Xcloud.id

Kementrian Lembaga: BPS

  • Menanti Pengumuman Ekspor-Impor BPS yang Tertunda, Pembuktian Efek Tarif Trump

    Menanti Pengumuman Ekspor-Impor BPS yang Tertunda, Pembuktian Efek Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari pengumuman data ekspor impor periode April 2025 yang tertunda dari Badan Pusat Statistik/BPS, sejumlah pihak meramal terjadi penyusutan surplus neraca dagang sebagai efek tarif resiprokal dari Trump. 

    Pada 2 April lalu, Trump memberikan tarif impor sebesar 32% terhadap barang-barang dari Indonesia. Meski ditunda selama 90 hari, namun tarif universal tambahan 10% tetap berlaku—alhasil tetap ada kenaikan tarif yang berpotensi memperkecil surplus. 

    Sejatinya, data sementara kinerja ekspor, impor, serta neraca perdagangan barang diumumkan BPS pada tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya. 

    Khusus data April yang seharusnya terbit pertengahan Mei, BPS secara mendadak menunda pengumuman hingga awal Juni dengan alasan mutu statistik dan peningkatan kualitas layanan. 

    Deputi Statistik bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini beralasan data yang BPS rilis pada pertengahan bulan umumnya masih bersifat sementara. Lalu, angka tetap baru akan terbit pada awal bulan berikutnya usai dilakukan revisi karena adanya perbaikan data dari Bea Cukai yang perlu diolah kembali.

    “Sehingga itulah yang menyebabkan adanya revisi. Jadi bukan karena ada kesalahan, tetapi memang karena adanya perbaikan atau perubahan dokumen kepabeanan,” ujarnya di kantor Pusat BPS, Rabu (28/5/2025). 

    Konsensus ekonom Bloomberg menunjukkan nilai tengah atau median estimasi neraca dagang senilai US$2,95 miliar, lebih rendah dari surplus Maret 2025 yang senilai US$4,33 miliar.

    Dari 20 ekonom yang memberikan estimasinya, proyeksi neraca dagang April 2025 terendah berada di angka US$4 juta dan tertinggi senilai US$4,69 miliar. 

    Salah satunya, Office of Chief Economist (OCE) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meramalkan neraca perdagangan diperkirakan mencatat surplus senilai US$2,70 miliar pada April 2025. 

    Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan penurunan tersebut sejalan dengan moderasi ekspor akibat penurunan harga komoditas. 

    “Namun demikian, kami masih memperkirakan bahwa antisipasi pelaku usaha terhadap penundaan tarif resiprokal pada April diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong ekspor tetap tumbuh positif,” tuturnya.  

    Asmo, sapaannya, memperkirakan ekspor masih akan tumbuh 4,6% secara tahunan atau year on year (YoY) atau kontraksi 11,8% secara bulanan atau month to month (MtM). 

    Menurutnya, penurunan ekspor secara bulanan disebabkan oleh berlanjutnya moderasi harga komoditas terutama batubara, CPO, dan nikel. Sementara secara tahunan harga CPO dan baja masih tumbuh positif.

    Sementara impor diperkirakan tumbuh 5,5% YoY atau -5,8% MtM, sejalan dengan faktor low base dari tahun sebelumnya. Sementara itu, aktivitas industri yang melemah (PMI manufaktur 46,7) dan normalisasi impor pasca Ramadan dan Idulfitri kami perkirakan menjadi faktor yang mendorong impor turun secara bulanan. Data PMI manufaktur juga menyebutkan adanya penurunan aktivitas pembelian bahan baku.

    Data BPS Mulai Terbit 

    Meski belum mengumumkan data dalam konferensi pers, BPS nyatanya telah merilis data impor dan neraca perdagangan April 2025 dalam laman resminya. Data terakhir yang diperbarui per tanggal 28 Mei 2025. 

    Seperti dilihat Bisnis pada Kamis (29/5/2025) pagi, tercatat nilai neraca perdagangan April 2025 senilai U$158,8 juta, jauh di bawah perkiraan ekonom Bloomberg—namun secara umum terbukti mengalami penyusutan.

    Nilai impor tercatat di angka US$20,59 miliar, namun nilai ekspor April 2025 belum dipublikasikan oleh BPS. Menghitung selisih antara neraca dagang dan nilai impor, artinya ekspor berada di angka sekitar US$20,74 miliar.

    Sementara data ekspor terakhir yang tersedia masih per Maret 2025 dengan data terakhir diperbarui per tanggal 23 Mei 2025. 

    BPS akan mengumumkan secara resmi data ekspor, impor, dan neraca perdagangan April 2025 pada Senin (2/6/2025) pukul 11.00 WIB. 

