Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK: Transmisi BI-Rate dan Nataru dorong kredit konsumsi di akhir 2025

    OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik hingga dorongan belanja musiman rumah tangga jelang Natal dan Tahun Baru akan mendorong kinerja kredit konsumsi hingga akhir 2025 dan awal tahun 2026.

    Di samping itu, faktor tren penurunan suku bunga pinjaman serta percepatan belanja pemerintah/investasi swasta juga dapat mendorong pertumbuhan kredit pada periode yang sama.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin, menilai bahwa kredit konsumsi sejauh ini masih tumbuh meskipun termoderasi.

    Hal ini sejalan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang bersumber dari konsumsi rumah tangga maupun indikator terkait daya beli konsumen yang masih tumbuh terbatas.

    Hingga September 2025, kredit konsumsi tumbuh sekitar 7,42 persen year on year (yoy). OJK mencatat risiko kredit sedikit meningkat di segmen konsumsi pada periode tersebut, tercermin dari rasio non-performing loan (NPL) yang meningkat menjadi sebesar 2,37 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 1,85 persen.

    “OJK menekankan pemulihan kredit konsumsi bergantung pada perbaikan permintaan domestik, transmisi penurunan suku bunga ke lending rate, serta perbaikan pendapatan rumah tangga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat,” kata Dian.

    Menurut catatan OJK, perlambatan paling nyata terjadi pada kredit pemilikan rumah (KPR) serta kredit kendaraan bermotor (KKB).

    KPR tumbuh termoderasi pada September 2025 sebesar 7,26 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 10,89 persen. Sedangkan KKB pada September 2025 tumbuh sebesar 0,72 persen dibandingkan posisi September 2024 sebesar 9,00 persen sehingga berkontribusi menahan laju pertumbuhan kredit konsumsi.

    “Lemahnya pertumbuhan KKB juga sejalan dengan masih terkontraksinya penjualan kendaraan bermotor selama setahun terakhir,” ujar Dian.

    Namun demikian, imbuh Dian, terjadi pertumbuhan cepat pada segmen buy now pay later (BNPL) sebesar 25,49 persen menjadi Rp24,86 triliun, meskipun porsi BNPL terhadap total kredit perbankan masih relatif kecil dengan rasio NPL yang tetap terjaga sebesar 2,61 persen.

    Adapun secara keseluruhan, kredit pada September 2025 tumbuh sebesar 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56 persen. Total outstanding kredit pada periode ini mencapai Rp8.162,8 triliun.

    Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit konsumsi menempati posisi kedua tertinggi. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18 persen yoy, sementara kredit modal Kerja tumbuh moderat 3,37 persen yoy.

    OJK mencatat, penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI-Rate) telah direspon secara bertahap oleh sektor perbankan melalui penyesuaian suku bunga kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

    Secara tahunan, terjadi penurunan rerata suku bunga kredit rupiah, masing-masing sebesar 50 bps untuk kredit investasi (September 2025: 8,25 persen; September 2024: 8,75 persen) dan sebesar 41 bps untuk kredit modal kerja (September 2025: 8,46 persen; September 2024: 8,87 persen).

    Penurunan BI-Rate umumnya cenderung diikuti dengan penurunan suku bunga kredit meskipun dengan jeda waktu tertentu, seiring dengan proses transmisi kebijakan moneter.

    Suku bunga kredit diperkirakan masih memiliki ruang untuk melanjutkan penurunan sebagai respons dari penurunan BI-Rate pada 2025, khususnya jika suku bunga global juga turun.

    Dengan adanya ekspektasi penurunan suku bunga global pada triwulan IV 2025, OJK menilai bahwa masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga lebih lanjut, meskipun implementasinya akan sangat bergantung pada strategi masing-masing bank serta struktur biaya yang dimiliki khususnya terkait dengan biaya dana (cost of fund/CoF).

