyat ini menyebutkan pemicu BUMD merugi cukup beragam, di antaranya soal tumpang tindih regulasi, persoalan aturan hukum yang berlaku, BUMD tidak operasional, akuntabilitas minim, serta intervensi politik.

    “Bisa dibayangkan, ada sekitar 100 BUMD yang tidak beroperasi atau merugi, tetapi tidak ada mekanisme secara formal tentang bagaimana membubarkan BUMD,” ujarnya.

    Secara teoritis akademik, kata dia, harus diterapkan prinsip good corporate governance (GCG) yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.

    “BUMN dibina Kementerian BUMN, BUMD tidak memiliki satu lembaga pembina tunggal di tingkat pusat. Adanya disparitas kapasitas SDM antardaerah, rendahnya inovasi, ketiadaan evaluasi, dan laporan yang terstandardisasi,” katanya.

    Dengan pembentukan badan baru melalui ketersediaan regulasi BUMD, Khozin berharap dapat berkontribusi dalam pembangunan dengan meningkatkan kontribusi BUMD bagi PAD di daerah.

    “Upaya ini dapat menjawab persoalan defisit APBD di daerah-daerah,” harap wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur ini.

    Saat ini Komisi II DPR RI dan Kemendagri tengah membahas naskah akademik mengenai Badan Regulator BUMD dengan kajian filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai dasar penataan BUMD di daerah.

    Selain itu, Komisi II mengundang sejumlah kepala daerah untuk menyampaikan kinerja BUMD sekaligus menggelar kunjungan spesifik di sejumlah daerah untuk mengetahui secara riil kinerja BUMD di daerah-daerah.

    Saat ini Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan KemenPAN RB terkait dengan penyiapan struktur, organisasi, dan tata kelola (SOTK) baru.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    BLK Pacitan Terhenti Akibat Dana Pusat Belum Turun, Pelatihan Keterampilan Tertunda

    Pacitan (beritajatim.com) – Upaya Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terganjal anggaran. Balai Latihan Kerja (BLK) yang menjadi ujung tombak pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, tidak dapat beroperasi secara optimal tahun ini karena belum turunnya alokasi dana dari pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja (Disdagnaker) Pacitan, Acep Suherman, menyebut efisiensi anggaran di tingkat daerah membuat program pelatihan harus terhenti sementara. “Kami masih menunggu anggaran dari APBN. Sementara dari APBD tidak ada alokasi karena efisiensi,” ujarnya, Senin (12/5/2025).

    Padahal, antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan BLK sangat tinggi. Setiap kali pembukaan kelas diumumkan, puluhan pendaftar langsung menyerbu. Tahun lalu saja, dari delapan kelas pelatihan yang tersedia, masing-masing hanya mampu menampung 16 peserta, meskipun jumlah pendaftar bisa mencapai 60 orang per kelas.

    Jenis pelatihan yang ditawarkan cukup beragam dan menyasar kebutuhan pasar kerja maupun usaha mandiri. Mulai dari pelatihan komputer grafis dan office, reparasi elektronik, pengelasan, hingga pelatihan kewirausahaan yang menyasar pelaku UMKM.

    Program ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan muda yang belum memiliki keterampilan kerja praktis. Namun, realita fiskal justru menjadi penghambat utama. “Kalau pelatihan tidak jalan, daya saing tenaga kerja kita jadi rendah,” kata Acep.

    Tanpa pelatihan yang berkelanjutan, tenaga kerja lokal dikhawatirkan tidak siap menghadapi persaingan kerja yang semakin ketat, apalagi di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pacitan per Agustus 2024 masih berada di angka 1,56 persen. Yang mengkhawatirkan, kontribusi terbesar justru berasal dari lulusan perguruan tinggi.

    Hal ini menegaskan pentingnya pelatihan vokasional sebagai penunjang keterampilan kerja nyata, yang tidak selalu didapatkan di bangku kuliah.

    Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemkab Pacitan dalam menyiapkan angkatan kerja yang adaptif, terampil, dan siap bersaing. Tanpa intervensi pelatihan yang memadai, upaya menurunkan angka pengangguran bukan hanya terhambat, tetapi juga bisa berujung pada stagnasi pembangunan ketenagakerjaan daerah. [tri/suf]

  • DKI sepekan, ekonomi 4,95 persen  hingga rute baru Transjabodetabek

    DKI sepekan, ekonomi 4,95 persen hingga rute baru Transjabodetabek

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama sepekan terakhir mulai dari ekonomi tumbuh 4,95 persen pada triwulan pertama 2025 hingga peluncuran rute baru Transjabodetabek yang bisa atasi kemacetan.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca.

    Ekonomi Jakarta tumbuh 4,95 persen pada triwulan pertama 2025

    Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyatakan ekonomi Jakarta tumbuh sebesar 4,95 persen pada triwulan pertama 2025 atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional di angka 4,87 persen.

    “Ada tiga lapangan usaha yang menjadi penyumbang tertinggi pertumbuhan ekonomi Jakarta secara year on year (yoy),” kata Kepala BPS DKI Jakarta Nurul Hasanudin di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI targetkan pengguna transportasi umum naik 5-10 persen tiap tahun

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan angka pengguna transportasi umum naik lima hingga 10 persen setiap tahunnya.

    Pramono menyebutkan bahwa konektivitas transportasi di Jakarta sudah mencapai 91 persen. Namun penggunaan transportasi umum baru mencapai angka 21 persen.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pramono minta Satpol PP dan polisi cegah aksi tawuran

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya tawuran, seperti yang terjadi di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, pada Minggu (5/5).

    “Jadi, tawuran di Jakarta ini ada dua cara pencegahan dan penanganannya. Saya sudah meminta Satpol PP untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mencegah aksi tawuran yang ada,” kata Pramono saat dijumpai di wilayah Jakarta Selatan, Kamis.

    .Berita selengkapnya klik di sini

    Atasi kebakaran, Pramono minta tiap RT di Jakarta miliki dua APAR

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo meminta agar setiap rukun tetangga (RT) di Jakarta memiliki dua alat pemadam api ringan (APAR) untuk mengatasi kebakaran yang sering kali terjadi.

    “Kita tahu di Jakarta ini banyak sekali daerah yang padat penduduk. Sehingga, ketika terjadi kebakaran kesulitan memadamkan api yang akhirnya masuk ke daerah padat penduduk,” kata Pramono di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    DKI luncurkan rute baru Transjabodetabek pekan depan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan meluncurkan rute baru Transjabodetabek pada pekan depan sebagai upaya menyelesaikan persoalan macet di Jakarta.

    “Untuk lima rute (Transjabodetabek) yang sudah kami sampaikan. Minggu depan atau dua minggu lagi, saya akan membuka rute baru,” kata Pramono saat dijumpai di Harmoni, Jakarta Pusat, Jumat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri komitmen dukung penuh pelaksanaan program MBG

    Mendagri komitmen dukung penuh pelaksanaan program MBG

    “Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, sebagai langkah konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    Dalam SE tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (Pemda) kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.

    Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Tito mengatakan merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh BGN tersebut.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5).

    Ia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

    Pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG.

    Apalagi, diperkirakan setiap SPPG membutuhkan lebih kurang 50 orang relawan untuk menyediakan MBG tersebut.

    Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

    Untuk itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG. Apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja APBD untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

    “Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Ia menegaskan, pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

    Menurutnya, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut. Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

    Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

    Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah. “Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuhnya.

    Ketiga, pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

    Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut. “Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” jelas Dadan.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

    Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

    Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

    Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

    “Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

    Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

    “Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

    “Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

    Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

    “Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

    Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

    “Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

    Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

    “Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

     

  • HIPMI PT siap lahirkan pengusaha muda hadapi transformasi zaman

    HIPMI PT siap lahirkan pengusaha muda hadapi transformasi zaman

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) menyatakan kesiapan untuk melahirkan pengusaha muda baru yang mampu menghadapi transformasi zaman dan mendorong transformasi ekonomi melalui kewirausahaan di berbagai bidang.