  • Sri Mulyani: Gejolak Pasar Keuangan Global Relatif Lebih Mereda Dibandingkan Posisi Awal April

    Sri Mulyani: Gejolak Pasar Keuangan Global Relatif Lebih Mereda Dibandingkan Posisi Awal April

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyampaikan kondisi terkini dari global.

    Kondisi global atau dunia yang disampaikan yakni munculnya sederet kebijakan dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dengan menyoroti perang dagang, Sri Mulyani melihat masih dalam posisi dinamis, dalam hal ini AS sudah mencapai kesepakatan dengan Inggris.

    Adapun penundaan pemberlakuan tarif selama 90 hari merupakan bagian dari kesepakatan antara China dan Amerika Serikat.

    “Kondisi dunia masih dinamika yang tinggi meskipun ada perkembangan deskalasi,” ungkap Sri Mulyani dikutip Rabu, (28/5/2025).

    Beberapa industri masih dalam ketidakpastian, mengingat executive order AS masih berlanjut.

    Industri tersebut masih dalam tahap ketidakpastian, dengan adanya executive order AS yang masih terus terjadi

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan adanya divergensi kebijakan, yakni Bank Sentral AS menahan suku bunga acuan, pergerakan ini dipantau dalam sisi moneter.

    Berbeda dengan Bank Sentral Eropa dan Inggris serta China yang memilih untuk memangkas suku bunga acuan.

    “Bank Sentral RRT menurunkan suku bunga 10bps dan menurunkan reserve require ratio 50 bps artinya RRT ingin membuat stimulus dari moneter karena tekanan dari AS akan mengancam pertumbuhan maka countercyclical menurunkan suku bunga,” ujarnya.

    Kebijakan ini juga diberlakukan oleh Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5,50%.

    “BI dalam hal itu memberikan signal stabilisasi, inflasi rendah dan dari rupiah relatif terjaga fokusnya ingin mendukung agar pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan penurunan suku bunga,” paparnya.

  • Sempat Tertahan Moratorium, Wacana Provinsi Cirebon Kembali Muncul

    Sempat Tertahan Moratorium, Wacana Provinsi Cirebon Kembali Muncul

    Namun, kata dia, sejauh ini P3C masih terus melakukan koordinasi, baik dengan Komisi II maupun dengan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri. Ia mengatakan, P3C juga akan mulai menjalin komunikasi dengan pemerintah baru di wilayah Cirebon Raya.

    “Banyak sekali gedung-gedung yang kemudian tidak terpakai kan bisa untuk sementara bisa jadi fasilitas, kaya gedung negara krucuk, ada gedung wanita terus korpri,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pada perjalanannya, rencana pembentukan provinsi Cirebon Raya ini cukup panjang. Namun, kata dia, pada prosesnya beberapa daerah sudah mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan siap bergabung dan menyatu dalam provinsi baru Cirebon Raya.

    Ia menyebutkan, P3C sudah mengantongi SK rekomendasi wali kota dan bupati di Kuningan, Majalengka, Indramayu dan Cirebon sendiri. Jazuli mengatakan, rekomendasi tersebut menjadi salah satu syarat berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014.

    “Kalau Kabupaten Kuningan legislatifnya sudah tinggal Bupati nya. Undang-undang 23 tahun 2014 itu syarat nya dan rekomendasi yang kami dapat itu dari DPRD Kota Kabupaten se Cirebon Raya. Kami juga pengajuan ke Komisi II DPR RI hingga Mendagri hanya terbentur moratorium dan anggaran jadi tidak diproses. Sekarang kami akan daftar lagi ke Kemendagri,” ujar Jazuli.

    P3C meyakni hingga saat ini rekomendasi dan SK yang didapat sebagai syarat pembentukan provinsi baru tidak berubah. Ia mengklaim, hingga saat ini SK mengenai provinsi Cirebon Raya masih berlaku.

    Ia mengatakan, keinginan membentuk Provinsi Cirebon diharapkan bisa mandiri dan sejahtera. Selain itu, memudahkan pelayanan hingga aktivitas yang lebih terjangkau khususnya warga Ciayumajakuning.

    “Apalagi Jawa Barat itu terlalu luas, kita tidak anti pemerintahan segala macam, artinya justru ikhtiar kita ingin Cirebon menjadi provinsi adalah untuk bisa mempercepat aksesbilitas dan layanan terhadap masyarakat,” ujarnya.

    Sementara itu, ia menyebutkan daerah yang masuk provinsi Cirebon hingga saat ini sudah memiliki jumlah penduduk hampir 7 juta jiwa berdasarkan data BPS tahun 2023.