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    BPS: Bawang merah naik di 196 kabupaten/kota namun masih di bawah HAP

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut rata-rata harga bawang merah nasional pada minggu ketiga November 2025 terus mengalami kenaikan di 196 kabupaten/kota, namun masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen.

    Rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp40.267 per kilogram. Sementara harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp41.500 per kilogram.

    “Bawang merah secara rata-rata nasional memang masih sedikit di bawah HAP Rp41.500 per kilogram. Namun saat ini terdapat 196 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH (Indeks Perkembangan Harga) bawang merah, jumlahnya meningkat dibandingkan minggu lalu,” ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Rapat Koordinasi Inflasi Daerah dipantau secara daring di Jakarta, Senin.

    Pada minggu kedua November 2025, kenaikan IPH bawang merah terjadi di 176 kabupaten/kota, dengan rata-rata harga bawang merah nasional tercatat sebesar Rp39.644 per kilogram. Sementara pada minggu ketiga jumlahnya meningkat menjadi 196 kabupaten/kota.

    Harga bawang merah tertinggi berada di Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Pegunungan Bintang dengan level harga Rp100 ribu per kilogram.

    Amalia menyampaikan salah satu faktor penyebab kenaikan harga bawang merah adalah gangguan suplai, terutama dari sentra-sentra produksi yang berada di Pulau Jawa.

    Selain itu, faktor cuaca juga turut andil dalam mempengaruhi perubahan harga bawang merah di pasar.

    “Bawang merah, cabai merah, ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca yang lagi banyak hujan, sehingga ini mempengaruhi bagaimana gangguan dari pasokan cabai merah dan bawang merah yang kemudian menyebabkan kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pengumuman UMP Ditunda, Buruh Batal Demo Hari Ini

    Pengumuman UMP Ditunda, Buruh Batal Demo Hari Ini

    Jakarta –

    Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menunda pelaksanaan demonstrasi besar-besaran di sekitar Istana Merdeka Jakarta dan DPR hari ini. Penundaan demo buruh tersebut dilakukan karena pemerintah menunda pengumuman kenaikan upah minimum provinsi yang sebelumnya dijadwalkan pada 21 November lalu.

    “Rencana aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 24 November 2025 dibatalkan atau ditunda, karena tujuan aksi 24 November adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan dulu kenaikan upah minimum pada 21 November 2025 yang lalu. Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (24/11/2025).

    Said Iqbal mengatakan nantinya demo buruh dipastikan tetap akan digelar satu hari sebelum dan satu hari setelah pengumuman pemerintah apabila kenaikan upah minimum 2026 tidak sesuai dengan harapan buruh.

    Selain aksi tersebut, buruh juga berencana melakukan mogok nasional yang diikuti 5 juta buruh stop produksi di seluruh Indonesia apabila pemerintah memaksakan kehendak mengumumkan kenaikan upah minimum 2026. Buruh juga memberikan usulan 3 opsi kenaikan upah minimum kepada pemerintah.

    Ketiga opsi kenaikan upah minimum dari kelompok buruh, yaitu:

    1. Kenaikan 8,5% – 10,5%, sebagaimana yang diumumkan Said Iqbal di awal Agustus 2025. Angka ini didapat dari inflasi 3,26%, pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan indeks tertentu 1,0. Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 3,26% + (1,0 x 5,2%) = 8,46% yang dibulatkan menjadi 8,5%. Sedangkan kenaikan 10,5% bilamana menggunakan indeks tertentu 1,4, misal di Maluku Utara pertumbuhan ekonominya di atas 30% melebihi pertumbuhan ekonomi nasional.

    2. Kenaikan upah minimum 2026 adalah 7,77%, berdasarkan angka makro ekonomi yang sudah dirilis oleh BPS di mana inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dengan indeks tertentu 1,0 dalam kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan September 2025. Maka didapat kenaikan upah minimum sama dengan 2,65% + (1,0 x 5,12%) = 7,77%.