    “Kami dibentuk sebagai respon terhadap tantangan bonus demografi yang akan dihadapi bangsa kita,” kata Ketua Umum Badan Koordinator Pusat HIPMI PT Muhammad Ammar Dhafin usai dilantik Ketua Umum HIPMI Akbar Himawan Buchari di Jakarta, Jumat.

    Ia mengatakan HIPMI PT dirancang menjadi gerbang awal dalam proses pengkaderan anggota serta wadah bagi mahasiswa untuk berkembang sebagai pengusaha muda, visioner dan mempunyai dampak yang berkelanjutan.

    “Pelantikan ini bukan hanya perihal seremonial semata, melainkan sebuah titik berangkat untuk mewujudkan visi organisasi,” kata dia.

    Ia menambahkan organisasi akan fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia hingga perluasan jejaring nasional hingga internasional dan meningkatkan pengetahuan kewirausahaan yang hanya dimiliki oleh kader-kader HIPMI PT.

    “Inovasi tidaklah lahir dari ruang hampa, melainkan dari diskursus-diskursus yang mampu membentuk pengusaha yang mampu menghadapi transformasi zaman,” kata dia.

    Sementara Sekretaris Umum Bakorpus HIPMI PT Muhammad Billal Pizzaro mengatakan organisasi ini memiliki memiliki misi menciptakan pengusaha dari kalangan mahasiswa serta dibutuhkan modul kewirausahaan yang terstruktur.

    “Kami di siap menjadi katalis bagi gerakan ekonomi anak muda dari kampus untuk bangsa,” kata dia.

    Ia mengatakan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) organisasi otonom di bawah naungan HIPMI yang berdiri sejak 2006.

    Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan jiwa wirausaha di kalangan mahasiswa dan sebagai wadah aspirasi dan penggerak inisiatif-inisiatif strategis dari generasi muda mahasiswa dengan jejaring yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sementara Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari mengatakan HIPMI menjadi garda paling depan untuk mengubah pola pikir generasi mendatang menjadi pribadi yang lebih visioner dengan menempatkan dirinya sebagai pengusaha.

    Menurut dia, indikator negara maju adalah jumlah pengusaha yang banyak di tengah populasi yang semakin meningkat.

    Menurut dia, populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa lebih ini dengan rasio jumlah pengusaha yang hanya 3,8 persen.

    “Sementara negara maju berada di angka 10-12 persen, ini yang harus kita kejar dengan menciptakan pengusaha-pengusaha muda,” kata dia.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2024, jumlah wirausaha di Indonesia mencapai sekitar 56,56 juta orang atau setara dengan 37,86 persen dari total angkatan kerja nasional.

    Dari total tersebut, jumlah wirausahawan muda berusia 20–29 tahun tercatat sebanyak 6,1 juta orang atau sekitar 11 persen dari total wirausaha di Indonesia.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik

    Sudah 8.000 Siswa Daftar Sekolah Rakyat, Mensos Tambah Lokasi Jadi 65 Titik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    menyampaikan bahwa hingga awal Mei 2025, sudah lebih dari 8.000 calon siswa yang mendaftar ke
    Sekolah Rakyat
    .
    Seiring dengan antusiasme tersebut, jumlah lokasi penyelenggaraan pun ditambah dari semula 53 menjadi 65 titik.
    “Sekarang sudah lebih dari 8.000 calon siswa. Lokasinya juga bertambah, dari 53 sekarang sudah 65 titik,” ujar Gus Ipul di kantornya, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses rekrutmen siswa dilakukan secara aktif oleh tim Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah.
    Mereka bahkan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah calon siswa untuk mendata kondisi sosial dan ekonomi keluarga, termasuk melengkapi data dengan dokumentasi rumah.
    Meski antusiasme tinggi, proses seleksi tetap dilakukan dengan ketat. Mensos menegaskan bahwa prioritas utama penerima manfaat adalah keluarga miskin dan miskin ekstrem.
    Verifikasi data dilakukan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi syarat.
    “Jadi seleksi awal adalah memastikan mereka dari keluarga miskin. Ada proses administrasi, cek kesehatan, dan lain-lain,” jelasnya.
    Program ini menggunakan dua skema dalam pembangunan fasilitas sekolah. Pertama, merevitalisasi gedung yang sudah ada untuk mulai digunakan tahun ini. Kedua, membangun sekolah baru di lahan yang disiapkan, dengan target selesai tahun depan.
    Sementara itu, untuk proses kelayakan bangunan disurvei oleh Kementerian PUPR, dan jika memenuhi syarat, renovasi segera dilakukan.
    “Jadi Kementerian PUPR yang menentukan layak tidaknya gedung yang diajukan itu untuk menjadi penyelenggaraan sekolah. Jadi disurvei dulu kelayakannya,” lanjut dia.
    Di sisi lain, proses rekrutmen tenaga pengajar juga terus berlangsung. Gus Ipul menyebut, rekrutmen kepala sekolah sudah berjalan cukup jauh, sementara guru masih dalam tahap proses.
    Dia menegaskan bahwa para pengajar akan direkrut dari kalangan ASN, P3K, dan bila diperlukan, lulusan PPG akan menjadi opsi tambahan.
    “Targetnya, akhir Juni proses rekrutmen guru sudah selesai,” katanya.
    Meskipun sebagian anak calon siswa ikut bekerja untuk membantu orang tua, Mensos mengaku proses berjalan lancar tanpa hambatan besar. Ia menekankan pentingnya komunikasi langsung dengan keluarga, yang sejauh ini mendapatkan respons positif.
    “Orang tua umumnya sangat mendukung. Setelah dijelaskan, mereka bahkan mengajak keluarga dan tetangga lainnya untuk ikut daftar,” tegas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertumbuhan Ekonomi 4,87%, Target Indonesia Emas Masih Aman? – Page 3

    Pertumbuhan Ekonomi 4,87%, Target Indonesia Emas Masih Aman? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I 2025 hanya di angka 4,87 persen secara year-on-year. Dari realisasi ini, Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Nailul Huda, melihat bahwa jika ini terus berlanjut maka pemerintah akan mengalami kesulitan untuk mencapai target Indonesia emas 2045.

    Nailul Huda mengatakan, realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 ini lebih rendah dibandingkan kuartal I 2024 yang masih tumbuh sebesar 5,11 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 ini merupakan yang terendah sejak kuartal III 2021 yang saat itu hanya tumbuh 3,53 persen, saat ini Indonesia dengan dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19. 

    “Situasi ekonomi saat ini bukan sedang tertekan akibat pandemi, namun laju pertumbuhan hampir sama dengan masa pandemi,” kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (9/5/2025).

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat signifikan dikarenakan permasalahan daya beli yang masih terjadi. Indikator daya beli masyarakat menunjukkan pelemahan. Indeks keyakinan konsumen melemah dari bulan Januari hingga Maret 2025.

    Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari 4,91 persen (Q1 2024) menjadi 4,89 persen (Q1 2025) merupakan sebuah peringatan dini. Padahal di Q1 2025 terjadi perayaan hari besar keagamaan Hari Raya Idul Fitri.

    Di sisi lain, kata Nailul, momen musiman Ramadhan-Lebaran ternyata tidak mampu mendongkrak perekonomian. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mencapai 5,22 persen bertepatan dengan Mudik Lebaran.

    “Sebelumnya Celios menghitung bahwa perputaran uang di Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 juga menurun signifikan,” ujarnya.