    “Kita bicara hulu ke hilir ada laut, pegunungan, kita juga memiliki kekayaan itu. Terus kemudian kebudayaan yang sangat luhur di Cirebon masih lestari begitu juga kebudayaan yang modern semua warisan budaya di Cirebon Raya masih terjaga,” ujarnya.

  • 1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya? Nasional 28 Mei 2025

    1,8 Juta Masyarakat Terdepak dari Daftar Penerima Bansos, Apa Sebabnya?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) resmi dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial (
    bansos
    ) pada triwulan kedua tahun 2025.
    Hal ini diumumkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai bagian dari proses pemutakhiran Data Sosial Ekonomi Nasional (
    DTSN
    ) demi memastikan bantuan tepat sasaran.
    “Artinya kita ini mengalihkan bansos kepada mereka yang lebih berhak untuk menerima,” kata Gus Ipul di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Jadi ini ada pengalihan setelah dengan adanya DTSEN ini,” tambah Gus Ipul.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa penghapusan 1,8 juta KPM tersebut dilakukan karena mereka tergolong dalam kelompok masyarakat di atas Desil 5, atau bukan termasuk kategori miskin dan rentan berdasarkan pemetaan data terbaru.
    Desil adalah pengelompokan masyarakat dengan perhitungan 10%. Angka 0 sampai 10% masuk Desil 1, angka 11 sampai 20% masuk Desil 2, dan seterusnya.
    Desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang paling rendah. Sementara, desil 5 sampai dengan 10 merupakan masyarakat tingkat menengah ke atas.
     
    “Yang 1,8 juta ini sudah pasti KPM yang tidak perlu lagi menerima bansos. Karena sasaran utama kita adalah Desil 1, yakni kelompok miskin ekstrem. Kalau tidak ada di Desil 1, baru ke Desil 2, dan seterusnya,” jelasnya.
    Langkah ini dilakukan agar anggaran bansos benar-benar menyasar masyarakat miskin dan rentan, serta mencegah “inclusion error” atau kesalahan penyaluran kepada orang yang seharusnya tidak layak menerima.
    Gus Ipul juga menegaskan bahwa masyarakat yang merasa berhak namun tidak lagi terdata sebagai
    penerima bansos
    masih bisa mengajukan usulan atau sanggahan melalui aplikasi Cek
    Bansos
    .
    “Kalau BPS menyatakan bahwa ini layak menerima, maka akan kita berikan bantuannya pada tiga bulan berikutnya. Jadi memang ada proses,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa proses pemutakhiran data versi terbaru juga menemukan banyak data yang tidak lagi valid.
    Ini termasuk 785.000 warga yang sudah meninggal, di mana sekitar 500.000 di antaranya masih tercatat dalam data versi lama.
    “Itu semua langsung kami bersihkan di versi 2. Karena dalam beberapa bulan bisa saja ada yang meninggal, lahir, atau pindah rumah. Itu semua akan terekam di DTSN yang baru,” kata Amalia.
    Gus Ipul menambahkan bahwa bantuan sosial tidak hanya menjadi respons sementara, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat menuju graduasi dari kemiskinan.
    “Presiden ingin bansos ini ada tindak lanjutnya. Tidak hanya bantuan, tapi juga pemberdayaan. Kalau sudah mandiri, penghasilan di atas UMK, maka mereka akan keluar dari daftar penerima,” tutup Gus Ipul.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Diskon Tarif Tol 20% Juni-Juli

    Diskon Tarif Tol 20% Juni-Juli

    Jakarta – Pemerintah menyiapkan berbagai diskon untuk mendongkrak daya beli, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke angka 5%. Sebelumnya, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2025 hanya 4,87%.

    Nah, salah satu diskon yang diberikan adalah tarif tol sebesar 20%. Informasi selengkapnya soal diskon tarif tol tersebut bisa dilihat dalam infografis berikut ini.

    Langsung klik infografis di atas.
    (hns/hns)

  • Video: BPS Ungkap Mayoritas Pekerja RI Tamatan SD

    Video: BPS Ungkap Mayoritas Pekerja RI Tamatan SD

    Video

    Video: BPS Ungkap Mayoritas Pekerja RI Tamatan SD

    News

    12 jam yang lalu

  • DPRD Bangkalan Minta BPS Lakukan Perbaikan Data

    DPRD Bangkalan Minta BPS Lakukan Perbaikan Data

    Bangkalan (beritajatim.com) – Perbaikan data di sejumlah instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan perlu dilakukan. Sebab, data tersebut nantinya digunakan sebagai tolak ukur pembangunan daerah.

    Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurutnya perlu adanya penyediaan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sesuai amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 381.

    “Kami mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menjalin kerja sama dengan BPS untuk melakukan perbaikan data. Ini sesuai dengan amanah undang-undang, di mana setiap pemerintah daerah wajib menyediakan data yang valid dan terus diperbarui,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa saat ini merupakan momentum penting bagi Bangkalan untuk melakukan perbaikan data secara menyeluruh, bahkan ekstrem, baik pada data primer yang bersumber dari lapangan maupun data sekunder yang berasal dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Kami mendorong agar semua OPD benar-benar serius memperbaiki data yang ada. Jangan sampai data yang seharusnya menjadi tolak ukur pembangunan malah diabaikan. Selama ini banyak OPD yang tidak pernah melakukan update data, padahal itu adalah fondasi bagi arah kebijakan daerah,” tambahnya.

    Ia berharap langkah ini menjadi titik awal dari pembenahan sistem data sektoral di Bangkalan agar perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat. [sar/but]

  • Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga Nasional 28 Mei 2025

    Kemensos Mulai Salurkan Bansos Hari Ini ke 16,5 Juta Keluarga
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kementerian Sosial (
    Kemensos
    ) resmi mulai menyalurkan
    bantuan sosial
    (bansos) tahap kedua tahun 2025 kepada 16,5 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai Rp 10 triliun.
    Penyaluran ini dilakukan setelah data penerima bansos diperbarui dan divalidasi melalui
    Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional
    (DTSEN) yang dikembangkan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
    “Alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan koordinasi intensif dengan BPS, serta validasi dari BPKP, kita mulai salurkan bansos hari ini kepada 16,5 juta KPM,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau
    Gus Ipul
    di kantornya, Rabu (28/5/2025).
    “Penyaluran dilakukan melalui bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia,” lanjut dia.
    Gus Ipul menjelaskan bahwa data DTSEN yang lebih akurat mampu meminimalisasi inclusion error, yakni penerima yang tidak seharusnya menerima bantuan.
    “Dari hasil verifikasi, terdapat sekitar 1,8 juta KPM yang selama ini menerima bantuan namun ternyata tidak memenuhi kriteria. Mereka dikeluarkan dari daftar penerima pada triwulan kedua ini,” katanya.
    Lebih lanjut, Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bansos ini bersifat dinamis.
    Data penerima terus diperbarui karena berbagai faktor seperti kelahiran, kematian, pernikahan, dan perpindahan domisili.
    Untuk menjaga akurasi data ke depan, Kemensos membuka dua jalur pemutakhiran, di antaranya jalur formal melalui pemerintah daerah dan jalur partisipatif melalui aplikasi Cek Bansos.
    Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat mengusulkan nama baru atau menyanggah penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.
    “Kalau pemutakhiran dilakukan secara rutin dan partisipasi masyarakat tinggi, Insya Allah data bansos kita akan semakin akurat dan program semakin tepat sasaran,” jelas Gus Ipul.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo mengatakan penerima bansos adalah masyarakat yang berada dalam desil 1 dan desil 2 dengan pengeluaran per bulan Rp 400.000 bagi masyarakat miskin ekstrem, dan Rp 600.000 bagi masyarakat miskin.
    “Yang miskin itu sekitar 24 juta atau 8,57 persen (dari total penduduk Indonesia). Indikator yang kita pakai, mereka pengeluarannya per bulan per kapitanya itu Rp 600.000,” kata Agus Jabo di Jakarta, tadi.
    “Yang ekstrem, itu sekitar 1,13 persen (dari total penduduk Indonesia) atau sekitar 3,57 juta jiwa. Itu mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya itu Rp 400.000 ke bawah,” lanjut dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sekolah Rakyat Dikebut, Sentra Handayani Jakarta Bak Paket Komplet Peduli Anak – Page 3

    Sekolah Rakyat Dikebut, Sentra Handayani Jakarta Bak Paket Komplet Peduli Anak – Page 3

    Sekolah Rakyat pun berkonsep boarding school. Semua bangunan tinggal diperhalus. Ada asrama anak laki-laki dan perempuan terpisah. Sekolah dengan tiga ruang kelas dua lantai, lapangan serba guna, dapur, kantin, ruang guru hingga tata usaha, serta hunian para pengajar yang berkenan menetap.

    Semua tidak luput dari perbaikan. Beruntung, kami diperkenankan melihat kondisi terkini. Masuk wajib pakai helm proyek. Pihak Sentra Handayani Jakarta sangat ramah mendampingi, melihat sana dan sini, membuat kesan yakin semua berjalan lancar.