    3. Kenaikan upah minimum 2026 adalah sebesar 6,5%, sama dengan nilai kenaikan upah minimum 2025 yang dinaikkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan mempertimbangkan bahwa angka makro ekonomi tahun lalu (inflasi dan pertumbuhan ekonomi) hampir sama dengan angka makro ekonomi tahun ini yaitu kurun waktu Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025.

    Said Iqbal menambahkan, jika pemerintah memutuskan kenaikan upah minimum dengan menggunakan nilai indeks tertentu 0,2 sampai 0,7, maka buruh mengancam akan menggelar demo besar-besaran. Selain demo besar-besaran, buruh juga mengancam akan menggelar mogok nasional.

    “Pertama, aksi akbar di seluruh Indonesia yang tanggalnya akan ditetapkan kemudian sebagai pengganti penundaan aksi akbar 24 November 2025. Dan yang kedua, mogok nasional yang waktunya diperkirakan di antara minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh lebih dari 5 ribu perusahaan stop produksi di lebih 300 kabupaten/kota,” kata Said Iqbal.

    Aksi-aksi tersebut akan digelar aliansi serikat buruh di seluruh Indonesia secara konstitusional dengan memberitahukan aparat penegak hukum sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, dilakukan secara tertib dan damai, anti kekerasan, dan anti anarkisme.

  • Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Terbukti Konsumtif, Pengeluaran Per Kapita Jaksel Tertinggi se Indonesia Rp26,38 Juta per Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA – Orang Jakarta Selatan terbukti paling konsumtif di Indonesia, berdasarkan data pengeluaran per kapita dari Badan Pusat Statistik (BPS).

    Berdasarkan perhitungan dengan metode baru, pengeluaran per Kapita disesuaikan di Jaksel mencapai Rp26,38 juta per tahun per orangnya.

    Kedua tertinggi yakni Jakbar sebesar Rp22,83 juta per tahun, dan Denpasar Bali Rp21,18 juta per tahun.

    Sementara itu untuk daerah dengan pengeluaran per kapita terendah per tahun yakni di Nduga sebesar Rp4,773 juta per tahun.

    Angka pengeluaran per kapita Jaksel, Jakbar dan Denpasar di atas pengeluaran per kapita nasional selama 2025.

    BPS melaporkan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan nasional pada tahun 2025 mencapai Rp12,80 juta per tahun, naik dibandingkan Rp11,30 juta pada tahun 2019.

    Artinya, pengeluaran riil penduduk Indonesia pada 2025 mencapai Rp12,8 juta untuk satu tahun per kapita atau per orang. 

    Angka ini meningkat Rp461.000 dibandingkan 2024. Sebagai informasi, pengeluaran riil per kapita per tahun yang telah disesuaikan rata-rata konsumsi penduduk per tahun berdasarkan harga konstan di tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.

    Jakarta
    20.676

    Kep. Seribu
    14.691

    Kota Jakarta Selatan
    26.387

    Kota Jakarta Timur
    19.824

    Kota Jakarta Pusat
    19.309

    Kota Jakarta Barat
    22.831

    Kota Jakarta Utara
    20.584

    BALI
    15.383

    Jembrana
    13.113

    Tabanan
    15.752

    Badung
    19.004

    Gianyar
    16.244

    Klungkung
    13.023

    Bangli
    12.447

    Karangasem
    11.676

    Buleleng
    14.827

    Kota Denpasar
    21.185

    PAPUA PEGUNUNGAN
    5.861

    Nduga
    4.773

    Jayawijaya
    8.750

    Lanny Jaya
    5.102

    Tolikara
    5.802

    Mamberamo Tengah
    5.119

    Yalimo
    5.305

    Yahukimo
    5.997

    Pegunungan Bintang
    6.300

  • Hilirisasi Kakao Digenjot, Kemendag Siapkan Akses Pasar ke Eropa dan Amerika

    Hilirisasi Kakao Digenjot, Kemendag Siapkan Akses Pasar ke Eropa dan Amerika

    JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat strategi hilirisasi komoditas kakao untuk membuka jalan ekspor ke pasar-pasar premium dunia. Di antaranya ke Eropa dan Amerika.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mendorong pelaku usaha komoditas kakao untuk meningkatkan hilirisasi produknya agar makin bernilai tambah. Kata dia, hilirisasi bisa menjadi jalan meningkatkan minat pasar global terhadap produk kakao Indonesia.