     

  • GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    GS Supermarket-Lulu Hypermarket Tutup, Sunset Ritel Modern Kian Nyata?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kabar tutupnya GS Supermarket hingga Lulu Hypermarket menambah daftar panjang gerai ritel modern yang berguguran.

    GS Supermarket, jaringan ritel modern asal Korea Selatan, disebut akan menutup seluruh cabangnya di Indonesia pada 31 Mei 2025.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di GS Supermarket Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025), kabar penutupan dibenarkan oleh karyawan GS Supermarket Mampang yang sedang bertugas. Menurutnya, kepemilikan GS akan diambil alih oleh peritel lain.

    “GS ditutup per tanggal 31 Mei. Nanti diambil alih sama ritel lain,” kata seorang customer service saat ditemui Bisnis.

    Salah seorang karyawan GS lainnya menuturkan gerai masih akan tetap buka di tengah proses pergantian kepemilikan. Selain itu, dia juga menjelaskan para karyawan lain tetap bekerja seperti biasa.

    “Barang-barang masih kami display, tetap kerja kayak biasa, masuk [kerja],” ujarnya.

    Ketua Umum Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah juga membenarkan bahwa GS Supermarket memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan bisnisnya di Indonesia dan akan diambil alih oleh investor lain.

    Sayangnya, Budihardjo enggan memberikan informasi secara detail siapa investor yang akan mengambil alih GS Supermarket di Indonesia. Namun, dia memastikan investor baru yang akan mengambil alih masih bergerak di bisnis ritel.

    “Belum bisa ngomong ya. Nanti tunggulah bulan Mei nanti siapa yang akan ngambil, kan kita tunggu. Mungkin ada investor yang masih lagi negosiasi,” kata Budihardjo saat dihubungi Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Sebelumnya, Lulu Hypermarket juga menutup permanen jaringan gerainya di Indonesia pada 30 April 2025, setelah hampir 10 tahun beroperasi. Perusahaan ritel asal Uni Emirat Arab (UEA) ini beroperasi di Indonesia sejak 2016. Cabang pertamanya hadir di kawasan Cakung, Jakarta Timur.

    Budihardjo mengungkap, setidaknya ada tiga ritel yang tutup sepanjang 5 bulan pertama 2025. Selain GS Supermarket dan Lulu Hypermarket, ada pula ritel skala kecil yang menutup cabangnya.

    “Lulu [Lulu Hypermarket] kan mau tutup juga, GS Supermarket. Ada Scan and Go, itu supermarket kecil ada tiga cabang. Yang saya tahu baru tiga brand itu [yang tutup]. Yang luar Pulau belum tahu saya,” kata Budihardjo.

    Menurutnya, fenomena ritel berguguran ini merupakan siklus normal lantaran tren bisnis ritel terus mengalami pasang-surut. Meski demikian, dia juga tak memungkiri penurunan daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan bagi ritel menutup bisnisnya.

    “Tetapi juga ada yang buka, ada yang tutup, ada yang ramai, ada yang sepi. Kalau kami bilang saat ini lebih ke kompleks juga, bisa juga karena itu [penurunan daya beli], bisa karena persaingan usaha, bisa juga karena pergeseran orang belanja [pola gaya hidup],” katanya.

    Sebelumnya, Budihardjo juga mengungkapkan bahwa tingginya biaya operasional menjadi salah satu pemicu gerai ritel berguguran. Dia menyebut, beberapa ritel juga tak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih banyak memiliki toko.

    “Mungkin costing-nya besar. Misalnya tokonya cuma 10. Enggak bisa bersaing sama tokonya yang banyak,” kata Budihardjo saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).

    Menurutnya, tren penutupan gerai ritel juga imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS)-China. Berkaca dari sana, dia meminta agar pemerintah memberikan kemudahan izin berusaha agar industri ritel bisa leluasa berekspansi.

    “Itu efek dari perang dagang, itu pasti lagi lesu seluruh dunia. Kita cuma minta pemerintah mempermudah izin-izin berusaha, mempermurah pajak-pajak, berikan BLT [bantuan langsung tunai], itu akan menyelamatkan [industri ritel],” tuturnya.

