Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Kemenko Perekonomian: Properti berperan strategis bagi perekonomian

    Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mengungkapkan sektor properti memainkan peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi nasional.

    “Sektor ini tidak hanya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memberikan multiplier efek terhadap berbagai sektor turunan seperti industri bahan bangunan dan manufaktur, peralatan rumah tangga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kemenko Perekonomian Dida Gardera di Jakarta, Jumat.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor real estate berkontribusi Rp520,7 triliun terhadap PDB nasional dengan pertumbuhan 2,5 persen year on year sepanjang 2024.

    Pemerintah mendorong sektor ini untuk terus tumbuh antara lain melalui target pembangunan 3 juta rumah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, serta perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) properti sejak 2023.

    Direktur Pengembangan Promosi Kementerian Investasi/BKPM Rakhmat Yulianto mengatakan, sektor properti, khususnya subsektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran, telah menyumbangkan Rp122,9 triliun atau 7,2 persen dari total realisasi investasi nasional tahun lalu.

    Menurut Rakhmat, properti menempati peringkat keempat besar sektor yang berkontribusi paling signifikan sepanjang 2024.

    Selain properti, empat subsektor yang masuk dalam lima besar realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun lalu adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (13,9 persen atau Rp238,4 triliun); transportasi, gudang dan telekomunikasi (11,1 persen atau Rp189,9 triliun); pertambangan (10,8 persen atau Rp184,7 triliun); dan jasa lainnya (7 persen atau Rp120,8 triliun).

    Adapun realisasi investasi Januari-Desember 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.714,2 triliun, meningkat 20,8 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

    Selain itu, Rakhmat mengatakan, sektor properti termasuk perumahan, kawasan industri dan perkantoran, juga berkontribusi sebesar 9,33 persen terhadap realisasi investasi nasional selama lima tahun terakhir.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Erick Thohir Bicara Rencana RI Tambah Impor LPG-Minyak dari AS, Jadi?

    Jakarta –

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bicara terkait rencana Indonesia menambah impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan minyak mentah (crude oil) dari Amerika Serikat (AS). Rencana ini disebut-sebut sebagai bagian dari negosiasi atas kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

    Terkait impor LPG, Erick mengatakan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan apakah penambahan impor itu perlu dilakukan atau tidak. Pasalnya saat ini impor LPG Indonesia dari AS sudah mencapai 57%.

    “Hari ini kita sudah mencapai 57% LPG dari AS. Apakah kita akan menaikkan terus, ini yang tentu kami lagi memohon pertimbangan,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Selasa (20/5/2025).

    Erick tidak mau Indonesia terlalu bergantung dengan LPG dari AS. Jika porsinya terlalu banyak, ia khawatir suatu saat AS tidak bisa memasok LPG ke Indonesia dan Indonesia tidak bisa menemukan penggantinya.

    “Jangan sampai kalau ketergantungannya terlalu maksimal, kalau tiba-tiba dari pihak AS sedang ada kendala misalnya bencana alam atau supply chain-nya terganggu, takutnya kita nanti tidak ada pengganti. Nah ini yang mungkin kemarin kita cukup berhati-hati,” beber Erick.

    Sedangkan terkait minyak mentah, Erick melihat potensi penambahan impor dari AS karena saat ini porsinya baru 4%. Ia memastikan suatu transaksi perdagangan akan dijaga agar tidak didominasi oleh suatu negara.

    “Kalau crude oil hari ini kita baru 4%, artinya kita bisa shifting kebutuhan crude oil kita dibandingkan misalnya LPG. Ini tentu masih tahap-tahap yang belum putus, apakah nanti crude oil ini kita bisa naikkan jumlahnya dari 4% misalnya ke 30% atau 25%. Tentu ini balance antara transaksi perdagangan ini yang kita jaga jangan sampai kita didominasi kebutuhan oleh satu negara,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan impor LPG dan minyak dari AS akan ditambah dengan nilai kurang lebih di atas US$ 10 miliar. Pasalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai US$ 14-15 miliar.