    Roro bilang Kemendag memiliki beberapa program yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha, khususnya untuk melebarkan pasar ke tingkat internasional. Salah satunya melalui perjanjian dagang dengan beberapa wilayah/negara, seperti Indonesia-Peru CEPA, Indonesia-Canada CEPA, dan Indonesia-Uni Eropa CEPA mendatang.

    “Pasar-pasar ini menjanjikan, khususnya Eropa karena permintaanya terus tumbuh. Pasarnya sangat menekankan aspek keberlanjutan, mereka suka produk yang orientasinya ramah lingkungan, baik untuk kesehatan, dan produk organik,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu, 23 November.

    Tak hanya Eropa dan Amerika, kata Roro, ASEAN juga cukup menjanjikan. Dia bilang Kemendag akan menjembatani melalui perwakilan perdagangan.

    “Tapi selepas itu juga jangan dilupakan pasar-pasar yang dekat dengan kita, seperti ASEAN. Kami akan coba sambungkan dengan beberapa perwakilan perdagangan kita di 33 negara yang siap membantu,” tegas Roro.

    Menurut Roro, hilirisasi kakao merupakan amanat langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan Indonesia tidak hanya mengirim bahan mentah. Produk olahan, kata dia, memiliki nilai tambah yang lebih tinggi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

    “Yang kita lihat di sini, kakao telah mengalami pemrosesan menjadi cokelat yang kemudian dikemas dengan bagus sehingga berdaya saing. Perlu digarisbawahi bahwa sebetulnya hiliriasi tidak harus di industri skala besar, tapi juga bisa di lingkup UMKM. Inilah yang pemerintah akan dorong dan fasilitasi,” katanya.

    Dalam kunjungan ke pabrik Cau Chocolates di Kabupaten Tabanan, Bali. Roro memuji perusahaan tersebut sebagai model usaha yang berani mengolah kakao dari hulu ke hilir dengan standar tinggi organik, ramah lingkungan, dan berorientasi keberlanjutan.

    “Kami melihat pertumbuhan ekspor cokelat sedang naik dan sebenarnya pasarnya di dunia ini cukup luas, seperti Eropa, Australia, dan Selandia Baru. Untuk itu, kunjungan kami ke sini bukan saja hanya melihat fasilitas dan pemberdayaan petaninya. Lebih jauh, kami juga melihat bagaimana Kementerian Perdagangan dapat mendorong pelaku usaha meningkatkan ekspornya dan memanfaatkan sejumlah perjanjian dagang yang sudah kita punya,” katanya.

    Data BPS menunjukkan ekspor kakao dan olahan berbasis kakao Indonesia terus menanjak, dengan tren positif 16,20 persen pada 2021 hingga 2024. Periode Januari hingga September 2025 bahkan mencatat lonjakan besar, yakni 2,8 miliar dolar AS, tumbuh 68,75 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

    CEO Cau Chocolates, Kadek Surya, menekankan bahwa perusahaannya mengusung prinsip perdagangan adil (fair trade) dan memperjuangkan harga ideal bagi petani kakao. Ia menyebut banyak petani meninggalkan sektor kakao karena harga tak layak.

    Karena itu, Cau Chocolates memilih strategi membeli biji kakao dengan harga lebih tinggi meski harus menekan margin. Namun ada syarat ketat yakni petani harus menjadi anggota salah satu dari 12 gapoktan binaan dan mengelola kebun organik yang memenuhi standar ketertelusuran.

    “Dengan cara ini, kami bisa berkontribusi pada kesejahteraan petani, memastikan kualitas produk, sekaligus mempersiapkan produk kami untuk pasar ekspor, khususnya Eropa,” ujar Surya.

  • Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Buka Family Run, Wamenag Soroti Angka Keretakan Keretakan Rumah Tangga di Jabar Mencapai 90 Ribu Kasus

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun kehidupan nasional yang kuat.

    Pernyataan itu disampaikan saat membuka kegiatan Sakinah Family Run 5K di Pintu Barat GOR Saparua, Bandung, Minggu (23/11/2025).

    Kegiatan yang diikuti ribuan peserta tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ketahanan keluarga. Jawa Barat menjadi salah satu fokus perhatian, menyusul data pada 2024 yang mencatat hampir 90.000 kasus keretakan rumah tangga di provinsi tersebut.

    “Tantangan yang kita hadapi di Jawa Barat, dengan angka keretakan rumah tangga yang cukup tinggi, harus menjadi perhatian bersama. Ini adalah potensi kerugian sosial yang harus kita mitigasi,” ujar Romo Syafi’i.

    Ia menekankan bahwa keluarga adalah unit terkecil yang menentukan arah masa depan bangsa. Karena itu, ketahanan keluarga menjadi bagian penting dari pembangunan nasional.

    “Ketahanan satu bangsa diawali dari ketahanan keluarga. Jika keluarga baik, harmonis, dan kokoh, maka kehidupan nasional kita juga akan kuat. Maka, mari jadikan momen ini untuk merawat kebersamaan,” tegasnya.

     

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2022, sebanyak 447.743 kasus perceraian terjadi pada tahun 2021. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 291.677 perkara.

  • Jawa Barat sumbang Rp310 triliun PDB ekonomi kreatif nasional

    Jawa Barat sumbang Rp310 triliun PDB ekonomi kreatif nasional

    PDB nasional untuk ekraf ini Rp1.500 triliun. Jawa Barat sendiri kontribusinya signifikan, sekitar Rp310 triliun dari sisi kuantitatif

    Bandung (ANTARA) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebutkan provinsi ini berkontribusi sebesar 20,73 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif nasional, dengan nilai nominal mencapai kisaran Rp310 triliun.

    “PDB nasional untuk ekraf ini Rp1.500 triliun. Jawa Barat sendiri kontribusinya signifikan, sekitar Rp310 triliun dari sisi kuantitatif,” kata Herman di sela kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Bandung, Sabtu.

    Herman merinci, dari total 27,4 juta tenaga kerja kreatif di Indonesia, sebanyak 6,2 juta atau 20 persennya berbasis di Jawa Barat.

    Hal ini menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer utama pertumbuhan industri digital dan kreatif di tanah air.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Herman, kini fokus menjadikan sektor ekraf sebagai pengungkit (leverage) untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki kue pembangunan total sebesar Rp2.800 triliun.

    Terkait BDD sendiri, Pemilihan Bandung sebagai tuan rumah dinilai strategis, mengingat posisi Jawa Barat sebagai provinsi prioritas yang menyumbang 6,24 juta tenaga kerja kreatif pada 2025, angka kontribusi terbesar terhadap perekonomian nasional dari sektor ini berdasarkan data BPS.

    Dari 2.300 orang yang mendaftar, akhirnya 1.000 terpilih mengikuti program BDD 2025.

    Terkait 1.000 talenta digital yang digembleng dalam BDD 2025, Herman memastikan 800 orang di antaranya merupakan warga Jawa Barat yang akan langsung mendapat pendampingan lanjutan.

    “Setelah ini kami lanjutkan dengan coaching dan mentoring. Rata-rata peserta adalah Gen-Z dan Milenial. Bagi yang belum bekerja, akan langsung kami salurkan ke dunia industri atau didorong mengeksekusi usaha rintisannya sendiri,” ujar Herman.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Fitri Supratiwi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Subsektor aplikasi geser fesyen dalam realisasi investasi ekraf 2025

    Subsektor aplikasi geser fesyen dalam realisasi investasi ekraf 2025

    Bandung (ANTARA) – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan terjadi pergeseran tren investasi ekonomi kreatif nasional pada semester pertama 2025, dengan menempatkan subsektor aplikasi kini posisi teratas, mengungguli subsektor unggulan tradisional seperti fesyen dan kuliner.