    Kendati demikian, Budihardjo memproyeksi bisnis ritel di Tanah Air akan tetap positif di tengah toko ritel yang berguguran, seiring dengan populasi penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta.

    Perubahan Pola Belanja

    Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, tren gerai ritel yang berguguran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di negara lain.

    Dia mengatakan penutupan gerai ritel juga terjadi di Singapura lantaran tak bisa mengadopsi pola belanja masyarakat yang telah berubah. Sayangnya, Budi tak menginformasikan secara detail berapa banyak jumlah gerai ritel yang tutup di Tanah Air.

    “Nanti saya cek ya [jumlah gerai ritel yang tutup], itu enggak hanya di Indonesia lho ya, di Singapura juga tren itu ada [tren gerai ritel yang tutup],” kata Budi seusai acara peluncuran Gerakan Kamis Pakai Lokal di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Budi menyebut, Kemendag telah berdiskusi dengan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) perihal gerai ritel yang tutup di tahun ini. Berdasarkan informasi yang diterima Kemendag, Budi mengungkap konsep ritel besar tidak hanya sekadar tempat berbelanja, melainkan juga harus mengadopsi pola belanja dan gaya hidup masyarakat modern.

    “Ketika kami diskusi [dengan APPBI], makanya mal, department store, atau pusat perbelanjaan modern yang bertahan itu apabila dia ada experience dan journey. Jadi orang belanja itu kan sambil pengin jalan-jalan, pengin makan, pengin mungkin hangout sama keluarga dan teman-temannya,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Budi, ritel besar juga akan kalah saing dengan gerai daring (online). Untuk itu, dia menegaskan bergugurnya gerai ritel di Indonesia bukan disebabkan penurunan daya beli masyarakat, melainkan pola gaya hidup yang telah berubah.

    “Jadi itu karena pola belanja masyarakat yang berubah, daya belinya enggak berpengaruh kan hanya pindah saja mereka,” tandasnya.

    Pelemahan Daya Beli Pemicu Utama

    Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut bergugurannya ritel modern lebih disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga juga menunjukkan perlambatan ke level 4,89% pada kuartal I/2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,98%.

    Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan, fenomena penutupan gerai ritel merupakan implikasi dan dampak dari pelemahan daya beli dari masyarakat.

    “Tidak hanya ritel supermarket saja, tetapi ritel yang lain seperti pusat perbelanjaan mal, itu juga mengalami penurunan yang sama,” kata Andry kepada Bisnis, Kamis (8/5/2025).

    Andry menjelaskan, penurunan pengunjung maupun tingkat okupansi di pusat perbelanjaan akan mengurangi jumlah pembeli di supermarket. Adapun, penyebab utamanya dipicu daya beli masyarakat yang menurun.

    Menurut Indef, jika pemerintah tak memberikan paket stimulus sepanjang 2025, maka daya beli masyarakat berpeluang terus melemah, bahkan bisa semakin buruk di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Di sisi lain, Andry menyebut, persoalan yang tengah dihadapi industri ritel tak hanya sebatas persaingan antara toko fisik (offline) dan toko daring (online). Sebab, lanjut dia, sejatinya peritel sudah menyadari akan pergeseran ini dan mulai beralih ke penjualan online.

    Lebih lanjut, dia juga mengkhawatirkan jika daya beli masyarakat masih terus mengalami penurunan maka akan menggerus kinerja industri ritel di Tanah Air, sebab tidak ada pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

    “Perlu diperhatikan bahwa implikasi dari penurunan daya beli masyarakat itu cukup besar dan jika itu dibiarkan sampai dengan tahun ini berlangsung, maka tidak ada pertumbuhan konsumsi yang cukup tinggi dan pada akhirnya itu akan menggerus kinerja industri ritel di dalam negeri,” tuturnya.