    “Kalau tidak seimbang, atas Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba periksa komoditas apalagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami merekomendasikan dari ESDM adalah yang pertama, kami mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor LPG kami yang angkanya kurang di atas US$ 10 miliar,” kata Bahlil di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

    Bahlil menyebut penambahan jumlah impor LPG dari AS tidak akan menyetop pasokan impor dari Singapura, Afrika, dan Amerika Latin. Melainkan kemungkinan akan dikurangi.

    “(Impor) dari negara lain tidak disetop juga, volumenya yang mungkin dikurangi. Jadi saya pikir semua ada cara untuk kita menghitung, dalam bisnis kan yang penting adalah produk yang diterima di negara kita adalah dengan harga yang kompetitif,” tutur Bahlil.

    (kil/kil)

  • Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan 5,8% di 2026, DPR Ingatkan Risiko Eksternal

    Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan 5,8% di 2026, DPR Ingatkan Risiko Eksternal

    Jakarta (beritajatim.com) – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5,2–5,8 persen pada 2026 sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang paripurna DPR RI pada Senin, 20 Mei 2025. Penyampaian asumsi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

    Dalam pemaparan tersebut, selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga mengajukan asumsi inflasi sebesar 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS, serta suku bunga SBN 6,6–7,2 persen. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok pada kisaran USD 60–80 per barel, dengan target lifting minyak bumi 600–605 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 953–1017 ribu barel setara minyak per hari.

    Namun, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa target tersebut perlu dicermati dengan lebih realistis mengingat berbagai tantangan yang sedang dan akan dihadapi. Salah satunya adalah dampak perang tarif yang mengguncang perdagangan global dan mendorong praktik proteksionisme.

    “Kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global. Dan memperhadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis, yang sesungguhnya berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerjasama perdagangan regional dan global yang mutualistik,” ujarnya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa pada tahun 2025 pemerintah menghadapi risiko shortfall pajak akibat menurunnya harga komoditas ekspor, tekanan terhadap sektor manufaktur, dan lesunya konsumsi rumah tangga. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun depan dan dapat mengganggu pencapaian target pendapatan negara.

    “Pendapatan negara menjadi pilar penting untuk memastikan penganggaran berbagai program strategis, termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun depan yang sangat besar,” tegas Said.

    Untuk itu, pemerintah diminta menetapkan target pendapatan yang realistis-optimistis, disertai dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, antara lain melalui optimalisasi cukai, tarif minerba, dan sektor digital. Pemberlakuan sistem administrasi pajak berbasis core tax system juga dinilai perlu mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak serta jaminan keamanan sistem.

    Selain aspek fiskal, DPR juga menyoroti lambatnya realisasi program ketahanan pangan dan energi. Program redistribusi lahan dinilai belum berjalan optimal, sementara sektor pertanian justru mengalami disrupsi dari sisi lahan, tenaga kerja, dan teknologi.

    Pemerintah didesak untuk menuntaskan redistribusi 4,5 juta hektare lahan bagi petani dan perkebunan rakyat, serta meningkatkan adopsi teknologi modern di sektor pertanian. Hal serupa juga berlaku untuk sektor energi, di mana pembangunan lima kilang minyak nasional termasuk proyek petrokimia di Tuban masih belum tuntas.

    Di sektor industri, DPR mencatat adanya pelemahan signifikan yang berdampak pada menyusutnya kelas menengah. Data BPS menunjukkan penurunan jumlah penduduk kelas menengah dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024, atau turun sebanyak 9,48 juta orang.

    “Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal,” tambah Said.

    Meski pemerintah mengklaim telah menyusun delapan program strategis nasional untuk 2026, DPR menilai target penurunan tingkat pengangguran dan gini rasio dalam RAPBN masih belum menunjukkan progres yang signifikan. Target tingkat pengangguran 4,44–4,96 persen dan gini rasio 0,377–0,380 dinilai tidak cukup untuk menunjukkan keberpihakan pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial. [beq]

  • DPRD Bangkalan Pertanyakan Validitas Data BPS

    DPRD Bangkalan Pertanyakan Validitas Data BPS

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Bangkalan menyoroti validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kepentingan dasar pengambilan kebijakan daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyampaikan bahwa rapat itu dilatarbelakangi oleh pentingnya data yang disajikan BPS agar sesuai dengan Undang-Undang serta akurat dan bebas dari manipulasi.