    “Investasi dari sektor ekonomi kreatif di semester pertama mencapai 66 persen dari target. Dengan yang paling tinggi adalah dari sektor aplikasi, baru fesyen, kuliner, dan kriya,” kata Teuku Riefky di sela kegiatan Badan Ekraf Developer Day (BDD) 2025 di Bandung, Sabtu.

    Teuku menjelaskan pada tahun 2025, sektor ekraf dengan 17 sub sektor di dalamnya, ditarget berkontribusi dalam realisasi investasi mencapai Rp136 triliun, atau sembilan persen dari total realisasi investasi nasional.

    Kemudian, ekspor ekonomi kreatif pada tahun 2025, ditargetkan mencapai Rp26,4 miliar dolar AS atau 9,5 persen dari total ekspor nasional, dan sektor ini telah tercapai 50 persen pada semester pertama.

    Merespons tingginya minat pada sektor berbasis kekayaan intelektual (KI) tersebut, Teuku Riefky menegaskan pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan khusus.

    Pihaknya mengalokasikan plafon kredit usaha rakyat (KUR) khusus industri kreatif berbasis KI hingga Rp10 triliun.

    Skema ini, kata dia, dirancang untuk memfasilitasi pengembang aplikasi dan gim lokal yang kerap kesulitan mengakses permodalan konvensional karena ketiadaan aset fisik (kolateral).

    “Hanya untuk industri kreatif berbasis KI, nilainya bisa mencapai Rp500 juta per debitur. Ini solusi konkret di luar pelatihan teknis,” ujarnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, disebut dia, mencatat tenaga kerja ekonomi kreatif telah mencapai 27,4 juta orang, atau tumbuh sekitar satu juta pekerja dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan sektor ini menjadi bantalan efektif penyerapan tenaga kerja di tengah disrupsi industri lain.

    Dari komposisi 50 persen lebih tenaga kerja pada ekonomi kreatif, berusia di bawah 40 tahun, yakni antara 18 sampai 40 tahun.

    “Sektor ini juga, kontribusinya terhadap PDB nasional itu tujuh persen. Dan ini sudah 104 persen dari target,” ujarnya.

    Menurut dia, saking cepat tumbuhnya industri kreatif terutama karena digitalisasi ini juga di luar dugaan pemerintah karena tumbuhnya ini sangat besar begitu.

    “Hal ini karena tentu zaman digital yang memungkinkan orang untuk mempunyai penghasilan yang sesuai dengan passion-nya, sesuai hobinya,” tutur dia.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPS Bakal Rekrut 190 Ribu Petugas Sensus, Bayaran Per Bulannya Lumayan

    BPS Bakal Rekrut 190 Ribu Petugas Sensus, Bayaran Per Bulannya Lumayan

    Jakarta –

    Badan Pusat Statistik (BPS) berencana merekrut 190 ribu petugas untuk melakukan sensus ekonomi nasional yang digelar Juni-Juli 2026. Sensus tersebut bertujuan mendata seluruh pelaku usaha, yang selama ini dilakukan tiap 10 tahun.

    Mengutip Antara, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan kegiatan ini akan diluncurkan pada Januari 2026, sementara rekrutmennya dilakukan pada Februari 2026.

    Bayaran yang akan diterima kemungkinan berkisar Rp 3 juta- Rp 5 juta per bulan.

    “Kami butuh 190 ribu petugas di lapangan, bisa dari mahasiswa, dosen, akademisi silahkan bergabung karena ini sifatnya padat karya se-Indonesia. Bayaran tergantung jumlah responden yang mereka kumpulkan, kemungkinan bisa Rp 3-5 juta per bulan,” terang Sonny, dikutip dari Antara, Sabtu (22/11/2025).