    Besi-besi panjang melintang di setiap bangunan. Kebetulan jam makan siang, pekerja memanfaatkan untuk istirahat mengisi perut. Rokok dan kopi terlihat menemani mereka, namun harus menjauh dari lokasi perbaikan.

    Sekolah Rakyat di sana berada di lahan 5.000 meter persegi. Tidak ada pembangunan dari nol, semua sudah pondasi siap renovasi.

    “Ya alhamdulillah. Untuk persiapan Sekolah Rakyat ini mulai dari pembangunan kan sudah mulai berjalan, dilakukan oleh PU,” tutur Kepala Sentra Handayani Jakarta, Masryani Mansyur berbincang dengan Liputan6.com.

    Dia bersama jajaran sangat fokus agar Sekolah Rakyat tepat sasaran, alias untuk anak-anak dari keluarga yang masuk kategori Desil 1 dan 2, yakni kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah secara nasional. Selain lewat pendaftaran mandiri, langkah jitu yang diambil adalah jemput bola.

    Berbekal data tunggal nasional Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial, mereka mendatangi setiap rumah keluarga miskin ekstrem yang memiliki anak baru lulus SD. Sekolah Rakyat di Sentra Handayani Jakarta memang khusus diperuntukkan bagi anak yang masuk jenjang SMP.

    Hasilnya, semua laku. Seluruh kuota 75 siswa sudah terpenuhi dan pendaftaran telah ditutup. Anak-anak mendapatkan persetujuan orang tua untuk tinggal di asrama, menjalani pendidikan SMP dan menerima bekal hidup lainnya.

    “Efektivitas dan lebih menjangkau yang betul-betul, ya mohon maaf, miskin ekstrem,” ujarnya.

  • Jadwal Rilis Diubah, BPS Fokus Sajikan Data Ekspor-Impor Kumulatif

    Jadwal Rilis Diubah, BPS Fokus Sajikan Data Ekspor-Impor Kumulatif

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mengubah jadwal rilis data ekspor dan impor dari pertengahan bulan menjadi setiap awal bulan. Perubahan ini mulai berlaku untuk data periode April 2025 yang akan diumumkan pada 2 Juni 2025. Rilis tersebut akan bersamaan dengan data inflasi dan indikator ekonomi lainnya.

    Direktur Statistik Distribusi BPS Sarpono mengatakan perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada publik. Apabila Sebelumnya BPS merilis data dalam bentuk angka sementara, kini hanya akan merilis angka tetap.

    Angka tetap yang dirilis BPS nantinya akan disusun dari berbagai sumber tepercaya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), PT Pos Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta survei perbatasan. Langkah ini memberikan cakupan data yang lebih luas dan terverifikasi dibandingkan sebelumnya.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menegaskan, perubahan jadwal ini selaras dengan standar internasional yang tercantum dalam International Merchandise Trade Statistics (IMTS) 2010.

    Pedoman IMTS 2010 yang diterbitkan oleh Divisi Statistik PBB memberikan fleksibilitas kepada negara-negara untuk menentukan waktu rilis data perdagangan asalkan tidak lebih dari 45 hari setelah akhir bulan. Dengan skema baru ini, BPS menyampaikan data dalam waktu sekitar 30–31 hari, lebih cepat dari batas maksimal yang disarankan secara internasional.

    Fokus Data Kumulatif

    Selain perubahan jadwal, BPS juga mengubah pendekatan pelaporan dengan lebih menonjolkan data ekspor-impor dalam format kumulatif. Menurut Sarpono, langkah ini diambil untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja perdagangan internasional Indonesia.

    “Untuk periode rilis berikutnya data ekspor-impor kita akan disampaikan rilis dalam bentuk kumulatif. Dengan data kumulatif, kita akan mendapatkan insight lebih dalam terkait data-data atau performa dari perdagangan internasional,” ujar Sarpono, Rabu (28/5/2025).

    Ia menjelaskan, data bulanan sering kali sulit dianalisis karena dipengaruhi faktor musiman dan jumlah hari kerja yang bervariasi. Dengan data kumulatif, BPS berharap mampu menyajikan tren perdagangan yang lebih stabil dan representatif.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menambahkan, penyajian data secara kumulatif juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar memahami kinerja perdagangan secara lebih menyeluruh.

    Meskipun menitikberatkan pada data kumulatif, BPS memastikan data bulanan tetap tersedia untuk kebutuhan analisis spesifik.

    Dengan langkah ini, BPS berharap mampu meningkatkan transparansi, kualitas data, dan pemahaman publik terhadap statistik perdagangan Indonesia.