    “Kita mempertanyakan variabel-variabel yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih rendah, angka kemiskinan tinggi, serta persoalan angkatan kerja yang stagnan. Ini semua berkaitan erat dengan data yang disajikan oleh BPS,” terangnya, Selasa (20/5/2025).

    Tidak hanya itu, Politisi PDIP tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antara BPS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM dalam pengumpulan data ketenagakerjaan. Menurutnya, OPD di Bangkalan dinilai kurang peduli terhadap pembaruan data statistik, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan.

    “Pemkab dan OPD tidak pernah update data. Kami harap ke depan, terutama Dinas Kominfo dapat aktif dalam memperbarui data secara rutin,” imbuhnya.

    Selain itu, BPS juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan survei dan sensus, termasuk tekanan dari kepentingan lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.

    Hakim juga mengkritik data ketenagakerjaan yang stagnan antara tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan. Ia menduga adanya kesalahan dalam pendataan, karena angka pengangguran seharusnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkab Bangkalan dalam menyusun kebijakan berbasis data yang valid.

    “Harapan kami semua kebijakan pemerintah daerah tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, data yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” pungkasnya. [sar/aje]

  • Pemkab Magetan Matangkan Koperasi Merah Putih

    Pemkab Magetan Matangkan Koperasi Merah Putih

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan. Upaya ini sejalan dengan instruksi pemerintah pusat yang menargetkan penguatan kelembagaan koperasi berbadan hukum di tingkat akar rumput.

    Penjabat Sekretaris Daerah Magetan, Winarto, menyampaikan bahwa Pemkab Magetan telah menjalin koordinasi lintas sektor demi mempercepat realisasi program ini. “Kita kerja sama dan kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Koperasi, dan seluruh potensi yang ada. Sosialisasi juga sudah dilakukan sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

    Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah pengembangan potensi desa, seperti penguatan UMKM, sektor pertanian, hingga pengolahan produk lokal. “Tujuannya jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Skema bisnisnya nanti disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa,” tambahnya.

    Setiap koperasi akan dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai acuan operasional, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Tahap awal program ini menunjuk dua desa per kecamatan sebagai proyek percontohan, lengkap dengan pendanaan awal untuk keperluan legalitas, termasuk notaris.

    “Jangan sampai salah paham, ini bukan hibah Rp3 miliar atau Rp5 miliar seperti rumor yang beredar. Pendanaan yang dimaksud adalah untuk kebutuhan awal legalitas koperasi. Dan ini yang didanai adalah dua desa dari 18 kecamatan di Magetan,” tegas Winarto. Ia juga menambahkan bahwa bentuk dukungan keuangan bukan hibah, tetapi kemungkinan akses pinjaman lunak melalui lembaga keuangan resmi.

    Pemerintah menargetkan koperasi-koperasi ini sudah berdiri dan berbadan hukum pada Juli 2025. “Pembinaan sudah dilakukan, sosialisasi terus berjalan, dan camat-camat juga sudah turun langsung. Harapannya, semua desa dan kelurahan di Magetan bisa memiliki Koperasi Merah Putih,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Magetan, Setiya Widayaka, menyatakan bahwa 28 kelurahan di Magetan juga akan membentuk Koperasi Merah Putih, dengan pendanaan berasal dari APBD, sedangkan untuk desa bersumber dari APBDes.