    Sonny menyatakan sensus ekonomi adalah agenda penting BPS untuk mendata seluruh pelaku usaha. Jadwal pelaksanaannya setiap 10 tahun dipilih karena dalam rentang waktu itu struktur ekonomi dapat mengalami perubahan.

    Karena itu, ia menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau. Terlebih, Riau adalah pusat ekonomi terbesar kedua di Sumatera sehingga jumlah pelaku usahanya tentu sangat banyak.

    “Semua pelaku usaha didata mulai dari level rumah tangga. Terima kasih dukungan Pemprov Riau, Pak Gubernur sudah mengundang pemangku kepentingan yang relevan seperti pelaku usaha dan akademisi untuk hadir mendukung sensus ekonomi pada Juni-Juli 2026,” jelas Sonny.

    (ily/hns)

  • KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    KemenUMKM-KADIN Kalbar Perkuat Ekspor Komoditas Unggulan Daerah

    Jakarta –

    Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah RI (UMKM) menjalin kolaborasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat komoditas unggulan daerah agar semakin berdaya saing dan mampu menembus pasar global.

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan Kalbar memiliki potensi ekonomi besar melalui komoditas lokal seperti kratom, ikan arwana, kelapa, lidah buaya, dan berbagai produk turunannya. Dengan pengelolaan yang tepat, komoditas tersebut dapat menjadi penggerak ekspor yang signifikan bagi perekonomian daerah.

    “Bersama KADIN Kalimantan Barat, kita ingin mendorong UMKM naik kelas melalui optimalisasi komoditas unggulan yang berpotensi menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Maman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (22/11/2025).

    Hal ini disampaikan Maman saat membuka Workshop Pengembangan Ekspor UMKM Berbasis Komoditas Unggulan Daerah di Pontianak, Sabtu (22/11).

    Data Badan Pusat Statistik RI (BPS) menunjukkan nilai ekspor Kalbar pada tahun 2024 mencapai US$ 2,086 miliar atau sekitar Rp 33,38 triliun. Sementara pada periode Januari hingga September 2025, nilai ekspor telah menembus US$ 1,422 miliar atau Rp 22,76 triliun.

    Melalui workshop ini, pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap tantangan yang dihadapi para pengusaha UMKM, mulai dari kapasitas produksi, kualitas produk, akses pembiayaan, hingga penggunaan teknologi.

    “Jika kendalanya pembiayaan, kita akan bantu menghubungkan dengan lembaga keuangan. Jika masalahnya pada teknologi, misalnya kualitas produk kratom, kita akan dukung proses standardisasi agar memenuhi syarat ekspor,” kata Maman.

    Maman menegaskan pentingnya penguatan kapasitas produksi dan standardisasi produk, perluasan akses pembiayaan yang inovatif, serta peningkatan akses pasar global melalui strategi branding, market intelligence, dan penetrasi pasar ekspor yang lebih terarah.

    Ia menyebut kolaborasi dengan KADIN Kalbar menjadi jembatan strategis yang menghubungkan UMKM, industri besar, offtaker, lembaga pembiayaan, hingga pemerintah daerah, sehingga rantai pasok ekspor dapat berjalan konsisten dan berkelanjutan.

    Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai potensi ekspor daerah sangat besar dan harus dikelola secara kompetitif sesuai kebutuhan pasar internasional.

    “Kita memiliki kratom, arwana, kelapa dan turunannya, pinang, serta berbagai produk khas dari Singkawang dan daerah lainnya. Potensi ini perlu diperkuat melalui standardisasi, peningkatan kapasitas, dan penguatan branding untuk meraih pasar global,” ujar Ria.

    Ria berharap sinergi ini dapat membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperkuat posisi UMKM Kalbar di pasar internasional.

    Sementara, Ketua Umum KADIN Kalbar Arya Rizqi Darsono menegaskan langkah ini adalah komitmen nyata pelaku usaha dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    “Ini merupakan bentuk sinergi strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” pungkasnya.

    (akn/akn)