    ”Kami juga sudah memberikan sosialisasi pada kelurahan melalui kecamatan. Rencananya pembentukan Koperasi Merah Putih ini bakal serentak seluruh Indonesia pada 12 Juli atau bertepatan dengan Hari Koperasi,” ungkap Setiya.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Magetan tahun 2024, terdapat 887 koperasi aktif. Sebanyak 263 merupakan koperasi wanita, 104 koperasi pertanian, 96 koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, dan 93 koperasi serba usaha. Dari jumlah itu, 66,67 persen bergerak di bidang konsumsi perdagangan, 19,38 persen di sektor jasa/simpan pinjam, 11,48 persen di sektor serba usaha, 1,98 persen koperasi buruh/karyawan, 0,37 persen koperasi produksi industri, dan 0,12 persen merupakan koperasi pusat non-KUD. [fiq/beq]

  • IKG Tuban Turun Tajam, Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja dan Politik

    IKG Tuban Turun Tajam, Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja dan Politik

    Tuban (beritajatim.com) – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tuban menunjukkan penurunan signifikan sepanjang 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IKG sebesar 0,213, jauh membaik dibanding tahun 2023 yang berada di angka 0,359. Capaian ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kesetaraan gender, mulai dari kesehatan hingga pemberdayaan perempuan.

    Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Tuban, Suzatmo Putro, menyampaikan bahwa peningkatan akses terhadap layanan kesehatan maternal menjadi salah satu faktor utama penurunan IKG. “Untuk proporsi perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan hanya sebesar 0,002. Sementara proporsi perempuan yang melahirkan anak pertama pada usia di bawah 20 tahun tercatat sebesar 0,251,” ujarnya, Sabtu (17/05/2025).

    Suzatmo menegaskan bahwa meskipun angka kehamilan usia muda masih ada, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar perempuan muda tetap mendapatkan dukungan edukasi dan layanan kesehatan yang memadai.

    Di bidang pemberdayaan, ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih terlihat, terutama dari capaian pendidikan. “Sebanyak 33,11 persen penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan minimal SMA, sedangkan perempuan baru mencapai 23,43 persen,” tambahnya.

    Namun, tren positif terlihat dari peningkatan keterlibatan perempuan di bidang politik. “Keterwakilan perempuan dalam legislatif meningkat dari 14 persen pada periode 2019–2023 menjadi 22 persen pada 2024. Ini menunjukkan ruang partisipasi politik perempuan semakin terbuka,” jelas Suzatmo.

    Kemajuan serupa juga tercermin dalam partisipasi ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Tuban telah mencapai 59,41 persen, mendekati TPAK laki-laki yang sebesar 89,92 persen. “Meskipun masih ada selisih, tren ini menunjukkan perempuan di Tuban semakin aktif di dunia kerja,” imbuhnya.

    Suzatmo menyimpulkan, penurunan IKG di Kabupaten Tuban tidak lepas dari berbagai upaya pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam peningkatan pendidikan perempuan dan pencegahan kehamilan usia dini. “Berbagai upaya ini mulai menunjukkan hasil positif dan perlu terus diperkuat,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Desa Merkawang Jadi Percontohan Program Desa Cinta Statistik di Tuban

    Desa Merkawang Jadi Percontohan Program Desa Cinta Statistik di Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Tuban bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban mencanangkan Program Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Balai Desa Merkawang, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban.

    Sebelumnya, sosialisasi tersebut dilakukan pada hari kamis 15 Mei 2025 dengan dibuka oleh Kepala BPS Kabupaten Tuban, Andhie Surya Mustari.

    Menurutnya, program Desa Cantik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pendataan di tingkat desa agar data yang tersedia akurat, mutakhir, dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang tepat sasaran.

    “Tantangan utamanya pembangunan di tingkat pemerintahan paling bawah, yakni desa,” ujar Andhie Surya Mustari.

    Pria yang akrab disapa Andhie ini juga menjelaskan bahwa di desa tersedia data dan informasi statistik yang lengkap dan akurat. Sehingga, program ini diharapkan untuk pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara mandiri.

    “Perangkat desa saat ini menghadapi beban yang cukup besar dalam mengelola data akibat banyaknya aplikasi dan permintaan data dari berbagai instansi,” terang Andhie sapanya.

    Oleh karena itu, BPS Tuban bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Kabupaten Tuban dalam rangka memberikan pendampingan dan pelatihan kepada agen statistik desa.

    “Harapannya, perangkat desa dapat melakukan pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data secara mandiri, sehingga pengelolaan data menjadi lebih efektif dan efisien,” imbuhnya.

    Saat ini, masih kata Andhie, dalam tahap awal, Desa Merkawang fokus melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mencakup klasifikasi usaha, pelatihan yang telah diterima dan akses permodalan, serta pendampingan yang diperoleh.

    “Data ini nantinya dapat menjadi dasar dalam mendukung program pemberdayaan UMKM serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

    Adapun pogram Desa Cantik telah dimulai sejak tahun 2021 dengan tahap sosialisasi dan pembinaan di beberapa desa di Kecamatan Jenu dan Plumpang. Lalu, Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tuban telah mencanangkan pelaksanaan 100 persen Desa Cantik di seluruh desa di Kabupaten Tuban.

    “Nah untuk tahun ini, Desa Merkawang dipilih sebagai desa percontohan dengan penambahan kolaborasi melibatkan perguruan tinggi, perbankan, dan pelaku usaha agar data yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan untuk pemberian modal dan pendampingan usaha,” tutupnya. [ayu/aje]

  • Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI targetkan 1.530 orang dapat kerja pada tahun ini 

    Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui bursa kerja (job fair) yang mulai diadakan rutin setiap bulan di tingkat kecamatan.

    “Pada tahun 2024 ada 1.669 pencari kerja yang mendapat pekerjaan melalui job fair. Sementara target di tahun 2025, 1.530 orang bisa mendapat pekerjaan melalui job fair,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan Pemprov DKI sudah berupaya membuat program bursa kerja untuk menekan angka pengangguran di Jakarta.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menunjukkan pengangguran di Jakarta pada tahun 2023 mencapai 354.496 orang.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina berpendapat Pemprov DKI harus lebih ketat saat melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin ikut serta dalam bursa kerja.

    Dengan begitu, warga Jakarta yang mendapat pekerjaan lewat bursa mampu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.

    “Kalau perusahaannya jelas, upah yang didapat setiap bulan juga pasti, stabil. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” kata dia.

    Dia juga meminta Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh perusahaan yang ikut dalam bursa kerja memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, sesuai Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024.

    Wa Ode berharap sosialisasi terkait jadwal bursa kerja lebih digencarkan. Bahkan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain juga diminta untuk membantu penyebaran informasi melalui platform media sosial masing-masing.

    Dia berharap program bursa kerja bisa tepat sasaran untuk warga Jakarta yang belum memiliki pekerjaan.

    “Masih kurang sosialisasinya. Selain media sosial Disnakertrans, perlu juga SKPD lain bantu menginfokan. Bahkan RT/ RW juga harus membantu,” kata Wa Ode.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Eri Cahyadi Resmi Pimpin APEKSI 2025–2030, Dorong Inovasi dan Integrasi Satu Data Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama AsosiasiPemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sukses menggelarpelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025. Dari hasil Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI telah ditetap, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terpilih kembali sebagai KetuaDewan Pengurus APEKSI periode 2025-2030.

    Tidak hanya itu, hasil Sidang Pleno IV kemarin juga ditetapkan, Kota Medan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat KerjaNasional (Rakernas) XVIII APEKSI tahun 2026. SedangkanKota Singkawang dijadwalkan menjadi tuan rumahpenyelenggaraan HUT ke-25 APEKSI. Penetapan tersebutdisaksikan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (KemendagriRI), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw, pada Jumat, (9/5/2025).

    Setelah terpilih kembali sebagai Ketua Dewan PengurusAPEKSI periode 2025-2030, Wali Kota Eri Cahyadimembeberkan beberapa target yang akan dilakukannya bersamajajaran APEKSI dalam lima tahun ke depan. Targetnya adalah, Wali Kota Eri ingin, menjadikan APEKSI sebagai wadah untukberinovasi bagi 98 kota yang tergabung di dalamnya. Selain itu, ia juga ingin, kota-kota yang tergabung di APEKSI menyelaraskan program-program yang dijalankan olehpemerintah pusat.

    Dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarin, Wali Kota Eri menyinggung soal sistem satu data, pertumbuhan ekonomi, masalah pengentasan stunting, hingga kemiskinan. Wali Kota Eri ingin, kota yang tergabung di dalam APEKSI, harusmemiliki sistem satu data terintegrasi dengan pemerintah pusat, tujuannya agar permasalahan ekonomi, stunting hinggakemiskinan di kota seluruh Indonesia bisa cepat teratasi.

    “Saya sampaikan bagaimana wali kota ini tidak bisamenindaklanjuti ketika angka kemiskinan tiba-tiba naik di wilayah kami, atau pertumbuhan ekonomi turun di wilayahkami. Hal itu dikarenakan apa? Hasil dari survei yang dilakukanby name by address itu tidak sampai kepada tangan wali kota, sehingga kita tidak bisa membantu presiden untuk menaikkanpertumbuhan ekonomi, menurunkan stunting, karena kami tidakmendapatkan data, siapa yang seharusnya kita beri intervensi,” kata Wali Kota Eri, Minggu (11/5/2025).

    Oleh sebab itu, Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadiingin, kota-kota di Indonesia menyelaraskan visi misi yang samadengan program yang dijalankan oleh Presiden RI PrabowoSubianto. Karena itu, ia menyebutkan, ketika sebuah kotamemiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dimiliki pemerintahpusat.

    Ketua Dewan Pengurus APEKSI itu berharap, ketika data by name, by address itu selaras dengan data yang dimiliki olehpemerintah pusat, maka permasalahan ekonomi, stunting, hinggakemiskinan bisa cepat teratasi ke depannya. Menurutnya, hal itujuga selaras dengan tema Munas VII APEKSI tahun ini, yakni“Dari APEKSI untuk Negeri”.

    “Bahwa kami sudah sepakat, tidak ada kota yang lebih maju, dan tidak ada kota yang tertinggal di antara kita. Jika ada kotayang lebih maju, dan ada kota yang tertinggal maka di situ adalah kegagalan APEKSi, sehingga kami akan memberikanmasing-masing kelebihan yang ada di kota kami dan disatukanagar bisa digunakan di kota-kota lainnya,” harapnya.

    Target Ketua Dewan Pengurus APEKSi Eri Cahyadi yang dibeberkan dalam Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI kemarindirespon secara langsung oleh Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw. Sebelum menghadiri penutupan Munas VII APEKSI, ia sempat membahas soal sistem satu data bersamaKepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia AdininggarWidyasanti.

    Sekjen Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir mengatakan, telahmeminta kepada jajaran BPS untuk segera melakukan pendataanwarga miskin dan pertumbuhan di seluruh daerah di Indonesia. Setelah dilakukan pendataan, kemudian akan diberikan kepadamasing-masing daerah untuk dilakukan intervensi.

    “Saya sampaikan, agar BPS mengadakan rapat membuattemplate terkait pertumbuhan ekonomi dan stunting dankemiskinan. Nah, nanti kita undang teman-teman kepala daerah, mana saja sih titik-titik warga miskin, stunting, dan indikatorekonominya mana saja, sehingga agar kita tahu yang kitakerjakan ini akan membawa dampak dan hasil, karena sekarangkita meraba-raba,” kata Tomsi.

    Di kesempatan ini, Tomsi juga mengingatkan kepada para walikota yang hadir agar berhati-hati dalam pelaksanaan anggaran. Tomsi ingin, jajaran wali kota untuk melakukan mengiringikegiatan seremonial di wilayahnya masing-masing, tujuannyaagar anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat bisa tepatsasaran ke depannya.

    Setelah pelaksanaan Munas VII APEKSI 2025 ini, Tomsimenyebutkan, Kemendagri akan terus mendukung penuh KetuaAPEKSI Eri Cahyadi serta para anggotanya untuk bisamembawa perubahan besar bagi negeri ini. Maka dari itu, iaberharap ke depannya tidak ada lagi kota yang tertinggal danpaling maju di Indonesia.

    Oleh sebab itu, ia juga ingin, APEKSI bisa menjadi wadah bagikota-kota di Indonesia untuk berinovasi. Jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, ia meminta program inovasi yang diterapkan bisa ditiru oleh kota-kota lainnya. “Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidakmudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya),” katanya.

    Ia berharap, kepemimpinan Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI bisa membawa perubahan bagi kota-kotalain, khususnya bagi Indonesia ke depannya. “Mudah-mudahantugas mulia ini dapat terlaksana sebaik-baiknya,” pungkasnya.

    Diketahui, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI Eri Cahyadi telah berhasil mendukungsejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat. Diantaranya, yaitu Kota Surabaya berhasil menurunkan angkastunting secara signifikan menjadi terendah se-Indonesia.

    Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2023, yang awalnya berada di level 4,8 persen, kini prevalensi stunting Kota Surabaya berada di level 1,6 persen terendah di Indonesia. Upaya penurunan stunting terus dilakukan oleh Eri Cahyadihingga mencapai target Surabaya Zero Growth Stunting kedepannya.

    Selain stunting, Eri Cahyadi juga berhasil menurunkan angkapengangguran yang semula berada di level 9,79 persen di tahun2020, kini menjadi 4,96 persen di tahun 2024. Hal inimenunjukkan, bahwa Eri Cahyadi berkomitmen mendoronginovasi dan integrasi satu data agar angka penurunan stunting dan kemiskinan di kota-kota besar dapat teratasi bersamamelalui forum APEKSI ke depannya. (ADV)

  • Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Angka Kemiskinan Capai 69,9 Persen, Bupati Probolinggo Wadul Ini ke Mensos

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kabupaten Probolinggo tengah menjadi perhatian pemerintah pusat akibat tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan daerah ini mencapai 69,9 persen.

    Data tersebut menempatkan Probolinggo sebagai kabupaten keempat termiskin di Jawa Timur. Kondisi ini dibahas langsung dalam forum diskusi “Pilar-Pilar” yang digelar di Pendapa Prasaja Ngesti Wibawa.

    Acara tersebut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta ratusan pendamping bantuan sosial dari berbagai kecamatan. Dalam forum itu, berbagai strategi pengentasan kemiskinan dibahas secara terbuka.

    Bupati Probolinggo, Muhammad Haris, mengakui tingginya angka kemiskinan bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. “Ini menjadi cambuk bagi kita semua untuk melakukan perbaikan dan kerja nyata,” ujarnya dalam sambutan.

    Haris menilai bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bergantung pada bantuan sosial. Ia menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi.

    “Banyak warga kita yang sudah terlalu nyaman dengan bantuan, padahal mereka harus kita dorong untuk lebih berdaya,” kata Haris.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memaparkan bahwa anggaran bansos untuk Probolinggo sangat besar, mencapai Rp532,8 miliar bagi 142.559 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ditambah lagi, ada dana Rp321,9 miliar untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi lebih dari 638 ribu jiwa.

    “Penduduk miskin di Probolinggo tercatat sebanyak 175.231 jiwa. Kecamatan Krucil paling tinggi, disusul Tiris dan Gading,” ungkap Saifullah Yusuf dalam forum tersebut.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan program yang sudah ada. “Kita tidak perlu program baru, yang penting optimalisasi dan validasi data DTSEN dan DTKS agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Bupati Haris menyambut baik hal itu dan menyatakan verifikasi data akan menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia menambahkan bahwa keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi akar persoalan kemiskinan di Probolinggo.

    “Padahal kita punya potensi besar di sektor pariwisata. Hanya saja sektor industri masih lemah dan perlu penguatan,” jelas Haris.

    Ia mengungkap bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah investor. Harapannya, akan terbuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat, terutama generasi muda.

    “Kita ingin anak-anak muda punya masa depan di tanah sendiri, bukan merantau karena tak ada pilihan,” pungkasnya. (ada/ian)